Transcript setneg bappenas (final)

SETNEG
&
BAPPENAS
KELOMPOK 1
L/O/G/O
SETNEG
 Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi Salah satu orang kepercayaan Presiden
SBY yang lahir di Pematangsiantar, Sumatra Utara, 13 Juli 1949 ini
adalah Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid satu
(2004-2009).
 Anggota Tim Kampanye SBY-Boediono ini adalah Sekretaris Menko
Polkam, saat Yudhoyono sedang menjabat sebagai Menko Polkam di
bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Sudi Silalahi
menggantikan Hatta Rajasa sebagai Menteri Sekretaris Negara
(Mensesneg) pada kabinet mendatang.
VISI & MISI
VISI
Terwujudnya Sekretariat Negara yang profesional, transparan dan
akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada
Presiden dan Wakil Presiden.
MISI
 Memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang prima kepada
Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan
kekuasaan negara;
 Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal
kepada Presiden dan Wakil Presiden;
 Memberikan dukungan teknis dan administrasi secara efektif kepada
Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
 Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang
pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan;
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana
Sekretariat
KEDUDUKAN SETNEG
TUGAS DAN FUNGSI
Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Negara. Kedudukan Sekretariat Negara
adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 Tugas Sekretariat Negara memberikan dukungan teknis dan
administrasi
kepada
Presiden
dan
Wakil
Presiden
dalam
menyelenggarakan kekuasaan negara.
 Dalam
melaksanakan
tugas
tersebut,
Sekretariat
Negara
menyelenggarakan fungsi :
 Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden
dan
Wakil
Presiden
dalam
pelaksanaan
tugasnya
menyelenggarakan kekuasaan negara;
 Penyiapan naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden;
 Koordinasi
pemberian
pelayanan
kerumahtanggaan
keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden;
dan
 Koordinasi pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada
Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
 Penyelenggaraan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara;
 Pemberiaan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis
dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian
rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta pemberian
pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan
rancangan Peraturan Presiden;
 Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil
Presiden;
 Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan.
BAPPENAS
 Prof. Dr. Armida S Alisjahbana, S.E., M.A. Guru besar Fakultas Ekonomi
Universitas Padjadjaran Bandung itu lahir di Bandung, 16 Agustus 1960.
Armida adalah profesor ekonomi yang menjabat sebagai Wakil Dekan
Fakutas Ekonomi Unpad. Dia juga merupakan peneliti senior fakultas
Ekonomi Unpad.
 Dia memperoleh gelar doktor dari University of Washington, Seattle,
Washington, Amerika Serikat. Sarjana ekonomi Jebolan FEUI ini juga
kerap menjadi konsultan di sejumlah lembaga keuangan dunia, seperti
Bank Dunia, juga di AusAid.
Visi
“Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang
andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung
pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”
Misi
 Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun
antara pusat dengan daerah;
 mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;
 mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
 Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas,
sebagai masukan untuk tindak lanjut perbaikan, proses perencanaan
berikutnya dan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai
bidang.
 Melakukan koordinasi yang efektif dalam rangka pelaksanaan tugastugas
Kementerian PPN/Bappenas
TUGAS DAN FUNGSI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut
BAPPENAS,
adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan
bertanggung
jawab kepada Presiden.
(2) BAPPENAS dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2
BAPPENAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
perencanaan
pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAPPENAS
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
b. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan
nasional;
c. pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan
nasional;
d. penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama
dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional;
e. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan
dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan
bersama-sama instansi terkait;
f. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPPENAS;
g.
fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang
perencanaan pembangunan nasional;
h.
penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas
dan fungsinya kepada Presiden;
i.
penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.
KEMENTRIAN TERKOODINR
MENKO KESRA
VISI
Terwujudnya Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat untuk
Mencapai Indonesia Sejahtera,
Maju, Mandiri dan Bermartabat
MISI
 Untuk mewujudkan visi Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014, maka
ditetapkan misi sebagai berikut :
 Meningkatkan mekanisme koordinasi kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan
rakyat.
 Meningkatkan koordinasi pengendalian dan pengawasan
dalam pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan
rakyat.
 Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan, analisis,
dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.
 Meningkatkan kualitas aparatur Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat.
MENKO PEREKONOMIAN
VISI
“Terwujudnya lembaga koordinasi dan
sinkronisasi pembangunan ekonomi
yang efektif dan berkelanjutan”.
MISI
 Guna mewujudkan visi, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menetapkan misi. Misi diharapkan dapat
terlaksana demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan
sebelumnya.
 Adapun misi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, yaitu:
 “Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan,
penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perekonomian”.
MENKO POLHUKAM
Visi
“Institusi utama dalam
pengembangan dan
perwujudan kehidupan politik
yang demokratis, supremasi
hukum dan stabilitas
keamanan”
Misi
 Mengkoordinasikan perencanaan, perumusan
dan implementasi kebijakan nasional di bidang
politik, hukum dan keamanan;
Melakukan evaluasi dan kajian untuk
penyampaian saran dan pertimbangan di bidang
politik, hukum dan keamanan kepada Presiden.
APBN SETNEG DAN BAPPENAS
Tahun 2005-2012
APBN Sekretariat Negara &
BAPPENAS
Tahun 2005-2012 (miliar rupiah)
kementrian 2005
negara/lemb
aga
LKPP
2006
2007
2008
LKPP
LKPP
LKPP
SETNEG
603,1
729,9
BAPPENAS
138
198,1
1174,5 1105,6
252,6
312,3
2009
2010 2011 2012
APBN- APBNLKPP
P
P
RAPBN
1342
314,9
1908,4 2154,7 2606,05
566,3
699,4 827,34
Pertumbuhan APBN SETNEG & BAPPENAS
3000
2500
2000
SETNEG
1500
BAPPENAS
1000
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Realisasi Anggaran
 Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas 2011sebesar Rp.
719,9 miliar atau naik sekitar 16,2%dibandingkan tahun 2010,
terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 449,5 miliar,
pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp. 270,4
miliar. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 481,8
miliar, atau sekitar 66,9 persen (angka sementara per 9 Januari
2012) dari alokasi anggaran keseluruhan. Persentase realisasi
tahun 2011 ini lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi
anggaran tahun 2010 yang sebesar 61-,8 persen.
 Penyerapan anggaran tahun 2011 ini
dipengaruhi oleh antara lain:
 adanya efisiensi pelaksanaan pelelangan untuk
kegiatan fisik sarana dan prasarana seperti renovasi
dan perbaikan ruang kerja dan ruang rapat, pembelian
peralatan pendukung kualitas kerja (seperti komputer,
printer, dan scanner), serta pembelian kendaraan
dinas, dan lainnya;
 terbatasnya calon peserta diklat yang memenuhi
persyaratan untuk dibiayai dari PHLN, sehingga
anggaran yang tersedia kurang dapat digunakan
secara optimal;
 persetujuan loan
 Agreement ditandatangani pada pertengahan
tahun, sehingga penyerapan anggarannya
tidaoptimal; d) adanya reward atas pelaksanaan
kegiatan dan anggaran tahun 2010 dan adanya
alokasi penghematan yang tidak dimanfaatkan,
serta e) adanya beberapa kegiatan seperti Rapat
Kerja (Raker) Presiden dan Raker Internal tidak
seluruhnya dilaksanakan sesuai yang
direncanakan. Walaupun penyerapan anggaran di
tahun 2011 relatif rendah, yaitu sekitar 66,9
persen, namun capaian kinerja kegiatan selama
tahun 2011 telah tercapai sesuai dengan yang
direncanakan.
PROBLEM ANGGARAN
Masalahnya adalah masih ada
ketidakmampuan dan ketidaktepatan di
dalam menggunakan anggaran yang telah
direncanakan dan ditetapkan.
Ex: pada tahun 2011, realisasi belanja
kementerian dan lembaga di tingkat pusat
hanya sekitar 70%.
DATA CAPAIAN
Hambatan BAPPENAS dalam
Menjalankan Program
Penyusunan Rencana Aksi
Pangan dan Gizi
 Berdasarkan Inpres Nomor 3/2010, Bappenas ditugaskan untuk
mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi
Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang terpadu, terkoordinasi,
sinergis, dan komprehensif serta bersifat lintas sektor dan lintas
program yang disusun bersama oleh pihak terkait baik lembaga
pemerintah maupun non pemerintah.
 Permasalahan yang dihadapi antara lain adanya dokumen
rencana aksi untuk prioritas pembangunan lainnya yang
penyusunannya juga dikoordinasikan oleh Bappeda dengan
batas waktu penyelesaian yang berdekatan dengan dokumen
RAD-PG. Hal tersebut berdampak pada terkendalanya
penyelesaian dokumen rencana aksi secara tepat waktu.
Disamping itu, hal tersebut juga berdampak pada ketajaman
analisis dan kualitas rencana aksi yang disusun.
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
yang Berkaitan dengan Kerjasama Pemerintah
dan Swasta (KPS)
 Bappenas telah melakukan Kajian Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan yang berkaitan dengan KPS dalam
Penyediaan Infrastruktur. Beberapa hasil yang dicapai meliputi:
(1) Pemetaan konflik pengaturan KPS dengan beberapa
peraturan perundang-undangan; dan (2) rekomendasi dan
usulan tindak lanjut untuk mengatasi benturan Perpres nomor
67/2005 dengan peraturan perundangundangan lainnya.
 Permasalahan yang terjadi dalam regulasi terkait dengan KPS
antara lain, terdapat benturan antara Perpres Nomor 67/2005
dengan PP Nomor 6/2006, khususnya dalam hal: (i) Kedudukan
PP Nomor 6/2006 lebih tinggi dibanding Perpres Nomor
67/2005; (ii) Perbedaan pengaturan pihak yang berwenang
menyelenggaraan pengadaan; (iii) Perbedaan pengaturan
jumlah peserta tender; (iv) Perbedaan mengenai jenis
kerjasama; dan (v) Perbedaan jangka waktu kerjasama.
Matrik Permasalahan dan Tindak
Lanjut Penyerapan Anggaran 2011
KELEMAHAN SETNEG
Kelemahan setneg ini terkait dengan
konflik internal setneg yang seringkali
menjadi sumber kelemahan.
Jika setneg gagal menerapkan prinsipprinsip organisasinya, berarti setneg tidak
dapat dijalankan secara konsisten karena
gagal memecahkan hal-hal yang terkait
dengan kepentingan individu, kelompok,
dan organisasi.
HAMBATAN SETNEG
 Secara umum, hambatan-hambatan dalam setneg antara
lain:
 Hambatan Regulasi yang meliputi kerangka, arah kebijakan,
dan peraturan yang kurang jelas sehingga menimbulkan
interpretasi yang berbeda-beda, tumpang tindihnya berbagai
aturan dalam kesepakatannya, serta struktur yang “kabur”.
 Hambatan Institusional seperti tidak adanya badan arbitrasi
yang menengahi konflik di antara anggota, terbatasnya
kemampuan SDM-nya, serta kurangnya koordinasi di antara
anggota dan antar bagian.
 Hambatan Lingkungan, yaitu lingkungan internal dan
eksternal setneg serta situasi dan kondisi lingkungan
masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA
Sosialisasi RPJMN 2010-2014 dan
Diseminasi Produk-produk Perencanaan
Pembangunan
 Kementerian/Bappenas terus berupaya menunjukkan keseriusan
dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good
governance) yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas. Sebagai badan publik, Bappenas juga
berupaya optimal dalam penyediaan dan pemberian/penerbitan
informasi bagi masyarakat.
 Produk-produk perencanaan pembangunan, seperti dokumen
RPJPN 2005-2025, RPJMN 2010-2014, dan RKP, telah
disosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Di
tahun 2011, Bappenas melakukan Kegiatan Sosialisasi Produkproduk Perencanaan Pembangunan dalam bentuk seminar nasional
yang dilaksanakan di empat kota, yaitu Medan, Manado, Jakarta,
dan Denpasar. Tema yang diusung dalam seminar nasional
tersebut adalah (1) Optimalisasi Skema KPS (PPP) dalam
Pembangunan Infrastruktur Daerah, (2) Infrastruktur Pelabuhan,
Interconnectivity, dan Potensi Ekonomi Indonesia Bagian Timur, (3)
Menuju Ekonomi Hijau: Pembelajaran pada Tahap Transisi, dan (4)
Konsolidasi Demokrasi, Otonomi Daerah, dan Masalah Keamanan di
Indonesia.
Penyusunan Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI)
 Bersama dengan Kemenko Perekonomian, Bappenas membidani
lahirnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025 (atau kemudian lebih dikenal
dengan MP3EI 2011-2025).
 Melalui Surat Keputusan Menko Perekonomian, dibentuk Tim
Koordinasi Penyusunan MP3EI yang ditugaskan untuk
menyempurnakan konsep awal tersebut dengan menampung
masukan dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu: Kementerian
dan LPNK terkait, para pimpinan BUMN, KADIN, APINDO, HIPMI,
serta pimpinan berbagai asosiasi usaha, UMKM, para pakar dan
akademisi. Hasil dari penyempurnaan MP3EI ini kemudian
dilaporkan Menko Perekonomian kepada Presiden dalam Rapat
Kerja Pemerintah dengan BUMN dan Pemerintah Daerah pada
tanggal 21-22 Februari 2011 di Istana Kepresidenan Bogor.
Laporan Nasional Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah untuk 33 Provinsi
 Kegiatan Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33
Provinsi (atau EKPD 33 Provinsi) merupakan kegiatan yang
dilaksanakan Bappenas bekerjasama dengan 33 Perguruan Tinggi
di 33 Provinsi untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan RPJMN di
daerah. Kegiatan ini difokuskan pada 3 substansi, yaitu: pertama,
evaluasi capaian pelaksanaan RPJMN 2010-2014 di provinsi
berdasarkan Prioritas Nasional; kedua, evaluasi relevansi antara
RPJMN 2010-2014 dengan RKPD 2010-2011 provinsi; dan ketiga,
evaluasi tematis di daerah berdasarkan hasil kajian yang telah
dilakukan oleh perguruan tinggi. Kegiatan ini diharapkan dapat
menghasilkan laporan yang berisi data dan informasi capaian
pelaksanaan RPJMN di daerah, relevansi RPJMN 2010-2014 dan
RKPD Provinsi 2010-2011, serta evaluasi tematis tiap daerah.
Evaluasi Program-program
Penanggulangan Kemiskinan
Klaster 1 dan 2
 Sesuai dengan Perpres Nomor 15/2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, program-program penanggulangan
kemiskinan pemerintah dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu: (i)
Klaster pertama: kelompok programprogram bantuan dan
perlindungan sosial. Program utama dari klaster ini adalah Subsidi
Beras bagi Masyarakat Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), dan
Bantuan Siswa Miskin (BSM); (ii) Klaster kedua: kelompok program
berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan dalam
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri; (iii)
Klaster ketiga: kelompok program pemberdayaan usaha mikro dan
kecil (UMK) yang ditujukan bagi individu maupun kelompok
masyarakat yang telah memiliki usaha namun masih belum
bankable, atau masih sulit mengakses sumber permodalan
perbankan.
Koordinasi Penanggulangan Bencana
Penyusunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Daerah Bencana: Wasior, Mentawai, dan Merapi,
bersama Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB)
 Bappenas dan BNPB telah mengkoordinasikan penyusunan rencana
aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana, dengan
melibatkan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga serta
instansi terkait, antara lain: (1) Rencana Aksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Banjir Bandang di Kabupaten
Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dan telah disahkan melalui
Perka BNPB Nomor 2/2011; (2) Rencana Aksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di
Kepulauan Mentawai dan telah disahkan melalui Perka BNPB Nomor
3/2011; (3) Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Erupsi
Gunung Merapi dan telah ditetapkan melalui Perka BNPB Nomor
5/2011.
Koordinasi Terkait Isu Kesejahteraan Sosial
Koordinasi penyusunan Rencana Percepatan
Pembangunan Tanah Papua (Papua dan Papua
Barat)
 Pada Rapat Kabinet Terbatas 20 September 2010, Presiden
menekankan perlunya percepatan pembangunan daerah-daerah
melalui affirmative action. Selanjutnya, Wakil Presiden, pada rapat
tanggal 12 Oktober 2010, menginstruksikan Menteri PPN/Kepala
Bappenas untuk melakukan: (1) evaluasi pelaksanaan Inpres
nomor 5/2007; (2) penyusunan Rancangan Peraturan (Instruksi)
Presiden tentang percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat (P4B); (3) penyusunan kerangka
kelembagaan unit pelaksana percepatan pembangunan di Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B); dan (4) penyusunan
Rencana Aksi percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat(P4B) untuk kurun waktu 2011-2014.
REKOMENDASI
SDM Bappenas:
 peningkatan kualitas evaluasi kinerja, (2) peningkatan
kapasitas dan kualitas SDM Bappenas, (3) koordinasi dan
sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga, pemda,
dan stakeholder lainnya, dan (4) menjaring masukan dari
seluruh pihak melalui berbagai forum.




Program:
program-program pembangunan yang telah berjalan masih belum
merata.
Contoh: Pembangunan di pulau Jawa dan Sumatera dengan
kawasan Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku masih
menunjukkan adanya kesenjangan.
Solusi:
Ketimpangan ini mengindikasikan belum optimalnya fungsi
perencanaan dengan baik. Untuk itu, perlu peningkatan fungsi
perencanaan yang selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian
PPN/Bappenas
Perencanaan tidak hanya sebatas menyusun dan merumuskan
program-program pembangunan, tapi juga menyangkut
penganggaran. Sehingga Bappenas harus memperkuat dua aspek,
perencanaan dan penganggaran, peran dan fungsi Bappenas dapat
lebih optimal
Bappenas harus mempertimbangkan 3 hal penting:
 Pertama, Bappenas selalu mempunyai fashion untuk membela atau
memperjuangkan rakyat agar lebih sejahtera. Bappenas harus
memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan program-program
yang selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat seperti program
inpres desa, puskesmas, posyandu, swasembada pangan, dan lainlain.
 Kedua, Bappenas harus dapat selalu berorientasi pada
pembangunan daerah. Contohnya adalah pendirian Bappeda dan
lembaga-lembaga lainnya yang tidak memonopoli pembangunan
 Ketiga, intellectual leadership. Program-program yang dihasilkan
Bappenas harus selalu diarahkan pada pembentukan building nation
REKOMENDASI SECARA UMUM
 Peran Kementerian PPN/Bappenas menjadi sangat
strategis karena perencanaan merupakan pijakan awal
untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan
mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para
pelaku pembangunan nasional. Seiring dengan tuntutan
jaman, Bappenas juga menjadi sebuah lembaga yang
diserahi tanggung jawab untuk menjadi focal point bagi
aktivitas
pemantauan
dan
evaluasi,
koordinasi,
pengembangan kualitas SDM perencanaan baik di tingkat
Pusat maupun Daerah, dan penugasan-penugasan
lainnya.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 Tema Prioritas: Penurunan tingkat kemiskinan absolut
menjadi 11,5 –12,5% dari jumlah penduduk pada tahun
2011
 PRIORITAS 1 : Peningkatan dan Penyempurnaan
Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis
Keluarga.
 PRIORITAS 2 : Menyempurnakan dan meningkatkan
efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri.
 PRIORITAS 3 : Peningkatan akses usaha mikro dan kecil
kepada sumber daya produktif.
 PRIORITAS 4 : Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas
koordinasi penanggulangan kemiskinan serta
harmonisasi antar pelaku.
Thank You!
L/O/G/O