Transcript BAB 3 - PENGANGKUTAN - elvira yulianna anugrahwati

OLEH :
ELVIRA YULIANNA ANUGRAHWATI
104704214
S1 ILMU HUKUM
JURUSAN PMPKN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
PENGANGKUTAN
SUMBER HUKUM PENGANGKUTAN
1. Sumber hukum yang
bersifat
umum/General: buku III
KUHPerdata tentang
perikatan
4. Kebiasaan
2.Sumber hukum yang
khusus
(KUHD,UU,PP,KEP.MENTE
RI)
3.
Yurisprudensi
HUKUM
PENGANGKUTAN
Tahukah Kita ?
PENGANGKUTAN
SECARA YURIDIS
PENGANGKUTAN
ALASAN DIBUTUHKANNYA
PENGANGKUTAN
FUNGSI
PENGANGKUTAN
Tahukah Kita ?
HUKUM
PENGANGKUTAN
HUKUM PENGANGKUTAN
Keseluruhan peraturan-peraturan baik yang telah dikodifikasi
atau yang belum dikodifikasi yang mengatur semua hal-hal yang
berkaitan dengan pengangkutan.
Tahukah Kita ?
PENGANGKUTAN SECARA
YURIDIS (NORMATIF)
PENGANGKUTAN SECARA YURIDIS (NORMATIF)
Perjanjian timbal balik antara Pengangkut dengan Pengirim,
dimana Pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat
lain dengan selamat, sedangkan Pengirim mengikatkan diri untuk
membayar uang angkutan
Tahukah Kita ?
PENGANGKUTAN
Pengangkutan
Proses Kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari
suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai
jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur
sesuai bidang angkutan dan kemajuan teknologi
ALASAN
DIBUTUHKANNYA
PENGANGKUTAN
Tahukah Kita ?
KEADAAN
GEOGRAFIS
MENUNJANG
PEMBANGUNAN
DI SEGALA SEKTOR
MENDEKATKAN
JARAK DESA &
KOTA
KEMAJUAN
TEKNOLOGI
Tahukah Kita ?
FUNGSI
PENGANGKUTAN
memindahkan
barang dan atau
orang dari
suatu tempat ke
tempat yang
lain dengan
maksud
meningkatkan
daya guna dan
nilai
PIHAK-PIHAK DALAM PENGANGKUTAN
PENGANGKUT
PENGIRIM
PENERIMA
PENGANGKUT
Seseorang /
Bertanggung
Mereka /
Memikul
Menyelenggar
jawab
Badan Usaha
beban
resiko
akan
terhadap
/ Pihak Yang
tentang
semua
Pengangkutan
keselamatan
Memiliki
kerugian yang
Baran Dan
barang-barang
Wewenang
diderita dalam
Atau Jasa
yang
diangkut.
Mengadakan
pengangkutan.
Perjanjian
PENGIRIM
Pihak yang membuat
perjanjian pengangkutan
dengan pihak
pengangkut untuk
menyelenggarakan
pengangkutan dengan
selamat, sesuai dengan
perjanjian
PENERIMA
Penerima adalah pihak
ketiga yang berkepentingan
terhadap diterimanya
barang kiriman.Sipenerima
disini mungkin si pengirim
yang telah mengadakan
perjanjian pengangkutan
dengan pengangkut,
mungkin juga pihak ketiga
yang tidak ikut di dalam
perjanjian.
Pihak Ketiga -> Pasal
1317 (1) BW :
JENIS-JENIS
PENGANGKUTAN
2.Laut
1. Darat
Jalan raya
Helikopter
Rel
Kapal Kargo
3. Udara
Kapal
Penumpang
Kapal
Kerentan
Kapal
Terbang
Kapal Pesisir
Pantai
4. Saluran
pipa
1. PENGANGKUTAN DARAT
PROSES KEGIATAN PEMINDAHAN ORANG DAN ATAU
BARANG DARI SUATU TEMPAT KE TEMPAT LAIN
DITEMPUH MELALUI JALAN RAYA DAN / REL(DARAT)
DAN MENGGUNAKAN ALAT PENGANGKUT SEPERTI :
PENGANTAR POS, MOBIL PICK UP, BUS, TRUK,
KERETA API, TRELER, SEPEDA MOTOR, MOBIL, DLL
- Jalan Raya – sesuai mengangkut barang
di dalam negara. Contoh kendaraannya :
truk,bus,treller,mobil,angkutan umum
- Rel digunakan pada jalur kereta api. Rel
mengarahkan/memandu kereta api tanpa
memerlukan
pengendalian.
Rel
merupakan dua batang rel kaku yang
sama panjang dipasang pada bantalan
sebagai dasar landasan. Rel-rel tersebut
diikat
pada
bantalan
dengan
menggunakan
paku
rel,
sekrup
penambat, atau penambat “e” (seperti
penambat Pandrol).
DASAR HUKUM PENGANGKUTAN
DARAT
PERATURAN
KHUSUS / LEX
SPECIALIS
1. POS
Dalam Buku I Bab V
bagian 2 dan 3
mulai Pasal 90 s/d
98
UU. NO
38
TAHUN
2009
2. PER
KRETA
APIAN
UU NO.
23
TAHUN
2007
3. LALU
LINTAS
DAN
ANGKUT
AN
JALAN
UU NO.
22
TAHUN
2009
4.
TELEKOM
UNIKASI
- UU NO.
36 TAHUN
1999
- PP NO. 52
TAHUN
2000
2. PENGANGKUTAN LAUT
PROSES KEGIATAN PEMINDAHAN ORANG DAN ATAU BARANG DARI SUATU TEMPAT KE
TEMPAT LAIN DITEMPUH MELALUI JALUR AIR (LAUT) DAN MENGGUNAKAN ALAT
PENGANGKUT SEPERTI : KAPAL KARGO(BARANG), KAPAL KERENTANAN, KAPAL
PENUMPANG, KAPAL PESISIR PANTAI
Kapal kargo
DASAR HUKUM
PENGANGKUTAN LAUT
Tentang
Angkutan
Diperairan
PP No. 82
Tahun 1999
- KUHD, Buku II bab V
tentang Perjanjian charter
kapal
- KUHD, Buku II bab V A
tentang
pengangkutan
barang-barang
- KUHD , Buku II, Bab V-B
tentang pengangkutan orang
PERATURAN
KHUSUS / LEX
SPECIALIS
3. PENGANGKUTAN UDARA
PROSES KEGIATAN PEMINDAHAN ORANG DAN ATAU BARANG DARI SUATU
TEMPAT KE TEMPAT LAIN DITEMPUH MELALUI JALUR UDARA DAN
MENGGUNAKAN ALAT PENGANGKUT SEPERTI : HELIKOPTER, PESAWAT
TERBANG
DASAR HUKUM
PENGANGKUTAN UDARA
PERATURAN KHUSUS
(LEX SPECIALIS)
 Tentang
Penerbangan UU
No. 1 Tahun 2009
 TENTANG ANGKUTAN
UDARA
PP NO. 3 TAHUN 2000
4.
SALURAN
PIPA
DIGUNAKAN
UNTUK
MENGANGKUT
AIR,MINYAK, GAS DAN BAHAN KIMIA DARI SATU TEMPAT KE SATU
TEMPAT. BAHAN INI DIHANTAR DARI TEMPAT PENGELUARAN KE KILANG
PEMPROSESAN DAN SETERUSNYA DISALURKAN KE PREMIS PENGGUNA.
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI
Pasal 46
(1) Pengawasan terhadap
pelaksanaan penyediaan dan
pendistribusian Bahan Bakar
Minyak
dan Pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa dilakukan oleh
Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4).
PRINSIP – PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT
4.Tangg
ung
Jawab
Terbata
s/Limit
ation
of
Liabili
ty
1.Tanggung
Jawab
berdasarkan
kesalahan/fault
liability;
3.Tanggung
Jawab
Mutlak/Absolut
e Liability
2.Tanggun
g jawab
berdasark
an
praduga/
presumpti
on of
liability
BEBERAPA PENGERTIAN DARI TANGGUNG JAWAB (SCR UMUM) :
Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah,
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.
Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak di sengaja.
Tangung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran
akan kewajibannya.
1.Tanggung Jawab
berdasarkan
kesalahan/fault
liability
• Setiap seseorang (PENGANGKUT) yang melakukan
kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus
bertanggung jawab mengganti rugi atas segala kerugian
yang timbul akibat dari kesalahannya itu
• Pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan
pengangkut (KONSUMEN) -> Beban Pembuktian ada pada
Konsumen)
• Ada perbuatan melawan hukum -> Pasal 1365,pasal 1366
dan pasal 1367 BW
TANGGUNG JAWAB KARENA KESALAHAN
PT. PERKRETAAPIAN INDONESIA :
-
Diatur dalam UU No.23 Tahun 2007
Pasal 157
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa
yang mengalami kerugian, lukaluka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh
pengoperasian angkutan kereta api.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pengguna jasa
diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian
yang nyata dialami.
(4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, lukaluka,
atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian
angkutan kereta api.
2.Tanggung jawab
berdasarkan
praduga/
presumption of
liability
 Pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang
timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut
dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari
kewajiban memberi ganti rugi
 Tidak bersalah artinya : tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan
tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang
menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari
 Beban pembuktian ada pada pihak PENGANGKUT, bukan pada Pihak YANG
DIRUGIKAN
BW Juga
Menganut
Prinsip
Tanggung Jwb
Praduga,
Pasal 468
ayat (2)
Prinsip Ini Hanya dijumpai
dlm UU Pelayaran
Indonesia, Perusahaan
Pengangkutan Perairan
Namun Ada
Pengecualian :
“ Pasal 41 ayat 2
UU No. 17 Tahun
2008 Tentang
Pelayaran “
3.Tanggung Jawab
Mutlak/Absolute Liability
Pengangkut hrs
bertanggung jwb ats
setiap kesalahan yg
timbul dlm
pengangkutan yg
diselenggarakannya
Dlm UU
Pengangkutan,
PRINSIP INI TDK
DIATUR
Tidak
Mengen
al
Adanya
Pembuk
tian
Why ?
Unsur
Kesala
han
Tidak
Perlu
Dipers
oalkan
Pengangkut yang
berusaha di bidang
jasa pengangkutan
tdk perlu dibebani
dgn resiko yang
terlalu berat
4.Tanggung Jawab
Terbatas/Limitation of Liability
Tanggung Jawab Dibatasi
Dialihkan Pada Pihak Ketiga
Adanya Pembatasan Terhadap Ganti Rugi
Adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian
standar yg dibuatnya
 Klausula eksonerasi adalah klausula yang
digunakan dengan tujuan pada dasarnya
untuk membebaskan atau membatasi
tanggungjawab salah satu pihak terhadap
gugatan pihak lainnya, dalam hal yang
bersangkutan tidak atau tidak dengan
semestinya melaksanakan kewajibannya yang
ditentukan dalam perjanjian tersebut




Misalnya : cuci
cetak film
ditentukan bila film
yg akan dicuci atau
dicetak
hilang/rusak maka
konsumen akan
dibatasi ganti rigu
sebesar 10 x harga
1 rol film baru
DALAM HUKUM PENGANGKUTAN DI INDONESIA , PRINSIP MANA
YANG DIANUT ?
1.Tanggung
Jawab
berdasarkan
kesalahan/faul
adalah
t liability;
ASAS
2.Tanggung jawab
berdasarkan
praduga Tak
Bersalah /
presumption of
liability
adalah
PENGECUALIAN
ARTINYA : Pengangkut Bertanggung Jwb Atas Setiap Kerugian yang Timbul Dalam
Penyelenggaraan Pengangkutan, tetapi Jika Pengangkut Berhasil membuktikan Bahwa dia
Tdk Bersalah/lalai, dia dibebaskan dari tanggung jawab
ATURNUWUN UNTUK PERHATIANNYA
MOHON MAAF JIKA ADA
KEKURANGAN DLM PENYAJIAN
PRESENTASI INI 
“ SEMOGA BERMANFAAT UTK
SAYA DAN SAUDARA/I
 SEKIAN DAN ATURNUWUN 