Transcript Perencanaan Anggaran

Perencanaan
Anggaran
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
1
Pokok Bahasan :
1. Pendahuluan
2. Pendekatan Penyusunan Anggaran
3. Standardisasi Output;
4. Ketentuan dalam pengalokasian anggaran;
5. Penerapan Standar Biaya dalam penyusunan
RKA-K/L;
6. Tata cara penyusunan RKA-K/L;
7. Tata cara penelaahan RKA-K/L.
2
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
3
STRUKTUR APBN ( I-ACCOUNT)
SIKLUS PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBN MENURUT PP 90/2010
Jan - Apr
Mei - Jul
Agu - Okt
Pembcran pendhluan :
• PPKF dan KEM;
• RKP;
• Rincian Belanja.
DPR
Pembahasan :
• RUU APBN;
• NK.
6
Kabinet/
Presiden
Penetapan
Prioritas
Pembangunan
1
4
Penetapan UU
APBN
1
3
Finalisasi :
• PPKF dan
KEM;
• RKP dan RB;
• Kbijk umum;
• Prtas angg.
Kerpres
Alokasi
Anggaran
K/L
RUU APBN,
Nota Keu
Penetpn
RKA-KL
1
5
1
0
1
Kementerian
Perencanaan
Nov – Des
5
Pagu Indikatif/
Rancangan RKP
16b
7
1
1
Rekonslsi
RKA-KL
Pembhsan
proposal K/L
1
2
17
2
Kementerian
Keuangan
Penyusunan :
• PPKF dan KEM;
• Pagu awal
APBN;
• Rincian Belanja.
3
K/L
Pagu
Sementara
K/L
BA Hasil
Pembahasan
RUU APBN,
Nota Keu
9
SP RKA-K/L
Himp RKA-KL
4
8
Penlhan
RKA-KL
1
8
16a
New Initiatives
proposal
Renstra KL
Renja KL
RKA-KL
Pengesahan
konsep DIPA
1
6
Konsep
DIPA
1
7
1
9
DIPA
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
Pokok-pokok Pengaturan :
1. Pendekatan Penganggaran
2. Langkah Perubahan
3. Klasifikasi Anggaran
1. Pendekatan Penganggaran :
a. Penganggaran Terpadu (unified budget) : pendekatan
penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh
proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk
menghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan dengan
klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis
belanja.
b. Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based
budgeting) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term
expenditure framework) : pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang
menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih
dari satu tahun anggaran.
a. Penganggaran Terpadu
1. Pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran
dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan
dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk
keperluan biaya operasional.
2. Dapat mewujudkan Satker sebagai satu-satunya entitas
akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban
yang dimilikinya, serta adanya akun yang standar (dahulu
dikenal sebagai MAK) untuk satu jenis belanja.
3. Penyusunan RKA-KL untuk tahun 2011 menggunakan hasil
restrukturisasi program dan kegiatan serta penataan bagian
anggaran dan satker sebagai pengelola anggaran dalam
kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi.
b. Penganggaran Berbasis Kinerja
1. Penerapan PBK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian
anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output
sehingga fokus pengukuran kinerja thd Program/Kegiatan juga
akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah
alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari
penggunaan sumber daya.
2. Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan
harus tergambar secara jelas asumsi yang digunakan baik
kuantitas dan kualitas komponen input yang digunakan serta
relevansi masing-masing komponen input sebagai tahapan
dalam rangka pencapaian output kegiatan.
3. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah Program atau
Kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan
mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja dapat berupa indikator input, indikator
output atau indikator outcome.
c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
1. Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka
menengah meliputi: penyusunan kerangka asumsi makro,
penetapan target-target fiskal, total resource envelopes,
pendistribusian total pagu belanja masing-masing K/L, dan
penjabaran pengeluaran K/L ke masing-masing Progran dan
Kegiatan.
2. Dalam penghitungan prakiraan maju, proses estimasi seringkali
dipisah antara kebijakan yang sedang berjalan (on going
policies) dan prakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new
policies).
3. Dalam rangka penerapan KPJM, maka K/L harus memperhatikan kebutuhan anggaran untuk setiap output yang
dihasilkan serta tetap menjaga keselarasan dengan target
dalam RPJMN dan Renstra K/L dan budget contraint untuk
setiap tahun.
2. Langkah Perubahan
1. Alokasi anggaran K/L ditetapkan berdasarkan Program sesuai
hasil restrukturisasi.
2. Kegiatan 0001 (Gaji dan Tunjangan) dan Kegiatan 0002
(Operasional Perkantoran) yang selama ini berdiri sebagai
sebuah Kegiatan, mulai TA 2011 statusnya berubah menjadi
Komponen Input dari sebuah Output Kegiatan.
3. Struktur pengalokasian anggaran dirinci menurut Program,
Kegiatan dan Output.
4. Dalam rangka penerapan KPJM, penghitungan Prakiraan Maju
untuk sebuah Kegiatan dilakukan pada tingkat (level) Output.
5. Penyusunan RKA-KL dan DIPA TA 2011 dilakukan melalui sistem
aplikasi yang terintegrasi.
6. Hasil perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah Output dapat ditetapkan menjadi Standar Biaya
Keluaran (SBK) pada tahun berikutnya.
3. Klasifikasi Anggaran :
a. Klasifikasi Menurut Organisasi : merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur
organisasi Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Yang
dimaksud organisasi adalah K/L yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 1945
dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
b. Klasifikasi Menurut Fungsi : merupakan pengelompokan
alokasi anggaran belanja menurut fungsi dan sub fungsi
yang mencerminkan tugas-tugas pemerintahan.
c.
Klasifikasi Menurut Ekonomi : merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja menurut jenis belanja
sesuai dengan karakteristik transaksi dan peruntukannya.
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
3. Penerapan PBK dalam RKA-KL 2011 :
a. Keterkaitan antara Kinerja dan Alokasi Anggaran;
b. Struktur Anggaran;
c. Rumusan Output Kegiatan;
d. Standarisasi Output Kegiatan;
e. Program yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL;
f.
Kegiatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL.
a. Keterkaitan Kinerja dan Alokasi Anggaran
LEVEL
NASIONAL
DEP/LEMBAGA
Program
Target Kinerja
Total Rp
PRIORITAS
Outcome
ESELON I
Indikator Kinerja
Nasional
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Total Rp
FOKUS
PRIORITAS
Total Rp
ESELON II/SATKER
Indikator Kinerja
Nasional
KEGIATAN
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
Output dan
Volume
Output
Jml Rp
Indikator
Kinerja
• Fungsi dan Sub
Fungsi;
• Prioritas atau Non
Prioritas.
KEGIATAN
TUPOKSI
Output dan
Volume
Output
Jml Rp
Indikator
Kinerja
b. Struktur Anggaran
STRUKTUR ANGGARAN
P R OG R AM
OUT C OME
K E G IAT AN
OUT
P UT
OUT
P UT
OUT
P UT
K E G IAT AN
OUT
P UT
OUT
P UT
OUT
P UT
S UB O UT P UT
K OMP ON E N
K OMP ON E N
K OMP ON E N
S UB
K OMP O
S NE
UB N
K OMP O
S NE
UB N
K OMP O NE N
DE T IL
DE T IL
B E L A NJ A DE T IL
B E L A NJ A
B E L A NJ A
c. Rumusan Output Kegiatan
Kriteria Output :
1. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah
kegiatan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau
outcome fokus prioritas;
2. Mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai Tugas-fungsi
atau penugasan prioritas pembangunan nasional;
3. Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Eselon II/Satker
penanggung jawab kegiatan;
4. Bersifat spesifik dan terukur;
5. Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan berupa
regulasi sesuai tugas-fungsi Es. II/Satker;
6. Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Nasional) menghasilkan output
yang mempunyai dampak secara nasional;
7. Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis;
8. Setiap Output didukung oleh komponen input dalam implementasinya;
9. Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-KL dengan
mengacu pada Pagu Sementara/Pagu Definitif.
d. Standarisasi Output ….1)
1. Output-output yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
dan sarana penunjang yang secara umum dibutuhkan oleh
instansi/perkantoran;
2. Output-output sebagai penunjang pelaksanaan tusi dan penunjang
aktifitas-aktifitas perkantoran;
3. Merupakan output yang digunakan hanya untuk memfasilitasi sarana dan
prasarana operasionalisasi perkantoran;
4. Output-output ini bisa digunakan oleh semua Satker pada umumnya,
sedangkan Unit Eselon II (pengelola Kegiatan tetapi bukan satker) yang
memiliki Output jenis ini hanya Unit Eselon II yang melaksanakan fungsi
kesekretariatan atau sejenisnya;
5. Dalam hal unit Eselon I mempunyai 2 (dua) Program, yaitu Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, maka : Output
berupa Bangunan/Gedung hanya digunakan pada salah satu Kegiatan
saja dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
6. Dalam hal dilakukan standarisasi output untuk output yang sudah ada
sebelumnya termasuk dalam lingkup perbaikan/penyempurnaan angka
dasar.
19
d. Standarisasi Output ....2)
NO
JENIS
OUTPUT
SATUAN
KOMPONEN/SUBOUTPUT
1.
Layanan
Perkantoran
Bulan
Layanan
1.Komponen 001, Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2.Komponen 002, Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan
Perkantoran
2.
Kendaraan
Bermotor
Unit
SUBOUTPUT antara lain:
Kendaraan Pejabat Negara; Kendaraan Pejabat Eselon I;
Kendaraan Pejabat Eselon II; Kendaraan Roda 6;
Kendaraan Roda 4; Kendaraan Roda 2
3.
Perangkat
Unit
Pengolah Data
dan
Komunikasi
SUBOUTPUT antara lain:
Laptop; Komputer/PC; Printer/Printer Multiguna
Scanner/ Scanner Multiguna; Server; LCD/Proyektor;Camera/
Handycam/ CCTV; Mesin Fotokopi/ Mesin Fotokopi Multiguna;
Harddisk Eksternal;Pesawat Telepon; Mesin PABX
Mesin FAX; Mesin Handkey
4.
Peralatan
Fasilitas
Perkantoran
Unit
SUBOUTPUT antara lain:
Meubelair; Lift; Genzet; Lemari berkas; Brankas; AC;Mesin
Penghancur Kertas
5.
Gedung/
Bangunan
M2
20
Kategori Output Kegiatan
Output
Manajemen
merupakan output kegiatan yang
bertujuan untuk mendukung
kelancaran birokrasi secara umum
baik pada Unit Eselon II yang
melaksanakan fungsi
kesekretariatan atau Satker
Output
Teknis
merupakan output kegiatan yang
dihasilkan oleh kegiatan dalam
rangka pelaksanaan fungsi teknis
suatu Unit Eselon II/Satker (core
bussiness) dan/atau penugasan
prioritas pembangunan nasional
OUTPUT
KEGIATAN
d. Program yg Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL
Program
Teknis
Program yang menghasilkan
pelayanan kepada kelompok
sasaran/masyarakat (eksternal)
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
PROGRAM sesuai
hasil
Restrukturisasi
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program
Generik
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur
Program Penelitian dan Pengembangan
Program yang mendukung pelayanan
aparatur dan/atau administrasi
pemerintah (internal) dan memiliki
karakteristik sejenis pada setiap K/L
Program Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur
e. Kegiatan yg Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL
Kegiatan
Generik
KEGIATAN sesuai
hasil
Restrukturisasi
Kegiatan
Teknis
Kegiatan yg digunakan oleh
bbrp esl II yg memiliki
karakteristik sejenis
Kegiatan
Prioritas
Nasional
Output spesifik
dlm rangka
pencapaian
sasaran nasional
Kegiatan
Prioritas K/L
Output spesifik
dlm rangka
pencapaian
kinerja K/L
Kegiatan
Teknis Non
Prioritas
Output spesifik
namun bukan
kategori
prioritas
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
1. Penerapan KPJM dalam RKA-KL 2011 :
a. Penerapan KPJM pada
Tingkat Nasional;
b. Penerapan KPJM pada
Tingkat K/L;
c. Rumus Umum Indeksasi.
1) Review thd Kebijakan
Kegiatan Prioritas;
2) Tata Cara Penghitungan
Prakiraan Maju.
1) Review thd Kebijakan
Program/Kegiatan ;
2) Tata Cara Penghitungan
Prakiraan Maju.
1) Parameter Tetap;
2) Parameter Berubah.
a. Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional
Kerangka Kerja Prioritas Nasional
1) Review thd Kebijakan Kegiatan Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Berlanjut
atau
berhenti
1
Output
Berlanjut
atau
berhenti
2
3
Harga
tetap atau
disesuaikan
6
Hitung Baseline
5
Cek Komponen
Input
Komponen
input
kebijakan
4
Komponen
input
pendukung
kebijakan
Cek Output
Target
tertentu dan
bersifat
terbatas
Demand
driven
2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju
AWAL
(Baseline)
Perubahan Kebijakan
PRAKIRAAN
MAJU
PENYESUAIAN
Baseline
Perubahan Kebijakan dan Perubahan
Harga
b. Penerapan KPJM pada Tingkat K/L
Kerangka Kerja Program/Kegiatan
1) Review thd Kebijakan Program/Kegiatan
Program/
Kegiatan
Berlanjut
atau
berhenti
1
Output
Berlanjut
atau
berhenti
2
3
Harga
tetap atau
disesuaikan
6
Hitung Baseline
5
Cek Komponen
Input
Komponen
input
Langsung
4
Komponen
input Tidak
Langsung
Cek Output
Target
tertentu dan
bersifat
terbatas
Demand
driven
2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju
AWAL
(Baseline)
PRAKIRAAN
MAJU
Perubahan Target Layanan
PENYESUAIAN
Baseline
Perubahan Target Layanan dan
Harga Layanan
Perubahan Target Layanan
PENYESUAIAN
Baseline
Perubahan Target Layanan dan Harga Layanan
c. Rumus Umum Indeksasi
Harga TETAP
INDEKSASI
Harga
BERUBAH
= 1 + (1 x N%)n
N= nilai asumsi yg digunakan
n = thn prakiraan maju yg dihitung
Indeks Prakiraan Maju 1
=
1+ (1x10%)1 = 1.10
Indeks Prakiraan Maju 2
=
1+ (1x10%)2 = 1.21
Indeks Prakiraan Maju 3
=
1+ (1x10%)3 = 1.33
= 1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n
Nbaru = nilai asumsi baru yg digunakan
Nlama = nilai asumsi lama yg digunakan
n = thn prakiraan maju yg dihitung
Indeks Prakiraan Maju 1
Indeks Prakiraan Maju 2
Indeks Prakiraan Maju 3
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n
1 + (1 x 8%)/1 + (1 x 10%) 1
1,08)/1,101
0.98
1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n
1 + (1 x 8%)/1 + (1 x 10%) 2
1,08)/1,102
0.96
1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n
1 + (1 x 8%)/1 + (1 x 10%) 3
1,08)/1,103
0.95
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
34
Ruang Lingkup Pengaturan :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker;
Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
Penerapan Bagan Akun Standar;
Penyusunan RKA-K/L pada Satker Perwakilan R.I. di Luar Negeri;
Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN;
Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PDN;
Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana HDN;
Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP;
Penyusunan RKA-K/L untuk Satker BLU;
Anggaran Responsif Gender;
Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan bersama;
Pengalokasian Anggaran Swakelola;
Pengalokasian Anggaran terkait Kontrak Tahun Jamak;
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan Anggaran.
35
a. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker
1. Dalam rangka menjamin kebutuhan pembayaran gaji dan
tunjangan pegawai yang lebih realistis, maka penghitungan
alokasi gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan berbasis
data dan menggunakan aplikasi Gaji Pokok Pegawai pada
Output Kegiatan Pelayanan Perkantoran. Perhitungan gaji dan
tunjangan didasarkan atas hitungan dalam aplikasi Gaji Pokok
Pegawai pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja.
2. Apabila tidak menggunakan aplikasi GPP, K/L dapat langsung
memasukkan data pegawai yang telah di-update dalam modul
Belanja Pegawai pada aplikasi RKA-K/L.
3. Dalam hal terdapat sisa lebih dibandingkan dengan pagu
anggaran yang dialokasikan untuk sebuah Satker, maka
kelebihan tersebut dialihkan/dikelompokkan dalam Akun
Belanja Pegawai Transito (akun 512412).
36
4. Khusus untuk pengalokasain Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT agar
berpedoman pada : SE DJA tanggal 5 Januari 2001 No.SE07/A/2001 perihal Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter
dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti
dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan
Menteri Keuangan No.1537/Menkes-Kessos/SKB/X/2000 dan
No.410/KMK.03/2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang
Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak
Tetap Selama Masa Bakti.
5. Akun belanja yang termasuk dalam Belanja Pegawai :
a. Honorarium;
b. Uang lembur  merupakan batas tertinggi;
c. Vakasi  merupakan batas tertinggi;
d. Belanja pegawai lain-lain;
e. Uang lauk pauk TNI/POLRI;
f. Uang makan PNS;
g. Uang duka wafat/tewas.
37
b. Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara
1) Pengalokasian anggaran untuk pembangunan/renovasi bangunan
gedung negara, berpedoman pada Permen PU nomor
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.
2) Dasar perhitungan alokasi adalah perhitungan kebutuhan biaya
pembangunan/renovasi bangunan gedung negara atau yang
sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan
Umum setempat.
3) Dalam rangka optimasi pembangunan bangunan gedung negara,
K/L yang akan melaksanakan pembangunan baru bangunan
gedung negara, harus melengkapinya dengan dokumen clearance
(persetujuan prinsip) dari Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
38
c. Penerapan Bagan Akun Standar
1. Belanja Barang  ruang lingkup meliputi : (i) belanja Barang
Operasional, (ii) belanja Barang Non Operasional, (iii) belanja
Barang Lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan non
–operasional, (iv) belanja Jasa, (v) belanja Pemeliharaan, dan
(vi) belanja Perjalanan Dinas.
2. Penerapan konsep nilai perolehan (full costing), pada
Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial.
3. Penerapan konsep kapitalisasi:
• Karakteristik aset tetap,
• Syarat/Kategori belanja modal
• Contoh belanja barang dan modal
39
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Pempus/
Pemda
Masyarakat
Tangguh/
Sejahtera
Uang dan
atau Barang
Masyarakat
pemilik
kerentanan
Sosial
Resiko Sosial
Lembaga Non
Pemerintah (Bidang
Pendidikan dan atau
Bidang Keagamaan)
lembaga non
pemerintah
bidang
pendidikan,
keagamaan, dan
bidang lain yang
berperan untuk
melindungi
individu,
kelompok
dan/atau
masyarakat dari
kemungkinan
terjadinya risiko
sosial
Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam, dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bansos akan
semakin terpuruk, dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
40
Ketentuan Belanja Bansos (Bultek No.10 Tahun 2011)
Belanja Bansos adalah transfer uang/barang yang diberikan oleh Pempus/
Pemda kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial.
Transfer uang/barang tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga
kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non
pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial;
2. Belanja Bansos bersifat sementara atau berkelanjutan;
3. Belanja Bansos ditujukan untuk mendanai kegiatan : Rehabilitasi Sosial;
Perlindungan Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial;
Penanggulangan Kemiskinan; dan Penanggulangan Bencana;
4. Belanja Bansos bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan,
kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka
mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
41
Belanja Bansos diberikan dalam bentuk : Bantuan Langsung;
Penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
Risiko Sosial adalah:
kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya
kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,
krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam, yang jika tidak
diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk, dan tidak dapat
hidup dalam kondisi wajar.
42
Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial antara lain, namun
tidak terbatas pada :
1. Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan
memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat.
2. Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan
membuat petani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya.
3. Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup
secara mandiri.
4. Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara
mandiri.
5. Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
6. Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup secara mandiri,
7. Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup secara wajar.
8. Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yang
mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah.
9. Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat.
43
Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Belanja Bansos
(Dalam bentuk Uang) :
1. Belanja Bansos tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di
lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan
penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk menangani risiko
sosial.
→ Kegiatan TUPOKSI Pemerintah untuk menyelenggarakan
kesejahteraan rakyat didanai dengan menggunakan Belanja
Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. Belanja Bansos dalam bentuk uang diberikan langsung kepada
penerima Bansos. Uang tersebut diberikan secara langsung kepada
penerima dan pemerintah tidak akan meminta kembali uang
tersebut atau uang tersebut tidak dikembalikan.
3. Belanja Bansos tidak boleh diberikan kepada pegawai pemerintah
atau instansi pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan
tugas dan fungsinya.
44
Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Belanja Bansos
(Dalam bentuk Barang) :
1. Belanja Bansos diberikan dalam bentuk barang dan diserahkan
kepada penerima.
2. Belanja tersebut karena tujuan penggunaannya untuk kegiatan
yang sesuai dengan kriteria belanja Bansos, maka tidak boleh
dimasukkan dalam belanja barang..
3. Barang yang belum didistribusikan kepada penerima Bansos akan
dicatat sebagai persediaan.
4. Belanja barang untuk aktivitas instansi pemerintah dalam rangka
kegiatan penanganan risiko sosial tidak dimasukkan dalam belanja
Bansos tetapi tetap dikategorikan sebagai belanja barang.
45
Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Belanja Bansos
(Dalam bentuk Jasa) :
1. Belanja Bansos diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak
ketiga yang melakukan aktivitas sesuai dengan kriteria Bansos.
2. Pihak ketiga ini dapat terdiri : individu, kelompok masyarakat
atau lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas berkaitan
dengan perlindungan terjadinya risiko sosial.
3. Belanja Bansos tidak boleh diberikan kepada instansi pemerintah
lain atau pegawai pemerintah walaupun terkait dengan aktivitas
penangangan risiko sosial.
46
Hal-hal umum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Belanja
Bansos :
1. Belanja Bansos tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri
terkait dengan pelaksanaan TUSInya sebagai pegawai negeri,
kecuali kepada pegawai negeri dalam kedudukannya sebagai
anggota masyarakat yang terkena risiko sosial.
2. Belanja Bansos dalam bentuk barang yang pada saat pembelian
tidak ditujukan untuk diserahkan kepada pihak penerima Bansos
tetapi sebagai aset instansi tidak dapat diklasifikasikan sebagai
belanja Bansos.
3. Belanja barang untuk kepentingan kegiatan instansi pemerintah
tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja Bansos.
4. Pemberian uang kepada penerima belanja Bansos yang telah
memenuhi kriteria tanpa ada maksud untuk ditarik kembali
dengan mekanisme dana bergulir, bukan berupa Penguatan Modal
Masyarakat PNPM Mandiri, dan bukan pemberian kepada partai
politik.
47
5. Pemberian barang baik berupa barang habis pakai maupun
berbentuk aset tetap, dari hasil membeli atau memproduksi
sendiri, yang diberikan kepada penerima belanja Bansos yang
telah memenuhi kriteria. Barang yang diberikan bukan untuk
dipakai sendiri atau diberikan kepada instansi vertikal
pemerintah yang bersangkutan, sehingga tidak menambah jumlah
aset yang dimiliki oleh satuan kerja terkait atau instansi vertikal
di bawahnya;
6. Pemberian berupa jasa, satuan kerja memberikan pelatihan atau
mengirimkan orang untuk melakukan pelatihan kepada penerima
belanja Bansos yang telah memenuhi kriteria;
7. Penganggaran belanja Bansos meliputi seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk kegiatan terkait dengan penyelenggaraan
Bansos tersebut.
Sebagai contoh :
Belanja Bansos terkait dengan pengadaan barang yang dikonsumsi
atau barang modal meliputi biaya pembelian, biaya pengiriman
dan biaya pengadaan sampai barang tersebut didistribusikan
kepada penerima Bansos, termasuk di dalamnya komponen biaya
honor panitia pengadaan barang Bansos.
48
d. Penyusunan RKA-KL pada Satker Perwakilan RI di LN
1. Penetapan Kurs Valuta Asing  yang dipakai adalah US
Dollar (USD) dan nilai tukar mengikuti asumsi dalam APBN;
2. Pengalokasian untuk belanja pegawai  termasuk gaji untuk
local staff, home staff, tunjangan keluarga dan tunjangan
lain-lain.
3. Pengalokasian untuk belanja barang  meliputi sewa
gedung, biaya representasi, perjalanan dinas termasuk Atase
Teknis dan Atase Pertahanan, bantuan pendidikan anak, dan
ketentuan lain-lain.
4. Hal-hal lainnya yang tidak diatur secara khusus, pengalokasian anggaran mengikuti ketentuan yang berlaku secara
umum dalam Penyusunan RKA-K/L Tahun 2011.
49
e. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN
1. Pengalokasian anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari
PHLN mengacu pada PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan
ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman
Hibah Luar Negeri (NPPHLN) masing-masing.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan :
1) Mencantumkan akun belanja sesuai dengan transaksinya.
2) Mencantumkan kode kantor bayar sesuai lokasi dan tata cara
penarikannya.
3) Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN.
4) Mencantumkan tata cara penarikan PHLN.
5) Mencantumkan kode register PHLN.
6) Mencantumkan persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai
lender.
7) Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang
dibiayai oleh lender.
50
3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:
1) Mencantumkan dana pendamping yang bersumber dari luar APBN.
2) Dalam hal terdapat kegiatan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya,
maka penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menjadi prioritas
sesuai dengan Annual Work Plan yang ditandatangani oleh
donor/lender.
3) Penyediaan pagu pinjaman luar negeri dan dana pendampingnya,
dalam pengalokasian dananya harus menjadi prioritas.
4. Perhatikan closing date, sisa pagu pinjaman, kategori dan
persentase/ porsi pembiayaan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai
dengan PHLN, untuk menghindari terjadinya penolakan oleh lender
pada saat pengajuan aplikasi penarikan dana
5. Standar Biaya : Pembiayaan output kegiatan yang bersumber dari
PHLN mengacu pada Standar Biaya dan billing rate, atau SPTJM.
6. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN  Untuk menghindari
terjadinya kelebihan penarikan pada satu kategori.
7. Pemahaman NPPHLN : Untuk menghindari terjadinya ineligible,
perlu dipahami hal-hal seperti : Isi/materi dari NPPHLN, Staff
Appraisal Report (SAR), Project Administration Memorandum (PAM),
Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan pelaksanaan
kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN.
51
f. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PDN
1. Pengalokasian anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari
PHLN secara umum mengacu pada PP No. 54 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh
Pemerintah.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan :
1) Pinjaman Dalam Negeri dilakukan melalui mekanisme APBN dan
dialokasikan untuk membiayai Kegiatan dalam rangka
pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan
infrastruktur;
2) K/L menyusun rencana kegiatan yang dapat dibiayai PDN,
berpedoman pada daftar prioritas Kegiatan yang dapat dibiayai
PDN;
3) Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah
nomenklatur hasil restrukturisasi program/kegiatan;
4) Mencantumkan akun belanja sesuai dengan ketentuan BAS;
52
5) Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN;
6) Mencantumkan kode register PDN;
7) Dokumen pelengkap RKA-K/L-nya adalah sebagai berikut:
1) Naskah Perjanjian Penerusan PDN, yang ditandatangani oleh
Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Penerima
Penerusan PDN.
2) Naskah Perjanjian Penerusan PDN tersebut memuat paling
sedikit:
a. Jumlah pinjaman;
b. Peruntukan pinjaman;
c. Ketentuan dan persyaratan pinjaman; dan
d. Sanksi kepada Penerima Penerusan PDN yang tidak
memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga,
dan kewajiban lainnya.
53
g. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Hibah DN
1. Pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari
Hibah Dalam Negeri, tata cara penuangannya dalam RKA-K/L
mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan tentang Hibah
Dalam Negeri yang berlaku.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan:
1) Dana yang berasal dari Hibah digunakan untuk:
• Mendukung program pembangunan nasional, dan/atau
• Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan
kemanusiaan;
2) K/L menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian
dari RKA-K/L untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan
anggaran;
54
3) Perencanaan penerimaan untuk hibah yang direncanakan,
disusun oleh Menteri Perencanaan melalui Rencana Kegiatan
Jangka Menengah dan Tahunan yang bersumber dari hibah
dengan berpedoman pada RPJM. Rencana Kegiatan Jangka
Menengah dan Tahunan tersebut mencakup rencana
pemanfaatan hibah, serta Daftar Rencana Kegiatan Hibah
(dasar mengalokasikan kegiatan K/L dalam RKA-K/L);
4) Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah
nomenklatur hasil restrukturisasi program/kegiatan;
5) untuk Hibah langsung, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat
menerima hibah langsung dari pemberi hibah, bertanggung
jawab dan mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah
langsung pada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan
Menteri/Pimpinan Lembaga lainnya sebelum dilakukan
penandatanganan Perjanjian Hibah.
55
h. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP
1.
2.
3.
4.
Nomenklatur Kegiatan yang digunakan mengacu pada tabel referensi
Kegiatan dalam Aplikasi RKA-K/L;
Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L mengacu
pada:
a. PP tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L;
b. Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP;
c. Pagu penggunaan PNBP; dan
d. Catatan Hasil Pembahasan PNBP antara K/L dan DJA;
Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan atau
ketentuan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal
dari PNBP;
Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP menggunakan akun belanja
barang operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional satker
(akun 521115), sedangkan honor kegiatan non-operasional yang
bersumber dari PNBP masuk dalam akun honor yang terkait dengan
output kegiatan (akun 521213).
56
i. Penyusunan RKA-KL untuk Satker BLU
1. Penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
satker BLU, mengacu pada peraturan yang mengatur Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan :
1) Penyusunan RBA:
a. Mengacu pada rencana strategis bisnis BLU yang disertai prakiraan
RBA tahun berikutnya;
b. RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran
penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/ belanja,
estimasi saldo awal dan estimasi saldo akhir kas BLU;
c. RBA disusun berdasarkan: (i) Basis kinerja dan perhitungan
akuntansi biaya menurut jenis layanannya; (ii) Kebutuhan dan
kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari
layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil
kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya,
penerimaan lainnya yang sah dan penerimaan anggaran dari APBN;
dan (iii) berbasis akrual.
57
2) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu
persentase ambang batas tertentu (tanpa memperhitungkan saldo
awal kas), dimana persentase ini harus tercantum dalam RKA-K/L
dan DIPA BLU yang dapat berupa keterangan atau catatan yang
memberikan informasi besarannya. Pola anggaran fleksibel tidak
berlaku untuk pendapatan dari APBN.
3) Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan
dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai
dengan format RKA-K/L dan format DIPA BLU. Ikhtisar ini digunakan
sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA-K/L.
4) Memindahkan informasi alokasi anggaran biaya dalam RKA-K/L
menggunakan program aplikasi RKA-K/L.
3. Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L BLU:
1) Program/kegiatan yang digunakan merupakan bagian dari program/
kegiatan hasil restrukturisasi program dan kegiatan K/L induk;
2) Output-output yang dibiayai dari PNBP/BLU dicantumkan dalam
output yang sesuai, yang tercantum dalam aplikasi RKA-K/L.
3) Perlunya pencantuman mengenai saldo awal dan penetapan ambang
batas pada KK RKA-K/L satker BLU.
58
4) Penerapan Standar Biaya dan Rincian Biaya
a. Satker BLU yang telah mampu menyusun standar biaya menurut
jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya,
penyusunan RBA-nya mengunakan standar biaya tersebut;
b. Perhitungan akuntansi biaya dimaksud paling kurang meliputi
unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung termasuk biaya
variabel dan biaya tetap;
c. Rincian biaya tersebut memberikan informasi mengenai
komponen biaya yang tidak bersifat paket, kecuali untuk biaya
yang bersifat administratif/pendukung;
d. Dalam hal Satker BLU sudah mampu memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dapat
menggunakan besaran standar biaya tersebut dengan melampirkan surat pernyataan sudah memenuhi kriteria huruf a, b, dan c;
e. Sedangkan Satker BLU yang belum mampu memenuhi kriteria
huruf a, b, dan c, harus melampirkan Proposal/TOR dan RAB,
serta menggunakan SBM dan SBK. Apabila akan menggunakan
besaran standar biaya yang berbeda dari SBM, maka harus
menggunakan nomenklatur yang berbeda dan harus melampirkan
SPTJM.
59
j. Anggaran Responsif Gender
1. Pengarusutamaan gender dalam konteks pembangunan nasional mengacu
pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional, dan implementasi
pengarusutamaan gender (PUG) dalam penyusunan RKA-K/L dikenal
dengan Anggaran Responsif Gender (ARG).
2. Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas
kebijakan dan program pembangunan nasional.
3. Melalui penerapan ARG diharapkan dapat mengakomodasi :
a. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertim-bangkan
peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat
(dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumbersumber daya;
b. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/
peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.
60
4. ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran.
ARG lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran.
Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran
dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan
gender.
5. ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan
terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah
alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta
kebutuhan laki-laki.
6. K/L yang telah mendapatkan pendampingan Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) oleh Kementerian PP dan PA
wajib menerapkan ARG.
7. Penerapan ARG dalam penganggaran diletakkan pada output. Untuk
output yang terdapat isu/kesenjangan gendernya (berdasarkan analisis
gender), K/L wajib melampirkan dokumen Gender Budget Statement
(GBS).
61
k. Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
1. Pengalokasian anggaran dalam RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan K/L
yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui
mekanisme DK dan TP, berpedoman pada PMK No.248/PMK.07/2010
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas
Pembantuan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
1) Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan
sepenuhnya dari APBN melalui RKA-K/L/DIPA;
2) Target Kinerja dan besarnya alokasi anggaran yang menjadi
tanggung jawab masing-masing SKPD dituangkan dengan jelas
dalam RKA-K/L;
3) K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping;
4) Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan
daerah yang disinergikan dengan program/kegiatan yang akan
didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan;
5) Dana DK dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang
Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur;
62
6) Dana TP dilaksanakan setelah ada penugasan wewenang
Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
7) Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga
harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: (i)biaya penyusunan
dan pengiriman laporan oleh SKPD; (ii) biaya operasional dan
pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum
dihibahkan; (iii) honorarium pejabat pengelola keuangan dana
dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan;dan (iv) biaya
lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
8) Pengalokasian dana DK dan TP memperhatikan kemampuan
keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya
transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah), dan
kebutuhan pembangunan di daerah;
9) Karakteristik DK  kegiatan non fisik.
10) Karakteristik TP  kegiatan fisik.
11) Sebagian kecil dapat dialokasikan untuk dana penunjang.
63
Penuangan alokasi anggaran untuk kegiatan Dekonsentrasi dalam
RKA-KL diatur sbb:
a) Komponen Utama  yang bersifat non-fisik, antara lain:
sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan
teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey,
pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Alokasi
anggarannya menggunakan akun Belanja Barang sesuai
peruntukannya.
b) Komponen Penunjang  untuk pelaksanaan tugas administratif
dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan
penunjang lainnya, dialokasikan dengan menggunakan akun
Belanja Barang sesuai peruntukannya.
c) Dalam hal Komponen Penunjang apabila digunakan untuk
pengadaan barang berupa aset tetap, pengalokasian anggarannya
menggunakan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan
Dekonsentrasi (521311).
64
Penuangan alokasi anggaran untuk kegiatan Tugas Pembantuan dalam
RKA-KL diatur sbb:
a) Komponen Utama  yang bersifat fisik, antara lain: pengadaan
tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan.
Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja Modal sesuai
peruntukannya.
b) Komponen Utama  yang bersifat fisik lain, antara lain: obatobatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan
kepada Pemda. Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja
Barang Fisik Lainnya Tugas Pembantuan (521411).
c) Komponen Penunjang  untuk pelaksanaan tugas administratif
dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan
penunjang lainnya, dialokasikan dengan menggunakan akun Belanja
Barang sesuai peruntukannya.
d) Dalam hal Komponen Penunjang apabila digunakan untuk pengadaan
barang berupa aset tetap, pengalokasian anggarannya menggunakan
akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan
(521321).
65
Penuangan alokasi anggaran dalam RKA-KL untuk Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dalam kerangka Tugas Pembantuan diatur sbb:
a) Komponen Utama  antara lain berupa: transport petugas dan
kader dalam rangka melaksanakan kegiatan di luar gedung;
pembiayaan habis pakai (operasional posyandu; makanan tambahan;
dan ATK); biaya pemeliharaan (pemeliharaan coldchain vaksin, dan
pembuatan cincin sumur). Alokasi anggarannya menggunakan akun
Belanja Barang Fisik Lainnya Tugas Pembantuan (521411).
b) Komponen Penunjang  antara lain berupa: honor pengelola
keuangan di Puskesmas dan paket kegiatan manajemen. Alokasi
anggarannya menggunakan akun Belanja Barang sesuai
peruntukannya.
66
2. Pengalokasian anggaran dengan mekanisme Urusan Bersama (UB),
mengacu pada PMK Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman
Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan
kemiskinan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
» Pendanaan Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan dapat
didanai dari APBN, APBD, dan/atau didanai bersama APBN dan APBD;
» Dalam hal Program Penanggulangan Kemiskinan didanai bersama,
pendanaan yang bersumber dari APBN dialokasikan melalui BA K/L
dalam bentuk DUB dan yang bersumber dari APBD dialokasikan
melalui SKPD dalam bentuk DDUB. Pendanaan dilakukan setelah
adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam naskah
perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
» Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan
kemiskinan dalam bentuk DUB dan DDUB hanya berlaku untuk
program PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan yang
disalurkan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam jenis
belanja bantuan sosial;
» Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan didanai dari
APBN wajib mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja-K/L.
67
l. Pengalokasian Anggaran Swakelola
1. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana
pekerjaannnya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi
sendiri oleh K/L sebagai penanggung jawab anggaran, instansi
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
2. Tata Cara Pelaksanaan Swakelola:
• Dilaksanakan oleh Instansi Sendiri;
• Dilaksanakan oleh Instansi Lain;
• Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
3. Dalam hal terdapat komponen/output yang dilaksanakan oleh
instansi lain atau kelompok masyarakat, maka pengalokasian
anggarannya dapat menggunakan 1 (satu) akun belanja
(Belanja jasa lainnya (522119)).
68
m. Pengalokasian Anggaran terkait Kontrak Tahun Jamak
1. Setiap kontrak tahun jamak atas pekerjaan yang didanai dari APBN
terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/penetapan dari Menteri
Keuangan atau Menteri/pimpinan Lembaga bersangkutan.
2. Persetujuan/penetapan kontrak tahun jamak oleh:
• Menteri Keuangan, untuk kegiatan yang nilainya diatas
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
• Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, untuk kegiatan yang
nilai kontraknya sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).
3. Kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan/
penetapan kontrak tahun jamak adalah: (i) Sumber dana pekerjaan
berasal dari rupiah murni; (ii) Substansi pekerjaannya merupakan satu
kesatuan untuk menghasilkan sebuah output; (iii) Secara teknis,
pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah: (iv) Waktu pelaksanaan
kegiatan pokoknya, secara teknis memerlukan waktu penyelesaian
lebih dari 12 (dua belas) bulan.
69
o. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pelaksanaan Anggaran
1) Uang lembur, vakasi, dan tunjangan profesi diberi
atribut (flag) dalam aplikasi RKA-K/L untuk
memastikan alokasi anggaran tersebut merupakan
batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui;
2) Sedangkan alokasi anggaran yang diblokir dan
tunggakan tahun sebelumnya juga diberikan atribut
(flag) dengan maksud menjadi perhatian dalam
pelaksanaan anggaran.
70
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
Jakarta, 5 Juli 2011
71
Pokok-pokok Pengaturan :
1. Pengertian Standar Biaya;
2. Fungsi Standar Biaya Masukan;
3. Fungsi Standar Biaya Keluaran;
4. Penjelasan Standar Biaya Masukan tahun
anggaran 2012 (sebagai batas tertinggi);
5. Penjelasan Standar Biaya Masukan tahun
anggaran 2012 (sebagai estimasi).
72
1. Pengertian Standar Biaya
Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L
untuk tahun yang direncanakanberupa:
1. Standar Biaya Masukan: satuan biaya berupa harga satuan, tarif,
dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen
masukan kegiatan (komponen sebagai tahapan pencapaian
output).
2. Standar Biaya Keluaran: besaran biaya yang dibutuhkan untuk
menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan
akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
Catatan:
• Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
• Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu
untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
• Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan
beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen
masukan kegiatan.
73
2. Fungsi Standar Biaya Masukan
1. Dalam rangka perencanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan
berfungsi sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun biaya
masukan untuk menghasilkan keluaran kegiatan dalam RKA-K/L
berbasis kinerja;
2. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan dapat
berfungsi sebagai:
a. Batas Tertinggi dimaksudkan bahwa SBM merupakan batas
maksimum dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Estimasi dimaksudkan bahwa SBM merupakan acuan atau ancarancar dalam pelaksanaan kegiatan.
74
3. Fungsi Standar Biaya Keluaran
1. Menghitung biaya output kegiatan K/L dalam RKA-K/L berbasis
kinerja, dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya
Keluaran.
2. Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran
dapat berfungsi sebagai referensi:
a. Penyusunan prakiraan maju; dan/atau
b. Bahan penghitungan pagu indikatif K/L untuk tahun anggaran
yang direncanakan (contohnya, penghitungan pagu indikatif
tahun anggaran 2013, menggunakan Standar Biaya Keluaran
tahun anggaran 2012).
Catatan:
• Indeks Biaya Keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari
akumulasi biaya komponen/tahapan dibagi dengan volume keluaran
kegiatan yang berlanjut;
• Total Biaya Keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari
akumulasi biaya komponen/tahapan untuk menghasilkan keluaran atas
kegiatan yang berlanjut.
75
4. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2012 (Batas Tertinggi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP;
Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
Honorarium Pengelola PNBP;
Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
Honorarium Peneliti ;
Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi ;
Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi ;
Honorarium Penyuluh Non-Pegawai Negeri;
Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti;
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.
76
4. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2012 (Batas Tertinggi)
14. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah;
15. Honorarium Tim Pengelola Website;
16. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada satuan kerja
yang khusus Mengelola Belanja Pegawai;
17. Honorarium Sidang/Konferensi Internasional–(KTM, SOM
Bilateral/Regional/ Multilateral);
18. Honorarium Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala
Internasional;
19. Satuan Biaya Narasumber Kegiatan di Luar Negeri;
20. Vakasi Penyelenggara Ujian;
21. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
23. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
24. Uang Saku Paket Fullboard Di Luar Kota Dan Uang Saku Paket Fullboard
Serta Fullday/Halfday Di Dalam Kota;
25. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.
77
5. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2012 (Estimasi) …1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kota;
Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran;
Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural ;
Satuan Biaya Latihan Prajabatan ;
Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh;
Satuan Biaya Konsumsi Rapat ;
Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan;
Satuan Biaya Konsumsi Tahanan;
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan untuk Perwakilan
RI di Luar Negeri;
10. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas.
78
5. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2012 (Estimasi) …2)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor;
Satuan Biaya Toga Hakim;
Satuan Biaya Toga Mahasiswa;
Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan;
Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian
Inventaris bagi Pegawai Baru;
Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar / Non-gelar
Dalam Negeri;
Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi;
Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)
Untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi;
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri;
Satuan Biaya Sewa Gedung.
79
5. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2012 (Estimasi) …3)
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Satuan Biaya Sewa Kendaraan;
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat;
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2;
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau
Lapangan Roda 4;
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus;
Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Pakaian Kerja;
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor;
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri.
80
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
Jakarta, 5 Juli 2011
81
Pokok Bahasan :
1. Hal-hal Mendasar dalam Penyusunan RKA-K/L;
2. Persiapan Penyusunan RKA-K/L;
3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu
Anggaran K/L;
4. Yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan Kertas Kerja
RKA-K/L;
5. Mekanisme Penyusunan RDP-BUN.
82
1. Hal-hal Mendasar dalam Penyusunan RKA-K/L
Dalam menyusun RKA-KL, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib :
1) Mengacu pada Renja K/L, RKP dan, Surat Edaran Menteri
Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L tahun anggaran yang
direncanakan,;
2) Mengacu pada Standar Biaya tahun anggaran yang direncanakan;
3) Menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah, Penganggaran Terpadu dan Penganggaran Berbasis
Kinerja;
4) Menyusun RKA-K/L secara terstruktur dan dirinci menurut
Klasifikasi Anggaran, meliputi klasifikasi organisasi, fungsi, dan
jenis belanja;
5) Mencantumkan perhitungan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun
kedepan;
6) Melampirkan dokumen pendukung terkait;
7) Melampirkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk satker Badan
Layanan Umum (BLU).
83
2. Persiapan Penyusunan RKA-K/L oleh K/L …1)
1. K/L dan Unit Eselon I mempersiapkan data/dokumen yang
menjadi dasar pencantuman sasaran kinerja dan kebutuhan
anggaran masing-masing program;
a. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif
tahun berkenaan;
b. Dokumen RKP tahun berkenaan;
c. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun
berjalan.
2. K/L melakukan:
a. Sinkronisasi kebijakan K/L dengan prioritas nasional
dan/atau prioritas bidang;
b. Koordinasi dengan unit Eselom I dalam hal penetapan
sasaran kinerja dan kebutuhan anggaran berdasarkan
arahan/kebijakan Presiden dan dokumen perencanaan RKP
dan/atau Renja K/L) yang ditetapkan sebelumnya.
84
2. Persiapan Penyusunan RKA-K/L oleh Unit Eselon 1 …2)
a. Meneliti dan memastikan pagu anggaran per program
berdasarkan Pagu Anggaran K/L;
b. Penetapan sasaran kinerja untuk masing-masing Satker:
1) Volume output kegiatan dalam kerangka Angka Dasar; dan
2) Volume output kegiatan dalam kerangka Inisiatif Baru.
c. Penetapan alokasi anggaran masing-masing Satker:
1) Alokasi anggaran dalam kerangka Angka Dasar; dan
2) Alokasi anggaran dalam kerangka Inisiatif Baru.
d. Menyiapkan Proposal Inisiatif Baru dan RAB yang telah disetujui
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan untuk
tahun yang direncanakan.
85
2. Persiapan Penyusunan RKA-K/L oleh Satker …3)
a.
Penyiapan dokumen yang menjadi dasar pencantuman sasaran kinerja
kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkat output kegiatan
(termasuk sumber dana) sesuai kebijakan Unit Eselon I. Informasi
kinerja tersebut terbagi dalam alokasi anggaran jenis Angka Dasar
dan/atau Inisiatif Baru;
1) Informasi mengenai sasaran kinerja (sampai dengan tingkat
output) dan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan
(termasuk sumber dana) sesuai kebijakan Unit Eselon I. Informasi
kinerja tersebut terbagi dalam alokasi anggaran jenis Angka Dasar
dan/atau Inisiatif Baru;
2) Peraturan perudangan mengenai struktur organisasi K/L dan tugasfungsinya;
3) Dokumen Renja K/L dan RKP tahun berkenaan;
4) Petunjuk penyusunan RKA-K/L;
5) Standar Biaya tahun berkenaan
b.
Penelitian dan memastikan alokasi anggaran Satker dalam kerangka
Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru mengacu proposal anggaran dan
RAB yang telah disetujui.
86
3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L
TINGKAT SATKER :
a. Penyusunan anggaran belanja (format Bagian A, B,dan D) dengan
Menuangkan Angka Dasar dan Menuangkan Alokasi Anggaran
Inisiatif Baru;
b. Penyusunan anggaran pendapatan (format Bagian C dan D) dengan
Menuangkan Target pendapatan setiap kegiatan yang dilaksanakan
oleh Satker dan Menuangkan angka prakiraan maju setaip kegiatan
dan setiap jenis penerimaan (PNBP dan/atau penerimaan
fungsional);
c. Menyampaikan/melengkapi data dukung RKA-K/L;
d. Menyampaikan KK RKA-K/L yang telah ditandatangani KPA berserta
data pendukung terkait kepada Unit Eselon I.
87
TINGKAT UNIT ESELON I :
a. Menghimpun/kompilasi KK RKA-K/L dalam lingkup Unit Eselon I
berkenaan;
b. Menyusun RKA-K/L Unit Eselon I berdasarkan KK RKA-K/L;
c. Memvalidasi kinerja dan anggaran program yang menjadi tanggung jawab
unit Eselon I berkenaan dengan total pagu anggaran, sumber dana dan
sasaran kinerja (jenis barang/jasa dan volume output);
d. Meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan Output kegiatan pada
masing-masing KK RKA-K/L;
e. Apabila terdapat ketidaksesuaian program sebagaimana pada butir c dan
relevansi komponen-output sebagaimana butir d, Unit Eselon I melakukan
koordinasi dengan Satker untuk perbaikan pada KK RKA-K/L;
f. Mengisi informasi pada bagian L. formulir 2 RKA-K/L, tentang Strategi
Pencapaian Hasil;
g. Mengisi Bagian I, Formulir 3 RKA-K/L tentang Operasionalisasi Kegiatan;
h. RKA-K/L Unit Eselon I ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau setingkat
Eselon I, selaku KPA sebagai penanggungjawab Program;
i. Menyampaikan RKA-K/L Unit Eselon I dan data dukung kepada K/L.
88
TINGKAT K/L :
a. Menghimpun/kompilasi RKA-K/L Unit Eselon I dalam lingkup K/L;
b. Menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/Lberdasarkan RkaK/L Unit Eselon I;
c. Memvalidasi alokasi anggaran K/L meliputi: total pagu anggaran;
sumber dana dan sasaran kinerja;
d. Apabila terdapat ketidaksesaian atas alokasi anggaran K/L
sebagaimana butir c, K/L melakukan koordinasi dengan Unit
Eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/L Unit Eselon I berlkenaan;
e. Mengisi informasi pada Bagian J, Formulir 1 RKA-K/L, tentang
Strategi Pencapaian Sasaran Strategis;
f.
RKA-K/L (yang telah disusun) diteliti kembali kesesuaiannya
dengan Pagu Anggaran K/L;
g. Menyampaikan RKA-K/L beserta data dukung terkait kepada
Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran dan Kementeriaan
Perencanaan.
89
PENUANGAN ANGKA DASAR :
Ruang lingkup perbaikan dan penyesuaian penetapan angka dasar :
1. Penyesuaian anggaran terhadap parameter ekonomi antara lain
berupa penyesuaian terhadap inflasi, kurs;
2. Penyesuaian anggaran terhadap parameter non-ekonomi, seperti
perubahan SBM dan SBK selama tidak merubah total pagu K/L dan
tetap menjaga output dan outcome yang sudah ditetapkan;
3. Perubahan target tanpa mengubah anggaran yang telah
ditetapkan (diluar prioritas nasional, prioritas bidang dan
prioritas K/L), seperti perubahan target program dan kegiatan
non-prioritas;
4. Penambahan target yang disebabkan tidak tercapainya target
tahun sebelumnya, sehingga target tahun ini ditambahkan, tapi
total pagu anggaran unit kerja tidak berubah, seperti Lanjutan
(carried over) target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya;
5. Jenis-jenis perubahan kebijakan/anggaran Lainnya.
90
PENUANGAN INISIATIF BARU :
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengalokasian Inisiatif Baru :
1. Alokasi anggaran Inisiatif baru berdasarkan proposal anggaran Inisiatif
baru yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perencanaan;
2. Mengacu pada tujuan dari proposal yang diajukan. Tujuan yang
terdapat dalam proposal mengacu atau harus sesuai dengan Arah
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan
Presiden (di awal tahun berjalan). Tujuan tersebut juga
menginformasikan mengenai rincian informasi kinerja dan rincian
anggaran secara jelas, spesifik, dan terukur;
3. Menetapkan Output mana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
dan jumlah volumenya;
4. Menetapkan Output mana yang bersifat on-going/non-on-going;
5. Menetapkan Komponen mana yang dibutuhkan untuk menghasilkan
output;
6. Menetapkan Komponen mana yang bersifat on-going/non-on-going.
91
4. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan KK RKA-K/L
1. Mengetahui dasar alokasi anggaran Satker berdasarkan Daftar
Alokasi Per Satker;
2. Kegiatan yang dilaksanakan beserta Output kegiatan yang
dihasilkan (sesuai dengan karakteristik Satker);
3. Peruntukan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas sebagaimana
diuraikan sebelumnya;
4. Mendukung pelaksaan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009
tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
5. Untuk K/L yang telah mendapatkan surat penetapan sebagai K/L
yang pegawainya berseragam dinas dari Menteri PAN dan dan RB,
tidak perlu mengajukan penetapan tiap tahun;
6. Rincian biaya dalam rangka pencapaian Output kegiatan yang
dibatasi dalam hal Iklan layanan masyarakat.
92
7. Rincian biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan yang
dibatasi dan tidak diperbolehkan secara substansi masih
mengacu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
No.42 tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) dan (2);
8. Untuk biaya masukan/output yang belum tercantum dalam PMK
tentang Standar Biaya maka PA/KPA yang bertanggung jawab
atas suatu kegiatan wajib membuat SPTJM;
9. Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan, Perincian biaya dalam
rangka pencapaian output dalam KK RKA-K/L meliputi penyajian
informasi mengenai item biaya yang akan dibelanjakan.
93
5. Mekanisme Penyusunan RDP-BUN
1. Berdasarkan penetapan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, PPA menyusun RDP-BUN setelah berkoordinasi dengan satuan
kerja (Kuasa Pengguna Anggaran) yang memperoleh alokasi anggaran;
2. KPA menuangkan alokasi anggaran berdasarkan pagu yang disampaikan oleh
PPA. Penuangan alokasi anggaran tersebut menggunakan formulir KK RDPBUN dengan langkah sebagai berikut:
a. Mengusulkan output apabila belum dirumuskan kepada Kementerian
Keuangan c.q Ditjen Anggaran terlebih dahulu untuk menjadi referensi
dalam program aplikasi RKA-K/L;
b. Entry data biaya pada masing-masing komponen dengan mengacu pada
standar biaya yang berlaku pada tahun yang direncanakan atau kepatutan
dan kewajaran harga (disertai dengan SPTJM);
c. Meneliti kembali jumlah alokasi anggaran tersebut apakah sesuai dengan
jumlah alokasi anggaran untuk masing-masing Satker (KPA) yang telah
disetujui;
d. Hasil penuangan alokasi anggaran Satker (KPA) terdapat dalam form B,
KKRDP-BUN.
94
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
Jakarta, 5 Juli 2011
95
Pokok Bahasan :
1. Persiapan Penelaahan RKA-K/L;
2. Proses Penelaahan;
3. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L;
4. Hal-hal Khusus.
96
Persiapan Penelaahan RKA-K/L :
Pasal 10 Ayat (1) PP No. 90 tahun 2010 tentang
Penyusunan RKA-K/L menyatakan bahwa RKA-K/L
sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN
setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum
penelaahan antara K/L dengan Kementerian
Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
97
Persiapan Penelaahan RKA-K/L...2)
1. Kementerian Keuangan c.q DJA menyiapkan:
a. Penyusunan jadwal penelaahan dan undangan penelaahan.
b. Penyiapan dokumen dan instrumen penelaahan RKA-K/L
berupa:
1) KMK tentang Pagu Anggaran K/L;
2) Standar Biaya;
3) Bagan Akun Standar;
4) Catatan Hasil Pembahasan PNBP;
5) Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran;
6) Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan.
98
Persiapan Penelaahan RKA-K/L...3)
2.
Kementerian Perencanaan menyiapkan:
a. Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;
b. Hasil kesepakatan trilateral meeting berkenaan dengan
kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang I;
c. Hasil pembahasan proposal anggaran Inisiatif Baru yang
disetujui.
3.
K/L mempersiapkan dokumen/data pendukung yang nantinya
disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat
Jenderal Anggaran berupa:
a. Dokumen Pokok:
1) RKA-K/L yang ditandatangani oleh eselon I selaku KPA
atas nama Pengguna Anggaran;
2) RKA-Satker yang ditandatangani oleh kepala satker
selaku KPA;
99
Persiapan Penelaahan RKA-K/L...4)
b. Dokumen / data pendukung sekurang-kurangnya:
1) Arsip data Komputer (ADK);
2) Proposal Inisiatif Baru beserta RAB yang telah disetujui atau
TOR (apabila ada perubahan dari Proposal Inisiatif Baru);
3) Gender Budget Statement (GBS) berkenaan dengan ARG.
4) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA apabila satuan biaya
yang tercantum dalam RKA-Satker tidak terdapat dalam
Standar Biaya, (khusus untuk jenis alokasi anggaran Inisiatif
Baru);
5) Hasil kesepakatan dengan DPR (dalam rangka penetapan
Pagu Alokasi Anggaran K/L);
6) Daftar alokasi pagu anggaran masing-masing Unit Eselon I
yang dirinci per Program, Sumber Pendanaan, dan Satker;
7) RBA BLU berkenaan dengan Satuan Kerja BLU.
100
Proses Penelaahan
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penelaahan:
a. Kriteria Administratif :
1) Legalitas dokumen yang diterima dari RKA-K/L;
2) Surat pengantar penyampaian RKA-K/L;
3) Surat tugas sebagai penelaah RKA-K/L;
4) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung;
5) Penggunaan format baku;
6) Arsip Data Komputer (ADK).
101
Proses Penelaahan....2)
b. Kriteria Substantif :
1) Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja
yang direncanakan
a. Meneliti jenis alokasi anggaran (Angka Dasar atau
Inisiatif Baru);
b. Relevansi Suboutput (apabila ada) dengan Output.
c. Relevansi Komponen dengan Output;
d. Menilai keberlangsungan Output dan Komponen
berkaitan dengan perhitungan biaya prakiraan maju;
e. Memastikan jenis Komponen (Utama atau Pendukung);
f. Kesesuaian item biaya dengan Komponen (untuk Inisiatif
Baru);
g. Kesesuaian item biaya dengan standar biaya (utk Inisiatif
Baru).
102
Proses Penelaahan....3)
2) Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP
a) Meneliti kategori kegiatan (kegiatan prioritas nasional/
prioritas bidang/prioritas K/L);
b) Meneliti konsistensi Output dalam RKA-K/L dengan Renja
K/L dan RKP;
c) Meneliti konsistensi Volume Output dalam RKA-K/L
dengan dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang
direncanakan;
d) Meneliti konsistensi rumusan Output dengan IKK-nya
(dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP).
103
Proses Penelaahan....4)
Langkah-langkah Penelaahan:
a.
Pejabat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c.q DJA dan
Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan RKA-K/L dengan
petugas penelaah pada K/L.
b.
Kementerian Keuangan c.q DJA utamanya meneliti kriteria substantif
berupa kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang
direncanakan, yaitu :
1)
Memeriksa Formulir RKA-K/L meliputi:
a) Memeriksa
legalitas
pembahasan/kesepakatan
RKA-K/L
dan/atau
dengan DPR.
hasil
b) Meneliti kesesuaian RKA-K/L dengan besaran alokasi Pagu
Anggaran K/L, meliputi:
- Meneliti kesesuaian alokasi pagu dana per program
- Meneliti kesesuaian alokasi pagu dana berdasarkan sumber
pendanaannya.
c)
Memeriksa kelengkapan ADK RKA-K/L.
104
Proses Penelaahan....5)
2) Memeriksa KK RKA-K/L meliputi:
a) Memeriksa legalitas KK RKA-K/L;
b) Meneliti alokasi anggaran Satker dengan Daftar alokasi Pagu
masing-masing Unit Eselon I yang dirinci berdasarkan Program,
Satker, dan Sumber Pendanaan;
c) Meneliti alokasi anggaran yang termasuk dalam jenis Angka Dasar
dan/atau Inisiatif Baru;
d) Meneliti alokasi anggaran jenis Angka Dasar sebagaimana
Formulir D, KK RKA-K/L meliputi:
• Memastikan relevansi Suboutput dengan Output (apabila ada).
• Memastikan relevansi penggunaan Komponen dengan
• Output- nya.
105
Proses Penelaahan....6)
 Memastikan angka Prakiraan Maju, meliputi:
• Keberlanjutan/berhenti suatu Output:
 jika berhenti, hasil perhitungan pada Output harus
nol (Keluaran dihapus);
 jika berlanjut maka harus terdapat angka prakiraan
maju (volume Output dan alokasi anggaran).
• Keberlanjutan/berhenti suatu Komponen:
 jika berhenti, hasil perhitungan pada Komponen
harus nol (Komponen dihapus);
 jika berlanjut maka harus terdapat angka (alokasi
anggaran).
106
Proses Penelaahan....7)
• Komponen sebagai Biaya Utama atau Biaya Pendukung:
 Apabila sebagai biaya utama maka perlu diteliti: apakah berharga
tetap atau dapat disesuaikan harganya berdasarkan kebijakan
(ada dokumen berupa keputusan pemerintah/keputusan menteri
atau pimpinan lembaga). Cek dokumen terkait seperti RKP.
 Apabila sebagai biaya pendukung maka angka prakiraan maju
Komponen pendukung berasal dari perkalian dengan parameter
ekonomi (dalam hal ini berupa indeks inflasi kumulatif).
Parameter ekonomi yang digunakan adalah asumsi tingkat inflasi
APBN untuk tahun yang direncanakan.
3) Meneliti alokasi anggaran jenis Inisiatif Baru sebagaimana Formulir B
dan D, KK RKA-K/L meliputi:
a) Meneliti relevansi Suboutput (apabila ada) dengan Output.
b) Meneliti kesesuaian Komponen dan Output dalam dokumen KK RKAK/L dengan dokumen proposal Inisiatif baru beserta RAB yang telah
disetujui atau TOR beserta RAB apabila terdapat perubahan
substansi dalam proposal Inisiatif baru.
107
Proses Penelaahan....8)
c) Meneliti relevansi penggunaan Komponen dengan Output-nya;
d) Meneliti item biaya masing-masing Komponen dengan standar
biaya;
e) Meneliti kesesuaian penerapan jenis belanja (sebatas dua digit)
pada masing-masing item biaya;
f) Meneliti angka Prakiraan Maju suatu Output;
c.
Kementerian Perencanaan utamanya meneliti kriteria substantif
berupa konsistensi sasaran kinerja dengan Renja K/L dan RKP, yaitu :
1) Meneliti kategori kegiatan apakah kegiatan prioritas nasional,
prioritas bidang, atau prioritas K/L.
2) Meneliti konsistensi rumusan Output dalam dokumen RKA-K/L
dengan Output yang terdapat dalam dokumen Renja K/L dan RKP.
3) Meneliti konsistensi Volume Output dalam dokumen RKA-K/L dengan
dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan.
4) Meneliti konsistensi Output dengan indikator kinerja kegiatannya
(dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP).
108
Proses Penelaahan....9)
Penelaahan pada Satker BLU diutamakan pada hal-hal:
a.
Meneliti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker BLU.
b.
Meneliti kesesuaian pagu dalam KK RKA K/L Satker BLU dengan pagu
Kegiatan RKA-K/L, khususnya berkenaan dengan sumber dana (PNBP
dan rupiah Murni).
c.
Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan ikhtisar RBA.
d.
Keluaran yang tercantum dalam KK RKA-K/L Satker BLU mengacu pada
tabel referensi program aplikasi RKA-K/L.
e.
Meneliti alokasi anggaran angka dasar sama halnya dengan satker non
BLU.
109
Proses Penelaahan....10)
f.
Meneliti penerapan Standar Biaya dan Rincian Biaya, khususnya untuk
jenis alokasi anggaran inisiatif baru, meliputi:
1) Satker BLU yang mampu menyusun standar biaya menurut jenis
layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya maka
penyusunan RBA-nya menggunakan standar biaya tersebut.
2) Perhitungan akuntansi biaya dimaksud paling kurang meliputi unsur
biaya langsung dan biaya tidak langsung termasuk biaya variabel
dan biaya tetap. Sedangkan untuk Satker BLU pengelola dana
setidaknya terdapat perhitungan imbal hasil pengembalian/hasil
per-investasi dana.
3) Rincian biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya tersebut
memberikan informasi mengenai komponen biaya yang tidak
bersifat
paket,
kecuali
untuk
biaya
yang
bersifat
administratif/pendukung.
110
Proses Penelaahan....11)
3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam butir 1), 2), dan 3)
terpenuhi, maka Satker BLU tidak perlu melampirkan TOR dan RAB,
dan dapat menggunakan besaran standar biaya yang berbeda dari
SBM dan SBK dengan melampirkan SPTJM.
4) Dalam hal RBA BLU tidak memenuhi kriteria butir 1), 2), dan 3),
harus melampirkan TOR dan RAB, serta menggunakan SBM dan SBK.
Apabila akan menggunakan besaran standar biaya yang berbeda
dari SBM dan SBK, harus menggunakan nomenklatur yang berbeda
serta harus melampirkan SPTJM.
g.
Dalam proses penelaahan RBA, Direktorat Jenderal Anggaran dapat
mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
111
Proses Penelaahan....12)
Penelaahan dalam rangka ARG diutamakan pada hal-hal:
a.
Memastikan bahwa alokasi anggaran pada tingkat output kegiatan yang
dikategorikan sebagai ARG dilengkapi dengan dokumen Gender Budget
Statement (GBS).
b.
Berdasarkan dokumen GBS dimaksud, petugas penelaah DJA
memberikan kode (atribut berupa tanda √) pada suatu output dalam
Sistem Aplikasi RKA-KL bahwa output kegiatan dimaksud telah responsif
gender (tema: PUG).
112
Proses Penelaahan....13)
Penelitian Angka Dasar & Inisiatif Baru dalam rangka kegiatan yang
bersumber dana PNBP:
a.
Meneliti secara umum sebagaimana diuraikan pada bagian Langkahlangkah Penelaahan.
b.
Meneliti acuan peraturan perundangan yang ada meliputi:
c.
1)
PP tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L
2)
KMK/Surat MenKeu tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana
yang berasal dari PNBP.
3)
Pagu penggunaan PNBP dalam Pagu Sementara
Meneliti kesesuaian dengan Catatan Hasil Pembahasan PNBP antara K/L
dengan Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat PNBP dengan fokus
pada: target PNBP; dan % pagu penggunaan sebagian dana yang
bersumber dari PNBP.
113
Proses Penelaahan....14)
Penelaahan untuk Output Bangunan Gedung Negara
Penelaahan untuk output bangunan gedung negara, untuk pekerjaan
renovasi bangunan gedung negara, penelaah harus memastikan
terdapat perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi
bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan
Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat. Sedangkan untuk
pekerjaan pembangunan baru bangunan gedung negara, dipastikan juga
terdapat dokumen clearance (persetujuan prinsip) dari Kementerian
Pekerjaan Umum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.
Hasil penelaahan RKA-K/L dituangkan dalam dokumen Catatan Hasil
Penelaahan serta ditandatangani oleh Petugas Penelaah dari K/L,
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, dan
Kementerian Perencanaan.
114
Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L ....1)
1.
DJA menghimpun dan mengkompilasi seluruh RKA-K/L hasil penelaahan
untuk digunakan sebagai:
a. Bahan penyusunan NK, RAPBN, dan RUU tentang APBN; dan
b. Dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN.
2.
NK, RAPBN, dan RUU APBN dibahas dalam sidang kabinet. Hasil sidang
tersebut disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus.
3.
Pemerintah menyelesaikan pembahasan RPBN dan RUU tentang APBN
dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober.
4.
Dalam hal pembahasan RAPBN dan RUU tentang APBN menghasilkan
optimalisasi pagu anggaran, optimalisasi pagu anggaran tersebut
digunakan oleh Pemerintah sesuai dengan Arah Kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Presiden.
5.
Hasil pembahasan RAPBN dan RUU tentang APBN dituangkan dalam
berita acara hasil kesepakatan pembahasan RAPBN dan RUU tentang
APBN dan bersifat final.
115
Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L ....2)
6.
Berita acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh Menteri
Keuangan kepada K/L.
7.
Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L dengan
berita acara kesepakatan hasil pembahasan, meliputi:
a. Dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L tidak mengalami
perubahan, K/L menyampaikan RKA-K/L dan dokumen pendukung
beserta ADK RKA-K/L sebagai dasar penelaahan. Hasil penelaahan
RKA-K/L dimaksud dijadikan sebagai dasar penetapan RKA-K/L oleh
Direktur Jenderal Anggaran dan sebagai bahan untuk penyusunan
Keppres tentang RABPP beserta lampirannya.
b. Dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L mengalami
perubahan baik penambahan maupun pengurangan, K/L
menyampaikan RKA-K/L dan dokumen pendukung beserta ADK RKAKL untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian
RKA-K/L dengan Pagu Alokasi Anggaran K/L.
116
Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L ....3)
c. Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L dimaksud
lebih besar dari Pagu Anggaran K/L, penelaahan dilakukan dengan
meneliti RKA-Satker dengan kesesuaian tambahan pagu yang
difokuskan pada:
1) Penambahan jenis Keluaran, sehingga jenis dan volumenya
bertambah;
2) Penambahan Komponen untuk menghasilkan Keluaran;
3) Penambahan item-item belanja pada Komponen.
d. Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih kecil
dari Pagu Anggaran K/L maka penelahaan dilakukan dengan
meneliti RKA-Satker dengan kesesuaian pengurangan pagu yang
difokuskan pada:
1) Pengurangan Komponen untuk menghasilkan Keluaran yang
sudah ada selain Komponen Gaji dan Komponen Operasional
Perkantoran;
2) Pengurangan item-item belanja pada Komponen;
3) Pengurangan Keluaran selain Keluaran dalam rangka penugasan,
sehingga jenis dan volumenya berkurang.
117
Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L .....4)
e.
Dalam hal hasil penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L
atau Pagu Alokasi Anggaran K/L mengakibatkan perubahan rumusan
kinerja, perubahan dimaksud dapat dilakukan dengan kriteria sebagai
berikut:
1) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan Keluaran (Jenis dan
Satuan), pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang:
a) Telah disepakati dalam proses penelaahan;
b) Tidak mengubah Keluaran yang merupakan Keluaran Kegiatan
Prioritas Nasional;
c) Relevan dengan Kegiatan dan IKK-nya yang ditetapkan;
d) Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang
bersangkutan;
e) Adanya tambahan penugasan.
118
Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L .....5)
2) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan diluar Output, apabila
dibutuhkan dapat dilakukan sepanjang merupakan akibat dari:
a) Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan
fungsi serta struktur organisasi;
b) Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti
(Perpres,
Persetujuan
Menpan
dan
RB,
Keputusan
Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan);
c) Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam trilateral
meeting;
d) Telah mendapat persetujuan dari komisi terkait di DPR.
f.
Berdasarkan hasil penelaahan, apabila terdapat alokasi anggaran yang
belum ditetapkan penggunaannya (berasal dari efisiensi dan/atau
Komponen yang tidak relevan dengan output) maka alokasi anggaran
tersebut dimasukkan dalam Output Cadangan pada kegiatan/jenis
belanja yang sama namun diblokir.
119
Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L .....6)
8.
Presiden menetapkan alokasi anggaran K/L dan Kementerian
Keuangan selaku BUN. Alokasi anggaran K/L dirinci menurut klasifikasi
anggaran. Alokasi anggaran Kementerian Keuangan selaku BUN dirinci
menurut:
1) kebutuhan Pemerintah Pusat; dan
2) transfer kepada daerah.
9.
Alokasi anggaran ditetapkan dengan Keppres paling lambat tanggal 30
November.
10. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan
anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan
dalam Keputusan Presiden.
11. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
paling lambat tanggal 31 Desember.
120
Hal-hal Khusus .....1)
1.
Pemblokiran
a. Pemblokiran adalah pencantuman tanda bintang (*) pada seluruh
atau sebagian alokasi anggaran dalam RKA-K/L Penetapan
(Apropriasi Anggaran) sebagai akibat pada saat penelaahan belum
memenuhi satu atau lebih persyaratan alokasi anggaran.
b. Alasan
1) Kegiatan yang dibiayai dari PHLN maupun PDN yang belum
diterbitkan NPPHLN atau NPPDN-nya
2) Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, antara lain:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
TOR (sepanjang ada perubahan substansi dari Proposal
Anggaran Inisiatif Baru) dan RAB;
SPTJM;
Hasil kesepakatan dengan DPR;
Gender Budget Statement (GBS) apabila berkenaan dengan
ARG;
RBA BLU apabila berkenaan dengan Satuan Kerja BLU;
Database pegawai hasil validasi.
121
Hal-hal Khusus ...(2)
3) Dalam hal satker belum dapat memenuhi data pegawai, maka
anggaran untuk keperluan sehari-hari perkantoran, penggantian
inventaris lama dan atau pembelian inventaris untuk pegawai baru,
dan pemeliharaan inventaris kantor per pegawai diblokir sebesar
70% (tujuh puluh persen) (dari hasil penghitungan jumlah pegawai
satker dikalikan standar biaya umum).
4) Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yang menampung alokasi
anggaran untuk keperluan biaya operasional satker baru yang
belum mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB, untuk
sementara diblokir (dibintang) dan pencairannya dapat dilakukan
setelah data pendukung dilengkapi atau setelah ada surat
persetujuan dari Menteri PAN dan RB.
5) Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan
dana yang dituangkan dalam RKA-K/L.
6) Alokasi anggaran dalam rangka Dekon dan TP yang belum
didistribusikan ke SKPD.
7) Sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya yang berasal dari
hasil penelaahan berdasarkan pagu APBN.
122
Hal-hal Khusus ...(3)
8)
Alokasi anggaran yang belum ada dasar hukumnya pada saat
penyusunan RKA-K/L.
9)
Terdapat ketidaksesuaian antara IKK dengan Output yang dihasilkan,
atau kurangnya relevansi antara Output dengan Suboutput/
komponen/subkomponen. Apabila alasan pemblokiran dikarenakan hal
seperti ini maka petugas penelaah dari Kementerian Keuangan c.q DJA
memindahkan alokasi anggaran pada Output/Suboutput/Komponen/
Subkomponen yang tidak sesuai tersebut ke ‘Output Cadangan’.
c. Penghapusan blokir/tanda bintang (*)
Penghapusan blokir/tanda bintang (*) mengikuti ketentuan dalam PMK
tentang tata cara revisi anggaran yang berlaku.
123
Hal-hal Khusus ...(4)
2.
Perubahan dokumen RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran)
Dalam pelaksanaan APBN dimungkinkan terjadi perubahan yang
disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah atau karena
faktor-faktor lain yang akhirnya mengakibatkan perlunya dilakukan
perubahan dokumen RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran).
3.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi mengenai
penggunaan anggaran yang bersifat strategis, aplikasi RKA-K/L juga
mempunyai fasilitas pencantuman kode/atribut sesuai dengan tematema pembangunan atau hal khusus lainnya seperti: dalam rangka
MDG’s, infrastruktur, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan.
124
Penyusunan RKA-K/L saat ini harus
mempertimbangkan pelaksanaan
anggaran. Kelalaian akan
mengakibatkan adanya revisi anggaran
yg membutuhkan waktu untuk proses
penyelesaiannya. Pada akhirnya
penyerapan anggaran terhambat.
Beberapa permasalahan a.l:
1. Rincian Biaya Pencapaian Output;
2. Penerapan Jenis Belanja;
3. Revisi Anggaran.
125
1. RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN OUTPUT
a. SWAKELOLA dengan tata cara pelaksanaan:
a.Dilaksanakan oleh Instansi Sendiri;
b.Dilaksanakan oleh Instansi Lain; atau
c.Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
Dalam hal paket pekerjaan dilaksanakan oleh instansi sendiri, maka untuk
tiap biaya tsb dialokasikan menggunakan akun belanja sesuai
peruntukannya (kemungkinan lebih dari satu akun belanja seperti: biaya
bahan, honorarium, atau perjalanan dinas). Dalam pelaksanaannya
beberapa biaya tersebut dapat dilaksanakan secara kontraktual –seperti
pengadaan jasa/sewa ruang pertemuan.
Dalam hal paket pekerjaan dilaksanakan oleh instansi lain atau kelompok
masyarakat, maka biaya tsb dialokasikan menggunakan (yang akan
dilaksanakan tersebut) menggunakan 1 (satu) akun belanja: Belanja jasa
(522119). Meskipun menggunakan 1 akun belanja tetapi biaya tersebut
harus dirinci secara garis besar, ruang lingkup biaya-nya digunakan untuk
apa saja.
126
1. RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN OUTPUT (2)
b. KONTRAKTUAL dengan tata cara pelaksanaan:
Apabila paket pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga (swasta), maka
biaya tsb dialokasikan menggunakan 1 (satu) akun belanja (Belanja Barang
atau Belanja Modal sesuai peruntukannya). Biaya tersebut dirinci secara
garis besar, ruang lingkup biaya-nya digunakan untuk apa saja.
127
2. PENERAPAN JENIS BELANJA
 Pada saat menyusun RAB (Rincian Anggaran dan Biaya) seharusnya sudah
terbayang jenis belanja yang digunakan oleh tiap biaya. Jenis belanja yang
digunakan oleh K/L secara alami (nature) adalah : Belanja Pegawai,
Belanja Barang, Belanja Modal, dan Bantuan Soasial.
 Permasalahan sering terjadi karena kurang paham/berbeda penafsiran
penerapan jenis belanja: barang, modal, atau bansos. Kesalahan terjadi
baik pada saat pengalokasian anggaran sampai dengan
pertanggungjawaban.
 Masyarakat awam/pengamat ekonomi memahami/meyakini bahwa
peningkatan belanja modal berpengaruh besar terhadap pertumbuhan
ekonomi secara nasional .
128
REVISI ANGGARAN
Kewenangan Revisi Anggaran:
1. K/L dapat melakukan revisi anggaran sepanjang tidak mengubah dokumen
DIPA melalui perubahan POK (Petunjuk Operasional Kerja) yang
menyesuaikan kondisi lapangan. Data POK berasal dari data Kertas Kerja
RKA-K/L.
2. Perubahan rumusan kinerja (Program, kegiatan, indikator kinerja, dan
output) yang mengharuskan terjadinya revisi anggaran dapat dilakukan
melalui:
a. Perubahan rumusan output diusulkan dan dikoordinasikan (antara K/L)
dengan Ditjen Anggaran;
b. Perubahan rumusan program atau kegiatan sepanjang ada perubahan
organisasi K/L. Perubahan tersebut diusulkan dan dikoordinasikan
(antara K/L) dengan Ditjen Anggaran dan Bappenas dalam forum
trilateral meeting. Selanjutnya usulan perubahan tersebut
disampaikan kepada DPR.
129
Direktorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
130