Transcript ppt abu yusuf kel. 1

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI
ISLAM
ABU YUSUF
( 113 – 182 H / 731 – 798 M )
Dewi Mentari
Dina Madarina D.
Dwi Maryani
Riva Elisa Umniyah
Biografi
• Abu Yusuf, lahir di kufah pada tahun 113 h (731 M) dan
meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M).
dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan
darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw
• Abu Yusuf terkenal sebagai salah satu murid terkemuka
Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) . Sepeninggal
gurunya, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hasan
Al-Syaibani
menjadi
tokoh
pelopor
dalam
menyebarkan dan mengembangkan madzhab Hanafi.
• Abu Yusuf dikenal sebagai Qadi (hakim), bahkan Qadi
al-Qudah, hakim agung, sebuah jabatan tertinggi dalam
lembaga peradilan pada masa Khalifah Harun ArRasyid.
Karya Abu
Yusuf
1. Kitab al-Asar. dimuat hadis yang diriwayatkan dari
ayah dan gurunya. Ia mengemukakan pendapat gurunya,
Imam Abu hanifah, kemudian pendapatnya sendiri dan
menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat
mereka.
2. Kitab Al-Jawami’, memuat tentang hal yang berkenaan
dengan pendidikan.
3. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa ibn Abi Laila.
dikemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan ibn Abi
Laila serta perbedaan pendapat mereka
4. Kitab ar-Radd ’ala Siyar al-Auza’i. Kitab ini memuat
perbedaan pendapatnya dengan Abdurahman al-Auzai
tentang perang dan jihad.
5. Adab al-Qadhi, sebuah kitab yang memuat tentang
ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang
hakim (Qadhi).
6. Kitab al-Kharaj. kitab terpopuler dari karya-karyanya.
Didalam kitab ini , ia menuangkan pemikiran fiqihnya
dalam berbagai aspek, seperti keuangan negara, pajak
tanah, pemerintahan dan musyawarah.
Landasan Berfikir dan Visi ekonomi
• Sistem ekonomi
Abu Yusuf : Satu upaya untuk
mencapai kemaslahatan ummat baik
sifatnya
individu (mikro) maupun (makro) kelompok.
didasarkan pada al-Qur’an dan al- Hadits
• Ukuran kesejahteraan, menurut Abu Yusuf dapat diukur
dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan, (tawazun),
kehendak
bebas
(al-Ikhtiar),
tanggung
jawab/keadilan
(al-‘adalah)/accountability),
dan
berbuat baik (al-Ikhsan).
• Dalam hal pemerintahan Abu Yusuf menyusun sebuah
kaidah fiqh, Tasrruf al-Imam `ala Ra`iyyah
Manutun bi al-Mashlaha (setiap tindakan pemerintah
yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan
kemaslahatan mereka).
• Pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang
negara uang negara adalah amanat Allah dan rakyatnya
yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab
Tentang Kitab Al Kharaj (Buku Tentang Perpajakan)
Al Kharaj, kitab
pertama yang
menghimpun semua
pemasukan dan
pengeluaran Negara
berdasarkan dalil Al
Qur`an dan sunnah
Rasul SAW. Kitab
ini dapat
digolongkan sebagai
Public Finance
dalam pengertian
ekonomi modern.
Suatu studi yang komparatif,
menunjukkan bahwa berabadabad sebelum adanya suatu
kajian yang sistematis
mengenai keuangan publik
dibarat, Abu Yusuf telah
berbicara tentang
kemudahan para pembayar
pajak dalam pemungutan
pajak. Ia menolak dengan
tegas penanaman pajak dan
menekankan pentingnya
pengawasan yang ketat
terhadap para pemungut
pajak untuk menghindari
korup dan penindasan.
Kitab Al Kharaj mencakup berbagai bidang:
Tentang
Keuangan
Tentang
Pemerintahan
Tentang
Pertanahan
Tentang
Perpajakan
Tentang
Peradilan
Hasil Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf
Teori yang Berkembang
Pemikiran Abu Yusuf
Apabila tersedia sedikit barang
maka harga akan mahal dan jika
tersedia banyak maka harga akan
murah
• Tidak selamanya persediaan
barang sedikit menyebabkan
harga mahal & persediaan
barang banyak mengakibatkan
harga akan murah.
• Karena pada kenyataannya
harga tidak tergantung pada
penawaran (supply) saja, tetapi
juga bergantung pada kekuatan
permintaan (demand).
• Peningkatan/penurunan harga
tidak
selalu
berhubungan
dengan
peningkatan/penurunan
penawaran akan barang.
Ada variabel lain yang ikut mempengaruhi harga, tetapi
tidak dijelaskan secara rinci
A. NEGARA DAN AKTIVITAS EKONOMI
• Pengadaan fasilitas infrastruktur, negara bertanggung
jawab untuk memenuhinya.
• Mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi yang
dapat mensejahterakan rakyat, negara membutuhkan
administrasi yang efisien, jujur, disiplin moral dalam
menunjuk para pejabatnya
• Negara harus memberikan upah dan jaminan di masa
pensiun kepada yang berjasa dalam menjaga wilayah
kedaulatan Islam atau bermanfaat bagi kaum Muslimin.
• Berbagai kebijakan yang harus digunakan oleh negara
untuk meningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan
ekonomi
LANJUTAN…
• Semua jenis tanah mati dan tak bertuan harus diberikan
kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan
menanaminya serta membayar pajak
• Meningkatkan kesejahteraan umum dan menjamin
pemanfaatan sumber-sumber sepenuhnya, sumber daya tidak
boleh dibatasi pada individu tertentu, harus disediakan secara
gratis
• Pendistribusian pendapatan negara, hendaknya hal tersebut
ditujukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat
• Pembangunan sistem ekonomi dan politik, mutlak
dilaksanakan secara transparan
B. Keuangan Publik
Ghanimah
Shadaqah
Segala sesuatu yang
dikuasai oleh kaum muslim
dari harta orang kafir
melalui peperangan
sebagai salah satu
instrumen keuangan
Negara, zakat tetap menjadi
salah satu sumber keuangan
Negara pada saat itu
Lanjutan…
Pajak (Kharaj)
Status dan jenis pajak yang
akan dikenakan:
 Wilayah lain (di luar
Arabia) dibawah
kekuasaan Islam, dibagi 3
bagian.
 Wilayah yang berada
dibawah perjanjian
damai, dibagi 2 bagian
 Tanah taklukkan, dibagi 4
Zakat
Diantara objek zakat yang
menjadi perhatiannya
adalah :
 Zakat pertanian
 Zakat dari hasil mineral
atau barang tambang
lainnya
Lanjutan…
Faiy'
Segala sesuatu yang
dikuasai kaum muslimin
dari harta orang kafir tanpa
peperangan, temasuk harta
yang mengikutinya, yaitu
kharaj tanah tersebut, jizyah
perorangan dan usyr dari
perdagangan
Usyr (Bea Cukai)
Usyr merupakan hak kaum
muslim yang diambil dari
harta perdagangan ahl
jimmah dan penduduk
kaum harbi yang melewati
perbatasan Negara islam.
Usyr dibayar dengan cash
atau barang. Tarif usyr
ditetapkan sesuai dengan
status pedagang.
Metode Pemberian Tanah Kepada Warga Negaranya
Pemberian
secara resmi
melalui
institusi iqta
Perolehan hak
karena
menghidupkan
tanah yang
mati
• Iqta merupakan prosedur dari pemberian tanah
kosong
• Penganugerahkan tanah kosong sebagai sebuah
hadiah dari negara untuk seseorang yang dapat
mengembangkan dan mengolah tanah
• Para penguasa boleh memberikan tanah-tanah
yang tidak dimiliki siapapun sebagai iqta.
• Pada prinsipnya tanah yang mati itu milik negara.
Namun, bagi warga kepemilikannya berhubungan
dengan usahanya mengelola lahan yang mati
tersebut.
• Usaha itu termasuk membajak, menabur dan
mengairi tanah
• Menyetujui negara mengambil bagian dari hasil
produksi pertanian para penggarap daripada
penarikan sewa dari lahan pertanian
ADMINISTRASI KHARAJ
• Penekanannya pada sifat administrasi pajak berpusat pada
lembaga Qabalah, yaitu sistem pengumpulan pajak pertanian
dengan cara ada pihak yang menjadi penjamin serta membayar
secara lumpsum kepada negara dan sebagai imbalannya
penjamin tersebut memperoleh hak untuk mengumpulkan
kharaj dari para petani yang menyewa tanah tersebut.
• Namun Abu Yusuf meminta agar pemerintah segera
menghentikan praktik sistem Qabalah tersebut
Kebijakan Strategis Abu Yusuf
• Abu Yusuf membenahi
mekanisme ekonomi
dengan jalan membuka
jurang pemisah antara
kaya dan miskin. Ia
memandang bahwa
masyarakat memiliki
hak dalam campur
tangan ekonomi, begitu
juga sebaliknya
pemerintah tidak
memiliki hak bila
ekonomi tidak adil.
Dua hal pokok penting yang
dilakukan Abu Yusuf:
1. Menentukan tingkat
penetapan pajak yang
sesuai dan seimbang,
dalam upaya menghindari
Negara dari resesi
ekonomi.
2. Pengaturan pengeluaran
pemerintah sesuai dengan
kebijakan umum.
Menurutnya dari beberapa
yang perlu dibenahi,
diantaranya Income,
Expenditure, dan
mekanisme pasar.
Kebijakan Strategis Abu Yusuf
Menggantikan sistem wazifah
dengan sistem muqasamah
Membangun fleksibilitas
sosial
Wazifah adalah sistem
pemungutan pajak yang
ditentukan berdasarkan pada nilai
tetap, tanpa membedakan ukuran
kemampuan wajib .
Sedangkan muqasamah
adalah system pemungutan pajak
yang diberlakukan berdasarkan
nilai yang tidak tetap (berubah)
dengan mempertimbangkan
tingkat kemampuan dan
persentase penghasilan atau pajak
proporsional.
Penggantian sistem ini
diakukan dalam rangka
mencapai ekonomi yang adil.
• Kewajiban warga negara nonMuslim untuk membayar
pajak. Warga Negara sama
dihadapan hukum, sekalipun
beragama non-Islam
• Toleran pada non-Muslim
dalam memberi izin
melakukan transaksi
perdagangan di wilayah
kekuasaan Islam.
Lanjutan…
Membangun sistem politik
dan ekonomi yang transparan
Menciptakan system
ekonomi yang otonom
Transparansi yang dibangun Abu
Yusuf terlihat ketika beliau
mendeskripsikan income negara
yang meliputi ghanimah dan fai’
sebagai pemasukan yang sifatnya
incidental revenue, sedangkan
kharāj, jizyah, ‘ushr dan
sadaqah/zakat sebagai pemasukan
yang sifatnya permanent revenue.
• Penolakannya atas intervensi
pemerintah dalam
pengendalian dan penetapan
harga
• Beliau berpendapat bahwa
jumlah banyak dan sedikitnya
barang tidak dapat dijadikan
tolok ukur utama bagi naik
dan turunnya harga, ada
variabel lain yang
menentukan.
SEKIAN DAN TERIMAKASIH