hukum internasional 2013

Download Report

Transcript hukum internasional 2013

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL
Mampu menuntut
hak-haknya d dpn
pengadilan
Menjadi subjek dari
bbrp kewajiban HI
Kecakapan hukum
bagi subjek HI
Mampu membuat
perjanjian
internasiona yg sah
Memiliki imunitas
dari yurisdiksi
pengadilan domestik
subjek HI:
•
•
•
•
•
•
Negara
Organisasi Internasional
INGO
Individu
Tahta suci (vatikan)
Palang Merah Internasional
• Belligerent
• Perusahaan Transnasional
• Organisasi bangsa yang
memperjuangkan haknya
1. negara
• Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang
hak dan kewajiban negara merupakan
konvensi regional kawasan Amerika yg
senantiasa mjd rujukan pertanyaan kapan
suatu kesatuan (entitas) dikatakan sbg negara.
KaRAKTERISTIK NEGARA “PASAL 1
KONVENSI MONTEVIDEO 1933”
•
•
•
•
Wilayah negara (Defined Territory)
Penduduk (Permanent Population)
Pemerintah (Government)
Kemampuan melakukan hubungan dg neg lain
2. 0rganisasi internasional
• Baru diakui sbg subjek HI yg berhak
menyandang hak dan kewajibannya sejak
keluarnya advisory opinion MI dalam kasus
Repration Case 1949.
• Kasus ini bermula dari tertembaknya
Pangeran Bernadotte dari Swiss oleh tentara
Israel, saat menjalankan tugas sbg mediator
PBB di Timur Tengah.
• Men PBB: Israel tlh gagal utk mencegah tjdnya
pembunuhan dan menghukum pembunuh shg
PBB menuntut ganti rugi berdasarkan HI.
• Apakah PBB memiliki legal personality dan
legal capacity utk menuntut kerugian pada
israel.
• MI dalam advisory opinion nya  secara de
jure dan de facto cukup PBB yg memiliki legal
personality dan legal capacity utk bertindak di
depan hukum mewakili kepentinan PBB juga
kepentingan korbannya.
• legal personality dan legal capacity  hal
yang sangat penting dimiliki oleh organisasi
internasional agar dpt menjalankan fungsinya.
Karakteristik
Organisasi
internasional:
Adanya perjanjian
yg di bentuk oleh
negara-negara
Memiliki
sekretariat tetap
Mampu membuat
perjanjan internsnl dg
subjek2 HI
Memiliki property atas
nama sendiri
International legal
capacity yg hrs dimiliki
OI
Dpt melakukan
perbuatan hukum atas
nama anggota2nya
Dpt menuntut dan
dituntut di pengaadilan
Internasionl
• Organisasi tidaklah sebebas negara, krn setiap
putusannya melibatkan persetujuan negara2
angotanya.
• Pd dasarnya organisasi internasional dan
subjek-subjek lain non negara  subjek
derivatif  subjek turunan yg keberadaannya
atas kehendak negara.
• Convention on the Recognition of the legal
Personality of INGO 1986 adlh contoh
instrumen hukum yg mencoba utk
menetapkan status hukum INGO. Kovensi ini
dibentuk dan ditandatangani oleh negaranegara anggota The Council of Europe yg
mengakui dan menyadari semakin besarnya
peran INGO dalam hubungan internasional.
4. INGO / NGO’s
• Organisasi privat internasional.
• Th 1945 organisasi ini semakin besar.
Organisasi ini bergerak di berbagai bidang sprt
berbagai layanan hukum, psikiater, save the
children (KB), pekerja sosial, perlindungan
satwa langka, dll.
5. individu
• Case Concerning Competence of the Courts of
Danzig tahun 1928.
Dlm kasus ini mahkamah internasional melalui
PJIC menyimpulkan bahwa “pada dasarnya
perjanjian yg tlh disepakati tidak
menimbulkan hak dan kwjbn bg individu
kecuali apbl para pihak perjanjian bermaksud
demikian”.
• Individu memiliki international personality,
mampu menyandang hak dan kewajiban yg
diberikan HI padanya.
• Para ahli HI menyatakan bhw dibuatnya berbagai
konvensi HAM menunjukkan keseriusan HI
menempatkan individu sbg subjek HI, namun
keberadaan konvensi2 akn kurang berarti tnpa di
sertai penguatan hak individu utk mengaukn
tuntutan ats nama dirinya ke pengadilan
internasional.
6.Tahta suci (vatikan)
• Peninggalan sejarah jaman dahulu ketika itu
Paus bukan hanya sbg kepala gereja Roma ttp
jg memiliki kkuasaan dunia.
• Tahta suci mrp subjek hukum yg
kedudukannya sejajar dg negara.
7. Palang merah internasional
• Berkedudukan di Swiss.
• Kedudukannya tdk lepas dari perannya yg
besar dlm memberikan pertolongan korban
perang dunia I dan II.
• Walaupun sbg orgnss non pemerintah,
organisasi ini tlh mmbrkn kontribusi yg besar
pd pembentukan konvensi jenewa 1949.
8. belligerent
PENGAKUAN INTERNASIONAL
• Munculnya teori “pengakuan” memberikan
dorongan kpd bangsa2 terjajah utk
memperjuangkan haknya
• Eksistensi suatu negara berkenaan dg
kemampuannya utk menyelenggarakan
hubungan internasional meskipun kepastian
batas wilayah blm ditentukan.
• Pengakuan thdp neg baru adlh suatu
pernyataan/sikap dr suatu pihak utkn
mengakui eksistensi entitas politik baru sbg
neg baru, subjek HI dg hak2 dan kwjbn,
dimana dg pengakuan berarti bhw pihak yg
mengakui bersedia mlkkn hub dg pihak yg
diakui.