Transcript PGRI sbg ketenagakerjaan

Anisha Khafida
 Mega Ayu Setyana
 Nurmiyati
 Nurul fitria f
 Okta Rina D S S
 Widya Susila

207
211
214
175
205
190

PGRI merupakan wadah perjuangan tentang hak-hak
asasi guru sebagai pekerja,terutama dalam kaitanya
dengan kesejahteraan,baik material maupun non
material. Menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, serikat pekerja/serikat buruh
adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar
perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan
kepentingan pekerja/buruh dan meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
PGRI telah melaksanakan prinsip-prinsip Trade Union (Serikat Pekerja)
secara sederhana sejak tahun 1945 sampai tahun 1973. Setelah Kongres
PGRI tahun 1973, PGRI hanya merupakan organisasi profesi lengkap
dengan Kode etik yang dicetuskan pada Kongres PGRI 1973. Sebelum tahun
1973, pengurus PGRI di berbagai tingkat dan daerah berani mengoreksi
pemerintah yang meremehkan sepak terjang PGRI. Selanjutnya PGRI
berjuang meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pada saat itu Ketua
Umum PGRI (alm. ME Subiadinata) ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Ketua
Panitia Penyusunan Gaji Pegawai Negeri.
Pada tahun 1990 PGRI telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja
(Depnaker) sebagai organisasi Serikat Pekerja dengan SK Menaker No.
197/Men/1990 tanggal 5 April 1990. Namun demikian pada saat itu PGRI
belum dapat melaksanakan ketentuan sebagai organisasi Serikat Pekerja
karena kondisi politik belum memungkinkan.
Pada Kongres PGRI XVIII di Bandung tahun 1998 diputuskan bahwa salah
satu jati diri PGRI adalah organisasi ketenagakerjaan. Keputusan ini sangat
tepat dan sesuai dengan semangat era reformasi di mana demokrasi telah
mulai berjalan dan masyarakat, termasuk anggota PGRI, bebas
mengeluarkan pendapat dan pandangan masing-masing. Kemudian PB
PGRI mendaftarkan lagi PGRI sebagai Organisasi Serikat Pekerja di
Depnaker (SK Menaker No. Kep 370/M/BW/1999) tanggal 10 Agustus

1.
2.
3.
Setiap pekerja, khususnya guru/dosen mempunyai hak untuk
mengakhiri hubungan kerja. Dalam hal ini, guru/dosen dapat
mengajukan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan
sendiri tanpa adanya indikasi tekanan atau paksaan maupun
intimidasi dari penyelenggara pendidikan maupun dari pihak
lain. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan
persetujuan dari penyelenggara pendidikan atau tidak
persetujuan penyelenggara pendidikan.
Diantarnya antara lain :
Hak untuk memperoleh perlindungan atas
keselamatan,kesehatan.
Hak untuk mengakhiri hubungan kerja
Hak untuk memperoleh perlakukan yang sesuai dengan harkat
dan martabat manusia.











Setiap pekerja, khususnya guru dan dosen guna menjamin
terlaksananya tanggung jawab untuk memajukan perusahaan,
maka diatur sejumlah kegiatan yang dilarang.
Penyelenggara pendidikan berhak melakukan pemutusan
hubungan kerja kepada pekerja,khususnya guru/dosen apabila
berbagai upaya pencegahan dan pembinaan telah dilakukan.
Pengakhiran hubungan kerja dapat dilakukan dalam hal:
Guru/dosen melakukan pelanggaran berat.
Guru/dosen dijerat pidana.
Guru/dosen mangkir.
Lembaga pendidikan tutup atau jatuh pailit.
Lembaga pendidikan tutup akibat merugi atau karena alasan
force majeure.
Lembaga pendidikan merubah status, penggabungan, peleburan
atau perubahan kepemilikan.
Guru/dosen sakit atau carat.
Guru/dosen memasuki masa pensiun.
Guru/dosen melakukan pelanggaran perjanjian kerja bersama.

Perwujudan kesejahteraan secara utuh
ditopang oleh lima pilar, yaitu (1) imbalan
jasa, (2) rasa aman, (3) hubungan
antarpribadi, (4) kondisi kerja, dan (5)
kesempatan untuk pengembangan dan
peningkatan karier dan pribadi.