Transcript Bab VII Ke-PGRI-an - stkip pgri sumenep

BAB VII
PGRI SEBAGAI ORGANISASI
KETENAGAKERJAAN
A. PGRI sebagai Organisasi Ketenagakerjaan
 Menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, serikat pekerja/serikat
buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh,
dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan
maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas,
terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung
jawab guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh dan
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya.
 PGRI telah melaksanakan prinsip-prinsip Trade Union (Serikat
Pekerja) secara sederhana sejak tahun 1945 sampai tahun 1973.
Setelah Kongres PGRI tahun 1973, PGRI hanya merupakan
organisasi profesi lengkap dengan Kode etik yang dicetuskan pada
Kongres PGRI 1973. Sebelum tahun 1973, pengurus PGRI di
berbagai tingkat dan daerah berani mengoreksi pemerintah yang
meremehkan sepak terjang PGRI. Selanjutnya PGRI berjuang
meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pada saat itu Ketua
Umum PGRI (alm. ME Subiadinata) ditunjuk oleh Pemerintah
sebagai Ketua Panitia Penyusunan Gaji Pegawai Negeri.
 Pada tahun 1990 PGRI telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja
(Depnaker) sebagai organisasi Serikat Pekerja dengan SK Menaker
No. 197/Men/1990 tanggal 5 April 1990. Namun demikian pada
saat itu PGRI belum dapat melaksanakan ketentuan sebagai
organisasi Serikat Pekerja karena kondisi politik belum
memungkinkan.
 Pada Kongres PGRI XVIII di Bandung tahun 1998
diputuskan bahwa salah satu jati diri PGRI adalah
organisasi ketenagakerjaan. Keputusan ini sangat
tepat dan sesuai dengan semangat era reformasi di
mana demokrasi telah mulai berjalan dan
masyarakat, termasuk anggota PGRI, bebas
mengeluarkan pendapat dan pandangan masingmasing. Kemudian PB PGRI mendaftarkan lagi
PGRI sebagai Organisasi Serikat Pekerja di
Depnaker (SK Menaker No. Kep 370/M/BW/1999)
tanggal 10 Agustus 1999.
B. Hak dan Larangan Pekerja
1. Hak pekerja
 Dalam Undang-Undang Nomor:13 tahun 2003 mengenai
Ketenagakerjaan ditegaskan, bahwa setiap pekerja/buruh,
termasuk di dalamnya guru dan atau dosen mempunyai
hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja guna mewujudkan produktivitas yang
optimal; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai
dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama.
 Setiap pekerja, khususnya guru/dosen mempunyai hak
untuk mengakhiri hubungan kerja. Dalam hal ini,
guru/dosen dapat mengajukan pengunduran diri secara
tertulis atas kemauan sendiri tanpa adanya indikasi
tekanan atau paksaan maupun intimidasi dari
penyelenggara pendidikan maupun dari pihak lain.
Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan
persetujuan dari penyelenggara pendidikan atau tidak
persetujuan penyelenggara pendidikan.
 Pekerja, khususnya guru/dosen harus memberikan
alasan-alasan kuat yang dapat diterima demi hukum
karena penyelenggara melakukan perbuatan sebagai
berikut :






Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam
guru/dosen.
Membujuk dan/atau menyuruh guru/dosen untuk melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
Tidak membayar upah tepat waktu sesuai dengan kesepakatan
selama tiga bulan berturut-turut.
Tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan guru/dosen.
Memerintahkan guru/dosen untuk melaksanakan pekerjaan di
luar yang diperjanjikan.
Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan,
kesehatan dan kesusilaan guru/ dosen yang pekerjaan tersebut
tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja.
2. Larangan Pekerja
 Setiap pekerja, khususnya guru dan dosen guna
menjamin terlaksananya tanggung jawab untuk
memajukan perusahaan, maka diatur sejumlah
kegiatan yang dilarang; serta manakala larangan
dilakukan akan menanggung resiko dengan
dilakukannya pemutusan hubungan kerja bukan
karena penyelenggara pendidikan.
 Penyelenggara pendidikan berhak melakukan pemutusan









hubungan kerja kepada pekerja,khususnya guru/dosen
apabila berbagai upaya pencegahan dan pembinaan telah
dilakukan. Pengakhiran hubungan kerja dapat dilakukan
dalam hal:
Guru/dosen melakukan pelanggaran berat.
Guru/dosen dijerat pidana.
Guru/dosen mangkir.
Lembaga pendidikan tutup atau jatuh pailit.
Lembaga pendidikan tutup akibat merugi atau karena
alasan force majeure.
Lembaga pendidikan merubah status, penggabungan,
peleburan atau perubahan kepemilikan.
Guru/dosen sakit atau carat.
Guru/dosen memasuki masa pensiun.
Guru/dosen melakukan pelanggaran perjanjian kerja
bersama.
C. Perjuangan PGRI sebagai Serikat Pekerja
 Perwujudan kesejahteraan secara utuh ditopang oleh
lima pilar, yaitu (1) imbalan jasa, (2) rasa aman, (3)
hubungan antarpribadi, (4) kondisi kerja, dan (5)
kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan
karier dan pribadi.
D.Titik Berat Perjuangan dan Tantangan PGRI
sebagai Serikat Kerja
 Telah dikemukakan bahwa titik berat perjuangan
Serikat Pekerja adalah berupaya meningkatkan
kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Untuk
mencapai tujuan itu, maka disusunlah strategi,
taktik dan metode. Sebagai contoh dapat
dikemukakan bahwa dalam rangka menentukan gaji
guru maka diadakan perjanjian kerjasama (collective
bargaining) antara pemerintah dan persatuan guru.
Perundingan ini diakhiri dengan penandatanganan
kontrak.
E. PGRI Membangun Serikat Pekerja yang
Kuat
 Sejak tahun 2000 PGRI telah menjadi salah satu
anggota Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
KSPI merupakan Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia dan pada saat ini KSPI merupakan
gabungan dari 11 Federasi Serikat Pekerja Indonesia
yang beranggotakan sekitar 400 Organisasi/Serikat
Pekerja. Dengan demikian KSPI diharapkan akan
membantu perjuangan PGRI dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan anggota beserta
keluarganya. Pada saat ini cukup banyak anggota
PGRI telah terpilih menduduki jabatan penting
dalam kepengurusan KSPI.
 Dalam forum internasional, PGRI telah turut
memprakarsai pembentukan: (1) Persatuan guru
ASEAN (ASEAN Council of Teachers, ACT) yaitu
gabungan organisasi guru dan 10 negara anggota
ASEAN, dan (2) Pertemuan Guru Nusantara yaitu
kumpulan organisasi guru yang berbahasa Melayu di
kawasan ASEAN. Dengan masuknya PGRI sebagai
serikat pekerja semakin menguatkan posiisi PGRI,
karena PGRI (1) memiliki anggota yang cukup besar
(kurang Iebih 1,6 juta orang); (2) telah
berpengalaman dalam perjuangan mengatasi
berbagai permasalahan; (3) mempunyai hubungan
erat dengan banyak organisasi guru di luar negeri;
dan (4) anggota Education International.
F. Program PGRI sebagai Serikat Pekerja
 PGRI harus pula memperjuangkan peningkatan mutu
profesi guru khususnya dan pendidikan pada umurnnya.
Teachers Union percaya bila kesejahteraan para
anggotanya telah cukup memadai, maka pengabdian
mereka akan meningkat dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan di negaranya. “Status Guru” secara
internasional menyatakan bahwa organisasi guru berhak
berpartisipasi dalam upaya merumuskan kebijakan
pendidikan di negaranya masing-masing. Keputusan ini
secara berulang-ulang dicetuskan sebagai resolusi pada
berbagai Kongres WCOTP, misalnya di Melbourne,
Australia, tahun 1988; di Regina, Kanada, tahun 1986; dan
untuk wilayah Asia Pasifik di New Delhi, India, tahun 1989.
 Pada era reformasi dan desentralisasi pendidikan
sekarang, maka program PGRI sebagai serikat pekerja
tetap difokuskan pada bidang pendidikan. PGRI harus
tetap turut memberikan sumbangan pemikirannya atau
dengan menawarkan alternatif pemikiran yang baru
pada bidang pendidikan. Bila PGRI berhasil menyusun
suatu konsep pendidikan, maka sebagai Senikat Pekerja
harus berusaha memperjuangkannya kepada
pemerintah. Itulah sebabnya YPLP/PPLP-PGRI telah
membentuk “Gugus Pemikir” (Think Tank) yang terdiri
atas tokoh-tokoh yang diambil dan lembaga perguruan
tinggi PGRI. Di samping berupaya meningkatkan mutu
lembaga pendidikan PGRI, Gugus Pemikir ini ditugaskan
pula untuk menyusun konsep di bidang pendidikan
dalam rangka upaya pembaharuan pendidikan yang akan
disampaikan PGRI kepada pemerintah.
 Hasil yang telah dicapai oleh Gugus Pemikir
ini antara lain, pertarna, bersama
Universitas PGRI Yogyakarta telah berhasil
disusun Rancangan Penyempurnaan Sistem
Pendidikan di Indonesia. Rancangan ini
telah disampaikan PB PGRI kepada
Mendiknas dan Komisi VI DPR-RI. Kedua,
bersama Universitas PGRI Adibuana
Surabaya dan IKIP PGRI Semarang telah
berhasil disusun Rancangan RUU
Perlindungan Guru yang telah disampaikan
kepada Mendiknas dan Komisi VI DPR-RI.
G. Dana dalam Memperkuat PGRI sebagai Serikat Pekerja
 PGRI harus berupaya agar semua iuran anggota dapat masuk, tidak hilang









atau tersangkut pada seseorang;
PGRI harus memperjuangkan agar upaya pemasukan iuran anggota
dilakukan dengan “check-off system“;
PGRI sebanyak mungkin mencari sumber dana lain di luar iuran anggota
dalam rangka memperbesar keuangan organisasi;
Pengurus harus lincah dan tanggap dalam rangka mencari dana bagi
organisasi yang memerlukan dana besar;
Para anggota harus terus disadarkan tanggung jawabnya dalam membayar
iuran anggota sebagai kewajibannya;.
Peranan bendahara sangat penting dalam upaya menerima, menyimpan,
membayar serta bertanggung jawab mengembangkan sumber dana dan
manajemen penggunaan dana organisasi;
Meningkatkan Koperasi Guru/PGRI yang dapat dijadikan wahana
kegotongroyongan PGRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggota;
Peranan dan partisipasi anak lembaga PGRI perlu ditingkatkan dalam
rangka pengumpulan dana;
Mendirikan perusahaan yang dapat memperbesar keuangan organisasi
PGRI;
Bantuan dan luar harus tidak mengikat sebingga organisasi dapat berjalan
lancar dan bebas.
H. Hak-Hak Hukum dan Jaminan Sosial PGRI
sebagai Serikat Pekerja
 Hak-hak hukum Serikat Pekerja. Hak-hak
hukum serikat pekerja meliputi: (1) memperoleh
kesempatan kerja (equal opportunity), (2)
mendapatkan diklat, (3) memilih pekerjaan, (4)
memperoleh penghidupan layak, (5) memperoleh
upah yang adil dan layak, (6) memperoleh
perlindungan kerja, (7) kebebasan berserikat, (8)
mogok; dan (9) membuat perjanjian.
 Jaminan sosial guru. Syarat-syarat umum jaminan
sosial guru sebagai berikut: Semua guru, tanpa
memperhatikan jenis sekolah yang dilayaninya,
hendaklah menikmati perlindungan jaminan sosial
yang sama.
 Jaminan kesehatan. jaminan karena sakit
hendaklah diberikan sepanjang setiap masa
ketakmampuan bekerja yang melibatkan penangguhan
pendapatan. Hendaklah dibayar sejak hari pertama
dalam setiap kasus dimana terjadi penangguhan
pendapatan. jika waktu untuk jaminan kesehatan
terbatas pada masa tertentu, maka syarat-syarat
hendaklah dibuat untuk memperpanjangnya dalam
hal-hal, di mana masih dipedukan untuk memisahkan
para guru dari murid-muridnya.
 Jaminan kecelakaan kerja. Guru-guru hendaklah
dilindungi terhadap akibat-akibat kecelakaan yang
diderita bukan hanya selama mengajar di sekolah akan
tetapi juga sewaktu sibuk dengan kegiatan-kegiatan
sekolah di luar pekarangan atau halaman sekolah.
Penyakit-penyakit menular tertentu yang lazim di
antara anak-anak hendaklah dipandang sebagai
penyakit pekerjaan pada waktu guru-guru
menderitanya karena pergaulannya dengan
murid-murid itu.
 Tunjangan karena cacat. Tunjangan karena
cacat hendaklah dapat dibayarkan kepada guru-guru yang terpaksa tidak melanjutkan pengajaran
karena ketakmampuan fisik atau mental.
Persyaratan hendaklah dibuat untuk memberikan
pensiun di mana, kemungkinan itu tidak diliput
oleh perpanjangan tunjangan karena sakit atau
cara lain. Jika ketakmampuan itu hanya sebagian
(parsial) yang artinya guru masih mampu
mengajar paruh waktu (sambilan), maka
tunjangan ketakmampuan parsial hendaklah
dibayarkan.
 Cara menyediakan jaminan sosial bagi para
guru.
Perlindungan jaminan sosial bagi para guru hendaklah
dijamin sejauh mungkin melalui suatu rencana umum
yang dapat diterapkan secara tepat kepada
orang-orang yang bekerja, baik di sektor publik
maupun swasta. Di mana belum ada rencana umum
untuk satu atau lebih kemungkinan yang akan diliput,
maka rencana-rencana khusus. baik berdasarkan
statuta maupun tidak hendaklah dibangun. Di mana
tingkat jaminan di bawah rencana umum ini berada di
bawah yang disediakan oleh rekomendasi ini, maka
hendaklah hal itu dibawa ke standard yang dianjurkan
dengan cara rencana-rencana tambahan.
I.
Sosialisasi dan Pelaksanaan Serikat Pekerja
 Seluk beluk Serikat Pekerja merupakan sesuatu yang
penting bagi PGRI. Oleh sebab itu perlu diadakan
sosialisasi kepada seluruh anggota PGRI. Karena jumlah
anggota PGRI sekitar 1,6 juta orang yang tersebar di
seluruh pelosok tanah air, maka sosialisasi tersebut
membutuhkan dana yang besar dan waktu yang cukup
lama. Sosialisasi tentang Serikat Pekerja dapat dilakukan
dengan berbagai cara antara lain: (1) dilakukan pada tiap
pertemuan PGRI, misalnya pada setiap konferensi, seminar
dan pelatihan PGRI; (2i) memanfaatkan majalah PGRI
yaitu majalah Suara Guru yang diterbitkan oleh PB PGRI
dan majalah PGRI lainnya yang diterbitkan di daerah; (3)
menerbitkan bulletin khusus PGRI yang memuat berbagai
aspek tentang Serikat Pekerja.
 Soal dan Tugas
 Jawablah soal-soal dan kerjakan tugas-tugas di bawah ini
 Guru adalah pekerja dan hak-hak pekerja adalah hak-hak guru.
Setujukah dengan pernyataan dimaksud, berilah penjelasan.
 PGRI masuk serikat pekerja, karena dengan masuknya PGRI
sebagai serikat pekerja lebih menguntungkan. Berilah penjelasan
keuntungan PGRI sebagai serikat pekerja.
 Dengan masuknya PGRI sebagai organisasi serikat pekerja akan
memperkuat serikat pekerja di Indonesia. Berilah penjelasan,
bahwa dengan masuknya PGRI sebagai serikat pekerja akan
memperkuat serikat pekerja Indonesia.
 Setujukah Saudara, bahwa PGRI sebagai organisasi buruh. Jika
setuju dan atau tidak setuju berilah penjelasan.
 Buatlah suatu karya tulis huruf arial, font 12, spasi 1,5, dan
minimal 2 halaman kuarto dengan pilihan topik:
PGRI sebagai organisasi serikat pekerja yang independen;
 PGRI sebagai serikat pekerja dapat mempercepat kesejahteraan
angggota;
 PGRI sebagai serikat pekerja memperoleh dukungan PBB melalui ILO.
