Transcript 2. Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan

Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya
adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara.

Dewan
Keamanan
mempunyai
kekuatan
untuk
mengambil
keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam
PBB.

Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17
Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka
tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Tugas dan Fungsi

a.
b.
Tugas
Menyelesaikan perselisihan dengan caracara damai, yaitu dengan cara yang
didasarkan atas; persetujuan sukarela
atau paksaan hukum dalam menjalankan
persetujuan.
Mengambil tindakan-tindakan terhadap
ancaman perdamaian dan perbuatan yang
berarti penyerangan.

Fungsi
Memelihara perdamaian dan keamanan internasionaal
selaras dengan azas-azas dan tujuan PBB.
b. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang
dapat menimbulkan pergeseran internasional
c. Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan
sengketa-sengketa yang demikian atau syarat
penyelesaian.
d. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu
sistem mengatur persenjataan
e. Menentukan
adanya suatu ancaman terhadap
perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan
tindakan apa yang harus diambil
f. Menyerukan
untuk mengadakan sanksi-sanksi
ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk
mencegah atau menghentikan agresor
a.
Lanjutan,,,,,
h. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan
syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat
menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional
i. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di
daerah “strategis”.
j. Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan
seorang sekretaris jendral, dan bersama–sama dengan
majelis umum, pengangkatan para hakim dari
mahkamah internasional
k. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis
umum
l. Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor
Susunan keanggotaan
a)





b)
Permanent members(anggota tetap),
terdiri dari 5 Negara :
Cina
Perancis
Inggris( United Kingdom)
Uni Soviet (USSR)
Amerika Serikat (USA)
Non permanent members (anggotaanggota tidak tetap)
Prosedur Pemungutan Suara
Diatur di dalam pasal 27 Piagam
Ayat 1
: setiap anggota dewan keamanan mempunyai satu
suara
o Ayat 2
: keputusan- keputusan dewan keamanan yang
mengenai persoalan- persoalan yang bersifat prosedural (caracara bekerja) hanya dapat diterima jika didukung oleh
sekurang-kurangnya sembilan suara
o Ayat 3
: keputusan- keputusan dewan keamanan mengenai
persoalan- persoalan yang bersifat substansial hanya dapat
diterima jika didukung oleh sekurang- kurangnya sembilan
suara, di dalmnya termasuk semua suara anggota tetap, dengan
syarat bahwa di dalam mengambil keputusan yang
berdasarkan bagian IV dan pasal 52 ayat 3, negara yang terlibat
dalam persengketaan tidak boleh mengeluarkan suara.

o
Sidang dan Pimpinan
Sidang DK dapat diadakan setiap waktu, jika
keadaan yang penting memeksa DK untuk
bersidang.
 Sidang berkala DK diadakan 2 minggu sekali
 Sidang diluar sidang berkala dapat diadakan atas
panggilan ketua DK, jika :
a) Ada permintaan dari salah satu anggota
b) Mu menunjuk suatu hal yang harus diperhatikan
oleh DK sebab dinilai mungkin mengancam
perdamaian, atau MU menyerahkan suatu soal
untuk diserahkan DK.

Lanjutan,,,,
c). Ada negara anggota/bukan anggota meminta
perhatian kepada DK mengenai hal / keadaan yang
mungkin menimbulkan perbenturan antara negaranegara sehingga membahayakan perdamaian
internasional.
d). Sekjen meminta perhatian DK mengenai sesuatu soal
yang dianggap membahayakan perdamaian dan
keamanan internasional.
Pimpinan Sidang
pimpinan Sidang ( Ketua DK) memegang jabatannya
masing-masing selama satu bulan, artinya setiap satu
bulan jabatan Ketua DK selalu berganti. Pergantian
ini diatur secara bergilir,menurut huruf abjad dari
nama-nama negara anggota.
Kedudukan
Kedudukan DK sebagai organ yang terkemuka
disebabkan oleh dua hal :
1) Ia memikul tanggung jawab yang utama mengenai
perkembangan perdamaian dan keamanan
Internasional.
2) Ia diatur sedemikian caranya, sehingga pekerjaan
dapat berjalan terus.

Kekuasaan dan Kewajiban
 Anggota-anggota
PBB
menyerahkan
kepada DK pertanggungjawaban yang
sepenuhnya
untuk
mempertahankan
perdamaian dan keamanan internasional.
Adapun kewajiban2 DK adalah
sebagai berikut :
1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai,
meliputi 2 cara :
a) Cara yang didasarkan atas persetujuan sukarela
1) Negotiation (perundingan)
2) Engquiry (penyidikan)
3) Concilition / persetujuan / perdamaian /
perukunan
4) Mediation (perantara / jasa-jasa baik)
b)
1)
2)
Cara-cara dengan paksaan hukum dalam
menjalankan persetujuan yang tercapai.
Arbitration (pewasitan)
Keputusan kehakiman.
2. Tindakan terhadap ancaman perdamaian, pelanggaran
perdamaian dan perbuatan yang berarti
penyerangan
Terhadap tindakan2 yang seperti itu, DK dapat
mengambil tindakan sebagai berikut :
a)
b)
Memutuskan, sebagian atau seluruhnya,
pertukaran ekonomis, perhubungan didarat, laut
atu udara,pos, kawat, radio dan dengan alat2 lain
dan memutuskan perhubungan diplomasi
Apabila sanksi seperti itu tidak akan membawa
hasil, maka menurut ketentuan pasal 42 DK dapat
menjalankan akal dengan mempergunakan
angkatan udara, laut, dan darat, dalam rangka
untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan
internasional
Hak untuk mempertahankan diri
Hak untuk mempertahankan diri tidak dapat dilakukan
sewenang-wenang, dengan kata lain harus ada
pembatasan.
Pembatasan tersebut adalah :
1. Menentukan sifat2 perbuatan yang dianggapnya
sebagai serangan, atau dengan kata lain memberikan
definisi tentang serangan
2. Jalan yang ditentukan dalam piagam
Perhubungan dewan Keamanan
dengan Organ-organ lain
1.
2.
3.
Tiap2 tahun Dewan Keamanan harus mengirimkan
laporan tentang pekerjaannya kepada Majelis
Umum ( ps.15 )
Sekjen PBB hanya dapat dipilih oleh Majelis Umum
setelah mendapat rekomendasi dari Dewan
Keamanan ( ps.97 )
Dewan Keamanan berhak memeinta bantuan
kepada DES ,jga kepada Dewan Perwalian untuk
menjalankan pekerjaannya dalam lapangan politik,
ekonomi, sosial dan pendidikan di daerah2
perwalian yang penting bagi perang
4. Majelis Umum dan Dewan Keamanan
memilih anggota-anggota MPI akan tetapi
dalam pemilihan yang terpisah.
5. DK berhak meminta nasehat kepada MPI
tentang soal-soal yang bersifat hukum.
6. DK mengusulkan Majelis Umum syaratsyarat bagi suatu negara yang bukan anggota
PBB untuk tunduk kpd putusan MPI jka suatu
negara terpaksa / dg rela trsangkut dlam
perkara yang dibawa kehadapan mahkamah
itu (ps 93)
7. DK mengusulkan aturan-aturan yang
memaksa supaya keputusan itu dijalankan
oleh pihak yang terdakwa (ps.84)
Panitia- panitia

1)
2)

1)
2)
Standing Commitee
The Commitee of Experts on Rules
Prcedure
The Commmitee on the Admission of New
members
Substantive Rodie
Military Staft Commitee
Dissarmament Commission, yaitu suatu
badan musyawarah mengenai perlucutan
senjata.
Lanjutan,,,,,,,
Panitia Ad Hock
Arms Embargo Commitee
Ad Hock Subcommitee on Namibia
Peace Keeping Force and Organization
United Nations Truce Supervision Organization
(UNESTO)
2) United Nations Disengagement Observer Force
( UNDOF)
3) United Nations Military Observer Group in
India and Pakistan (UNMOGIP)
4) United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL)

1)
2)

1)
Dalam menjalankan tugasnya Dewan
Keamanan dibantu badan-badan dan
program khusus seperti :
a) UNIFIL, pasukan sementara PBB di
Libanon
b) UNIIMOG, pasukan peninjau di irak –
iran
c) UNTAC, pasukan sementara di Kamboja