Transcript baedhowi_dewan pendidikan dan komite

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
DALAM PP NOMOR 17 TAHUN 2010
Disampaikan oleh:
Baedhowi
Email: [email protected]
Guru Besar FKIP – UNS Surakarta
BAGAIMANA PERKEMBANGAN
PENDIDKAN DI INDONESIA
1.
2.
3.
4.
Sejak th 2000an pendidikan telah didesentralisasikan ke Pemda Kab/Kota dan Propinsi;
Sesuai dengan UU Sisdiknas, Mendikbud
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan
pendidikan;
Setiap warga negara berhak untuk mendapat kan layanan pendidikan ;
Masyarakat mendambakan untuk mendapat
layanan pendidikan yang bermutu;
Lanjutan ............
5. Sering terjadi Perubahan Struktur Organisasi
Pusat/Daerah ;
6. Sekolah/Satuan Pendidikan telah tersebar di
seluruh Kabupaten/Kota;
7 .Perlu peningkatan manajemen sekolah agar
lebih efektif, efisien dan menjadi sekolah yang
bermutu;
8, Perlu adanya peran serta masyarakat dalam
rangka penyelenggaraan pendidikan bermutu,
transparan dan akuntabel.
PENDIDIKAN BERMUTU
SEPERTI APA YANG DIHARAPKAN
MASYARAKAT
TUNTUTAN GLOBAL KETRAMPILAN SISWA DI ABAD 21
Berpikir
Kritis
Pemecahan
Masalah
Inovatif
& Kreatif
ICT
BERDAMPAK PADA CARA
PEMBELAJARAN OLEH GURU
Komunikasi
Multi
Bahasa
Agenda Global Pembelajaran di Abad 21
Supaya mampu bersaing dan sejahtera pada abad yang baru, kita
perlu belajar lebih banyak dan belajar dengan cara yang berbeda
(teknik, metode, sarana, IT)
Siswa memasuki abad yang baru akan mengahadapi resiko yang lebih
banyak dan situasi yang penuh ketidakpastian
maka siswa memerlukan pengetahuan yang lebih banyak dan
menguasai ketrampilan yang lebih dibandingkan generasi
sebelumnya.
Shaeffer, Dykstra, Irvine, Pigozzi, & Torres, 2000
APA YANG HARUS DILAKUKAN
OLEH SEKOLAH
Melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan
Pengkajian
Mutu Pendidikan
(Pengumpulan
Data)
Peningkatan Mutu
Pendidikan
8 Standar
Nasional
Pendidikan
Analisis &
Pelaporan Mutu
Pendidikan
YANG HARUS DILAKUKAN
OLEH SEKOLAH ?
Melakukan MBS, PTK, EDS,
Kepemimpinan Pembelajaran, Supervisi
Akadmik, Pengembangan Pendidikan
yang holistik dan Kewirausahaan
BETTER LATE THAN NEVER
 PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (ada mandat tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah).
 Lambat terbit, karena Pasal 75 UU Nomor 20 Tahun 2010
mengamanatkan bahwa “Semua peraturan perundangundangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undangundang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun
terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini”
 RPP telah diedit “bersih” di Ruang Mendiknas pada 28 Mei
2008, kemudian diteruskan ke Kementerian Hukum dan
Perundang-undangan, lalu ke Setneg.
PERAN SERTA MASYARAKAT

Masyarakat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil
pendidikan [Pasal 188 (2)]

Masyarakat mempunyai peran dalam bentuk:
(a) penyediaan sumber daya pendidikan,
(b) penyelenggaraan satuan pendidikan,
(c) penggunaan hasil pendidikan,
(d) pengawasan penyelenggaraan pendidikan,
(e) pengawasan pengelolaan pendidikan,
(f) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang
berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada
umumnya; dan/atau
(g) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan
dan/atau penyelenggara satuan pendidikan.
APA DEWAN PENDIDIKAN ITU?
 Lembaga mandiri dan profesional, dalam pengertian
bahwa pelaksanaan perannya tidak boleh dan tidak
dapat dipengaruhi oleh pihak eksekutif atau
birokrasi pendidikan.
 Lembaga non-birokrasi, karena justru didesain untuk
mampu melaksanakan peran sebagai lembaga
pengawasan masyarakat, meskipun sama sekali
BUKAN pengawasan fungsional (TIDAK SAMA
dengan Itjen, BPK, dan BPKP).
MENGAPA DEWAN PENDIDIKAN DAN
KOMITE SEKOLAH LAHIR?
 Tuntutan perubahan paradigma sistem pemerintahan,
dari sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi
pemerintahan;
 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah lahir untuk
mendampingi dan menjadi mitra birokrasi, dalam
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjadi
wadah peran serta masyarakat dalam bidang
pendidikan.
HAKIKAT DAN FUNGSI
DEWAN PENDIDIKAN
Pasal 56 (2) UU Nomor 20 Tahun 2003:
“Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam
peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan
pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak
mempunyai hubungan hirarkis.”
Pasal 192 (2) PP Nomor 17 Tahun 2010:
”Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan
dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan
prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota”.
Pasal 192 (3) PP Nomor 17 Tahun 2010:
”Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional”
TUGAS DEWAN PENDIDIKAN
 Pasal 192 (4) PP Nomor 17 Tahun 2010:
”Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan
memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur,
bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi
masyarakat terhadap pendidikan”. Dalam ayat berikutnya,
 Pasal 192 (5) PP Nomor 17 Tahun 2010:
”Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 (4) kepada masyarakat
melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuam, dan/atau
bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik”.
PERBANDINGAN DENGAN BOARD OF
EDUCATION DI AMERIKA SERIKAT
 Board of Education negara bagian Illinois,
membuat laporan pertanggungjawaban
tahunannya (Annual Report) ditujukan
kepada masyarakat negara bagian Illinois.
Oleh karena itu laporan itu ditulis sebagai
berikut: ”To the community of State of Illinois
...........” . Laporan itu dapat dibaca di
media massa, termasuk dalam laman.
UNSUR-UNSUR PENGURUS
(ANGGOTA) DEWAN PENDIDIKAN
Pasal 192 (6):
(a)
pakar pendidikan,
(b)
penyelenggara pendidikan,
(c)
pengusaha,
(d)
organisasi profesi,
(e)
pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
(f)
pendidikan bertaraf internasional,
(g)
pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
(h)
organisasi sosial kemasyarakatan.
KEDUDUKAN DEWAN PENDIDIKAN
DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
 Komponen penting dalam Sistem Pendidikan
Nasional adalah masukan (input), proses (process),
keluaran (output) dan hasil (outcome), lingkungan
(environment, miliu, context).
 Masyarakat yang tergabung dalam wadah Dewan
Pendidikan merupakan salah satu komponen penting
lingkungan (lihat contexts dalam bagan Sistem
Pendidikan Nasional berikut).
DIMENSI MUTU PENDIDIKAN
Bagan Pendidikan Sebagai Suatu Sistem
Enabling inputs
Teaching and learning
•
•
•
•
Learner Characteristics
o Aptitude
o Perseverance
o School readiness
o Prior knowledge
o Barriers to learning




Learning time
Teaching methods
Assessment, feedback, incentives
Class size
Teaching and learning materials
Physical infrastructure and facilities
Human resources: teachers, principles,
inspectors, supervisors, administrators
School governance
Outcomes
o Literacy, numeracy
and life skills
o Creative and
emotional skills
o Values
o Social benefits
Contexts
•
•
•
Economics and labour
market conditions in the
community
Socio-cultural and
religious factors
(Aids strategies)
•
•
•
•
Educational knowledge and
support infrastructure
Public resources available for
education
Competitiveness of the
teaching profession on the
labour market
National governance and
management strategies
•
•
•
•
Philosophical standpoint
of teacher and learner
Peer effects
Parental support
Time available for
schooling and
homeworks
•
•
•
•
National standards
Public expectations
Labour market
demands
Globalization
JUMLAH MAKSIMAL PENGURUS DEWAN
PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
 Dewan Pendidikan Nasional
: 15 orang;
 Dewan Pendidikan Provinsi
: 13 orang;
 Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
: 11 orang;
 Komite Sekolah
: 15 orang; terdiri atas:

Orangtua peserta didik paling banyak
: 50%

Tokoh masyarakat paling banyak
: 30%

Pakar pendidikan yang relevan paling banyak
: 30%
PROSES PEMILIHAN PENGURUS
DEWAN PENDIDIKAN
 Pembentukan Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan;
 Rekrutmen calon pengurus Dewan Pendidikan diumumkan di media cetak,
elektronik, laman;
 Panitia Pemilihan mengusulkan kepada Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota paling banyak 2 X jumlah maksimal anggota Dewan
Pendidikan;
 Ketua dan Sekretaris Dewan Pendidikan dipilih oleh anggota Dewan
Pendidikan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 SK Dewan Pendidikan Nasional oleh Menteri, Dewan Pendidikan Provinsi
oleh Gubernur, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
PROSES PEMILIHAN PENGURUS
KOMITE SEKOLAH
 Pemilihan anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat
orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan;
 Ketua dan Sekretaris Komite Sekolah dipilih dari dan
oleh anggota secara musyawarah mufakat atau
pemungutan suara;
 SK Komite Sekolah ditetapkan olah Kepala Sekolah
MASA JABATAN DEWAN PENDIDIKAN
DAN KOMITE SEKOLAH
 Masa jabatan pengurus Dewan Pendidikan adalah
5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan (Pasal 192, ayat 8);
 Masa jabatan pengurus Komite Sekolah adalah 3
(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan (Pasal 197, ayat 2).
PENDANAAN DEWAN PENDIDIKAN
DAN KOMITE SEKOLAH
 Pendanaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
DAPAT BERSUMBER dari:
 Pemerintah
 Pemerintah Daerah
 Masyarakat
 Bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
 Sumber lain yang sah
LARANGAN
Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah, baik perorangan
maupun kolektif, dilarang:

Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar,
pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau
orangtua/walinya di satuan pendidikan;

Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara
langsung maupun tidak langsung;

Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara
langsung atau tidak langsung; dan/atau

Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan
pendidikan secara langsung atau tidak langsung (Pasal 198)
PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah (Pasal
199, ayat 1);
 Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan mencakup pengawasan administratif dan
teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal
200, ayat 1)
PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH DEWAN
PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
(Pasal 204, ayat 1)

Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Nasional dilaporkan kepada Menteri
(Pasal 204, ayat 2);

Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Provinsi dilaporkan kepada Gubernur
(Pasal 204, ayat 3);

Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada
Bupati/Walikota (Pasal 204, ayat 4);

Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 205, ayat 1);

Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat
orangtua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala
sekolah/madrasah dan dewan guru (Pasal 205, ayat 2).
KESIMPULAN
 Kelahiran DPKS merupakan pengejawantahan dari
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan
 DPKS merupakan wadah peran serta masyarakat
untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam
bidang pendidikan
 Fungsi dan tugas DPKS dilaksanakan berdasarkan
prinsip kebersamaam dan kesetaraan dengan
lembaga eksekutif
INTROSPEKSI, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?