Transcript Statistik Lembaga Keuangan

STATISTIK KEUANGAN
Statistik Distribusi dan Jasa
PENDAHULUAN


Berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah di In-donesia telah membawa
konsekuensi ter-jadinya perubahan dalam sistem
penyeleng-garaan pemerintah di daerah.
Perubahan tersebut tidak lain adalah berla-kunya
desentralisasi fiskal di Indonesia.
PENDAHULUAN



Perubahan juga terjadi pada struktur laporan
keuangan daerah.
Sumber keuangan pemerintah daerah meli-puti:
pendapatan
asli
daerah
(PAD),
dana
perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Perubahan struktur ini memerlukan sosiali-sasi
dalam hal konsep dan definisi, tata cara
pengolahan, validasi serta analisisnya.
KONSEP DEFINISI
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 Adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah
Daerah,
baik
Provinsi
maupun
Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala
Daerah dengan persetujuan DPRD.
 APBD merupakan realisasi dari Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Ruang Lingkup dan Cakupan
Statistik
Keuangan
Statistik
Keuangan
Pemerintah
Statistik
Lembaga
Keuangan
Pentingnya Pengumpulan Data Statistik
Keuangan Pemerintah




Sebagai bahan gambaran dalam penyusunan neraca
ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional
seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output,
dan neraca arus dana.
Memberi gambaran tentang realisasi APBN dan APBD yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
Kabupaten/kota maupun pemerintah desa
Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari
masing masing daerah
Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk
menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan
untuk daerah masing-masing
Pentingnya Pengumpulan Data Statistik
Lembaga Keuangan


Memberikan gambaran karakteristik masing-masing
kegiatan di lembaga keuangan
Memberikan gambaran mengenai kondisi lembaga
keuangan melalui laporan keuangan berupa
neraca rugi/laba tiap kegiatan
Ruang Lingkup dan Cakupan
1. Statistik Keuangan Pemerintah
 Statistik
Keuangan Pemerintah Pusat
(Pemerintah pusat mencakup seluruh
departemen dan institusi pusat lainnya yang
kegiatannya dibiayai APBN)
 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah
(Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II, dan
Pemerintah Desa secara terpisah dibiayai
oleh APBD masing-masing wilayah)
Ruang Lingkup dan Cakupan
2. Statistik Lembaga Keuangan
 Perbankan
Konvesional dan Syariah
 Perusahaan Pembiayaan
 Asuransi
 Dana Pensiun
 Pegadaian
 Pedagang Valuta Asing
 Koperasi
Metode Pengumpulan Data
Statistik Keuangan Pemerintah
 Data statistik keuangan pemerintah daerah provinsi
dan Kabupaten/ kota dikumpulkan dari seluruh
daerah provinsi di Indonesia dengan cara sensus
(complete enumeration)
 Data statistik keuangan pemerintah desa/kelurahan
dikumpulkan dari sampel desa/kelurahan terpilih.
Metode Pengumpulan Data
Statistik Lembaga Keuangan



Unit pencacahan lembaga keuangan adalah kantor pusat perusahaan
(enterprise), kecuali untuk perusahaan pegadaian dimana unit
pencacahannya adalah kantor cabang.
Pencacahan lembaga keuangan dilaksanakan secara sensus pada
seluruh Provinsi, namun untuk Usaha Perkreditan Rakyat (BPR) hanya
sebagian kecil provinsi dan usaha koperasi pencacahannya dilakukan
melalui cara sampel.
Populasi untuk jenis kegiatan lembaga keuangan diperoleh dari
instansi yang menaunginya. Bank Umum dan perusahaan pedagang
valuta asing diperoleh dari Bank Indonesia; Populasi perusahaan
Pembiayaan Dan Modal Ventura, Asuransi dan Dana Pensiun dari
Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Kuangan/OJK); populasi
Pegadaian diperoleh dari perum pegadaian.
DAFTAR KUESIONER:
Statistik Keuangan Daerah
Bentuk-bentuk data laporan keuangan daerah
 Daftar K-1 : Data Statistik realisasi APBD Provinsi yang
dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia
 Daftar APBD-1 : Data Statistik rencana APBD Provinsi yang
dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia
 Daftar K-2 : Data Statistik realisasi APBD kabupaten /kota
yang dikumpulkan dari seluruh daerah kabupaten /kota di
Indonesia
 Daftar APBD-2 : Data Statistik rencana APBD kabupaten
/kota yang dikumpulkan dari seluruh daerah kabupaten
/kota di Indonesia
DAFTAR KUESIONER:
Statistik Lembaga Keuangan








Perbankan
Perusahaan pembiayaan
Lembaga pasar modal
Asuransi,
Danapensiun,
Pegadaian,
Pedagang valuta asing,
Koperasi.
Metode Analisa Data
Statistik Keuangan Pemerintah
 Menganalisa tingkat likuiditas, solvabilitas, serta
kemampuan keuangan K/L dalam memperoleh hasil
untuk membiayai pengeluarannya
 Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
 Analisis Efektivitas Keuangan Daerah
 Analisis Efisiensi Keuangan Daerah
 Analisis Aktivitas Keuangan Daerah
 Analisis Pertumbuhan Keuangan Daerah
Metode Analisa Data
Statistik Lembaga Keuangan




Rata-rata Rasio BOPO (Biaya Operasional dan
Pendapatan Operasional) berdasarkan jenis Bank
Rata-rata ROA (Return on Asset)
Rata-rata ROE (Return on Equity)
Rata-rata NIM (Net Interest Margin)