Transcript Pasni Rusli - Yohanes Abdullah
Fasilitas
DANA BERGULIR
Bagi Koperasi dan UKM
Bakor Payakumbuh 50 Kota
Sumbar Expo 2012 – JKT 10112012
MATERI PRESENTASI
:
1. Program Pemerintah dalam pemberian pinjaman/pembiayaan bagi KUMKM 2. Tujuan Pemerintah Memfasilitasi Pendanaan 3. Lembaga Pengelola Dana 4. Persyaratan Koperasi dan UKM 5. Tarif Layanan 6. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pinjaman / Pembiayaan
PROGRAM PEMERINTAH
dalam pemberian pinjaman/pembiayaan bagi KUMKM
1. Program KUR ( Kredit Usaha Rakyat ) 2. Program Dana Bergulir
KUR
pemerintah adalah pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM, yang dananya sepenuhnya dana perbankan, didukung fasilitas penjaminan oleh
Dana Bergulir
adalah Dana APBN yang dialokasikan kepada Kementrian/Lembaga utk disalurkan kepada Koperasi dan UKM dalam bentuk pinjaman/ pembiayaan
TUJUAN PEMERINTAH
Memfasilitasi Pendanaan
Tercapainya ....
Percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan KUMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
LEMBAGA PENGELOLA
Dana KUR
dikelola oleh masing masing Bank Pelaksana
Dana Bergulir
dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
( LPDB-KUMKM )
Focus kita hari ini
.............
Dana Bergulir
yang dikelola oleh ..........
LPDB-KUMKM
Sekilas Tentang
...........
LPDB-KUMKM
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(LPDB-KUMKM)
adalah Satker Kementerian Koperasi dan UKM dibidang pembiayaan yg bertugas melaksanakan
bergulir
bentuk
pengelolaan dana
untuk disalurkan dalam
pinjaman / pembiayaan
Koperasi dan UMKM.
kepada
LPDB KUMKM
Keterangan: LKB = Lembaga Keuangan Bank LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank (Lembaga Modal ventura, Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, Perusahaan Permodalan) BLUD = Badan Layanan Umum Daerah KUMKM = Koperasi Usaha Mikro , Kecil dan Menengah
KSP/KJKS SEKUNDER LKB/LKBB LKB/LKBB KSP/KJKS PRIMER Langsung Kop/LKB/LKBB (Chanelling) KSP/KJKS PRIMER (i) (Executing) LKBB Bekerjasama dgn inkubator BLUD (channeling) KSP/KJKS PRIMER KSP/KJKS PRIMER UMK UMK UMK UMK UKM UKM STRATEGIS KSP/KJKS PRIMER UMK KUMK
9
KOPERASI
PERSYARATAN KOPERASI
: 1. Usaha Layak, tapi belum memenuhi kelayakan perbankan 2. Sudah Berbadan Hukum 3. Telah melaksanakan RAT 2 Tahun terakhir berturut-turut 4. Legalitas pengurus dan pengawas 5. Memperoleh SHU + 1 tahun terakhir 6. Mempunyai NPWP dan keterangan domisili
Tarif Layanan
Tarif Layanan :
• • • Sektor riil : Max. 6 % per tahun Simpan Pinjam : Max. 9 % Pola Syariah : Max. 40 : 60 %
( Sliding / Menurun )
TATA CARA
Pengajuan Pinjaman
PENGAJUAN PINJAMAN :
Koperasi Yang sudah memenuhi persyaratan, mengajukan permohonan
kepada LPDB-
KUMKM dengan melampirkan : 1. Profil Koperasi 2. Proposal Pijaman/pembiayaan 3. Kelengkapan Legalitas Koperasi 4. Berita Acara RAT 2 Tahun terakhir 5. Photo Copy KTP Pengurus dan Pengawas 6. Laporan Keuangan 2 Tahun terakhir
KELENGKAPAN LEGALITAS KOPERASI
: 1. Photo Copy Akte Pendirian dan/atau Perubahan AD beserta SK Pengesahannya 2. Photo Copy Izin Usaha yang akan dibiayai 3. Susunan Pengurus dan Pengawas 4. Photo Copy Surat Ket Domisili dan/atau SITU 5. Photo Copy NPWP 6. Photo Copy bukti kepemilikan kantor
KETENTUAN PINJAMAN :
1.
2.
3.
Modal Kerja dan/atau investasi Plafond pinjaman minimal Rp. 150 juta Jangka waktu pinjaman : - maks. 10 tahun untuk investasi - maks. 5 tahun untuk modal kerja 4. Menyerahkan jaminan material dan imaterial 5. Perjanjian Notariil
Usaha Kecil dan Menengah
(U K M)
PERSYARATAN UKM
1.
Usaha yang akan dibiayai layak secara bisnis.
2.
Termasuk kriteria UKM .
3.
Memiliki badan usaha dan legalitas usaha 4.
Ada laporan keuangan 2 Tahun terakhir, dg keuntungan positif.
5.
Jika pinjaman di atas Rp. 1 miliar hrs diaudit oleh KAP 6.
Memiliki kantor dan/atau lokasi usaha dengan status yang jelas.
KRITERIA USAHA KECIL
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan dari Rp.
anak perusahaan 50.000.000, sampai dengan Rp. 2.500.000.000, atau sampai bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar, yang memilki kekayaan bersih lebih dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000
KRITERIA USAHA MENENGAH
Usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha besar, yang memilki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000, sampai Menengah dengan adalah Rp.
usaha ekonomi 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 s/d dengan Rp. 50.000.000.000,-
KETENTUAN PINJAMAN :
1.
2.
3.
Modal Kerja dan/atau investasi (diluar tanah
bangunan
Plafond pinjaman Rp. 250 juta s/d Rp.10 Milyar Jangka waktu pinjaman : - maks. 10 tahun untuk investasi - maks. 5 tahun untuk modal kerja 4. Menyerahkan jaminan material dan imaterial 5. Perjanjian Notariil 6. Bersedia menyerahkan laporan berkala
Tarif Layanan :
**max. 9 % **
( Sliding / Menurun )
PENGAJUAN PINJAMAN :
UKM Yang sudah memenuhi persyaratan, mengajukan permohonan
kepada LPDB-
KUMKM dengan melampirkan : 1. Profil Badan Usaha 2. Proposal Pijaman 3. Kelengkapan Legalitas Badan Usaha 4. Photo Copy KTP Pemilik atau Pengelola 5. Laporan Keuangan 2 Tahun terakhir
INSTRUMEN PENILAIAN
USAHA
“
Tingkat kesehatan dan kelayakan” KELEMBAGAAN RAT, TERTIB ADM SDM
(
Karakter)
TERIMA KASIH
BAKOR PAYAKUMBUH 50 K0TA
Sekretariat : Jl. Boulevard Raya Blok WE 2 No. 3 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Tlp. (021)7943888
Sekilas tentang Narasumber
: N a m a Tpt /Tgl Lahir A l a m a t Pendidikan : DRS. H. PASNI RUSLI
: Payakumbuh / 15 Januari 1950 : Jl. Alfa VII No. 151 Cimone Permai – Tangerang : (1) SMEA Negeri Payakumbuh (2) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi ( STIA ) Lembaga Administrasi Negara (LAN) - RI (3) Program MM Universitas Mercubuana – 1969 – – 1974 2004
Pekerjaan
: (1) Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) Deparrtemen Keuangan 1974 – 1983 (2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 1983 – 1993 (3) Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
Departemen Keuangan
(4) Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan
(5) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)
Kementerian Koperasi dan UKM
1993 2004 2007 – – – 2004 2007 skrg
HP : 08151821765 E-MAIL : [email protected] - [email protected]