PROSEDUR PENGAJUAN KANTOR CABANG KOPERASI JASA KEUANGAN (KJK) TINGKAT PROVINSI

1.a

4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 1.

Pemohon KJK Provinsi KSP 2.

USP Kop 3.

4.

KJKS UJKS Kop 1.b

Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kab/kota 3 3 14 hr Rencana Kantor Cabang KJK Provinsi Catatan : Jangka waktu pelayanan maksmimal 50 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap

PROSEDUR PENGAJUAN KANTOR CABANG KOPERASI JASA KEUANGAN TINGKAT PROVINSI

1.

2.

3.

4.

5.

Permohonan Pengajuan Ijin Kantor Cabang Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Tingkat Provinsi : a.

KJK Tingkat Provinsi mengajukan permohonan pembukaankantor cabang kepada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng dengan dilampiri persyaratan-persyaratan pengajuan kantor cabang b.

Permohonan pembukaan kantor cabang tersebut pada poin 1.a ditembuskan kepada dinas yang membidangi koperasi dan UMKM tempat kantor cabang akan dibuka.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng membuat surat kepada Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di kab/kota tempat kantor cabang akan dibuka.

Tim Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng bersama Tim dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di kab/kota tempat kantor cabang akan dibuka melakukan peninjauan dan sidak lapangan kelokasi kantor cabang tersevut akan dibuka.

Kepala dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di kab/kota tempat kantor cabang akan dibuka membuat surat pertimbangan pembukaan kantor cabang KJK kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng membuat surat ijin/penolakan kepada Ketua Pengurus KJK terhadap permohonan pembukaan kantor cabang yang diminta.

PERSYARATAN IJIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KJK TINGKAT PROVINSI A. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Fotokopi Badan Hukum Koperasi Kantor Pusat 2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Kantor Pusat 3. Ijin Penyelenggaraan USP 4. Permohonan ijin pembukaan kantor cabang 5. Surat keterangan domisili calon kantor cabang yang akan dibuka 6. Surat bukti setoran modal kerja kantor cabang 7. Laporan RAT koperasi 1 (satu) tahun terakhir 8. Hasil audit eksternal 9. Sertifikat penilaian kesehatan koperasi yang bersangkutan minimal cukup sehat 10. Neraca dan PHU koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir

PERSYARATAN IJIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KJK TINGKAT PROVINSI B. PERSYARATAN TEKNIS

1. Rencana Kerja kantor cabang 1 (satu) tahun ke depan 2. Pernyataan dari Pengurus bahwa dana dihimpun minimal 80% harus disalurkan kembali ke Kantor Cabang yang bersangkutan 3. Pernyataan dari Pengurus bahwa koperasi hanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota dan calon anggota serta calon anggoya maksimal 3 (tiga) bulan harus jadi anggota 4. Surat pernyataan menyediakan modal sendiri/modal tetap untuk investasi dan modal kerja 5. Surat kesanggupan memasang papan nama [ada kantor cabang yang bersangkutan 6. Daftar sarana kerja beserta fisiknya 7. Nama dan riwayat hidup pimpinan/manager dan karyawan kantor cabang 8. Surat Keputusan Pengurus tentang Pengangkatan Pimpinan/Manajer Kantor Cabang 9. Daftar anggota minimal 20 orang beserta buku daftar anggotanya di wilayah kantor cabang yang akan dibuka 10. Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi bagi calon manajer kantor cabang