Transcript stategiKelembagaanUPKU2010

STRUKTUR
ORGANISASI
LEGALITAS
KELEMBAGAAN
AD-ART
KANTOR
ADMINISTRASI
KEUANGAN
PENGGALANGAN
DANA
MANAJEMEN
PENYALURAN
DANA
PEMBENAHAN SO DAN KEPENGURUSAN.
 PENYEMPURNAAN AD-ART.
 LEGALITAS UPKu.
 KAPASITAS MANAJEMEN ORGANISASI DAN
USAHA.
 PENGELOLAAN ADMINISTRASI.
 JARINGAN KERJASAMA/KEMITRAAN.

MUSYAWARAH
DESA/RAT
PENGAWAS
KETUA
BENDAHARA
SEKRETARIS
ADM.
PENAGIH
KASIR






ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERATURAN ORGANISASI
PANDUAN SISTEM DAN PROSEDUR
KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA
KEPUTUSAN KETUA UPKu












NAMA DAN KEDUDUKAN
ASAS DAN TUJUAN
KEGIATAN ATAU USAHA
STATUS KEPEMILIKAN
KEANGGOTAAN
PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPENGURUSAN, HAK DAN KEWAJIBAN, MEKANISME
PENETAPAN PENGURUS
PENGELOLA DAN HAK KEWAJIBAN PENGELOLA,
MEKANISME PENETAPAN PENGELOLA
PERMODALAN
ATURAN DASAR USAHA
PEMBAGIAN SHU
TATA HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA.
 ART: KETENTUAN PELAYANAN, SISDUR OPERASIONAL.
AKSESIBILITAS
TERBUKA BAGI SELURUH MASYARAKAT,
PERSYARATAN RINGAN SEHINGGA MUDAH
DIAKSES.
SEDERHANA
DISAIN PRODUK SEDERHANA MEMUNGKINKAN
NASABAH MEMPEROLEH INFORMASI JELAS TTG
HAK KEWAJIBANNYA.
DEMAND DRIVEN
PELAYANAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN
NASABAH.
SUSTAINABILITAS
DIKEMBANGKAN TERUS UNTUK MENJAGA
KELANGSUNGAN PELAYANAN PADA NASABAH.
COST RECOVERY
ADA LABA USAHA UNTUK MENJAMIN
KESINAMBUNGAN OPERASIONAL DENGAN
TERUS MELAYANI NASABAH.
PARADIGMA LAMA
PARADIGMA BARU
ORANG MISKIN TIDAK PUNYA POTENSI
MENABUNG.
ORANG MISKIN PUNYA POTENSI
MENABUNG.
MEREKA AKTIF MENDATANGI BANK.
BANK AKTIF JEMPUT BOLA.
MEREKA MEMBUTUHKAN KREDIT
MURAH.
MEREKA MEMBUTUHKAN
KEMUDAHAN AKSES KREDIT.
MENGHAJADKAN SUNTIKAN DANA
MURAH DARI PEMERINTAH.
MEMUPUK KEMANDIRIAN MELALUI
TABUNGAN DANA MASYARAKAT.
BIAYA PELAYANAN DAN RESIKO KREDIT BIAYA PELAYANAN DAN RESIKO
TINGGI.
DITEKAN DENGAN PENDEKATAN
KELOMPOK.
 STATUS KELEMBAGAAN UPKu DITETAPKAN
BERDASARKAN PERDES ATAU AKTA NOTARIS.
 MELENGKAPI STRUKTUR ORGANISASI DAN
KEPENGURUSAN.
 MEMBENAHI KETENTUAN KEPENGURUSAN,
MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS, PENGELOLAAN
USAHA.
 MEMPERSIAPKAN POLA PENGELOLAAN UPKu SEBAGAI
BUMDES.
 NPWP, SIUP, TDP UNTUK MELENGKAPI LEGALITAS
UPKu.
PENYERTAAN
PIHAK 3
PELAYANAN
USP
Badan
Usaha
Milik
Desa
LEMBAGA
KEUANGAN
Dan
USAHA
PELAYANAN
USR
SIMPANAN
ANGGOTA
UPKU
simpan pinjam
UNIT USAHA BARU
UNIT USAHA RIIL
UNIT USAHA BARU
POKMAS
UEP
POKMAS
UEP
POKMAS
UEP


ASET UPKU SELURUHNYA DIPINDAHBUKUKAN SBG ASET
DESA DAN DICATAT SBG PENYERTAAN MODAL DESA
SAAT PENDIRIAN BUMDES. DIATUR KEMANFAATAN
OPTIMAL TERHADAP RTM DENGAN CARA
MENCANTUMKAN KETENTUAN BAHWA PORSI LABA
BERSIH YANG DIPEROLEH BUMDES (MISAL 25 PERSEN)
DIALOKASIKAN SEBAGAI DANA SOSIAL RTM.
ASET UPK SEBAGIAN DIPINDAHBUKUKAN SBG ASET MILIK
PEMERINTAH DESA DAN SEBAGIAN YANG LAIN
DIALOKASIKAN SBG SAHAM YANG DIMILIKI OLEH
MASING-MASING RTM DG PEMANFAATAN KEUNTUNGAN
SECARA BERSAMA OLEH RTM.


RTM MEMPEROLEH PORSI SAHAM DI UPKU.
NON-RTM BISA DIBERI SUBSIDI UNTUK PENYERTAAN SAHAM DI
UPKU.






PERUMUSAN VISI-MISI.
PENGEMBANGAN RENCANA KERJA PENGURUS.
SISDUR PENGELOLAAN ORGANISASI.
SISDUR PENGELOLAAN USAHA: USP DAN USR.
SISTEM PELAPORAN: PERKEMBANGAN USAHA,
LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN PERMASALAHAN.
PERTANGGUNG JAWABAN: PERKEMBANGAN USAHA,
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BERUPA
NEGARA/LAPORAN LABA RUGI, PERTANGUNG
JAWABAN ATAS PENANGANAN PERMASALAHAN.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BUKU TAMU.
BUKU NOTULEN RAPAT.
BUKU SURAT MASUK-KELUAR.
BUKU DAFTAR PENGURUS.
BUKU DAFTAR ANGGOTA/POKMAS.
BUKU INVENTARIS.
RENCANA KERJA PENGURUS.
AD-ART.
PANDUAN PENGELOLAAN USP.
PANDUAN PENGELOLAAN USR.
STEMPEL, KOP SURAT, KUITANSI.

Harus mematuhi kaidah-kaidah dan prinsip dalam
pembukuan, yaitu memenuhi unsur-unsur:
– kronologis (berurutan sesuai dengan tanggal transaksi)
– sistematis (dapat dikelompokkan sesuai dengan posnya,
seperti kelompok kekayaan, kelompok modal, kelompok
hutang, kelompok pendapatan, kelompok biaya dsb),
– informatif (dapat dibaca dan dipahami secara umum dari
kaca mata laporan keuangan)
– auditable (bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan
karena pencatatan yang dilakukan berdasarkan buktibukti transaksi).

Buku-buku yang harus dipersiapkan meliputi buku
administrasi lembaga dan buku administrasi
keuangan (BUJITU)

JARINGAN KERJASAMA ANTAR UPKu
SEBAGAI WADAH KONSOLIDASI, KORDINASI
DAN KONSULTASI MAUPUN
PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA.

FORUM UPKu SEBAGAI JARINGAN:
• PENGEMBANGAN PERMODALAN
• PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN
• PEMASARAN USAHA
PEMASARAN
MEMBANTU AKSES PASAR.
MEMBERIKAN BANTUAN INFORMASI PASAR.
MEMBERIKAN BANTUAN PROMOSI.
MENGEMBANGKAN JARINGAN USAHA.
MEMBANTU MELAKUKAN IDENTIFIKASI PASAR DAN
PERILAKU KONSUMEN.
MEMBANTU PENINGKATAN MUTU PRODUK DAN NILAI
TAMBAH KEMASAN.
PENGEMBANGAN
SDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
MAGANG.
STUDI BANDING.
KONSULTASI.
PERMODALAN
•PEMBERIAN INFORMASI SUMBER-SUMBER KREDIT.
•TATA CARA PENGAJUAN PENJAMINAN DARI
BERBAGAI SUMBER LEMBAGA PENJAMINAN.
•MEDIATOR TERHADAP SUMBER-SUMBER
PEMBIAYAAN.
•INFORMASI DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL.
•MEMBANTU AKSES PERMODALAN.
MANAJEMEN
•BANTUAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN.
•SISTEM DAN PROSEDUR ORGANISASI DAN
MANAJEMEN.
•MENYEDIAKAN TENAGA KONSULTAN DAN ADVISOR.
TEKNOLOGI
•MEMBANTU PERBAIKAN, INOVASI DAN ALIH
TEKNOLOGI.
•MEMBANTU PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA PRODUKSI SEBAGAI UNIT
PERCONTOHAN.
•MEMBANTU PERBAIKAN SISTEM PRODUKSI DAN
KONTROL KUALITAS.
•MEMBANTU PENGEMBANGAN DISAIN DAN
REKAYASA PRODUK.
•MEMBANTU MENINGKATKAN EFISIENSI
PENGADAAN BAHAN BAKU.
•MEMBANTU PENGEMASAN, PEMBERIAN MERK
DAN LABEL.
•DAN SEBAGAINYA.
PROSEDUR
PELAYANAN
JAM KERJA
PELAYANAN
KELAYAKAN
PINJAMAN
PELAPORAN
RUTIN
AKAD
PINJAMAN
PERGULIRAN
PINJAMAN
PEMBINAAN
NASABAH
AKAD PINJAMAN:
• KEWAJIBAN SIMP. BEKU
• TTD PERJANJIAN PINJAMAN
• KARTU ANGSURAN PINJAMAN
3
LAYAK
ANALISIS KELAYAKAN:
• KELAYAKAN PINJAMAN
• KELAYAKAN PEMINJAM
• PENGECEKAN LAPANGAN
2
PENGAJUAN PINJAMAN:
• RUA/RUB
• PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG
• RENCANA ANGSURAN PINJAMAN
• KOPI KTP DAN KK
TIDAK
LAYAK
PENCAIRAN PINJAMAN:
• MODAL USAHA
• KOPI PERJANJIAN PINJAMAN
4
1
ANALISA PINJAMAN DIPERLUKAN GUNA
MEMASTIKAN PINJAMAN YANG
DIBERIKAN DAPAT DIKEMBALIKAN
MELIPUTI DUA ASPEK:
 KUALITATIF: ANALISA TERHADAP KEMAUAN
BAYAR MENCAKUP KARAKTER DAN
KOMITMEN PEMINJAM.
 KUANTITATIF: ANALISA KEMAMPUAN
BAYAR.
CHARACTER
•PENILAIAN KARAKTER PEMINJAM.
CAPASITY
•KEMAMPUAN DEBITUR DALAM MENJALANKAN USAHA.
CAPITAL
•KEMAMPUAN MODAL SENDIRI.
COLLATERAL
•AGUNAN PINJAMAN.
CONDITION
•KONDISI YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN USAHA.
CONSTRAIN
•KEMUNGKINAN HAMBATAN USAHA.
Jaminan Pinjaman
DITERAPKAN JAMINAN, TERUTAMA DALAM KASUS
PINJAMAN YANG JUMLAHNYA CUKUP BESAR ATAU
MENEMUKAN ORANG YANG BERKARAKTER KURANG BAIK.
 JAMINAN UTAMA PADA DASARNYA ADALAH KARAKTER
PEMINJAM DAN BARANG YANG DIBIAYAI.
 JIKA DIRASA PERLU, DAPAT MEMINTA JAMINAN
TAMBAHAN. JENIS DAN NILAI JAMINAN AKAN DITENTUKAN
PADA SAAT MENYETUJUI PERMOHONAN PINJAMAN,
MISALNYA SURAT TANAH ATAU BPKB KENDARAN
BERMOTOR.
 SURAT JAMINAN HARUS MENYIMPAN SECARA AMAN.




AKAD/PERJANJIAN PINJAMAN BUKAN SEKEDAR FORMALITAS.
ISI PERJANJIAN HARUS DIPAHAMI OLEH CALON PEMINJAM
DENGAN SAKSINYA.
ISI PERJANJIAN SETIDAKNYA BERISI:
 NILAI PINJAMAN BESERTA JASANYA.
 MASA PINJAMAN DAN WAKTU PEMBAYARAN ANGSURAN.
 SANKSI, BAIK BERUPA DENDA MAUPUN SANKSI DALAM
BENTUK LAIN.
 KEADAAN FORCE MAJEUR, YAITU KEJADIAN YANG DI LUAR
PERKIRAAN MISAL BENCANA ALAM.
 SAKSI, MISALNYA BILA YANG PINJAM SUAMI, MAKA
ISTERINYA DISYARATKAN UNTUK MENJADI SAKSI, DAN
SEBALIKNYA.
Sebelum Transaksi Usaha
Prosedur Pelayanan sederhana namum
memberikan jaminan keamanan usaha.
Selama Transaksi Usaha
Dibangun komunikasi dengan mitra usaha dan
pembinaan nasabah.
Paska Transaksi Usaha
Dilakukan evaluasi pada karakter nasabah,
keberhasilan maupun kendala kemitraan usaha.
KONSUMTIF
TUNDA/
DIPINJAMI
USAHA
DIPINJAMI
LAGI
USAHANYA
BERMASALAH
JADWAL
ULANG
KARAKTER
BURUK
BLACK
LIST
EVALUASI
NASABAH
Kelompok
TEPAT WAKTU
Kelompok
PENUNGGAK



UPKU PERLU MENGATUR JAM KERJA PELAYANAN
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN
ANGGOTA SECARA LEBIH LUWES, NAMUN DENGAN
PERFORMA YANG LEBIH MEMADAI.
MISALNYA JAM KERJA BISA DIBUAT SETIAP SORE
HARI ANTARA JAM 15.00 – 19.00, ATAU JAM 16.00 –
20.00, NAMUN HARUS DILAKUKAN DI
KANTOR/SEKRETARIAT UPKU.
SEDAPAT MUNGKIN MENGHINDARI PELAYANAN DI
RUMAH, KARENA HAL INI TERKESAN SANGAT
PERSONAL.

SISTEM PELAPORAN MERUPAKAN BAGIAN DARI
PENGENDALIAN UPK. BILA ASPEK INI DIABAIKAN,
MAKA PENGAWASAN TERHADAP UPK MENJADI
LEMAH DAN PADA AKHIRNYA SECARA PELAHAN
UPK JUGA AKAN MENURUN KINERJANYA.

BENTUK LAPORAN KEUANGAN (NERACA,
LAPORAN LABA RUGI DAN DATA
KOLEKTIBILITAS), DAN DISAMPAIKAN KEPADA
PENGAWAS SERTA BAPEMAS KABUPATEN.




PERLUASAN NASABAH DENGAN MELAYANI NON-RTM,
DARI LUAR KELURAHAN, DENGAN SISTEM JAMINAN DAN
BAGI HASIL.
SISTEM PELAYANAN PINJAMAN BISA SECARA
BERKELOMPOK MAUPUN PERORANGAN.
PINJAMAN SECARA BERKELOMPOK SEBAIKNYA
BERDASARKAN KESAMAAN JENIS USAHA, SEHINGGA
MUDAH MEMBERIKAN PEMBINAAN.
HARUS DIBUAT KETENTUAN DIMANA ANGGOTA
MEMPEROLEH KEMANFAATAN OPTIMAL DR KEGIATAN
USAHA SHG MERASA MEMILIKI.
JENIS
PINJAMAN
TUJUAN
PINJAMAN
PINJAMAN
INVESTASI
MODAL
PERDAGANGAN
INDUSTRI
SEKTOR
USAHA
RMH TANGGA
PERTANIAN
JANGKA
WAKTU
PETERNAKAN
JANGKA
JASA
MENENGAH
(= 1 TH)
JANGKA
JANGKA
PENDEK
PANJANG
(<
(> 1TH)
1 TH)
PENGGUNAAN
DANA UPKu
PRODUKTIF
pinjaman
investasi
NON
PRODUKTIF
operainvensional
taris
SOSIAL
dana
diklat
sosial
PEMENUHAN
KEWAJIBAN
pinjaman
jasa
kpd
phk
simpanan
dana
simpanan
lain
anggota
cadangan
PESISIR
HUTAN
PERTANIAN
INDUSTRI
KECIL DAN
KERAJINAN
PERDAGANGAN
PERTAMBANGAN
SUMBER
DAYA
ALAM
•KEUNGGULAN
KOMPARATIF
POTENSI
EKONOMI
UNGGULAN
SUMBER
DAYA
EKONOMI
•KEUNGGULAN
SUMBER
DAYA
MANUSIA
DUKUNGAN LAIN
- PERMODALAN
- SARPRAS
- KELEMBAGAAN
KOMPETITIF
• MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER DAYA
YANG ADA DI DESA, SEPERTI KERIPIK
PISANG, KERIPIK SINGKONG, JAMU,
INDUSTRI TEMPE, TERNAK SAPI DSB.
• BERBASIS PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR
MASYARAKAT DESA, SEPERTI PENGADAAN
PUPUK PERTANIAN, DSB. DALAM HAL INI
UPK BERFUNGSI SEBAGAI SUPLIER.
• MEMFASILITASI PRODUK-PRODUK YANG
DIHASILKAN OLEH POKMAS, SEPERTI DI
BIDANG KERAJINAN, INDUSTRI RUMAH
TANGGA DSB. UPK BERPERAN SEBAGAI
PENGEPUL.
PROGRAM
PINJAMAN
KEPADA
POKMAS
UPKu
SIMAS
HUTANG
USAHA
SEKTOR RIIL/
KEMITRAAN
PASAR
PT-LSM
POTENSI
UNGGULAN
LEMBAGA KEU.
PEMDA
ASOSIASI USAHA
KEL.USAHA
POLA USAHA
SWAKELOLA
ITEM
KETERANGAN
SDM
 PENANGGUNGJAWAB
 PENGELOLA
 PENGAWAS
TEMPAT USAHA
BISA DIPISAH, BISA
DIGABUNG DG USP
ADMINISTRASI
 BUKU KAS HARIAN
 BUKU REKAP
 BUKU LABA/RUGI
AKAD PERJANJIAN




KEMITRAAN
JAMINAN
HAK KEWAJIBAN
JANGKA WAKTU
JASA, SANKSI
SAKSI
HARUS ADA: BPKB,
SERTIFIKAT
USAHA MITRA
NILAI ASSET
KONGSI
VENTURA
KEGIATAN
USAHA
KEUNTUNGAN
BAGI HASIL KEUNTUNGAN SESUAI
PORSI KONTRIBUSI MODAL
UPKu
PEMBIAYAAN
BAGI HASIL
PERJANJIAN
BAGI HASIL
USAHA
MITRA
KEAHLIAN/
KETRAMPILAN
MODAL
100%
UPKu
KEGIATAN
USAHA
X%
PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN
Y%
PENGAMBILAN
MODAL POKOK
MODAL
BAGI HASIL
PERTANIAN/PETERNAKAN
PERJANJIAN
BAGI HASIL
USAHA
MITRA
TENAGA
KEAHLIAN
UPKu
LAHAN/
TERNAK
LAHAN/TERNAK
PUPUK/PAKAN
Y%
X%
HASIL
PEMBINAAN POKMAS/KELOMPOK USAHA BERKELANJUTAN
>RP 500 JT
F
I
N
A
N
C
E
S
E
R
V
I
C
E
S
TARGET MARKET :
MICRO BANKING
RP 250 JT
TARGET
MARKET:
BANK
TARGET MARKET :
MICRO FINANCE
RP 50 JT
RP 5 JT
TARGET MARKET:
RP 1 JT
K.S.M.
COMDEV
FUND
POTENTIAL
PASSIVE
TYPE
POTENTIAL
ACTIVE
SCALABILITY
COMPETENCY
FEASIBLE
ELIGIBLE
TRACK RECORD
CAPACITY
BANKABLE
LACK OF COLL.
ASSET