Transcript Stuktur Pemerintahan & Demokratisasi di Saudi Arabia

Stuktur Pemerintahan &
Demokratisasi di Saudi Arabia
KULIAH KE 7 - 8
Bentuk Pemerintahan
 Para pakar ilmu politik (Barat) mengkategorikan Saudi Arabia sebagai
negara berbentuk “monarki absolut”, dengan dominasi Keluarga Saud
dalam sistem politik negara tersebut.
 Raja memiliki fungsi sebagai kepala dinasti, suku dan agama.
Kedaulatan politik terletak di tangan Keluarga Kerajaan, sehingga isu
politik – semisal pemilihan putera mahkota – hanya menjadi domain/
urusan keluarga kerajaan, bukan masyarakat secara keseluruhan.
 Suksesi kepemimpinan tidak tertulis dalam sebuah Konstitusi.
Pemilihan putera mahkota biasanya berdasar pertimbangan:
senioritas, derajat kependidikan, kecakapan, kepribadian, popularitas,
jumlah saudara sekandung, afiliasi kesukuan, dll. Hingga kini, garis
suksesi sesuai dengan urutan tertua dari anak Abdul Aziz.
 Raja-raja Saudi Arabia: Abdul Aziz (1932-53), Saud (1953–64), Faisal
(1964–75), Khalid (1975–82), Fahd (1982–2005), dan Abdullah (2005kini).
Raja & Kementrian
 Raja bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
(perdana menteri). Sedangkan putera mahkota sebagai wakil
perdana menteri (Deputy Prime Minister).
 Lembaga kementrian berdiri sejak tahun 1953 dengan
kewenangan membantu Raja dalam menjalankan pemerintahan
maupun dalam menerbitkan peraturan (legislasi) bagi seluruh
warga masyarakat.
 Seluruh ketetapan/ keputusan yang diambil oleh kementrian
harus mendapatkan persetujuan Raja. Selanjutnya, Raja berhak
memveto ketetapan kementrian dalam 30 hari setelah diajukan.
 Dewan Kementrian terdiri dari 21 kementrian departemen dan 6
kementrian negara. Seluruh anggota kementrian ditunjuk dan
diangkat langsung oleh Raja.
Legislatif
 Dewan Konsultasi (Majlis al Shura) baru dibentuk pada
tahun 1992 oleh Raja Fahd dengan kewenangan
memberikan saran/ rekomendasi terhadap kebijakan
Raja/ negara.
 Terdiri dari 60 anggota (1992) dengan masa jabatan
empat tahun. Kini mengalami penambahan anggota
hingga 150 orang yang kesemuanya ditunjuk oleh Raja.
 Fungsi Majlis al Shura lebih kepada pemberi nasehat
(advisory) daripada perwakilan rakyat (representative)
karena dinilai “lebih islami” daripada “demokratis”,
dimana lebih cocok dengan budaya masyarakat Islam
Saudi Arabia.
Dewan Ulama Senior
 Terdiri dari 30 – 40 Ulama senior di lingkungan
Kerajaan dengan kewenangan memberikan fatwa
terhadap seluruh permasalahan sosial, politik dan
agama bagi masyarakat maupun Kerajaan.
 Beberapa anggotanya adalah keturunan Muhammad
Ibn Abdul Wahhab yang sangat dihormati sebagai
panutan dalam bidang teologi.
Yudikatif
 Saudi Arabia tidak mempunyai konstitusi secara formal, namun secara





umum hukum disandarkan pada Al Qur`an dan Assunnah (Hukum
Syariah).
Terdapat empat tingkatan kekuasaan yudikatif:
Mahkamah Agung: Terdiri dari Komisi Permanen (5 hakim senior) dan
Komisi Umum (Komisi Permanen plus wakil menteri bidang kehakiman
dan 3 hakim senior dari Pengadilan Umum). MA berfungsi dalam bidang
administatif yudikatif termasuk menunjuk dan mempromosikan hakimhakim di lingkungan Kerajaan dan sebagai tempat mahkamah tertinggi
dalam persoalan yang sangat urgen bagi Kerajaan.
Mahkamah Kasasi Syari`ah: Tempat peraduan hukum tertinggi bagi
masyarakat Saudi, berkedudukan di Riyadh.
Pengadilan Umum Syari`ah: Menangani kasus-kasus perdata maupun
pidana dalam sistem hukum yang berlaku setelah gagalnya upaya melalui
jalur “kekeluargaan” oleh mediator (Amarah).
Pengadilan Singkat Syari`ah: Dengan yuridiksi yang sangat terbatas,
pengadilan ini menangani kasus-kasus minor baik perdata mupun pidana.
Demokratisasi?
 Saudi Arabia adalah negara yang tidak percaya pada
“kesakralan” demokrasi, karena ia sebagai sistem kufr, produk
Barat dan tidak sesuai dengan Islam.
 Meskipun demikian, karena adanya pengaruh demokratisasi
dari lingkungan internasional dan tekanan partisipasi politik
dari pihak “oposisi”, Kerajaan akhirnya menyelenggarakan
Pemilu di tingkat Kota pada tahun 2005.
 Hak pilih diberikan kepada setiap laki-laki dewasa berusia 21
tahun keatas atau sebagai Tentara Kerajaan. Pemerintah
Saudi Arabia baru akan memberikan kemungkinan
pemberian suara kepada wanita pada tahun 2009.
 Pemilu ditujukan untuk memilih setengah anggota dari
Dewan Kota, sedangkan setengahnya lagi ditunjuk oleh Raja.