Transcript Paparan Dirjen Rakonas Binfar 2014

RAKONAS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TH. 2014
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN TAHUN 2014: MEMANTAPKAN
DUKUNGAN BAGI PELAKSANAAN JKN
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Batam, 19 Maret 2014
I.
AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN
II. PELAKSANAAN PROGRAM TA. 2013
III. KEBIJAKAN PROGRAM TA. 2014
IV. PARTISIPASI DAERAH
V. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PROGRAM
2015-2019
SUSUNAN PRESENTASI
I. AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN
di bidang kefarmasian dan alat kesehatan
1.
UU No. 40 Tahun 2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional
2.
UU No. 35 Tahun 2009: Narkotika
3.
UU No. 36 Tahun 2009: Kesehatan
4.
UU No. 24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
5.
PP No. 72 Tahun 1998: Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan
6.
PP No. 51 Tahun 2009: Pekerjaan Kefarmasian
7.
Perpres No. 72 Tahun 2012: Sistem Kesehatan Nasional
8.
Perpres No. 12 Tahun 2013: Jaminan Kesehatan
9.
SK Menkes No. 186 Tahun 2006: Kebijakan Obat Nasional
10. SK Menkes No. 381 Tahun 2007: Kebijakan Obat Tradisional Nasional
11. SK Menkes No. 1144 Tahun 2010: Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan
12. SK Menkes No. 32 Tahun 2013: Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan 2010-2014
II. PELAKSANAAN PROGRAM TA. 2013
PROGRAM
KEGIATAN
STATUS CAPAIAN
KINERJA
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan alat
Kesehatan
STATUS CAPAIAN KINERJA TW.4 2013
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Sumber: e-monev BAPPENAS, 28 Januari 2014
1. Rapor Hijau Pelayanan
Publik (Ombudsman RI),
khususnya pelayanan
registrasi alat kesehatan
E - Register
E- Catalogue
Alkes
E – NSW
E – Monitoring
2.
E- Planning
E-procurement Award 2013
(LKPP), atas kesungguhan
jajaran Kementerian Kesehatan,
Dinas Kesehatan dan Rumah
Sakit Pemerintah menggunakan
e-catalogue
APRESIASI ATAS KEBERHASILAN PROGRAM
3.
Sertifikasi ISO 9001:2008, sebagai
pengakuan manajemen mutu pada
sektor:
a. pelayanan publik perizinan sarana
produksi & distribusi kefarmasian
b. Dukungan manajerial dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya
c. pelayanan publik perizinan sarana
produksi & distribusi alat
kesehatan
4. Registrasi Alkes dan PKRT
on-line, untuk meningkatkan
pelayanan publik khususnya pada
pelayanan perizinan di bidang
alat kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
sebelum beredar
APRESIASI ATAS KEBERHASILAN ... (lanjutan)
• Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dalam hal audit CDAKB,
CPAKB
• Komitmen manajemen stakeholder dalam pelaksanaan pelayanan
kefarmasian kurang optimal
• Pelaksanaan dekonsentrasi yang kurang optimal
• Jumlah dan distribusi tenaga kefarmasian yang belum merata
• Pelaporan ketersediaan obat tergantung kepada kepatuhan daerah
untuk melapor
• Implementasi e-catalogue obat (masalah pengiriman, penetapan
harga, dll)
PERMASALAHAN
 Integrasi evaluasi-pelaporan dengan perencanaan (dekonsentrasi TA
2014)
 Peningkatan kompetensi SDM dalam hal audit CDAKB dan CPAKB
 Peningkatan advokasi kepada stakeholder pelayanan kefarmasian
 Peningkatan kapasitas teknis tenaga kefarmasian, dan
mengeksplorasi peluang pemberdayaan tenaga kesehatan yang ada
dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian
 Evaluasi terpadu e-catalogue obat bersama LKPP
 Perbaikan perencanaan dan pelaksanaan dekonsentrasi
 Pengumpulan data & sistem informasi terpadu
RENCANA TINDAK LANJUT
III. KEBIJAKAN PROGRAM TA. 2014
Good
Prescribing
Practice
GPP
FORMULARIUM
NASIONAL
E-catalog
Pemilihan
Peresepan
Monev
Manajemen
Pelayanan
Pelayanan
Dispensing
Obat
Manajemen
Pengadaan
E-logistic
MESO
PTO
EPO
Penggunaan
POR
Distribusi
SIKLUS MANAJEMEN OBAT DAN BMHP
GDP
GSP
MANFAAT OBAT DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Pelayanan Kesehatan bagi
Peserta Jaminan Kesehatan*
Daftar dan harga obat yang
dijamin BPJS,
Promotif
Preventif
ditetapkan oleh Menteri
(UU SJSN ps 25, Perpres Jamkes ps 32)
Obat dan
BMHP
KETERSEDIAAN
KETERJANGKAUAN
Kuratif
Rehabilitatif
JAMINAN
KEAMANAN, MUTU
& MANFAAT
POR
KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA
Memiliki khasiat dan keamanan terbaik
berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid.
Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio)
yang paling menguntungkan pasien.
Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui
oleh Badan POM.
Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost
ratio) yang tertinggi.
Dalam kriteria ini tidak termasuk obat
tradisional dan suplemen makanan.
KRITERIA PEMILIHAN OBAT
FORNAS mencakup semua tingkat pelayanan (tingkat
pertama, tingkat lanjutan dan rujuk balik).
Agar penerapan FORNAS mencapai tujuannya, harus
didukung dengan pelayanan kesehatan yang mematuhi
Pedoman Pelayanan Klinis yang komprehensif dan
implementasi Sistem Rujuk Balik
Setiap fasyankes wajib mengacu FORNAS agar efektifitas
dan efisiensi pelayanan kesehatan dapat tercapai, mutu dan
biaya pelayanan kesehatan terkendali, serta keamanan bagi
pasien (patient safety) dapat dijamin.
PENERAPAN FORNAS
1.
Kelas Terapi : 29
2.
Sub kelas terapi : 90
3.
519 item obat/zat aktif, (dalam 923 kekuatan/bentuk sediaan),
terdiri dari:
 468 item obat /zat aktif (dalam 838 kekuatan/bentuk sediaan)
yang sudah ada di dalam DOEN 2013, DPHO 2013 dan
Formularium Jamkesmas 2013
 51 obat/zat aktif (dalam 55 kekuatan/bentuk sediaan) diluar
DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas
2013,
 30 kekuatan dan bentuk sediaan baru dari
30 item obat/zat aktif yang sudah ada di dalam DOEN
FORMULARIUM NASIONAL
Independen
Nasional
- Kompetisi
- RKO
- Daftar Obat
Jaminan
suplai
Merupakan hasil kerjasama LKPP dan Kementerian
Kesehatan;
Ditayangkan secara nasional di website LKPP;
Diperoleh dari hasil lelang harga satuan dan negosiasi
berdasarkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dinkes
Prov/Kab/Kota dan RS Pemerintah;
Digunakan sebagai dasar dalam pengadaan obat di Dinkes
dan RS Pemerintah.
E-Catalogue Obat Generik
LELANG SATUAN
HARGA OBAT
IF KAB/KOTA
IF RUMAH SAKIT
APOTEK
E - CATALOGUE
• NAMA GENERIK
• KEMASAN
• PENYEDIA
• HARGA
E - PURCHASING
PEMANFAATAN E – CATALOGUE
TRANSPARAN
AKUNTABEL
EFEKTIF
EFISIEN
DILAKSANAKAN DI PUSAT OLEH TIM LKPP DAN KEMENKES
DAFTAR OBAT YANG AKAN TERCANTUM DALAM E-CATALOGUE ADALAH NAMA
GENERIK INN BERDASARKAN FORNAS
RENCANA KEBUTUHAN OBAT NASIONAL ADALAH ESTIMASI KEBUTUHAN DARI DINKES
KAB/KOTA, DINKES PROVINSI DAN RS PEMERINTAH
HARGA DALAM E-CATALOGUE ADALAH HARGA SATUAN TERKECIL SUDAH TERMASUK
PAJAK DAN BIAYA DISTRIBUSI (RUMAH SAKIT, APOTEK, INSTALASI FARMASI
KABUPATEN/KOTA )
PENETAPAN HARGA OBAT MELALUI
LELANG HARGA SATUAN TAHUN 2014
TUJUAN
 Memastikan ketersediaan obat dan perbekes di daerah
 Meningkatkan efektifitas pemantauan ketersedian obat dan perbekes di
daerah
 Mempermudah relokasi obat dari daerah yang berlebih ke daerah yang
kekurangan obat sehingga obat dan perbekes dapat diserap dengan
optimal
SASARAN
Tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang akurat, tepat
dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
dalam pengambilan kebijakan bidang kesehatan khususnya obat
E-logistic
Tujuan:
1. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan ramuan
tradisional secara berkelanjutan
2. Menjamin pengelolaan potensi alam Indonesia agar memiliki
daya saing
3. Tersedianya obat tradisional
4. Menjadikan obat tradisional sebagai komoditi unggul
KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL
(KOTRANAS) 2007
Tanaman
Obat
P4TO
PED
Simplisia
Ekstrak
Produk OT
UKOT
UMOT
IOT
PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL
Yankes
STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALKES
• Tuntutan masyarakat
terhadap good & Clean
Governance
• Menjamin Keamanan
Mutu dan Manfaat
Alkes & PKRT
• Peningkatan
Pengawasan
• Penerapan AMDD
• Peningkatan
Kemadirian Alat
Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Publik
Penguatan Premarket
Penguatan Postmarket
Persiapan Harmonisasi Regulasi
Peningkatan Produk Alkes Dalam Negeri
yg berbasis riset & berdaya saing
Alat kesehatan yang
aman bermutu
bermanfaat,
tepat guna dan
terjangkau..
Persiapan MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Penguatan PENGAWASAN ALAT KESEHATAN
E Watch alkes adalah sistem pengawasan alkes Nasional yang
dibangun oleh Kementrian Kesehatan , merupakan suatu System
pelaporan elektronik dari kejadian yang tidak diinginkan akibat
penggunaan alkes di fasilitas pelayanan kesehatan
Hasil pelaporan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Nasional
Alkes dan merupakan informasi untuk pertimbangan dalam
pengadaan alat kes di fasyankes .
E Cataloq Alkes
Telah tercantum:
30 kategori alkes
16 Penyedia alkes
1540 jenis alkes
LAUNCHING E-WATCH ALKES
IV. PARTISIPASI DAERAH
dalam Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
• 71% indikator satuan kerja Ditjen Binfar dan Alkes
membutuhkan partisipasi Daerah, sehingga dekonsentrasi
relevan dilakukan
• Tren pemanfaatan (serapan) dana dekonsentrasi dibawah
90%, sehingga perlu penajaman terhadap menu dan
pelaksanaan dekonsentrasi
• Agar perencanaan dan penganggaran dekonsentrasi
disesuaikan dengan kemampuan penyerapan masungmasing daerah
• Menu dekonsentrasi disesuaikan dengan kewenangan
pemerintah daerah sesuai pembagian urusan di bidang
kesehatan
Dekonsentrasi
2011:
20%
2012:
64%
Kepatuhan Pelaporan DAK
2013:
42,6%
V. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
2015-2019
di bidang kefarmasian dan alat kesehatan
Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan
•
•
•
•
•
•
•
Ketersediaan vaksin dan obat cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian belum sesuai
standar
Penggunaan obat secara rasional rendah
Penggunaan obat generik di fasyankes baru mencapai 83%
Pengetahuan penduduk tentang obat generik sangat rendah
Mutu produk obat dan makanan beredar masih rendah
Harga obat relatif mahal (rantai distribusi, bahan baku impor)
Pemahaman masyarakat yang kurang benar tentang vaksin
Ketersediaan obat dan vaksin
93.0
Puskesmas dengan pelayanan kefarmasian seuasi standar
25.0
Instalasi Farmasi RS dengan pelayanan kefarmasian
sesusai standar
35.3
Penggunaan obat rasional di sarana yankes dasar publik
62.6
Penggunaan obat generik di fasyankes
82.8
Penduduk yang mengetahui obat generik (kota)
Penduduk yang mengetahui obat generik (desa)
46.1
17.4
A P P LY
PRODUCE
Kebijakan
Direktif –
Strategik
Dukungan
Keputusan
Strategis
Kebijakan
Taktikal –
Opersional
MANAGE
Pengelolaan anggaran
Pengelolaan sarana dan
prasarana kerja
Ketersediaan anggaran
Tugas teknis
dalam
skala nasional
PROVIDE
Pelayanan
Keahlian dan publik bidang
dukungan aplikasi kefarmasian
pelaksanaan dan alkes
kebijakan
Pengembangan
kapabilitas
dinamik
Pengelolaan
Data dan
Informasi
Ketersediaan,
keterjangkauan, keamanan
obat dan BMHP
Efektivitas biaya dalam
pelayanan kesehatan
dengan penggunaan obat
rasional dan
farmakoekonomi
Pembinaan dan peningkatan
daya saing industri farmasi
dan obat tradisional
Penilaian, standarisasi
dan sertifikasi
alat kesehatan
Pengelolaan SDM
Tatakelola dan
tatalaksana
Perencanaan
KERANGKA KONSEP PROGRAM
Penyajian data, informasi
dan pengetahuan yg valid
dgn aksesablitas tinggi
Efektivitas pengelolaan
sumberdaya dengan
tatalaksana yang baik
Pengukuran Kinerja
1.
Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial
generik
2.
Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider
dan konsumen
3.
Penguatan kapasitas institusi dalam manajemen supply chain obat dan
teknologi
4.
Peningkatan produksi lokal BBO, obat tradisional, dan alat kesehatan
5.
Peningkatan pelayanan kefarmasian
6.
Penguatan pengawasan post dan pre market alat kesehatan
7.
Peningkatan pengendalian dan monitoring dan evaluasi harga obat
8.
Peningkatan kualitas sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alkes,
serta sarana pelayanan sediaan farmasi
STRATEGI PROGRAM 2015-2019