Transcript Paparan Dirjen Rakonas Binfar 2014

RAKONAS PROGRAM KEFARMASIAN
DAN ALAT KESEHATAN TH. 2014
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL
BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Denpasar, 3 April 2014
SUSUNAN PRESENTASI
I.
AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN
II. PELAKSANAAN PROGRAM TA. 2013
III. KEBIJAKAN PROGRAM TA. 2014
IV. PARTISIPASI DAERAH
V. RANCANGAN RPJMN 2015-2019 BIDANG
KEFARMASIAN DAN ALKES
I. AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN
Bidang kefarmasian dan alat kesehatan
1.
UU No. 40 Tahun 2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional
2.
UU No. 35 Tahun 2009: Narkotika
3.
UU No. 36 Tahun 2009: Kesehatan
4.
UU No. 24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
5.
PP No. 72 Tahun 1998: Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan
6.
PP No. 51 Tahun 2009: Pekerjaan Kefarmasian
7.
Perpres No. 72 Tahun 2012: Sistem Kesehatan Nasional
8.
Perpres No. 111 Tahun 2013: Jaminan Kesehatan
9.
SK Menkes No. 189 Tahun 2006: Kebijakan Obat Nasional
10. SK Menkes No. 381 Tahun 2007: Kebijakan Obat Tradisional Nasional
11. SK Menkes No. 1144 Tahun 2010: Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan
12. SK Menkes No. 32 Tahun 2013: Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan 2010-2014
II. PELAKSANAAN PROGRAM TA. 2013
STATUS CAPAIAN KINERJA TW.4 2013
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
PROGRAM
KEGIATAN
STATUS CAPAIAN
KINERJA
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan alat
Kesehatan
Sumber: e-monev BAPPENAS, 28 Januari 2014
APRESIASI ATAS KEBERHASILAN PROGRAM
1. Rapor Hijau Pelayanan
Publik (Ombudsman RI),
khususnya pelayanan
registrasi alat kesehatan
E - Register
E- Catalogue
Alkes
E – NSW
E – Monitoring
2.
E- Planning
E-procurement Award 2013
(LKPP), atas kesungguhan
jajaran Kementerian Kesehatan,
Dinas Kesehatan dan Rumah
Sakit Pemerintah menggunakan
e-catalogue
APRESIASI ATAS KEBERHASILAN ... (lanjutan)
3.
Sertifikasi ISO 9001:2008, sebagai
pengakuan manajemen mutu pada
sektor:
a. pelayanan publik perizinan sarana
produksi & distribusi kefarmasian
b. Dukungan manajerial dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya
c. pelayanan publik perizinan sarana
produksi & distribusi alat
kesehatan
4. Registrasi Alkes dan PKRT
on-line, untuk meningkatkan
pelayanan publik khususnya pada
pelayanan perizinan di bidang
alat kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
sebelum beredar
PERMASALAHAN (2013)
• Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dalam hal audit CDAKB,
CPAKB dan pengawasan produk di pasaran
• Komitmen manajemen stakeholder dalam pelaksanaan program
kefarmasian dan alkes kurang optimal
• Pelaksanaan dekonsentrasi yang kurang optimal
• Jumlah dan distribusi tenaga kefarmasian yang belum merata
• Pelaporan ketersediaan obat tergantung kepada kepatuhan daerah
untuk melapor
• Implementasi e-catalogue obat (masalah pengiriman, penetapan
harga, dll)
III. KEBIJAKAN PROGRAM TA. 2014
MANFAAT OBAT DALAM JKN
Pelayanan Kesehatan bagi
Peserta Jaminan Kesehatan
UUD No. 36/2009 Kesehatan
Ps 36: Pemerintah menjamin ketersediaan,
pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan
kesehatan, terutama Obat Esensial
UU No. 40/2004 SJSN
Ps 25: Daftar dan harga obat yang dijamin
BPJS, ditetapkan oleh Pemerintah
Promotif
Preventif
Pelayanan
Obat dan
BMHP
Perpres No. 111/2013
Ps 32: Pelayanan obat alkes dan BMHP untuk
peserta Jamkes berpedoman pada daftar dan
harga obat, alkes dan BMHP yang ditetapkan
oleh Menteri
Daftar obat, alkes dan BMHP dituangkan dalam
Fornas dan Kompendium Alkes
SK Menkes 189/2006 Kebijakan Obat Nasional
Kuratif
Rehabilitatif
KETERSEDIAAN
KETERJANGKAUAN
KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA
JAMINAN
KEAMANAN, MUTU
& MANFAAT
POR
Upaya Peningkatan Ketersediaan Obat Dalam
Mendukung Keselamatan Pasien
Kebijakan dan Program
Peningkatan Ketersediaan Obat
dan POR
FASKES
Jaminan Ketersediaan
Obat yang bermutu,
aman dan berkhasiat
Formularium Nasional
e- Katalogue
Standar Pelayanan Kefarmasian
Keselamatan
Pasien
(Patient Safety)
FORMULARIUM NASIONAL
(FORNAS)
Daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan
harus tersedia di fasilitas pelayanan
kesehatan sebagai acuan dalam
pelaksanaan JKN.
(SK Menkes No. 328/Menkes/SK/VIII/2013 tanggal 19 September 2013)
FORMULARIUM NASIONAL
Fornas terdiri dari :
• Kelas Terapi : 29
• Sub kelas terapi : 90
• 519 item obat/zat aktif, (dalam 923
kekuatan/bentuk sediaan), terdiri dari:
• 468 item obat /zat aktif (dalam 838
kekuatan/bentuk sediaan) yang sudah ada di
dalam DOEN 2013, DPHO 2013 dan
Formularium Jamkesmas 2013
• 51 obat/zat aktif (dalam 55 kekuatan/bentuk
sediaan) diluar DOEN 2013, DPHO 2013
dan Formularium Jamkesmas 2013,
• 30 kekuatan dan bentuk sediaan baru (dari 30
item obat/zat aktif yang sudah ada didalam
DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium
Jamkesmas 2013)
14
PENERAPAN FORNAS
FORNAS mencakup semua tingkat pelayanan (tingkat
pertama, tingkat lanjutan dan rujuk balik).
Agar penerapan FORNAS mencapai tujuannya, harus
didukung dengan pelayanan kesehatan yang mematuhi
Pedoman Pelayanan Klinis yang komprehensif dan
implementasi Sistem Rujuk Balik
Setiap fasyankes mengacu FORNAS agar efektifitas dan
efisiensi pelayanan kesehatan dapat tercapai, mutu dan
biaya pelayanan kesehatan terkendali, serta keamanan bagi
pasien (patient safety) dapat dijamin.
Pengelolaan Obat PKD
Kebijakan obat satu pintu.
Ketersediaan
Obat
IF menyusun rencana kebutuhan obat (RKO) satu tahun.
Seleksi Obat
Implementasi Formularium Nasional.
Monitoring implemantasi Fornas diintegrasikan dengan sistem informasi RS
E-catalogue
Diperoleh dari hasil lelang harga satuan dan negosiasi berdasarkan Rencana Kebutuhan
Obat (RKO) Dinkes Prov/Kab/Kota dan RS Pemerintah;
E-purchasing
Pengadaan obat oleh Faskes melalui e-purchasing (pengadaan langsung) berdasarkan ecatalogue.
Pengelolaan obat dan BMHP yang baik dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan,
penggunaan dan monitoring evaluasi
e – CATALOGUE
LELANG SATUAN
HARGA OBAT
(Tim LKPP dan
Kemkes)
E - CATALOGUE
• NAMA GENERIK
• KEMASAN
• PENYEDIA
• HARGA (tmsk pajak
& franco kab/RS)
RKO
IF KAB/KOTA
IF RUMAH SAKIT
APOTEK
E - PURCHASING
TRANSPARAN
AKUNTABEL
EFEKTIF
EFISIEN
e-logistic obat
TUJUAN
 Memastikan ketersediaan obat dan perbekes di daerah
 Meningkatkan efektifitas pemantauan ketersedian obat dan perbekes di
daerah.
 Mempermudah relokasi obat dari faskes/daerah yang berlebih ke
faskes/daerah yang kekurangan obat sehingga obat dan perbekes
dapat diserap dengan optimal
SASARAN
Tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang akurat, tepat
dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
dalam pengambilan kebijakan bidang kesehatan khususnya obat
PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL
Tanaman
Obat
P4TO
Simplisia
PED
Ekstrak
Produk OT
UKOT
UMOT
IOT
Yankes
MENINGKATKAN KEAMANAN, MUTU, MANFAAT
ALKES PKRT YG BEREDAR
• Tuntutan masyarakat
terhadap good & Clean
Governance
• Menjamin Keamanan
Mutu dan Manfaat
Alkes & PKRT
• Peningkatan
Pengawasan
• Penerapan AMDD
• Peningkatan
Kemandirian Alat
Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Publik
Penguatan Premarket
Penguatan Postmarket
Persiapan Harmonisasi Regulasi
Peningkatan Produk Alkes Dalam Negeri
yg berbasis riset & berdaya saing
Alat kesehatan yang
aman bermutu
bermanfaat,
tepat guna dan
terjangkau..
Persiapan MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Penguatan PENGAWASAN ALAT KESEHATAN
E Watch alkes adalah sistem pengawasan alkes Nasional yang
dibangun oleh Kementrian Kesehatan , merupakan suatu System
pelaporan elektronik dari kejadian yang tidak diinginkan akibat
penggunaan alkes di fasilitas pelayanan kesehatan
Hasil pelaporan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Nasional
Alkes dan merupakan informasi untuk pertimbangan dalam
pengadaan alat kes di fasyankes .
E Cataloq Alkes
Telah tercantum:
30 kategori alkes
16 Penyedia alkes
1540 jenis alkes
RENCANA TINDAK LANJUT (2014)
PROGRAM DEKON;
 Integrasi evaluasi-pelaporan dengan perencanaan (dekonsentrasi TA
2014)
PENGAWASAN ALKES DAN PKRT:
 Peningkatan kompetensi SDM dalam hal audit CDAKB dan CPAKB
PEMBINAAN KEFARMASIAN DAN ALKES
 Peningkatan advokasi kepada stakeholder bidang kefarmasian dan
alkes
PELAYANAN KEFARMASIAN
 Peningkatan kapasitas teknis tenaga kefarmasian, dan mengeksplorasi
peluang pemberdayaan tenaga kesehatan yang ada dalam pelaksanaan
pekerjaan kefarmasian
PENGELOLAAN KEFARMASIAN
 Evaluasi terpadu e-catalogue obat bersama LKPP
 Perbaikan perencanaan dan pelaksanaan dekonsentrasi
 Pengumpulan data & sistem informasi terpadu
IV. PARTISIPASI DAERAH
dalam Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dekonsentrasi
• 71% indikator satuan kerja Ditjen Binfar dan Alkes
membutuhkan partisipasi Daerah, sehingga dekonsentrasi
relevan dilakukan
• Tren pemanfaatan (serapan) dana dekonsentrasi dibawah 90%,
sehingga perlu penajaman terhadap menu dan pelaksanaan
dekonsentrasi
• Agar perencanaan dan penganggaran dekonsentrasi
disesuaikan dengan kemampuan penyerapan masung-masing
daerah
• Menu dekonsentrasi disesuaikan dengan kewenangan
pemerintah daerah sesuai pembagian urusan di bidang
kesehatan
Integrasi evaluasi – pelaporan dengan perencanaan
(Dekonsentrasi TA 2014)
MENU DEKONSENTRASI TA. 2014
I.
MENU WAJIB (1-9)
1) Sampling Produk Alkes dan PKRT
2) Pemetaan Sarana Produksi Alkes dan PKRT dalam penerapan
CPAKB/CPPKRTB serta Sarana Distribusi Alkes dalam penerapan CDAKB
3) Peningkatan kemampuan SDM dalam Binwasdal Alkes dan PKRT
4) Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5) Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes Tk Propinsi – Profil Kefarmasian
6) Advokasi Pelaksanaan SAI Program Kefarmasian dan Alkes
7) Advokasi implementasi pedoman dan standar untuk peningkatan penggunaan
obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan
8) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan obat rasional
dengan metode CBIA
9) Sosialisasi makanan jajanan anak sekolah (MJAS) di Kab/Kota
MENU DEKONSENTRASI TA. 2014
I.
MENU WAJIB (10-17)
10) Peningkatan kemampuan UKOT, UMOT, UJR dan UJG provinsi
11) Pembekalan tenaga kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan
industri dan usaha OT di provinsi
12) Penerapan pengembangan software SIPNAP untuk unit layanan
13) Sosialisasi e-logistic dan e-catalog
14) Penyusunan RKO PKD
15) Sinkronisasi dan harmonisasi one gate policy
16) Biaya Operasional Instalasi Farmasi Propinsi dan Kab/Kota
17) Biaya Distribusi Obat dan Vaksin Provinsi ke Kab/Kota
MENU DEKONSENTRASI TA. 2014
II. MENU PILIHAN
1) Perencanaan & Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang
Pelayanan Kefarmasian
2) Percepatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas
perawatan
3) Workshop penggunaan antibiotik bagi tenaga kesehatan
4) Pembekalan terhadap sarana distribusi obat
5) Sosialisasi E-report PBF
6) Biaya Pengelolaan software e-report PBF
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tujuan: Menjamin ketersediaan obat bagi pelayanan kesehatan dasar
Komponen:
- Obat PKD 18 bulan
- Sarpras Instalasi Farmasi Kab/Kota dan Prov
Kepatuhan Pelaporan DAK
2011:
20%
2012:
64%
2013:
42,6%
SARAN
Strategi pelaksanaan dan pelaporan untuk perbaikan terus-menerus
V. RANCANGAN RPJMN 2015-2019
Bidang kefarmasian dan alat kesehatan
Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan
•
•
•
•
•
•
•
Ketersediaan vaksin dan obat cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian belum sesuai
standar
Penggunaan obat secara rasional rendah
Penggunaan obat generik di fasyankes baru mencapai 83%
Pengetahuan penduduk tentang obat generik sangat rendah
Mutu produk obat dan makanan beredar masih rendah
Harga obat relatif mahal (rantai distribusi, bahan baku impor)
Pemahaman masyarakat yang kurang benar tentang vaksin
Ketersediaan obat dan vaksin
93.0
Puskesmas dengan pelayanan kefarmasian seuasi standar
25.0
Instalasi Farmasi RS dengan pelayanan kefarmasian
sesusai standar
35.3
Penggunaan obat rasional di sarana yankes dasar publik
62.6
Penggunaan obat generik di fasyankes
82.8
Penduduk yang mengetahui obat generik (kota)
Penduduk yang mengetahui obat generik (desa)
46.1
17.4
STRATEGI RPJMN 2015-2019
Bidang Kefarmasian dan Alkes
1.
Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial
generik
2.
Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider
dan konsumen
3.
Penguatan kapasitas institusi dalam manajemen supply chain obat dan
teknologi
4.
Peningkatan produksi lokal BBO, obat tradisional, dan alat kesehatan
5.
Peningkatan pelayanan kefarmasian
6.
Penguatan pengawasan post dan pre market alat kesehatan
7.
Peningkatan pengendalian dan monitoring dan evaluasi biaya obat
8.
Peningkatan kualitas sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alkes,
serta sarana pelayanan sediaan farmasi