Transcript PARADIGRMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ERA

PARADIGMA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI ERA
OTONOMI DAERAH
Amni Z. Rahman, M.Si
Pendahuluan
• Model Pembangunan W.W Rostow (1950-1960) :
Proses pembangunan dapat di pandang sebagai
rangkaian tahap pertumbuhan keluaran produksi
berurutan yang dicapai melalui penanaman modal
dalam kapasitas produksi yang berteknologi modern
Perkembangan Paradigma
Pembangunan
• Sebagai Sistem
terdapat tiga (3) unsur yaitu unsur masukan (input),
unsur proses dan unsur keluaran (output).
• Sebagai Moteode
pembangunan berorientasi pada upaya mencapai
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat
yang didukung oleh pengorganisasian dan partisipasi
masyarakat selaku subyek pembangunan.
3 Besar Paradigma Pembangunan
di Indonesia
1. Paradigma Pertumbuhan
2. Paradigma Kesejahteraan
3. Paradigma Pembangunan
Manusia
Paradigma Pertumbuhan
(Growth Paradigm)
• Penekanannya pada upaya peningkatan
pendapatan masyarakat dan pertumbuhan
pendapatan nasional.
• Ponit  Pertumbuhan Ekonomi  Masalah?
• Pergeseran dari strategi pertumbuhan
ekonomi menjadi strategi pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan
Paradigma Kesejahteraan
(welfare paradigm)
• Orientasi : mewujudkan peningkatan
kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
dalam waktu sesingkat mungkin
• Pergeseran menuju menuju industrialisasi
dengan strategi pertumbuhan ekonomi
sebesar 6% pertahun
• Kelemahan : pembanagunan bersifat
sentralistik (top down)
Paradigma Pembangunan Manusia
(People Centered Development Paradigm)
• Ditandai dengan pelaksanaan pembangunan
yang berorientasi pada pelayanan sosial
• Diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan,
pemerataan dan peningkatan budaya,
kedamaian serta pembangunan yang berpusat
pada manusia (people centered development)
dan berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat (public empowerment)
Strategi Pembangunan era Otda
• Diarahkan pada : Pemerataan, Pertumbuhan,
dan Keberlanjutan dalam Pembangunan
ekonomi
• Mengacu pada the second fundamental of
welfare economics
Penerapannya di Indonesia
1. Penekanan pada sektor pertanian dan
pedesaan (melihat Indonesia sbg Negara
Agraris)
2. Kekuasaan peran pemerintah pusat dibatasi
3. Perbeseran pembangunan orientasi kegiatan
ekonomi ke arah maritim