Transcript Pemateri 1 - HMTI - Universitas Brawijaya

1
PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA
TRANSPORTASI INDONESIA YANG BERKELANJUTAN
Oleh:
KEPALA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN
DISAMPAIKAN PADA “INDUSTRIAL ENGINEERING NATIONAL SEMINAR 2013”
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, 5 OKTOBER 2013
2
Agenda Paparan
Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)
Konektivitas
Prioritas Nasional, MP3EI dan SISLOGNAS
Visi dan Kebijakan Pembangunan Transportasi
Program Strategis Pembangunan Perhubungan terkait
dengan Teknologi Sarana dan Prasarana Transportasi
3
1. Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)
4
Fungsi Pelayanan Transportasi
• Servicing dimaksudkan untuk melayani
permintaan yang sudah komersial.
• Promoting dimaksudkan untuk melayani
daerah yang masih tertinggal yang
diwujudkan dalam bentuk pelayanan
transportasi bersubsidi atau pelayanan
transportasi perintis.
5
Indikator Pelayanan Transportasi
Selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur,
lancar dan cepat, mudah, tepat waktu, nyaman, efisien, tarif terjangkau,
tertib, aman
•
Kemudahan
panjang jalan/luas area
•
Kapasitas
jumlah kendaraan/km panjang jalan
•
Keselamatan
jumlah korban/10.000 kendaraan
•
Kualitas
% jalan dalam kondisi baik/sedang
•
Keterjangkauan
tarif/penumpang dibandingkan dengan penghasilan
•
Beban publik
biaya atau modal tahunan/penduduk
•
Utilisasi
- rata-rata bus-km
- rata-rata truk-km
6
Kebijakan Umum Sistranas
1. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Nasional
2. Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan
Transportasi
3. Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Transportasi
4. Meningkatnya Kualitas SDM dan Iptek
5. Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan
Hidup Serta Penghematan Penggunaan Energi
6. Meningkatnya Penyediaan Dana Pembangunan
Transportasi
7. Meningkatnya Kualitas Administrasi Negara di Sektor
Transportasi
7
2. Konektivitas
8
Perekonomian yang berhasil ....
Tumbuh maksimal melalui
keterpaduan bukan keseragaman
Menghubungkan pusat-pusat
Makassar
Surabaya
Jakarta
pertumbuhan
(inclusive development)
Maluku
Memperluas pertumbuhan
Sulawesi
dengan menghubungkan wilayah
Menghubungkan daerah tertinggal
melalui inter-modal supply chain
dengan pusat pertumbuhan
Papua
systems
Makassar
Kendari
Menghubungkan daerah terpencil
Makassar
dengan infrastruktur & pelayanan dasar
Mencapai pertumbuhan inklusif
dalam mendapatkan manfaat
pembangunan
Manado
Ambon
9
Integrasi ekonomi adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat langsung dari konsentrasi
9
produksi dan manfaat jangka panjang konvergensi standar hidup
3. Prioritas Nasional, MP3EI dan SISLOGNAS
10
Prioritas Nasional
11
Prioritas
Nasional
Kabinet
Indonesia
Bersatu II
2010-2014
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana
10
Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar, & Pasca-konflik
11
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
 PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
 SUBSIDI PERINTIS
 PSO
11
Visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
2045
PDB: ~USD 15,0 – 17,5 trilliun
Pendapatan/ kapita diperkirakan
~USD 44.500-49.500
2025
PDB: ~USD 4,0 – 4,5 trilliun
Pendapatan/ kapita diperkirakan
~USD 14.250 – 15.500 (Negara
berpendapatan tinggi)
2010
PDB: USD 700 Miliar
Pendapatan/ kapita USD
3.000
12
Kerangka Desain Pendekatan Masterplan P3EI
VISI INDONESIA
2025
Inisiatif Strategis
MP3EI
“Mewujudkan masyarakat Indonesia
yang Mandiri, Maju, Adil,dan Makmur”
1. Mendorong realisasi investasi skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama
2. Sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi kinerja sektor riil
3. Pengembangan center of excellence di setiap koridor ekonomi
STRATEGI UTAMA
MP3EI
PRINSIP
DASAR
MP3EI
PENGEMBANGAN POTENSI
EKONOMI MELALUI
KORIDOR EKONOMI
PENGUATAN
KONEKTIVITAS
NASIONAL
PENGUATAN
KEMAMPUAN
SDM DAN IPTEK
NASIONAL
PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN
PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
13
Pengembangan Koridor Ekonomi
ENAM KORIDOR EKONOMI PRIORITAS BERBASIS
KOMODITAS/SEKTOR UNGGULAN WILAYAH
1
Sumatera
2
Jawa
3
4
Kalimantan
Sulawesi
Sumber: Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia 2011
5
6
Bali-Nusa Tenggara
Papua-MalukuMalukuUtara-
14
Visi Konektivitas Nasional
15
Komponen Pembentuk Postur Konektivitas Nasional
16
Kerangka Kerja Implementation SISLOGNAS
Locally Integrated and Globally
Connected for National
Competitiveness and Social Wellfare
SDM
SDM
SDM
Regulasi dan Kebijakan
P
R
O
D
U
S
E
N
Infrastruktur Transportasi
Saluran Distribusi
Distributor
Grosir
MP3EI
Pasar
Ritel
Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik
Infrastruktur Infomasi (TIK)
K
O
N
S
U
M
E
N
Corridor Papua &
Maluku
Corridor
Sulawesi
Corridor Kalimantan
Corridor Bali dan Nusra
Corridor Jawa
Corridor Sumatra
Regulasi dan Kebijakan
SDM
SDM
SDM
Program and Action Plan
Strategy, Program and
Action Plan
Ministries, Province/Regency/City
Mid Term of National
Development Plan
Background
Substances
The challenges of implementation
17
SISLOGNAS dan MP3EI
Misi Ekonomi Indonesia 2025
“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur”
MP3EI
1
2
Koridor
Ekonomi
Konektivitas
Sistem Logistik
Nasional
Meningkatkan
Daya Saing
IPTEK /
INOVASI
Meningkatkan
Kesejahteraan
IPTEKS
3
•
Cetak Biru merupakan arah dan pola pengembangan Sislognas pada tingkat kebijakan makro yg dijabarkan lebih
lanjut dalam RKP dan RK-Kementerian/Lembaga setiap tahunnya
•
Cetak Biru berperan dalam mencapai sasaran RPJMN, menunjang Implementasi MP3EI, dan mewujudkan visi
ekonomi Indonesia Tahun 2025
18
Enam Penggerak Utama Sislognas
Komoditas Utama (Key Commodity)
Daya saing
Nasional
Infrastruktur Logistik
Pelaku dan Penyedia Jasa
Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Kesejahteran
Masyarakat
Harmonisasi Regulasi
19
Infrastruktur Transportasi
Sebagai Salah Satu Penggerak Utama Sislognas
Tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang
memadai, handal dan efisien, sehingga terwujud
konektivitas lokal (local connectivity) maupun konektivitas
nasional (national connectivity) dan konektivitas global
(global connectivity) yang terintegrasi, dengan
transportasi laut sebagai tulang punggungnya.
Sumber: Perpres Nomor 26 Tahun 2012,
Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
20
20
Jaringan Transportasi Laut sebagai Backbone Logistik
Maritim
Konektivitas:
Legend:
Pusat Distribusi Provinsi
By sea / by rail
By sea / by rail / by land
By land / by rail / by sea
Pusat Distribusi Nasional
Short Sea Shipping
Pelabuhan Pengumpan Disetiap Kabupaten/Kota, dan Pelabuhan Pengumpul pada setiap Propinsi,
Pelabuhan Utama pada beberapa pelabuhan pengumpul tertentu yang memenuhi kriteria, dan Pelabuhan
Hub Internasional di Kuala Tanjung untuk Wilayah Indonesia Barat dan Bitung Untuk Wilayah Indonesia Timur
21
Sumber: Perpres Nomor 26 Tahun 2012,
Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
21
Konsep Wilayah Depan dan Wilayah Dalam
Wilayah Depan
Wilayah Dalam
Daerah yang dilalui oleh ALKI masuk
dalam kelompok wilayah depan
(hinterland)
Sumber: Perpres Nomor 26 Tahun 2012,
Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
22
22
4. Visi dan Kebijakan Pembangunan Transportasi
23
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2012 Atas Dasar
Harga Konstan Tahun 2000
WILAYAH
2008
2009
2010
2011
2012
SUMATERA
4.98
3.50
5.55
6.0
5.8
JAWA
5.78
6.19
4.81
6.61
6.66
KALIMANTAN
5.35
3.47
5.32
5.42
5.95
SULAWESI
8.43
6.92
8.24
8.21
9.11
BALI – NUSA
TENGGARA
4.54
7.25
5.79
3.3
4.8
KEP. MALUKU
DAN PAPUA
4.17
11.90
9.95
9.86
7.97
SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK DAN BANK INDONESIA
24
24
Pertumbuhan Sektor Transportasi Tahun 2010 - 2012
KEP. MALUKU
DAN PAPUA
14,26
10,59
11,25
7,99
7,37
7,14
BALI-NUSTRA
8,57
SULAWESI
9,52
2012
11,21
11,8
11,11
KALIMANTAN
9,8
JAWA
11
2011
13,2
2010
11,95
10,9
10,3
10,8
SUMATERA
0
2
4
6
8
10
12
14
16
SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK DAN BANK INDONESIA
25
25
Visi Transportasi
“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai
Tambah”
TARGET PERTUMBUHAN DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI SESUAI RENSTRA 2010-2014
SASARAN
PEMBANGUNAN
TRANSPORTASI
Tersedianya prasarana dan sarana
transportasi dengan kapasitas dan kualitas
pelayanan memadai;
Terjangkaunya pelayanan transportasi ke
seluruh wilayah perbatasan
2013
EKONOMI (6,7%)
TRANSPORTASI (10,05%)
PEMBIAYAAN 351,77 T
PAGU INDIKATIF : 27,77 5
2011
EKONOMI (6,0%)
TRANSPORTASI (9,0%)
PEMBIAYAAN 294,46 T
PAGU DEFINITIF: 22,11 T
2012
EKONOMI (7,0%)
TRANSPORTASI (10,5%)
PEMBIAYAAN 387,12 T
PAGU INDIKATIF : 30,984 T
EKONOMI (6,4%)
TRANSPORTASI (9,6%)
PEMBIAYAAN 320,96 T
Terjaminnya keselamatan dan keamanan
dalam pelayanan jasa transportasi
Terwujudnya kerjasama luar negeri bidang
perhubungan yang saling menguntungkan
serta dapat menarik investasi yang dapat
memberikan nilai tambah
2014
PAGU INDIKATIF: 22,781 T
2010
EKONOMI (5,5%)
TRANSPORTASI (8,25%)
PEMBIAYAAN 272,04 T
PAGU DEFINITIF: 17,569 T
Meningkatnya aksebilitas transportasi di
daerah terpencil, pulau-pulau kecil dan
kawasan perbatasan negara
26
Kebijakan Pembangunan Transportasi Tahun 2010-2014
Mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan sarana/prasarana
transportasi yang handal dalam upaya kelancaran mobilitas dan distribusi barang, jasa guna
mendukung peningkatan daya saing produk nasional;
1
Meningkatkan keselamatan, keamanan dan keandalan maupun kapasitas sarana/prasarana
transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa
transportasi dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki terkait implementasi
Pengarusutamaan Gender;
2
3
4
5
Memberikan dan meningkatkan kesempatan/peran seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, serta BUMN, swasta maupun masyarakat
untuk penyediaan infrastruktur transportasi termasuk dalam menyelenggarakan sarana dan
prasarana transportasi sebagai upaya peningkatan efisiensi;
Meningkatkan kualitas SDM transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang
handal, efisien dan efektif;
Mendorong pembangunan transporasi berkelanjutan melalui pengembangan teknologi transportasi yang
ramah lingkungan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
27
Kebijakan Pembangunan Transportasi Dalam Melayani
Daerah Tertinggal
1. Menyediakan jaringan prasarana dan pelayanan dalam mendukung
distribusi barang dan jasa di daerah terpencil, tertinggal/perbatasan
dalam rangka peningkatan konektivitas di berbagai wilayah
2. Meningkatkan keterpaduan pelayanan angkutan
antarmoda/multimoda
3. Mengatur tarif angkutan terutama pada angkutan
perintis dan penumpang ekonomi
4. Memberikan subsidi operasi kepada angkutan daerah
terpencil, terbelakang dan perbatasan.
5. Meningkatkan konektivitas pelayanan perintis dengan
angkutan komersial.
28
28
5. Program Strategis Pembangunan Perhubungan
Terkait Dengan Teknologi Sarana dan Prasarana
Transportasi
29
Angkutan Jalan dan Penyeberangan
1. Pengadaan Bus Perintis, Kapal Perintis, Bus Air dan Speed
Boat/kapal kerja;
2. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal Penumpang;
4. Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS).
5. Pembangunan Dermaga Penyeberangan, Sungai dan Danau;
6. Pengadaan Rambu Suar dan Rambu Sungai;
7. Pembangunan Breakwater;
8. Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Penyeberangan.
28.1
30
Perkeretaapian
1. Pengadaan Sarana Perkeretaapian (KRDI, Lokomotif Penarik Kereta
Kerja dan Kereta Inspeksi).
2. Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Utara Jawa
3. Pembangunan persinyalan dan telekomunikasi Jalur Ganda.
4. Penggantian Sinyal Mekanik Menjadi Elektrik.
5. Pembangunan Sinyal Elektrik.
6. Rehabilitasi jalan KA akibat longsor/amblesan/banjir.
7. Peningkatan jalan KA di lintas utama Jawa dan Sumatera.
8. Peningkatan dan pembangunan Sintelis di lintas utama Jawa dan
Sumatera.
9. Pengamanan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera;
31
Perhubungan Laut
1. Pembangunan kapal perintis type: 1200 GT, 200 DWT, 500 DWT,
750GT, 1200 GT, 2000 GT dan kapal patroli : kelas I B, kelas II,
kelas III, kelas IV, kelas V
2. Penerapan sistem INAPORTNET
3. Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan dan Urgent
Rehabilitation of Tg. Priok
4. Pembangunan fasilitas pelabuhan
5. Pembangunan VTS di Selat Malaka
6. Pembangunan, Rehab dan Replacement SBNP
32
Perhubungan Udara
1. Pembangunan Bandara Kuala Namu - Medan
2. Pembangunan Gedung Jakarta Automation Air Traffic System /JAATS
3. Pengadaan Simulator Pesawat dan Fasilitasnya
4. Pelayanan Penerbangan Perintis dan subsidi BBM
5. Pengoperasian Bandar Udara
6. Pengembangan Bandar Udara
7. Pengembangan Bandar Udara di daerah perbatasan dan rawan
bencana;
8. Perpanjangan/pelebaran serta pelapisan landas pacu, apron dan
taxiway
9. Pembangunan / rehabilitasi gedung terminal di Bandar Udara.
10. Pengadaan Fasilitas Keamanan Penerbangan ( Kendaraan PKP-PK, X
Ray, dll.) di Bandar Udara;
11. Pengadaan Fasilitas Pelayanan Keadaan Darurat Penerbangan di
Bandar Udara.
12. Pengadaan dan pemasangan Fasilitas CNS ATM (Communication,
Navigation , Surveilance dan Air traffic management) dan ATFM (Air
Traffic Flow Management) di Beberapa Bandar Udara.
33
Sekian & Terima Kasih
34