Transcript KEBIJAKAN DAN STRATEGI Penanganan Kemacetan Transportasi

*)
bappenas
Ir. Bambang Prihartono, MSCE – Direktur Transportasi, Bappenas
*) Disampaikan pada Workshop Arah Penyelenggaraan Sektor Jalan Kedepan
Jakarta, 24 Januari 2012
OUTLINE
1
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
2
GAMBARAN UMUM RPJP TRANSPORTASI 2004-2025
3
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI KE DEPAN:
 RPJMN 2010-2014 SEKTOR TRANSPORTASI
 MASTERPLAN EKONOMI
4
ISU STRATEGIS TRANSPORTASI KE DEPAN
5
PENUTUP
2
6
5,7
5,5
5,5
5,0
5
4,6
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011*)
PD B/Kapita
4,5
Juta O rg
11
11,9
12
10,9
10,3
11
10,0
10
9,4
9
10
9,0
8,3
8
7
9
8
2004
2005
2006
11 ,1
6,6
6,4
7,0
6,6
2,8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Pertumbuhan PD B
PENGANGGURAN TERBUKA
Tahun 2004 - 2010
12
17 ,1
2007
# Penganggur Terbuka
2008
2009
2010
% Angkatan Kerja
7
PENDUDUK DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
Tahun 2004 - 2010
40
38
36
18
39,3
17
37,2
36,1
35,1
16
35,0
34
32
30
15
32,5
31,0
2004
2005
2006
2007
# Penduduk Miskin
2008
2009
2010
14
13
Persentase
Slide - 3
P e r se n t a se ( % )
16 00
18
16
14
12
10
8
6
4
2
P e r se n ( % )
6,1
6,0
24 00
80 0
6,5
6,3
L A J U I N F L A S I
Tahun 2004 - 2010
Juta O rg
32 00
% A n g k a t a n K e r ja
P D B p e r K a p it a ( U S D )
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDB PER KAPITA
Tahun 2004 - 2011*)
6,4
PD B (% peruba han, y -o -y )
Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia
Ekspor Meningkat Tajam
Perkembangan ekspor Migas dan Non migas
Tahun 2004-2009
160.0
100,000.0
90,000.0
137.0
140.0
80,000.0
70,000.0
Juta US$
USD Miliar
120.0
100.0
80.0
60,000.0
50,000.0
40,000.0
30,000.0
60.0
20,000.0
40.0
10,000.0
20.0
-
2004
2005
Migas
2006
Non-migas
2007
2008
Total
2009
Pertanian
2004
2,496.4
2005
2,880.3
2006
3,364.9
2007
3,657.8
2008
4,584.6
2009
4,363.2
Industri
48,677.4
55,593.7
65,023.9
76,460.8
88,393.4
73,430.2
Pertambangan
4,761.4
7,946.9
11,200.3
11,893.8
14,906.2
19,679.0
Ekspor meningkat dari US$ 71,6 M pada tahun 2004, mencapai titik tertinggi pada US$ 137 M pada tahun
2008, menurun pada tahun 2009 menjadi US$116,5 M karena krisis global
Kontribusi ekspor non migas naik dari 78,1% (tahun 2004) menjadi 83,7% (tahun 2009)
Sumber : Menko Perekonomian, 2010
Slide - 4
Kinerja ekonomi Indonesia di mata
dunia internasional
Moody’s (Januari 2012)
Baa3
Ba1
Fitch (Desember 2011)
BBBBB+
 Moody’s dan Fitch menaikkan
Peringkat Utang Indonesia
hingga masuk Investment Grade
dengan proyeksi stabil.
 Diharapkan dapat mendorong
lebih banyak investasi masuk ke
Indonesia.
 Tantangan: diperlukan dukungan
infrastruktur yang memadai .
5
Daya Saing Indonesia Dipengaruhi Oleh
Kondisi Infrastruktur Transportasi
BIDANG
PERMASALAHAN
Jalan dan KA
• Minimnya pemeliharaan
• Tidak adanya ruas/jalur baru
• Lambatnya pertumbuhan kapasitas
jalan strategis (arteri dan jalan tol)
Transportasi
Laut
Transportasi
Udara
• Minimnya large trading ports
• Lemahnya armada pelayaran
nasional
• Lambatnya pertumbuhan
perintisan
• Perluasan kapasitas
bandara, terutama
hub luar Jawa
• Pengintensifan
partisipasi
swasta
Kualitas
Jalan
83
Daya Saing
Kualitas
Jalan KA
Kualitas
Transportasi
Udara
Infrastruktur
Secara
Keseluruhan
55
52
80
Kualitas
Pelabuhan
103
82
Peringkat
Daya Saing
Indonesia Rendah
Peringkat dari 139 Negara
Konektivitas Nasional Lemah, Menimbulkan Ekonomi Biaya Tinggi,
Daya Saing Lemah, Penanggulangan Kemiskinan Relatif Lambat
Menurunkan Disparitas
Harga dan Pelayanan
Akselerasi
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan Dayasaing
• Disparitas Harga Bahan Pokok (e.g.Harga minyak goreng di NTT 3 kali
dari Jawa, Harga semen di Papua 15-20 kali dari Jawa
• Frekuensi pelayanan perhubungan dan kualitasnya tidak merata,
kawasan KTI realtif tertinggal
• 60% dari penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pedesaan di
Jawa dan tidak mempunyai akses ke pusat pertumbuhan
• Biaya pengapalan kontainer dari Padang ke Jakarta US$ 600, sedangkan
dari Jakarta ke Singapura (lebih jauh) sekitar US$ 185
• Lebih murah mengapalkan jeruk ke Jakarta dari China dibanding
Pontianak
• Kemacetan semakin meningkat di berbagai kota besar di Pulau Jawa
dan di luar jawa
• Waktu tempuh transportasi antar kota dalam satu pulau semakin
panjang, misalnya Jakarta – Surabaya berkisar antara 14-20 jam
• Kualitas konstruksi dan penegakan peraturan pemanfaatannya lemah,
sehingga biaya pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur terus
meningkat
Daya Saing Logistik Indonesia Relatif Rendah
RANKING LPI 2010
Logistik Performance Index (LPI):
2007: Ranking LPI
Indonesia = 43
2010: Ranking LPI
Indonesia = 75
Kondisi logistik nasional masih belum memadai
yang tercermin dari menurunnya ranking LPI
Indonesia dari 43 ke 75
Sumber: LPI, World Bank.
Komponen LPI 2010: Indonesia
Masing-masing komponen LPI
Indonesia mengalami penurunan skor
dan ranking
SKOR LPI PER KOMPONEN
3.6
Indonesia 2010
Indonesia 2007
3.2
Overall LPI
43
75
Customs
44
72
Infrastructure
45
69
44
80
2.4
50
33
58
92
80
69
2.0
Timeliness
Tracking
Competence
Shipment
Infrastructure
Customs
International
shipments
Logistics
competence
Tracking & tracing
Timeliness
2.8
LPI
LPI Indonesia
Ranking Menurun
2007
2010
DOMINASI EKONOMI JAWA - SUMATERA
Sekitar 82% ekonomi nasional ada di Jawa dan Sumatera
 Sumatera: 22% of national GDP
 Jawa: 60% of national GDP
Rata-rata distribusi PDRB untuk beberapa tahun dari tahun 1976
sampai tahun 2000
Untuk beberapa dekade yang lalu dan nampaknya akan tetap
seperti itu untuk beberapa waktu yang cukup lama kedepan,
Kawasan Barat Indonesia- Jawa, Sumatera, and Bali- telah
memberi sumbangan sekitar lebih dari 80% terhadap PDB
nasionaldimana 58% diantaranya berasal dari ekonomi Pulau
Jawa.
Kekuatan Ekonomi Sumatera Jawa 2025
Sumatera
64 juta
penduduk
22% PDB
Sumatera –
Jawa 216 juta
penduduk 82%
PDB Nasional
Jawa
152 juta
penduduk
60% PDB
Sumber : Regions in Numbers 1976-2000, Bappenas and Gross Regional Domestic Product of Provinces in Indonesia by Industrial Origin 20022006. Central Statistical Board (BPS), September 2007.
Slide - 11
VISI 2025
Mandiri
Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Maju
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan
kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
Adil
Tidak ada pembtasan/diskriminasi dalam bentuk
apapun, baik antarindividu, gender, maupun
wilayah.
Makmur
Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya,
sehingga dapat memberikan
makna dan arti penting bagi
bangsa-bangsa lain.
~8
terbesar
~ 12
terbesar
8 – 9 % per tahun
5 – 6 % per tahun
13
RPJM 4
RPJM 3
(2015 – 2019)
RPJM 2
(2010 – 2014)
RPJM 1
(2005 – 2009)
Menata kembali NKRI,
membangun Indonesia yang
aman dan damai, yang adil dan
demokratis dengan tingkat
kesejahteraan yang lebih baik
INFRASTRUKTUR:
 Mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui penciptaan
iklim yg lebih kondusif,
termasuk membaiknya
infrastruktur.
 Percepatan pembangunan
infrastruktur didorong melalui
peningkatan peran swasta
dengan meletakkan dasardasar kebijakan dan regulasi
serta reformasi dan
restrukturisasi kelembagaan.
Memantapkan penataan kembali
NKRI, meningkatkan SDM,
membangun kemampuan Iptek,
memperkuat daya saing
perekonomian
INFRASTRUKTUR:
 Percepatan pembangunan
infrastruktur dengan lebih
meningkatkan kerja sama
antara pemerintah dan dunia
usaha
 Pengembangan jaringan
infrastruktur transportasi,
serta pos dan telematika
 Peningkatan pemanfaatan
energi terbarukan, khususnya
bioenergi, panas bumi,
tenaga air, tenaga angin, dan
tenaga surya untuk kelistrikan
 Pengembangan sumber daya
air dan pengembangan
perumahan dan permukiman.
Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh dengan
menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang berbasis SDA
yang tersedia, SDM yang
berkualitas serta kemampuan iptek
INFRASTRUKTUR:
 Ketersediaan infrastruktur
sesuai tata ruang
 Berkembangnya jaringan
transportasi
 Terpenuhinya pasokan tenaga
listrik yang handal dan efisien
 Mulai dimanfaatkannya tenaga
nuklir untuk pembangkit listrik
 Terwujudnya konservasi sumber
daya air dan terpenuhinya
penyediaan air minum untuk
kebuthan dasar Pengemb
infrastruktur perdesaan
mendukung pertanian.
 Pemenuhan kebutuhan hunian
didukung sistem pembiayaan
jngk panjang.
 Terwujudnya kota tanpa
permukiman kumuh.
(2020 – 2024)
Mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju,
adil dan makmur melalui
percepatan pembangunan di
segala bidang dengan struktur
perekonomian yang lebih kokoh
berlandaskan keunggulan
kompetitif.
INFRASTRUKTUR:
 Terselenggaranya jaringan
transportasi pos dan
telematika yang andal bagi
seluruh masyarakat yang
menjangkau seluruh wilayah
NKRI
 Tercapainya elektrifikasi
perdesaan dan elektrifikasi
rumah tangga;
 Terpenuhinya kebutuhan
hunian yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana
pendukung bagi seluruh
masyarakat yang didukung
oleh sistem pembiayaan
perumahan jangka panjang
dan berkelanjutan, efisien,
dan akuntabel sehingga
terwujud kota tanpa
permukiman kumuh.
Arah Pembangunan Infrastruktur
(dalam RPJP 2004-2025)
PEMBANGUNAN DAYA SAING:
1.
Peran pemerintah difokuskan pada perumusan kebijakan dimana peran swasta semakin
ditingkatkan terutama untuk sarana dan prasarana yang sudah layak secara komersial
2.
Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air untuk mewujudkan fungsi air sebagai
sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang
3.
Pembangunan transportasi dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah untuk
mendukung kegiatan ekonomi, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional, dan
memantapkan pertahanan dan keamanan
4.
Pembangunan pos dan telematika untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis
informasi
5.
Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan adalah untuk meningkatkan
akses dan pelayanan konsumen terhadap energi.
6.
Memenuhi kebutuhan hunian dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
7.
Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan sektor lain
15
Strategi Pembangunan Infrastruktur Dalam
RPJMN 2010 - 2014

Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil.
Sektor riil yang merupakan motor penggerak dalam perekonomian perlu senantiasa
ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya.

Meningkatkan Investasi Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dan Swasta.
Pengembangan kebijakan KPS dan pembangunan proyek KPS di infrastruktur, selain
harus mengantisipasi kondisi global, juga harus dapat mengakomodasi kebutuhan
perekonomian nasional.

Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian hanya akan dapat ditingkatkan
apabila tersedia pelayanan infrastruktur yang memadai. Meskipun upaya peningkatan
pelayanan infrastruktur telah dilakukan, namun masih diperlukan berbagai upaya
lanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar
pelayanan minimum.
16
Kebutuhan dan Gap Pendanaan 2010 - 2014
Estimasi Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan minimum
5% dari PDB
Pertumbuhan (%)
Nominal GDP (Rp. Triliun)
Kebutuhan Infrastruktur 5% GDP (Rp.
Triliun)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5,1
5,5
6,2
6,8
7,3
7,7
5.206,5
5.989,5
6.718,3
7.632,3
8.611,0
9.523,3
260,3
299,5
335,9
381,6
430,6
476,2
Total Kebutuhan Infrastruktur (2010 – 2014) Rp. 1.923,7 Triliun
2,000.0
Gap
323,7
1,800.0
1,600.0
1,400.0
1,200.0
Swasta/BUMN
685.5
Total
1.923,80
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
APBD
355.1
APBN
559.5
Perkiraan Kemampuan
Pendanaan
APBN
APBD
Gap
Swasta/BUMN
Total Keb. Investasi 20102014
 Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur
berdasarkan minimum 5% dari PDB
Tahun 2010-2014 mencapai Rp. 1.924
triliun, dimana kemampuan pemerintah
hanya sebesar Rp. 560 triliun
(termasuk DAK).
 Potensi pendanaan lain adalah dari
investasi BUMN, Swasta & pembiayaan
daerah melalui APBD diperkirakan
mencapai Rp. 1.041 triliun.
 Untuk mencapai target pertumbuhan
ekonomi minimal 7% pada akhir tahun
2014, masih terdapat gap pembiayaan
sebesar Rp 323 triliun. Sehingga
diharapkan peran pemerintah lebih
ditingkatkan.
Gap Pembiayaan
17
17
PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI NASIONAL
Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur
dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk
mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan
kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) dan
bukan “Business As Usual”. MP3EI dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan.

Indonesia diharapkan mampu mempercepat pengembangan berbagai program
pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektorsektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan
SDM dan Iptek.

Pemerintah juga mendorong perluasan pembangunan ekonomi Indonesia agar efek
positif dari pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirasakan tidak saja di semua
daerah di Indonesia tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat di seluruh wilayah
Nusantara.
19
Pengembangan Koridor Merupakan Faktor
Pendorong Pertumbuhan
Pengembangan Koridor Menghubungkan
Daerah Terbangun dengan Daerah Tertinggal
6 Koridor Ekonomi Berbasis Komoditi/Sektor
Unggulan Wilayah
"Pusat Produksi dan
Pengolahan Hasil
Tambang & Lumbung
Energi Nasional"
"Sentra Produksi
dan Pengolahan Hasil
Bumi dan Lumbung
Energi Nasional"
''Pusat Produksi dan
Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan,
dan Perikanan Nasional''
"Pengolahan Sumber
Daya Alam yang
Melimpah dan SDM
yang Sejahtera"
4
3
1
6
5
2
''Pintu Gerbang
Pariwisata Nasional
dan Pendukung
Pangan Nasional''
"Pendorong Industri
dan Jasa Nasional"
Pusat ekonomi mega
1
KE Sumatera
2
KE Jawa
Sumber : Menko Perekonomian, 2010
Pusat ekonomi
3
4
Usulan lokasi KEK
KE Kalimantan
KE Sulawesi – Maluku Utara
Lokasi FTZ
5
6
KE Bali – Nusa Tenggara
KE Papua - Maluku
MP3EI – Indikasi Investasi Kegiatan Ekonomi Utama 6 Koridor
23
Penguatan Konektivitas Nasional
 Penguatan konektivitas domestik bertujuan untuk mengintegrasikan
perekonomian nasional untuk mencapai distribusi yang lebih adil atas
manfaat dan konvergensi dalam standar kualitas kehidupan.
 Unsur-unsur utama meliputi:
o menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama dalam koridor
ekonomi dan untuk memaksimalkan pertumbuhan atas dasar integrasi;
o memperluas pertumbuhan dengan memperkuat hubungan antara daerah
tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan melalui antar-moda sistem
rantai pasokan;
o meningkatkan pertumbuhan inklusif dengan penyediaan infrastruktur
dan pelayanan dasar untuk daerah terisolasi dan terpencil untuk
mendistribusikan manfaat pembangunan yang lebih besar.
24
Kerangka Konektivitas Nasional
(intra pulau, antar pulau dan international)
Perekonomian yang berhasil...
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI:
Surabaya
Tumbuh maksimal melalui
keterpaduan bukan
keseragaman (inclusive
development)
Jakarta
Menghubungkan pusat-pusat
pertumbuhan
Makassar
Maluku
Sulawesi
Memperluas pertumbuhan
dengan menghubungkan
wilayah melalui intermodal supply chain
systems
Menghubungkan daerah
tertinggal dengan pusat
pertumbuhan
Makassar
Menghubungkan daerah terpencil
dengan infrastruktur & pelayanan
dasar dalam mendapatkan manfaat
pembangunan
Mencapai pertumbuhan
inklusif
Papua
Kendari
Makassar

Industri Perkapalan yang kuat

Jaringan Jalan yang terintegrasi

Keterpaduan antarmoda dan intermoda

Biaya transportasi yang terjangkau

Sistem pelayanan distribusi nasional yang efisien

Aksesibilitas pelayanan transportasi
Ambon
Manado
Integrasi ekonomi adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat langsung dari konsentrasi produksi
dan manfaat jangka panjangkonvergensi standar hidup
Kota
Kota
Town
Town
Asia
Pulau
Town
Town
Kota
Kota
Town
Gerbang
Internasional
Indonesia
Town
Kota
Kota
Pulau
Town
Town
Europe
Kota
Kota
Town
Town
Town
Kota
Town
Antar Pusat Ekonomi
1
America
Pulau
Dalam
PusatEkonomi
(urban)
Intra-island
Konektivitas LOKAL Konektivitas NATIONAL
Inter-island
2
International
3
Konektivitas GLOBAL
25
Pengembangan Konektivitas Nasional
(Dalam-Pulau, Antar-Pulau serta Internasional) (2)
DOMESTIC CONNECTIVITY
Priority Activity
o Belawan Port Development
o Toll Road Medan-Kualanamu
o Dumai Port Development
o Toll Road Pekanbaru-Kandis
o Sultan Sharif Airport Development Kasyim II
o Development of Airport Terminal Raja Haji
Fisabilillah
o Construction of Bridge Tayan
o Bitung Port Development
o Port development Depapre, Jayapura, and Arar
(Sorong)
o Toll Road Manado-Bitung
o Development of Direct Connectivity to Support
the Corridor/KEK
o Kuala Tanjung Port Development
DEBOTTLENECKING (QUICKWIN)
Priority Activity
o Construction of Double Track Railway Northern
Cross (Semarang-Jakarta)
o Dumai Port Development
o Toll Road Pekanbaru-Kandis
o Development of Merak and Bakauheni Port Dock
o Development of Airport Access Soetta KA
o Completion Airport Kualanamu
o Toll Road completion Cikampek – Palimanan
o Completion Terminal Kalibaru
o Construction of MRT Jakarta
o Airport Construction Kertajati
o Construction of the Port Access FO Support
Pasoso Tanjung Priok
o Settlement Development JORR
26
Proyek Unggulan Di Masing-masing Koridor
KE Sumatera
KE Jawa
KE Kalimantan
KE Sulawesi
KE Bali-NT
KE PapuaKep. Maluku
1. Jalan High Grade – Highway Lintas Sumatera
2. Pelabuhan Kuala Tanjung (International Hub Port)
3. Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi
4. Jalan Tol Trans Jawa
5. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok
6. Double Track KA Cirebon – Surabaya
7.
8.
9.
10.
Trans Kalimantan Lintas Selatan – Jembatan Tayan
Jalan Perbatasan Kalimantan
Trans Kalimantan Lintas Tengah – Jembatan Penajam
KA Kalteng dan KA Kaltim
11. Lintas Sulawesi
12. Jalan Tol Menado – Bitung
13. Pelabuhan Bitung (International Hub Port)
14. Lintas Nusa Tenggara
15. Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa
16. Trans Maluku (jalan dan ferry)
17. Jalan Jayapura – Wamena, Jalan Merauke – Tanah Merah, Jalan Sorong –
Manokwari ( jalan, ferry, dan angkutan sungai)
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI KE DEPAN
PRIORITAS KEBIJAKAN
 Arah kebijakan transportasi ke depan :
 Transportasi berbasis pulau
 Mengintegrasikan pembangunan antar moda
 Moda transportasi yang memiliki backward
dan forward linkages
 Mengembangkan konektivitas pelayanan
transportasi perintis
 Meningkatkan Keselamatan Transportasi
 Revitalisasi (pemanfaatan sumber daya lokal)
 Implementasi kontrak berbasis kinerja dalam
penyelenggaraan jalan
 Keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga
kualitas pelayanan infrastruktur transportasi
 Mengembangkan sumber pendanaan baru untuk
pengembangan infrastruktur
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
 Alternatif sumber pendanaan :
 Penerbitan Commercial Paper untuk
pembangunan infrastruktur yang didukung
oleh BI dan Perbankan Nasional
 Transportasi keperintisan :
 Penyediaan Pesawat berpenumpang < 50
oranguntuk mendukung konektivitas
pelayanan transportasi intra dan antarpulau
 Pembangunan Transportasi Perdesaan
melalui DAK yang menunjang daerah
pertanian, pariwisata dan perikanan.
 Pengembangan industri strategis
 Pembangunan Industri Perkapalan di Jawa
Timur dan Batam
 Pengembangan PT. Dirgantara Indonesia
 Rencana Induk :
 Sistem transportasi nasional
 Sistem logistik nasional
Slide - 29
ISU STRATEGIS TRANSPORTASI KE DEPAN
ISU STRATEGIS
Domestic
Connectivity
OUTPUT KEGIATAN
• Pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor
ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan,
pelabuhan udara)
• Pembangunan Highgrade Highway Sumatera yang merupakan bagian dari
Trans ASEAN Highway
• Meluasnya jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marjinal (angkutan
umum murah)
Keselamatan dan
Manajemen
Transportasi
• Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan:
• Pemeliharaan jalan melaui penutupan lubang jalan (potholes) di sepanjang
jalan nasional.
• Pemasangan Marka Jalan untuk seluruh ruas jalan nasional
• DAK Keselamatan Transportasi
Keamanan
Nasional
• Pembangunan jalan di wilayah perbatasan dan wilayah rawan konflik
• Meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi di wilayah Indonesia Bagian
Timur
Slide - 30
ISU STRATEGIS TRANSPORTASI KE DEPAN
ISU STRATEGIS
Debottlenecking
(quick wins
pendorong
pertumbuhan)
OUTPUT KEGIATAN
• Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi
backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana
transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem
transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda
• Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama
untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran
• Pelaksanaan Kontrak Berbasis Kinerja yang diintegrasikan dengan
penanganan muatan lebih di jalan
• Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan
pemulihan fungsi infrastruktur transportasi.
Penanganan Kota
Besar
• Pengembangan Master Plan
• Penataan infrastruktur transportasi di 6 Kota Besar (Jakarta, Bandung, Medan,
Surabaya, Makassar dan Denpasar).
Kelembagaan
• Penguatan SDM Sektor Transportasi
• Penanganan jalan lokal (kewenangan daerah) ditinjau dari sistem jaringan jalan
Slide - 31
Penutup



Bagi Indonesia, peluang integrasi ekonomi
regional tersebut harus dapat dimanfaatkan
dengan semaksimal mungkin. Jumlah populasi,
luas dan letak geografi, dan nilai PDB terbesar di
ASEAN harus menjadi aset agar Indonesia bisa
menjadi pemain besar dalam AEC.
Indonesia diharapkan mampu mempercepat
pengembangan
berbagai
program
pembangunan yang ada, terutama dalam
mendorong peningkatan nilai tambah sektorsektor unggulan ekonomi, pembangunan
infrastruktur dan energi, serta pembangunan
SDM dan Iptek. Percepatan pembangunan ini
diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan
ekonomi Indonesia kedepannya.
Pertumbuhan yang lebih cepat memerlukan
dukungan infrastruktur TRANSPORTASI yang
memadai.

DI Sektor Jalan perlu dilakukan upaya-upaya
terobosan
untuk
dapat
mengakselerasi
pembangunan, antara lain:
o Percepatan pembangunan infrastruktur
backbone yang dapat menjadi pendorong
pertumbuhan, seperti : penyelesaian jalan
lintas utama di setiap pulau, pembangunan
Highgrade Highway Sumatera, serta
pembangunan jalan di wilayah terpencil
perdalaman dan perbatasan.
o Penanganan muatan lebih di jalan yang
diintegrasikan
dengan
pelaksanaan
Performance Based Contract
o Penanganan jalan lokal (kewenangan
daerah) ditinjau dari aspek sistem jaringan
jalan
o Dungan
infrasturuktur
jalan
untuk
menunjang pembangunan 6 Kota Besar
o Penanganan jalan yang berkeselamatan
o Pemanfaatan sumberdaya lokal (Asbuton)
dalam pembangunan jalan.
32
Terima Kasih