Transcript Konsep Perubahan UU Kepegawaian

KONSEP PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG
KEPEGAWAIAN
Oleh
Prof Miftah Thoha
UNIVERSITAS GADJAH MADA
MANAGEMENT KEPEGAWAIAN
TUJUANNYA :
 1). Agar penggunaan dan kinerjanya bisa
efefktif, tidak boros dan menghasilkan
kerja yang sesuai yang dibutuhkan
 2). Pengembangan kariernya dijamin
secara jelas sesuai dengan kompetensi diri
dan kompetensi jabatan
 3). Kesejahteraan hidupnya dijamin (PAUL
PIGORS)

UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN
Selama ini di Indonesia mengenal dan
berlaku dua UU di bidang kepegawaian ini,
yakni:
 1) UU no 8/ tahun 1974
 2) UU no 43/1999
 Keduanya sangat berbeda suasana
pembuatan dan suasana pelaksanaannya

Undang-undang 8/1974 dibuat oleh
pemerintah Orde Baru yang suasana
sistem politik dan sistem pemerintahannya
sangat otoriter dan sentralistik.
 Sedangkan UU no 43/1999 dibuat dalam
suasana sistem politik dan pemerintahan
reformasi
 Dua UU yang berbeda jiwanya itu dipakai
bersama-sama selama ini
 UU no 8/1074 itu direvisi oleh UU no
43/1999. Akan tetapi revisi itu bukan
menghapus uu no 8 tersebut

Oleh karena itulah dalam bidang
manajemen kepegawaian kita selama ini
senantiasa mencerminkan sikap yang
ambivalen.
 Di satu sisi sesuai dengan era reformasi
dilakukan desentralisasi ke daerah, di sisi
lain peranan pemerintah pusat melalui
kementerian sektor memperkuat peran
sentralnya.
 Belum lagi persoalan rekrutmen dan
promosi menjadi rumit syarat dengan
bisnis.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka awal
tahun ini 2011, Komisi II DPR RI berinisiatif
merancang RUU Kepegawaian
 Dengan dibantu 4 pakar di bidang ini (2
Guru Besar dari UGM, dan 2 Guru Besar dari
UI) dibantu tim ahli dan asistensi DPR
berhasil merumuskan rancangan UU tersebut
 Undang- undang itu dinamakan UU Aparatur
Sipil Negara yang menekankan pada konsep
jabatan profesi bagi kepegawaian

RUU APARATUR SIPIL NEGARA
RUU ini tidak lagi menggunakan istilah RUU
Kepegawaian, tetapi menggunakan istilah
jabatan profesi dari pegawai itu sendiri.
 Kepegawaian adalah hal ihwal tentang orang
yang bekerja di dalam pemerintahan. Tetapi ada
sebutan PROFESInya
 Sementara itu di dalam kepegawaian itu telah
terkumpul sebutan macam profesi di dalamnya,
seperti: Polri, Jaksa, Guru, Hakim, TNI, dsb


Sebutan Profesi.
Sebutan Pegawai atau PNS bukan
menunjukkan gugus profesi, seperti
misalnya TNI, POLRI, Dokter, Hakim,
Jaksa, Wartawan, dan lain-lainnya
 PNS bukan sebutan profesi karena di
dalamnya terdiri dari macam-macam
profesi seperti yang disebutkan di atas.
 Oleh karena itu di dalam NA perlu
dimulai dari identifikasi sebutan profesi
itu


Menurut perkembangan management
Sumber Daya Manusia telah dikenal
profesi pegawai yang bekerja di
pemerintahan itu disebut PUBLIC CIVIL
SERVANT( SERViCE)
Di negara kita belum ada, yang ada PNS
 Dahulu dikenal ada sebutan PAMONG
PROJO atau PaNGREH PROJO tetapi
nampaknya tidak lagi populer, malahan
sekarang lebih populer dengan SATPOL
PP.
 Maka perlu dicari sebutannya apa?

Di dalam RUU ASN itu,dijelaskan bahwa
Aparatur Sipil Negara itu terdiri dari:
 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
 2) Pegawai Pemerintah
 PNS adalah pegawai tetap seperti yang
sekarang ini kita jumpai
 Pegawai Pemerintah adalah pegawai yang
diangkat berdasarkan kontrak. Jenis
pegawai ini dapat disebutkan seperti
tenaga fungsional (Guru, Dokter dsb) dan
tenaga profesional (spt; Auditur,
Perencana, Pengawas, dsb)

APARATUR
PNS
APARATUR SIPIL NEGARA
NEGARA
PEAWAI
PEMERINTAH
APARATUR NEGARA
EKSEK
APARATUR
ADMINIS
APARATUR SIPIL NEGARA
PROFESI
TNI
NEGARA
Di dalam Aparatur Sipil Negara nanti diatur
beberapa jabatan bagi pegawai, antara
lain:
 1) Jabatan Eksekutif Senior (JES), dan
 2) Jabatan Administrasi ( General
Administration)
 JES adalah jabatan tertinggi bagi
kedudukan seorang pegawai (misalnya
Dirjen, Sekjen, Irjen, dsb)
 Sedangkan jabatan Administrasi adalah
jabatan yang berfungsi sebagai supporting
staff, dibawah JES.

Sementara itu Jabatan Fungsional yang
pengangkatan berdasarkan kontrak suatu
ketika jika dibutuhkan dan memenuhi
persyaratan kompetensi jabatan bisa
menduduki JES, demikian pula jabatan
Administrasi
 Bahkan orang dari swasta pun jika
memenuhi persyaratan sesuai dengan
kompetensi jabatan bisa menduduki JES
 RUU tidak lagi menggunakan konsep
ESELONISASI.

JABATAN EKSEKUTIF SENIOR
A
D
M
I
N
I
S
T
R
S
I
JABATAN FUNGSIONAL SENIOR
MANAGER
PROFE
SIONAL
TEKNS
KLERK
JABATAN FUNGSIONAL

Pengembangan Karier
JABATAN EKSEKUTIF SENIOR
JABATAN
ADMINISTRASI
SWASTA
JABATAN
FUNGSIONAL
SYARAT MENDUDUKI JABATAN
Untuk menduduki jabatan Eksekutif Senior antara
lain:
 Memenuhi Kompetensi Jabatan
 Pernah mengabdi sebagai pejabat di 3 Daerah di
Indonesia
 Melamar pada jabatan yang kosong ke Komisi
Aparatur Sipil Negara dan
 Dilakukan tes/ujian kompetensi secara terbuka
 Bebas dari keanggotaan dan intervensi politik
PEJABAT POLITIK/NEGARA
EKSEK
LEGISLA
APARAT
SIPIL
APARAT
SIPIL
YUDIKAT
APARAT
SIPIL
KEUANG
APARAT
SIPIL
KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA
KASN ini nanti diharapkan yang
membuat kebijakan tentang aparatur
sipil negara
 Selain itu KASN juga mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan tersebut
 KASN juga menjaga agar Aparatur
Sipil Negara tidak terintervensi oleh
politik parktis
 KASN menjaga netralitas sistem
Aparatur Sipil Negara

TUJUAN MANAGEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA
(1) AGAR APARATUR SIPIL ITU BISA
BEKERJA SESUAI DENGAN DESKRIPSI
TUGASNYA SECARA EFEKTIF (dan
EFISIEN)
 (2) AGAR PENGEMBANGAN KARIERNYA
DIJAMIN SEMAKSIMAL MUNGKIN
 (3) AGAR KESEJAHTERAAN HIDUP
DIRINYA DAN KELUARGANYA DIJAMIN
DENGAN BAIK (PAUL PIGORS, )


EFEKTIVITAS KERJA (1)
PERENCANAAN
DIUMUMKAN TERBUKA
-BERAPA BANYAK
BUTUH
PEGAWAI
-SYARAT KUALIFIKASINYA
-UJIAN/ TES TERBUKA
-DIUMUMKAN TERBUKA
-DILAKUKAN BERDASAR
KAN SISTEM MERIT
-PROFESIONAL
SDM YG
EFEKTIF
Sistem Karier
 Seharusnya
menurut pandangan
akademis, sistem karier dalam
Administrasi Kepegawaian harus
dilaksanakan berdasarkan
pada prinsip MERITA
 Yakni
sistem karier yang
didasarkan pada prestasi kerja.
Dengan ketentuan yang jelas untuk
penilaian prestasinya
Sisten Rekrutmen:
 Pengangkatan pegawai atau Pejabat
dalam suatu posisi jabatan tertentu
seharusnya berdasarkan sistem merit.
Akan tetapi banyak masalah yang
terjadi:
 (1) Aceptabilitas, bida sesuai dengan
keinginan yang menerima (like dan
dislike)
 (2) Senioritas, calon sudah senior
pangkat sudah tinggi, umur mendekati
pensiun, pengalaman dari masa kerja

3). Intervensi politik, pejabat politik
memilih yang satu aspirasi atau yang
mendukungnya karena mempunyai hak
untuk menerima atau menolak
 4) Tim Penilai Akhir, bagi sistem promosi
yang melalui TPA yang dijabat oleh pejabat
politik mirip dengan no 3 diatas
 5) Pembina Karier PNS bukan pada
pejabat yang sejalan dengan karier PNS
 6). Politik Uang, maksudnya proses dan
sistem rekrutmen pada promosi masih
ditandai dengan permainan uang.

7)Formasi Pegawai, penentuan formasi
sebagai pintu masuk pengangkatan
pegawai tidak berdasarkan pada analisa
kebutuhan melainkan dari penentuan
alokasi anggaran. Dan seringkali menjadi
sarana bargaining penentuan jumlahnya
 8) Seleksi tidak transparan, baik
rekrutmen maupun promosi seringkali tidak
transparan
 9). Tidak ada akuntabilitas Publik,
mengapa seseorang diterima lainnya tidak

Dalam RUU pelaksanaan sistem yang tidak
profesional diupayakan supaya profesional
dan rasional, teransparan, serta akuntabel
 Oleh karena itu aspek negatif dari sistem
yang selama ini dipakai diupayakan tidak
dipergunakan lagi
 Oleh karena itu sistem merita dan
dihindarinya intervensi politik sangat
dianjurkan

KARIER BIROKRASI
DOMAIN
POLITIK
PRESIDEN
&
WAPRES
PA
KOM
APART
SIPIL NEG
PA
BKN
KEPALA
DAERAH
PA
PA
BIRO
PA
MENTERI
LPNK
SEKJEN
PA
SEK UT
PA
PA
KEP.DAE
PA
sekian