Transcript disini - Kaltim.Info

PENATAAN SISTEM SUMBER DAYA
APARATUR DALAM RANGKA PENATAAN
JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS
DR. DJOKO SUTRISNO, M.SI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN
I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PNS
1. Pelimpahan status kepegawaian pusat ke
daerah karena kebijakan otonomi daerah
berjumlah ± 2,3 juta PNS
2. Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer
menjadi PNS berjumlah 899. 866 CPNS
3. Kebijakan Pengangkatan Sekdes menjadi
PNS berjumlah 46.521 PNS
4. Persentase antara jumlah belanja
pegawai dengan belanja publik didalam
APBD tidak rasional
2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
LANJUTAN LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PNS
5. Pemekaran Wilayah/Daerah yang
berdampak pada penambahan Formasi
PNS.
6. Perkembangan Teknologi Informasi
secara cepat dan pesat.
7. Kebijakan
Peleburan/penggabungan/pembubaran
instansi (kementerian sosial, kementerian
penerangan)
3
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
II. MASALAH PNS
1. Mismatch
yaitu
kesenjangan
antara
kompetensi PNS dengan syarat kompetensi
jabatan yang didudukinya
2. Under employment yaitu kinerja PNS yang belum
produktif dan belum adanya target atau kontrak
kinerja berupa sasaran kinerja individu yang harus
dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya,
sehingga pelayanan PNS terhadap masyarakat belum
memuaskan.
3. Alokasi dan distribusi PNS yang tidak
proporsional antara jumlah PNS dengan tugas
dan
fungsi
organisaasi
yang
harus
dilaksanakan.
4
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
III. KONDISI OBJEKTIF PNS
1. Jumlah PNS per 13 Mei 2011 adalah =
4.708.330
2. Ratio PNS terhadap penduduk adalah
4.708.330 : 237.556.363 = 1 : 50.45
Prosentase PNS terhadap penduduk adalah
1.98%
5
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
3. Arahan Presiden pada RETRET ke III Sidang Kabinet
yang diperluas dengan para Gubernur pada tanggal
5-6 Agustus 2010 di Bogor kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, serta unsur daerah
untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat untuk di
daerah, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik
sesuai dengan kemampuan keuangan negara serta
melihat
kembali
Peraturan
Pemerintah
Nomor:
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
4. Rasio PNS terhadap penduduk Indonesia 1,98% masih cukup moderat
Sebagai perbandingan beberapa Negara ASEAN
NO
NEGARA
PROSENTASE
%
1
Indonesia
1,98
2
Malaysia
3,7
3
Filipina
2,9
4
Thailand
1,9
5
Kamboja
1,2
6
Laos
1,8
7
Vietnam
2,1
8
Darussalam
9
Myanmar
11,4
0,7
Sumber data: Kementerian Luar Negeri tahun 2009
7
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
5. Pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin,
2003 - 2011
%
%
Tahun
Pria
(1)
(2)
2003
2.172.285
1.475.720
3.648.005
2004
2.130.299
-1,93 1.457.038
-1,27 3.587.337
-1,66
2005
2.131.674
0,06 1.530.662
5,05 3.662.336
2,09
2006
2.144.320
0,59 1.580.911
3,28 3.725.231
1,72
2007
2.292.555
6,91 1.774.646
12,25 4.067.201
9,18
2008
2.257.408
-1,53 1.825.952
2,89 4.083.360
0,40
2009
2.455.269
8,76 2.068.936
13,31 4.524.205
10,80
2010
2.460.283
0,20 2.137.817
3,33 4.598.100
1,63
2011
2.403.178
-2.32 2.167.640
1,40 4.570.818
-0.59
Pertumbuhan
(3)
Wanita
%
Pertumbuhan
(4)
(5)
Jumlah
(6)
Pertumbuhan
(7)
8
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
6. Komposisi PNS berdasarkan Jenis Jabatan
JABATAN
Struktural
JUMLAH
Esl. I
436
Esl. II
5.240
Esl. IIII
33.616
Esl. IV
143.362
Esl. V
10.036
Fungsional Tertentu
2.155.193
Fungsional Umum
2.222.935
JUMLAH
4.570.818
9
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
7. Komposisi PNS menurut Jenis Jabatan Fungsional Tertentu
Per 31 Desember 2011
Jabatan Fungsional
Tertentu
Pria
(1)
(2)
Tenaga Pendidik/Guru
%
Pertumbuh
an
(3)
Wanita
(4)
%
Pertumbuh
an
(5)
Jumlah
(6)
Pertumbuh
an
(7)
708,868
41.96
980,719
Tenaga Medis
11,375
41.09
16,308
58,91
27,683
1.28
Tenaga Paramedis
47,901
23.78
153,556
76,22
201,457
9.35
Dosen/Guru Besar
48,984
62.84
28,965
37,16
77,949
3.62
110,334
69.60
48,183
30,40
158,517
7.36
927,462
43.03 1,227,731
56,97 2,155,193
100.00
Lainnya
Jumlah
58,04 1,689,587
%
78.40
10
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
8. Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2011
Tingkat Pendidikan
Akhir
Pria
%
Wanita
%
Jumlah
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
SD
SLTP
SLTA
DI
D II
D III
D IV
S1
S2
S3
Jumlah
78,409
108,986
862,528
25,515
260,724
172,024
12,454
801,824
74,248
6,466
2,403,178
93.97
88.01
56.93
33.78
37.65
39.94
65.38
52.93
68.99
79.07
52.58
5,028
14,848
652,552
50,026
431,778
258,648
6,595
713,082
33,371
1,712
2,167,640
6.03
83,437
11.99 123,834
43.07 1,515,080
66.22
75,541
62.35 692,502
60.06 430,672
34.62
19,049
47.07 1,514,906
31.01 107,619
20.93
8,178
47.42 4.570.818
1.83
2.71
33.15
1.65
15.15
9.42
0.42
33.14
2.35
0.18
100.00
11
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
9. Komposisi PNS Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan Tertinggi
Per 31 Desember 2011
Kelompok
Umur
(1)
SD
SLTP
SLTA
DI
D II
D III
D IV
S1
S2
S3
Jumlah
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
18 - 20
-
6
3,282
333
13
43
-
-
-
-
3,677
21 - 25
267
1,173
24,638
4,300
20,690
59,811
2,792
45,705
183
-
159,559
26 - 30
2,454
7,996
121,739
6,498
61,504
95,016
6,065
199,635
4,329
5
505,241
31 - 35
5,153
12,401
162,046
15,278
53,271
81,514
3,126
239,442
9,259
95
581,585
36 - 40
8,335
17,238
192,732
15,408
58,709
44,018
2,594
234,562
13,934
362
587,892
41 - 45
12,214
24,185
344,577
7,667
100,531
44,794
2,090
273,224
19,106
902
829,290
46 - 50
21,198
27,635
353,095
12,290
175,066
52,446
1,525
273,049
24,443
1,889
942,636
51 - 55
31,460
31,021
260,006
11,315
145,817
40,240
709
193,229
24,404
2,017
740,218
56 - 60
2,356
2,179
52,965
2,452
76,901
12,790
148
53,322
9,170
1,585
213,868
61 - 65
-
-
-
-
-
-
-
2,675
2,748
1,042
6,465
65 +
-
-
-
-
-
-
-
63
43
281
387
123,834 1,515,080
75,541
692,502
430,672
19,0491,514,906
107,619
Jumlah
83,437
8,1784,570,818
12
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
10.
PNS yang akan mencapai Usia Pensiun 2011-2014 sejumlah
488.494 dengan
Tahun 2011 :
Tahun 2012 :
Tahun 2013 :
Tahun 2014 :
Total
107.418
124.175
123.167
133.734
: 488.494
13
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
IV. ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH
Kelompok
% Belanja
Pegawai
dengan APBD
Jumlah
Instansi
%
I
≤ 30
52
9,92
II
31 s.d 40
76
14,50
III
41 s.d 50
106
20,23
IV
51 s.d 60
145
27,67
V
61 s.d 76
145
27,67
14
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
UNDANG –UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999
Pasal 3
(1)Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan
merata dalam penyelenggaraan tugas negara,
pemerintah dan pembangunan.
Pasal 7
(2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu
memacu produktivitas dan dan menjamin
kesejahteraannya
15
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
V. STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN PNS
Pemerintah melakukan penataan organisasi
penataan Pegawai Negeri Sipil / rightsizing
dan
Dalam pelaksanaannya pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan



Peraturan Bersama Menteri PAN & RB, Menteri Dalam
Negeri dan Kementerian Keuangan
Nomor : 02/SPB/M.Pan-RB/8/2011, 800-632 Tahun
2011, 141/PMK.01/2011
24 Agustus 2011
Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
(Moratorium)
16
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Prinsip Penundaan Sementara Pegawai Negeri Sipil
1. Dilakukan penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku mulai tanggal 1 September
2011 sampai dengan 31 Desember 2012.
2. Melakukan penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Yang Tepat berdasarkan
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Hasilnya dilaporkan kepada
Menpan dan RB dan Ka BKN paling lambat akhir bulan Desember 2011.
3. Pimpinan Instansi Pusat dan Daerah melakukan Redistribusi (penyaluran ke
satuan organisasi yang membutuhkan) pegawai sesuai dengan kompetensi
di instansi masing-masing berdasarkan hasil penataan organisasi dan PNS
dan Hasilnya dilaporkan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
4. Instansi Pusat dan Daerah menyusun Proyeksi Kebutuhan PNS selama 5
(lima) tahun ke depan yang pemenuhannya dilakukan secara
berkesinambungan dengan sasaran prioritas per tahun yang jelas sesuai
dengan kemampuan keuangan negara dan hasilnya disampaikan paling
lambat tanggal 30 Juni 2012
17
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERKA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PENGERTIAN
Penataan PNS adalah
suatu proses analisis secara sistematis dan
berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas,
kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang
tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi,
sehingga dapat mewujudkan visi dan misi
organisasi menjadi kinerja nyata.
18
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ORGANISASI
Analisis
Jabatan dan
Analisis
Beban Kerja
MENGHITUNG
JUMLAH
PEGAWAI TEPAT
PENATAAN
PEGAWAI
KUANTITAS,
KUALITAS,
KOMPOSISI ,
DAN DISTRIBUSI
PEGAWAI
19
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
VI. PROSEDUR PENATAAN PNS
1. PERSIAPAN PENATAAN PNS
2. PELAKSANAAN PENATAAN
PNS
20
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
1. PERSIAPAN PENATAAN
ANALISIS
JABATAN
Informasi Jabatan :
a. Uraian Jabatan
b. Syarat Jabatan
c. Peta Jabatan
dan Kekuatan
Pegawai
Tidak Ada
Ada
Menyusun Informasi Jabatan
Peninjauan Kembali
21
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
a. Uraian Jabatan
Uraian jabatan meliputi nama jabatan, kode
jabatan, ikhtiar jabatan, uraian tugas, bahan
kerja, perangkat kerja, hasil kerja,
tanggung jawab, wewenang, korelasi
jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan
resiko bahaya
22
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
b. Syarat Jabatan
Syarat jabatan terdiri atas
pangkat/golongan ruang, pendidikan,
kursus/diklat, pengalaman kerja,
pengetahuan kerja, keterampilan kerja,
bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja,
upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja
23
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
c. Peta Jabatan
Peta jabatan terdiri atas susunan nama dan
tingkat jabatan struktural dan fungsional yang
tergambar dalam struktur unit organisasi dari
tingkat yang paling rendah sampai dengan
yang paling tinggi.
Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan
yang ada dan kedudukan dalam unit
organisasi serta memuat jumlah pegawai,
pangkat/golongan
ruang,
kualifikasi
pendidikan, dan beban kerja unit organisasi
24
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Contoh Peta Jabatan pada Biro Kepegawaian
25
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PEMANFAATAN ANALISIS JABATAN
A. Kelembagaan
Untuk kepentingan kelembagaan, butir informasi jabatan yang dapat
digunakan yaitu:
1. Nama unit kerja,
2. Nama jabatan,
3. Korelasi jabatan,
4. Rentang kendali jabatan,
5. Rentang kendali orang, dan
6. Tanggung jawab.
B.
Ketatalaksanaan
Untuk kebutuhan ketatalaksanaan,
digunakan yaitu:
1. Uraian tugas,
2. Bahan kerja,
3. Peralatan kerja,
4. Hasil kerja,
5. Tanggung jawab,
6. Wewenang, dan
7. Resiko bahaya.
butir
informasi yang
dapat
26
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Lanjutan..
C. Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Inventarisasi Jabatan dan Kamus Jabatan
Untuk kebutuhan inventarisasi jabatan, butir informasi jabatan
yang dapat digunakan yaitu:
a. Nama jabatan
b. Kode jabatan
c. Letak jabatan
d. Ikhtisar jabatan, dan
e. Syarat jabatan.
2. Penyusunan Kebutuhan Pegawai
Untuk penyusunan formasi pegawai baru, butir informasi jabatan
yang dapat digunakan yaitu:
a. Nama jabatan,
b. Letak jabatan,
c. Uraian tugas,
d. Waktu yang dibutuhkan per tugas,
e. Daftar jabatan per unit kerja, dan
27
f. Hasil kerja
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Lanjutan..
3.
Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan
Untuk kepentingan rekrutmen, seleksi, dan penempatan, butir
infromasi jabatan yang dapat digunakan yaitu:
a. Nama jabatan
b. Ikhtisar jabatan,
c. Uraian tugas, dan
e. Syarat jabatan, seperti pendidikan, pelatihan & syarat khusus,
dan letak jabatan dalam organisasi.
4.
Pembagian Kerja
Untuk kepentingan pembagian kerja, butir informasi jabatan yang
dapat digunakan yaitu:
a. Susunan jabatan dalam satu unit,
b. Uraian tugas,
c. Syarat jabatan,
d. Korelasi jabatan,
e. Tanggung jawab, dan
f. Wewenang
28
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Lanjutan..
5. Penyusunan Pola Karier
Untuk penyusunan pola karier, butir informasi jabatan yang dapat
digunakan yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.
Nama jabatan,
Uraian tugas,
Syarat jabatan,
Korelasi jabatan, dan
Informasi lain
29
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Lanjutan..
6. Penilaian Jabatan
Penilaian jabatan digunakan untuk menetapkan nilai atau bobot setiap
jabatan. Bobot jabatan digunakan untuk menetapkan jenjang pangkat,
tunjangan maupun fasilitas lain. Adapun butir informasi jabatan yang
dapat digunakan yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Nama jabatan,
Uraian jabatan,
Bahan kerja,
Perangkat kerja,
Hasil kerja,
Kondisi lingkungan kerja,
Upaya fisik,
Kemungkinan resiko bahaya,
Korelasi jabatan,
Tanggung jawab,
Wewenang, dan
Syarat jabatan.
30
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Lanjutan..
7. Penilaian Kinerja Pegawai
Untuk kepentingan penilaian kinerja pegawai, butir informasi jabatan yang
dapat digunakan yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.
Nama jabatan,
Uraian jabatan,
Hasil kerja,
Tanggung jawab, dan
Wewenang.
31
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Lanjutan..
8. Penyusunan Kebutuhan Diklat
Untuk kepentingan kebutuhan diklat, butir informasi jabatan yang
dapat digunakan yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Nama jabatan,
Ikhtisar jabatan,
Uraian tugas,
Pengetahuan kerja,
Keterampilan kerja,
Waktu pelaksanaan tugas,
Kondisi lingkungan kerja,
Resiko bahaya,
Syarat jabatan,
Bahan kerja,
Hasil kerja, dan
Perangkat kerja.
32
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Lanjutan..
9.
Statistik dan Pelaporan Kepegawaian
Informasi jabatan dapat digunakan:
a. sebagai pelaporan keadaan pegawai menurut unit kerja dll,
b. untuk keperluan perencanaan, dan
c. pemanfaatan dan mutasi pegawai.
10. Kepentingan Pencari Kerja
Hasil analisis jabatan juga berguna bagi pencari kerja karena
menyediakan informasi tentang jabatan yang ada di suatu instansi,
utamanya bagi para pemula (frash graduate). Para pencari kerja
bisa mencari kemungkinan jenis pekerjaan yang sesuai dengan
keahlian, pengalaman, minat, dan lain-lain.
33
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
2. PELAKSANAAN PENATAAN PNS
Menghitung
Jumlah
Kebutuhan
Pegawai
Analisis
Kesenjangan Profil
dengan Jabatan
Kategori
Jumlah
Pegawai
Langkah Tindak
Lanjut
34
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
3. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PNS
JABATAN FUNGSIONAL
UMUM
PERATURAN MENPAN &
RB
JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU
INSTANSI
PEMBINA
GURU
PERKA BKN NO.
4/2010
PNS pada SARANA
PELAYANAN
KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN
TENAGA
STRUKTURAL
SESUAI DENGAN
STRUKTUR
35
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN BERSAMA
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
(No. 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011; No. 800-632 Th 2011; No. 141/PMK.01/2011)
(1) Untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan
dan beban kerja pada Pemerintah Daerah, Menpan&RB menugaskan
Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS
dilingkungan masing-masing sebagaimana diatur dalam PerMenpan&RB
No. 26 Th 2011 tentang Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Yang Tepat
Untuk Daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Menpan&RB dan Kepala
BKN paling lambat pada akhir bulan Desember 2011;
(2) Untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis
jabatan dan beban kerja pada Pemerintah Pusat, Menpan&RB
meminta para Menteri dan Pimpinan Lembaga untuk menghitung
jumlah kebutuhan PNS dilingkungan masing-masing sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menpan&RB No. KEP.75/M.PAN/7/2004
tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan
Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS dan hasil
perhitungan jumlah kebutuhan PNS berdasarkan kelompok jabatan
tersebut disampaikan kepada Menpan&RB dan Kepala BKN paling
lambat pada akhir bulan Desember 2011
36
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan
Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS
Kep.Men.PAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004
A. Dasar
Pasal 15 UU Nomor 43 Tahun 1999
Ayat (1) Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat
Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu
melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan
berdasarkan beban kerja sesuatu organisasi.
Ayat (2) Formasi ditetapkan berdasarkan perkiraan beban kerja dalam
jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macammacam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi
jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan.
37
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Lanjutan
Penjelasan PP Nomor 54 Tahun 2003
Pasal 2
Ayat (1) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Formasi
Pegawai Negeri Sipil secara nasional adalah jumlah dan
susunan Pegawai Negeri Sipil secara nasional yang
diperlukan
untuk
menyelenggarakan
tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan dalam satu tahun anggaran
penetapannya
dilakukan
dengan
memperhatikan
kemampuan anggaran yang tersedia.
38
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan
Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS
Kep.Men.PAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004
B. 3 (Tiga) Aspek Pokok Dalam Menghitung Formasi Pegawai :
1. Beban Kerja
merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk penghitungan.
2. Standar Kemampuan Rata-rata
yaitu standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu yang
digunakan atau satuan hasil.
Disebut norma waktu atau norma hasil.
3. Waktu Kerja
yang dimaksud adalah waktu kerja efektif, yaitu waktu kerja yang
secara efektif digunakan untuk bekerja:
a. Hari Kerja Efektif  Jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur
dan cuti.
b. Jam kerja Efektif  Jumlah jam kerja formal dikurangi waktu kerja
yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti buang air,
melepas lelah, istirahat makan, dsb.
Allowance diperkirakan rata-rata sekitar 30% dari jumlah jam kerja. 39
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai
Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan
Formasi PNS
Kep.Men.PAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum
Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung
kebutuhan pegawai adalah mengidentifikasi beban kerja
melalui:
a. Hasil kerja
b. Objek kerja
c. Peralatan kerja
d. Tugas per tugas jabatan
40
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
a. Pendekatan Hasil Kerja
Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah:
 wujud hasil kerja dan satuannya;
 jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus
dicapai;
 standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja.
Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah:
 Beban kerja
Standar kemampuan Rata-rata
X 1 orang
Contoh:
Jabatan
:
Pengentri Data
Hasil Kerja
:
Data Entrian
Beban Kerja/Target Hasil
:
200 data entrian setiap hari
Standar Kemampuan Pengentrian
:
30 data per hari
Perhitungannya adalah:
200 data entrian
X 1 orang = 6,67 orang
30 data entrian
Dibulatkan menjadi 7 orang
41
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
b. Pendekatan Objek Kerja
Metoda ini memerlukan informasi:
 wujud objek kerja dan satuannya;
 jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek yang harus
dilayani;
 standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja.
Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah:
 Objek kerja
Standar kemampuan Rata-rata
Contoh:
Jabatan
:
Dokter
Objek Kerja
:
Pasien
Beban Kerja
:
80 pasien per hari
Standar Kemampuan Pemeriksaan
:
80 pasien
25 pasien
dibulatkan menjadi 3 orang
X 1 orang
25 pasien per hari
X 1 Dokter = 3,2 orang Dokter
42
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
c. Pendekatan Peralatan Kerja
Dalam menggunakan metoda ini, informasi yang diperlukan adalah:
o satuan alat kerja;
o jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja;
o jumlah alat kerja yang dioperasikan;
o rasio jumlah pegawai per jabatan per alat kerja (RPK).
Rumus penghitungannya adalah:
 Peralatan kerja
Rasio Penggunaan Alat Kerja
X 1 orang
Contoh: Bis angkutan pegawai
Satuan alat kerja
: Bis
Jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja
: • Pengemudi Bis
• Kernet Bis
• Montir Bis
Jumlah alat kerja yang dioperasikan
: 20 bis
Rasio Pengoperasian Alat Kerja
: • 1 Pengemudi 1 Bis
• 1 Kernet 1 Bis
• 1 Montir 5 Bis
43
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
Jumlah pegawai yang diperlukan:
• Pengemudi Bis:
20 bis X 1 Pengemudi = 20 Pengemudi
1 bis
• Kernet Bis:
20 bis
X 1 Kernet = 20 Kernet Bis
1 bis
• Montir Bis:
20 bis
X 1 Montir = 4 Montir Bis
5 bis
44
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
d. Pendekatan Tugas per Tugas Jabatan
Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan metoda ini
adalah
 uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas;
 waktu penyelesaian tugas;
 jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata.
Rumusnya adalah:
 Waktu Penyelesaian Tugas
 WaktuKerja Efektif
Waktu Penyelesaian Tugas disingkat WPT. Sedangkan Waktu Kerja
Efektif disingkat WKE
45
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
Contoh:
Jabatan : Pengadministrasi Umum
NO.
URAIAN TUGAS
BEBAN TUGAS
SKR
WPT
1
2
3
4
5 (3X4)
1
Mengetik surat
70 lb/hari
12 menit/lb
840 menit
2
Mengagenda surat
24 surat/hari
6 menit/surat
144 menit
3
Mengarsip surat
24 surat/hari
5 menit/surat
120 menit
4
Melayani tamu
4 tamu/hari
6 menit/tamu
24 menit
5
Menyusun laporan Daftar hadir
1 laporan/hari
30 menit/lap
30 menit
6
Mengadministrasikan
Kepegawaian
16 data/hari
90 menit/data
1.440 menit
7
Dan seterusnya
n menit
 WPT
2.598 + n menit
46
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
Jumlah waktu kerja rata-rata per hari yang ditetapkan sebagai waktu
kerja efektif adalah 270 menit. Jadi jumlah pegawai yang dibutuhkan
untuk jabatan Pengadministrasi Umum adalah:
2.598 + n menit
270 menit
X 1 orang
=
….. orang
47
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
4. Tata Cara Menghitung Jumlah Pegawai yang Tepat Untuk Daerah
Berdasarkan Permenpan dan RB No. 26 Th 2011
Penetapan Jumlah pegawai adalah jumlah total dari kebutuhan
jabatan struktural, kebutuhan jabatan fungsional umum dan
jabatan fungsional tertentu
a.
Perhitungan jumlah PNS untuk jabatan Struktural :
 Dilakukan dengan menghitung seluruh
struktur organisasi yang diatur berdasarlkan
peraturan daerah tentang organisasi dan tata
kerja perangkat daerah baik yang dibentuk
berdasarkan PP 41 tahun 2007 maupun
peraturan perundangan lainnya
Dihitung berdasarkan jumlah
struktur
organisasi
sesuai
Perda tentang SOTK
X1
(kecuali Rumah Sakit,
Puskesmas)
48
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
b. Perhitungan jumlah PNS untuk jabatan fungsional yang
memberikan pelayanan tidak langsung pada masyarakat :
Dilakukan dengan menghitung jumlah :
1) Unit organisasi teknis terendah (eselon IV atau V) dikalikan
2
pegawai, contoh: analis, pengadministrasi umum;
Apabila unit organisasi teknis terendahnya eselon III dikalikan 3
s/d 5 pegawai
2) Unit organisasi kesekretariatan terendah (eselon IV atau V)
dikalikan 3 s.d. 5 pegawai, contoh : pengadministrasi umum:
layanan surat/telepon, pengetikan, pencatatan, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan/RT)
Jabatan fungsional yang memberikan
pelayanan
tidak
langsung
pada
masyarakat
 yang organisasi terendahnya eselon
IV dan V
 organisasi terendahnya setingkat
eselon III
 Unit organisasi Kesekretariatan
2P x jumlah eselon
IV atau V
3P s/d 5P x jumlah
eselon III
3P s/d 5P x jumlah
eselon IV atau V
49
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Dengan ketentuan sbb :
Daerah Kabupaten / Kota :
• 3P bagi Daerah dg jmlh pddk kurang dari 500.000 jiwa
• 4P bagi Daerah dg jmlh pddk 500.001 s/d 1.500.000 jiwa
• 5P bagi Daerah dg jmlh pddk lebih dari 1.500.000 jiwa
Daerah Provinsi :
• 3P bagi Provinsi dg wilayah koordinasi kurang dari 10 Kab/Kota
• 4P bagi Provinsi dg wilayah koordinasi 10 s/d 20 Kab/Kota
• 5P bagi Provinsi dg wilayah koordinasi lebih dari 20 Kab/Kota
50
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
c.
Perhitungan jumlah kebutuhan PNS untuk jabatan
fungsional yang memberikan pelayanan langsung pada
masyarakat yang bersifat administrasi;

Dilakukan dengan menghitung jumlah unit organisasi
terendah (eselon IV) yang berfungsi memberikan
pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat
administrasi
seperti
perijinan,
pelayanan
keterangan, kartu penduduk/ kartu kuning dll.
Dikalikan 3 s/d 7 pegawai
 Jabatan fungsional yang memberikan
pelayanan langsung pada masyarakat
yang bersifat teknis administratif
3P s/d 7P x jumlah
eselon IV dan atau V
yang
memberikan
layanan
langsung
yang bersifat teknis
administratif
51
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Dengan ketentuan sbb :
Daerah Kabupaten / Kota :
• 3P bagi Kab/Kota dg jmlh pddk kurang dari 250.000 jiwa
• 4P bagi Kab/Kota dg jmlh pddk 250.001 s/d 500.000 jiwa
• 5P bagi Kab/Kota dg jmlh pddk 500.001 s/d 1.000.000 jiwa
• 6P bagi Kab/Kota dg jmlh pddk 1.000.001 s/d 2.000.000 jiwa
• 7P bagi Kab/Kota dg jmlh pddk lebih dari 2.000.000 jiwa
Daerah Provinsi :
•
•
•
•
•
3P Bagi Provinsi dg wilayah koordinasi kurang dari 6 Kab/Kota
4P Bagi Provinsi dg wilayah koordinasi antara 6 s/d 12 Kab/Kot
5P Bagi Provinsi dg wilayah koordinasi antara 13 s/d 18 kab/Kota
6P Bagi Provinsi dg wilayah koordinasi antara 19 s/d 25 Kab/Kota
7P Bagi Provinsi dg wilayah koordinasi lebih dari 25 Kab/Kota
52
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
d.
Perhitungan jumlah kebutuhan PNS untuk jabatan fungsional
yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat
yang bersifat lapangan seperti Penyuluh Pertanian, Penyuluh
KB, Instruktur, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengawas Teknik
Tata Bangunan dan Perumahan dll
 Dilakukan dengan menghitung rasio antara :
- objek kerja
- hasil kerja
- tugas/waktu kerja
- perangkat kerja
sesuai karakteristik masing-masing jabatan
Misalnya :
1P Pengawas Ketenagakerjaan mengawasi 98 Perusahaan
(pelayanan langsung pada Masyarakat)
1P Penyuluh KB memberikan penyuluhan bagi 1.000
Pasangan usia subur
Sesuai dengan
 Jabatan fungsional yang memberikan
besarnya obyek /
pelayanan langsung pada masyarakat
hasil perangka/
yang bersifat dan bertugas dilapangan
waktu kerja tugas
53
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Nama jabatan
Satuan Obyek
Kerja
Volume
Standar
Kemampuan
Pegawai
1. Penyuluh
KB
Pasangan
Usia Subur
(PUS)
10.000 orang
1.000 PUS 1
Penyuluh
10 orang
2. Penyuluh
Perikanan
Kecamatan
Potensial
perikanan
3 kec Sangat
Potensial
perikanan
Bagi Kec sangat
potensial 2
penyuluh per
kecamatan
6P
2 kecamatan
potensial
perikanan
2 kecamatan
kurang
potensial
perikanan
Bagi Kec
potensial 1
penyuluh per
kecamatan
Bagi kec kurang
potensial 1
penyuluh/ 2 kec
Kebutuhan
Pegawai
2P
1P
54
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
e. Menghitung jumlah kebutuhan tenaga Guru pada sekolah yang
diselenggarakan Pemerintah yaitu :
1). Guru TK
Guru`TK dihitung dengan 1 orang dikalikan jumlah rombongan belajar
yang ada di seluruh Kabupaten/Kota
1 x jumlah Rombongan Belajar
Guru TK Negeri
2). Guru SD/SLB Negeri


Guru kelas dihitung dengan 1 orang dikalikan dengan jumlah
rombongan belajar yang ada di seluruh sekolah pada Propinsi/
Kab/Kota (1 x Jmlh rombongan belajar)
Guru Penjaskes, Guru Agama dan Kepala Sekolah dengan
menghitung jumlah sekolah (3 x jmlh sekolah)
Guru SD/SLB
Negeri
a). Guru kelas 1 x jumlah Rombongan belajar
b). Guru Penjaskes, Agama dan Kepala
Sekolah (3 x Jumlah Sekolah)
55
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Lanjutan Menghitung jumlah kebutuhan tenaga Guru
3). Guru SMP/SMU/SMK Negeri



Guru bidang studi dihitung dengan mengalikan jumlah jam
wajib dikalikan jumlah rombongan belajar dibagi 24 jam
Guru BP/ BK dihitung dengan jumlah seluruh siswa dibagi
150 (jml siswa/150)
Ditambah 1 Kepala Sekolah untuk tiap Sekolah
Guru
SMP/SMU/SMK
Negeri
a. Guru Mata Pelajaran jmlh jam wajib per
minggu x jmlh Rombongan belajar dibagi
24 jam
b. Guru BP (jmlh siswa dibagi 150)
c.
Kepala Sekolah 1 x jmlh sekolah
56
f. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai pada sarana
pelayanan kesehatan milik Pemerintah :
 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Untuk kebutuhan pegawai RSUD berdasarkan tipe Rumah Sakit





RSUD tipe A kebutuhan jumlah pegawai adalah 2.038 orang
RSUD tipe B (I) kebutuhan jumlah pegawai adalah 927 orang
RSUD tipe B (II) kebutuhan jumlah pegawai adalah 597 orang
RSUD tipe C kebutuhan jumlah pegawai adalah 207 orang
RSUD tipe D kebutuhan jumlah pegawai adalah 54 orang
Tipe Rumah Sakit
Umum
RSUD Tipe A
Tenaga
Kesehatan
Kebutuhan Pegawai
Tenaga Non
Jumlah
Kesehatan
1.690
348
2.038
RSUD Tipe B (1)\
645
282
927
RSUD Tipe B (2)
315
282
597
RSUD Tipe C
120
87
207
RSUD Tipe D
26
28
54
57
Standar Kebutuhan Minimal Formasi Tenaga Kesehatan
Rumah Sakit Umum
NO
JENIS TENAGA
RS
Kelas A
RS Kelas
B (P)
RS Kelas
B (NP)
RS Kelas
C
RS Kelas
D
304
102
36
7
-
1
Dokter Spesialis
2
Dokter Umum
-
11
11
11
3
3
Dokter Gigi
6
3
3
2
1
4
Keperawatan
1240
464
200
80
16
5
Kefarmasian
24
12
12
3
1
6
Kesehatan
Masyarakat
6
3
3
2
1
7
Gizi
24
12
12
3
1
8
Keterapian Fisik
34
15
15
5
1
9
Keteknisan Medis
52
23
23
7
2
348
282
282
87
28
2038
927
597
207
54
10
Non Tenaga
Kesehatan :
- Pengadministrasi
ruang rawat inap
- Pramusaji
- Juru masak
- Juru cuci
- Pemulasaraan
jenazah
- Sopir
Jumlah
58
 Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD)




RSKD tipe A kebutuhan jumlah pegawai adalah 158 orang
RSKD tipe B kebutuhan jumlah pegawai adalah 118 orang
RSKD tipe C kebutuhan jumlah pegawai adalah 69 orang
RSKD tipe D kebutuhan jumlah pegawai adalah 45 orang
Tipe Rumah Sakit
Khusus
Kebutuhan Pegawai
Tenaga
Tenaga Non
Jumlah
Kesehatan
Kesehatan
RSKD Tipe
120
38
158
RSKD Tipe
93
25
118
RSKD Tipe C
54
15
69
RSKD Tipe D
35
10
45
59
Standar Kebutuhan Minimal Formasi Tenaga Kesehatan
Rumah Sakit Khusus
NO
JENIS TENAGA
RS
Kelas A
RS
Kelas B
RS
Kelas C
RS
Kelas D
1
Dokter Spesialis
15
10
5
3
2
Dokter Umum
1
2
2
1
3
Dokter Gigi
2
2
1
1
4
Keperawatan
75
56
32
20
5
Kefarmasian
4
2
1
1
6
Kesehatan Masyarakat
2
1
1
1
7
Gizi
8
6
4
2
8
Keterapian Fisik
8
7
4
3
9
Keteknisan Medis
8
7
4
3
10
Non Tenaga Kesehatan
38
25
15
10
161
118
69
45
Jumlah
60
 UPT Kesehatan
Untuk Kebutuhan pegawai pada UPT Kesehatan berdasarkan jenis:






Puskesmas Perawatan di daerah strategis adalah daerah
pusat perkembangan perekonomian daerah perdangan barangbarang yang berasal dari pedalaman ataupun daerah transito
antar kota kebutuhan jumlah pegawai adalah 42 orang
Puskesmas Perawatan di daerah terpencil adalah daerah
terpencil yang ditandai dengan sulitnya hubungan geografis yang
mengakibatkan masyarakat sulit menjangkau puskesmas
demikian juga merujuk ke rumah sakit terdekat, kebutuhan
jumlah pegawai adalah 27 orang.
Puskesmas Perawatan di daerah kepulauan adalah letaknya
terisolasi dan kesulitan hubungan laut, kebutuhan jumlah
pegawai adalah 38 orang
Puskesmas Perkotaan kebutuhan jumlah pegawai adalah 40
orang
Puskesmas Pembantu I (Pustu) kebutuhan jumlah pegawai
adalah 8 orang ditambah 1 dokter gigi yang melayani 3 Pustu.
Puskesmas Pembantu II (Pustu) kebutuhan jumlah pegawai
adalah 2 orang.
61
 Puskesmas
Jenis
Puskesmas
Kebutuhan Tenaga
Tenaga
Kesehatan
Tenaga Non
Kesehatan
Jumlah
Puskesmas Perawatan
Daerah Strategis
28
9
37
Puskesmas Perawatan
Daerah Terpencil
18
9
27
Puskesmas Perawatan
Daerah Kepulauan
29
9
38
Puskesmas Perkotaan
30
10
40
Puskesmas Perdesaan
18
5
23
Puskesmas Daerah
Terpencil
12
5
17
Puskesmas Pembantu I
7
1
8 + 1 Drg untuk 3
Pustu
Puskesmas Pembantu II
1
1
2
62



Puskesmas di daerah terpencil/tertinggal/perbatasan kebutuhan
jumlah pegawai adalah 17 orang.
Puskesmas Pedesaan adalah puskesmas yang letaknya
dikecamatan dengan penduduk sekitar 20.000 kebutuhan jumlah
pegawai adalah 23 orang.
Poliklinik Desa kebutuhan jumlah pegawai adalah 2 orang.
g. Jumlah Sekretaris Desa yang Berstatus PNS
 Dihitung 1 orang untuk setiap Desa
63
PENENTUAN JUMLAH KEBUTUHAN PNS YANG TEPAT
UNTUK DAERAH
Jumlah kebutuhan pegawai Jabatan struktural + Jumlah
kebutuhan Jabatan fungsional (untuk pelayanan tidak
langsung, pelayanan yang bersifat administrasi, pelayanan
yang bersifat lapangan) + jumlah kebutuhan Guru + jumlah
Kebutuhan Tenaga Kesehatan
Catatan :
Yang dihitung hanya pada satuan organisasi pemerintah
daerah termasuk Sekolah hanya sekolah yang
diselenggarakan oleh pemerintah (Negeri) dan sarana
pelayanan kesehatan pemerintah
64
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI
DAFTAR INFORMASI JABATAN
Nama Instansi
Tahun
: ………………………..
: ………………………..
No
Informasi Jabatan
Ada*
Tidak Ada*
Keterangan**
1
2
3
4
5
1
Uraian Jabatan
2
Syarat Jabatan
3
Peta Jabatan
4
Daftar Kekuatan Pegawai
Ket : *)
Cukup diisi dengan tanda centang () pada salah satu kolom
**) Diisi dengan keterangan-keterangan lain yang diperlukan seperti masih dalam proses atau
dibuat pada tahun …..
65
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI
KEBUTUHAN IDEAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nama Instansi
Tahun
: ………………………..
: ………………………..
DATA KELEMBAGAAN
NO
1
Eselon
UNIT ORGANISASI
2
Jumlah
PERSEDIAAN PEGAWAI Per…
Eselon
KEBUTUHAN PEGAWAI
I
II
III IV
V
I
II
III IV
NON
NON
JUMLAH STRUKTURAL
JUMLAH
STRUKTURAL
STRUKTURAL
V
3
4
5
7
8
9
10
12
6
11
13
14
15
16
17
KELEBIHAN /
KEKURANGAN
18
66
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN SYARAT JABATAN
Nama Instansi
Unit Kerja
Nama Pegawai
Jabatan
Tahun
: ………………………..
: ………………………..
: ………………………..
: ………………………..
: ………………………..
Syarat Jabatan
No
Profil Pegawai
Unsur
Uraian
2
3
1
1
Pendidikan
2
Pendidikan
dan Latihan
3
Pengalaman
Jabatan
4
Keahlian
5
Keterampilan
Analisisi Kesenjangan
Tindak Lanjut
Sesuai/Belum Sesuai
4
5
6
67
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
ANALISIS KESENJANGAN JABATAN
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN SYARAT
JABATAN
Unit Kerja :
Nama Pegawai
Jabatan
:
Direktorat Perencanaan kepegawaian dan Formasi
:
Drs. Budi, MM
Ka. Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan Pegawai
Syarat Jabatan
No
Unsur
1
2
Uraian
3
1
Pendidikan
S1 Manajemen / Administrasi
2
Pendidikan
dan Latihan
Manajemen / Perencanaan
Pengembangan PNS
3
Pengalaman
Jabatan
Berperan aktif dalam kegiatan bidang
pengembangan pegawai
Analisisi Kesenjangan
Profil Pegawai
Sesuai/Belum Sesuai
4
Tindak Lanjut
5
S2
Pengembangan SDM
-
Membidangi bintek
manajemen kepegawaian
-
Menangani kasus-kasus
kepegawaian
6
Sesuai
Belum Sesuai
-
Diklat …..
Sesuai
4
Keahlian
Desain Pengembangan SDM
Menganalisis jumlah kebutuhan
dan kualitas pengembangan
Belum Sesuai
5
Keterampilan
Menganalisis kebutuhan pengembangan
dan faktor-faktor terkait
Mengklasifikasikan daftar
Sesuai
kebutuhan dan faktor yang terkait
pengembangan pegawai
-
Diklat …..
-
68
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nama Instansi
Tahun
KATEGORI INSTANSI* :
: ………………………..
: ………………………..
KURANG (K) / SESUAI (S) / LEBIH (L)
TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKSANAKAN** :
Ket:
* Kategori instansi diisi berdasarkan hasil penghitungan total terhadap unit
organisasi.
** Diisi secara naratif mengenai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan instansi
setelah diketahui masuk dalam kategori kurang/sesuai/lebih.
69
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI
KURANG (K)
Contoh :
-Jumlah PNS pada Kab. TJT adalah 4.700
orang.
-Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan
pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan
adalah 5.000.
-Dengan toleransi 2,5% maka jumlah pegawai
yang tepat adalah minimal 4.875.
-Dengan demikian Kab. TJT saat ini termasuk
dalam Kategori Kurang (K).
70
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI
SESUAI (S)
Contoh :
-Jumlah PNS pada Kab. Bk adalah 4.955 orang.
-Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan
pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan
adalah 4.892 .
-Dengan toleransi 2,5% maka jumlah pegawai
yang tepat adalah antara 4.780 sampai dengan
5.014.
-Dengan demikian Kab. Bk saat ini termasuk
dalam Kategori Sesuai (S).
71
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI
LEBIH (L)
Contoh :
-Jumlah PNS pada Kota Sy adalah 23.000
orang.
-Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan
pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan
adalah 15.000.
-Dengan toleransi 2,5% maka jumlah pegawai
yang tepat adalah maksimal 15.375.
-Dengan demikian Pemerintah Kota Sy saat ini
termasuk dalam Kategori Lebih (L).
72
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TINDAK LANJUT
KATEGORI KURANG (K)
1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang
2. Penarikan PNS dari instansi lain sesuai syarat jabatan
3. Pemberdayaan pegawai melalui diklat & pengayaan tugas
4. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai
5. Menyusun perencanaan pegawai 5 tahun kedepan dengan
pendekatan Positive Growth, atau melakukan penerimaan
pegawai yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan
pegawai yang berhenti dan memperhatikan kemampuan
keuangan negara.
73
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TINDAK LANJUT
KATEGORI SESUAI (S)
1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang
2. Pemetaan potensi untuk mengetahui minat dan bakat pegawai
3. Mengangkat JFU menjadi JFT
4. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai
5. Menyusun perencanaan pegawai untuk 5 tahun kedepan
dengan pendekatan Zero Growth, atau melaksanakan
penerimaan pegawai yang jumlahnya sama dengan pegawai
yang berhenti dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kemampuan keuangan negara.
74
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TINDAK LANJUT
KATEGORI LEBIH (L)
1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang
2. Melakuakan Penilaian kinerja, Penegakkan disiplin dan
Penilaian Kompetensi
3. Pemeringkatan bagi pegawai yang tidak memenuhi syarat jabatan
4. Pemberlakuan PP 32/1979 tentang pemberhentian pegawai
5. Menyusun perencanaan pegawai untuk 5 tahun kedepan dengan
pendekatan Minus Growth, atau melaksanakan penerimaan
pegawai yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan
jumlah pegawai yang berhenti berdasarkan skala prioritas
sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
6. Evaluasi dan analisis Organisasi (tugas, fungsi, dan struktur)
75
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
76
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN BERSAMA
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
(No. 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011; No. 800-632 Th 2011; No. 141/PMK.01/2011)
A. Pasal 6
Instansi Pusat dan Daerah selain menghitung jumlah kebutuhan
PNS juga menyusun proyeksi kebutuhan PNS selama 5 (lima)
tahun
kedepan
yang
pemenuhannya
dilakukan
secara
berkesinambungan dengan sasaran prioritas per tahun yang jelas
sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan hasilnya
disampaikan paling lambat tanggal 30 juni 2012.
B. Pasal 7
Instansi Pusat dan Daerah yang belum selesai menghitung
jumlah kebutuhan PNS dilarang mengembangkan/menamah
organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi
Calon Pegawai Negeri Sipil.
77
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
1.Instansi membuat laporan hasil penataan PNS dan
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak
berakhirnya pelaksanaan penataan PNS.
2.Laporan hasil penataan PNS dibuat menurut
contoh sebagaimana tersebut dalam Anak
Lampiran.
3.Bagi instansi yang tidak melaporkan hasil
pelaksanaan penataan PNS akan dikenakan sanksi
berupa pembatasan formasi penambahan
78
pegawai baru.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1969
A. Pasal 9 ayat (2)
Pegawai Negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari
pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam
susunan pegawai, penertiban aparatur Negara atau karena alasanalasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai
pegawai negeri, berhak menerima pensiun-pegawai apabila ia
diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat
pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurangkurangnya 50 tahun dan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurangkurangnya 10 tahun.
B. Penjelasan Pasal 9 ayat (2)
Ayat (2)
Jika pegawai di luar kemauannya sendiri diberhentikan
sebagai pegawai negeri karena menjadi tenaga kelebihan
atau karena penertiban aparatur Negara dan sebagainya,
maka untuk dapat diberikan pensiun pegawai yang
bersangkutan harus memiliki masa-kerja sekurangkurangnya 10 tahun
79
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
UNDANG-UNDANG NO.43 TAHUN 1999
A. Pasal 23 ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil dapat di berhentikan dengan hormat karena:
a.
b.
c.
d.
Atas permintaan sendiri;
Mencapai batas usia pensiun;
Perampingan organisasi pemerintah;atau
Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil
B. Penjelasan Pasal 23 ayat (1) dan (2)
Ayat (1)
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat
menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak
pensiun dan hak tabungan hari tua
Ayat (2)
Diberhentikan dengan hormat apabila tenaganya tidak di
perlukan oleh Pemerintah atau hal hal lain yang dapat
mengakibatkan yang bersangkutan dapat di berhentikan
tidak dengan hormat
80
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
Pasal 6
Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara
yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil,
maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu di salurkan
kepada satuan organisasi lainnya.
Pasal 7
Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
tidak dimungkinkan, maka Pegawai Negeri Sipil yang
kelebihan itu di berhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan
mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
81
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
Pasal 17 ayat 1
PNS sebagaimana dimaksud antara lain dalam pasal 7 :
a. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak
pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya
50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun
sekurang-kurangnya 10 tahun;
b. Diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri
dengan mendapat uang tunggu, apabila belum
memenuhi syarat-syarat usia dan masakerja
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
82
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
Penjelasan Pasal 17 ayat 1 huruf b
Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang
tunggu, PNS tsb telah memiliki masa kerja pensiun sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun, tetapi belum belum mencapai
usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, maka ia
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan pemberian
uang pensiunnya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50
(lima puluh) tahun.
Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang
tunggu, PNS tsb belum memiliki masa kerja pensiun sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun.
83
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
Pasal 18
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai Batas Usia
Pensiun, berhak atas pensiun apabila dia memiliki masa kerja
pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 19
(1)Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan
dapat di perpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu)
tahun.
(2)Pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun
84
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
Pasal 20
(1)Besarnya uang tunggu adalah:
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun
pertama;
b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk
tahun-tahun selanjudnya
(2) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya,dari bulan
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat dari Jabatan Negeri
85
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
Pasal 21
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu,
diberikan kenaikan gaji berkala,tunjangan keluarga,tunjangan
pangan,dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
86
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
VI. Sistem Seleksi Tahun 2013
A. Materi Ujian :
1. Tes Kompetensi Dasar (TKD)
a. Materi meliputi : Tes Pengetahuan Umum (TPU), Tes Bakat
Skolastik (TBS), Tes Skala Kematamgan (TSK)
b. Tujuan: Untuk menggali Pengetahuan, Keterampilan dan
Sikap/ Perilaku peserta ujian yang meliputi : Wawasan
Nasional, Regional dan Internasional; Kemampuan Verbal;
Kemampuan
kuantitatif;
kemampuan
Penalaran;
Kemamouan Beradaptasi; Pengendalian Diri; Semangat
Berprestasi; Integritas dan Inisiatip.
c. Materi soal dibuat oleh Konsursium 10 Perguruan Tinggi
Negeri.
d. Menggunakan CAT (Computer Assisted Test).
e. Diikuti semua peserta ujian yang disesuaikan dengan
tingkat jenjang pendidikan yang berbeda.
87
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
2. Test Kompetensi Bidang (TKB)
a. Tujuan
Untuk mengukur kemampuan dan atau keterampilan peserta
ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau
pekerjaan yang dilamar.
b. Materi Soal
a) Dibuat oleh masing-masing Instansi Pusat/Provinsi/
Kabupaten/ Kota dan dapat mengacu pada kisi-kisi yang di
tetapkan oleh instansi pusat yang secara teknis
membidanginya.
b) Materi Soal harus disesuaikan dengan
atau pekerjaan.
formasi jabatan
c) Materi Soal TKB untuk jabatan yang satu berbeda dengan
jabatan lain.
d) TKB diberikan sesuai dengan kebutuhan tugas jabatan
88
masing-masing.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
VII. Profesionalisme
a.
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (Perka BKN No : 13 Th
2011).
b. Promosi dan mutasi berbasis kompetensi melalui Penilaian
Kompetensi (Perka BKN NO: 23 Th 2011).
c.
Pemetaan kompetensi dan sertifikasi kompetensi.
d. Nasional AC (Pembangunan AC).
e. Memperbanyak jumlah Jabatan Fungsional Tertentu.
f.
Diklat berbasis Kompetensi.
g. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PP NO : 46 TH
2011).
h. Penerapan Disiplin PNS (PP nomor 53 Tahun 2010) .
i.
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (PP nomor 42 Tahun
2004).
j.
Larangan PNS
2004).
menjadi Anggota Parpol (PP nomor 37 Tahun
k. Evaluasi Jabatan ( Per Men Pan dan RB no: 34 Th 2011).
89
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TERIMA KASIH
JUMLAH
DAN
KOMPOSISI
PEGAWAI
TEPAT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)