Transcript FILSAFAT HUKUM

FILSAFAT HUKUM
ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
ROSCOE POUND :
• Roscoe Pound adalah Pelopor dari Aliran
Sociological Jurisprudence.
INTI PEMIKIRAN ALIRAN INI :
• Hukum yang baik adalah yang sesuai
dengan Hukum yang hidup di dalam
masyarakat
Salah satu pendapat terkenal POUND adalah :
• Hukum itu merupakan a tool of social
engineering (Hukum sebagai pranata
sosial atau hukum sebagai alat untuk
membangunmasyarakat)
• Aliran ini memandang Hukum sebagai
kenyataan, bukan sebagai Kaidah.
ALIRAN PRAGMATIC LEGAL REALISM
(REALISME HUKUM)
• Tokoh aliran ini : John Chipman Gray, Oliver Wendell
Holmes, dsb.
• Menurut aliran ini, hukum tidak statis dan selalu
bergerak secara terus menerus sesuai dengan
perkembangan jamannya dan dinamika masyarakat.
• Tujuan Hukum selalu dikaitkan dengan Tujuan
Masyarakat, tempat hukum itu diberlakukan.
• Ilmu Hukum yang sesungguhnya dibangun dari studi
tentang hukum dalam pelaksanaannya.
• Gray dan Holmes juga menganut paham positivisme
hukum tapi tidak menempatkan UU sebagai sumber
utama hukum.
• Slogan dari Gray adalah All The law is judge made law.
LANJUTAN
• Mereka menempatkan Hakim sebagi titik pusat perhatian
dan penyelidikan hukum.
• Hal penting yang berpengaruh dalam pembentukan
hukum adalah :
- Logika
- Kepribadian
- Prasangka
- Unsur-unsur lain di luar Logika
. Aliran ini berpengaruh dalam sejarah hukum Inggris dan
Amerika yang menunjukkan pengaruh faktor-faktor
politik, ekonomi, kualitas individual hakim dalam
menyelesaikan masalah.
CIRI-CIRI ALIRAN REALISME
• Menurut Llewellyn adalah :
-
-
-
Realisme bukanlah suatu aliran/mazhab.
realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja
tentang hukum.
Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubahubah.
Alat untuk mencapai tujuan sosial. Keadaan sosial lebih cepat
mengalami perubahan dari pada hukum.
Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara
antara Sollen dan sein untuk keperluan suatu penyelidikan.
Realisme tidak mendasarkan kepada konsep-konsep hukum
tradisional karena realisme bermaksud melukiskan apa yang
dilakukan sebenarnya oleh pengadilan. Untuk itu dirumuskan
definisi-definisi dalam peraturan-perauran tentang apa yang akan
dikerjakan oleh pengadilan.
Realisme menekankan bahwa perkembangan setiap bagian hukum
haruslah memperhatikan akibatnya.
Pengembangan Aliran pragmatic legal realism di Indonesia
• Mochtar
Kusumaatmadja
mengembangkan
teori
hukum
pembangunan.
• Pengembangannya lebih luas, karena beberapa hal, yaitu :
1 Lebih
menonjolnya
perundang-undangan
dalam
proses
pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga
memegang peranan. Berlainan dengan keadaan di Amerika di mana
pembaharuan hukum banyak dipengaruhi oleh keputusankeputusan pengadilan, khususnya keputusan Supreme Court
sebagai mahkamah tertinggi.
2 Sikap yang menunjukkan terhadap kenyataan masyarakat yang
menolak aplikasi “mechanistis” daripada konsepsi “law as tool of
social engineering”. Aplikasi kata tool akan mengakibatkan hasil
yang tidak banyak berbeda dari penerapan legisme.
lanjutan
Dalam pengembangannya di Indonesia, konsepsi hukum
sebagai sarana pembaharuan dipengaruhi pula oleh
pendekatan-pendekatan Filsafat Budaya dan
Pendekatan Policy Oriented dari Lasswell dan Mc
Dougal.
3 Apabila dalam pengertian “hukum” termasuk pula hukum
internasional, maka Indonesia sudah menjalankan asas
Hukum sebagai Alat pembaharuan.
Misalnya;
- Perombakan hukum di bidang pertambangan
- Perkembangan di bidang hukum laut
- Nasionalisasi perusahaan milik Belanda tahun 1958.
FREIRECHTSLEHRE
• Menurut aliran ini UU bukan merupakan alat utama
tetapi sebagai alat bantu untuk memperoleh pemecahan
yanh tepat menurut hukum dan yang tidak perlu harus
sama dengan penyelesaian undang-undang.
• Hukum pada dasarnya adalah the product of official
activity. Meskipun demikian pembentukan hukum oleh
hakim lebih sering terjadi.
• Hakim harus dapat menemukan dan menciptakan
hukum, bukan hanya menerapkan UU dalam
menyelesaikan sengketa hukum ( the discretion thesis)
• Keputusan hakim banyak dipengaruhi oleh
pertimbangan politik dan moral dan bukan pertimbangan
hukum ( influenced by the judge’s political and moral
confiction, not by legal consideration)