Transcript Materi 4 – Penelitian Hukum

PENELITIAN HUKUM
Edy Ikhsan
Mahmul Siregar
Bahan Ajar
METODE PENELITIAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2010
PENGERTIAN
Erwin Pollack
memberikan pengertian penelitian hukum sebagai
suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang
meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan
apakah yang merupakan hukum yang layak untuk
diterapkan secara inkonkrito untuk menyelesaikan
perkara tertentu.
PENGERTIAN
Mohammad Radhi
mendefenisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan
aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan,
mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan
fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum
yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah
dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan caracara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan
tersebut.
PENGERTIAN
Soerjono Soekanto
yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan
suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,
sistimatika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu
dengan jalan menganalisasnya. Kecuali itu juga diadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum
tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul
dalam gejala yang bersangkutan.
PERKEMBANGAN
.
JURIDIS
NORMATIVE
PENELITIAN
HUKUM
SOSIOLOGIS
FUNCTIONAL
JURISPRUDENCE
PERKEMBANGAN
Yuridis Normative
Metode ini sangat erat kaitannya dengan metode penelitian yang dipergunakan
dalam filsafat.
Metode penelitian yuridis dogmatis masih bersifat deduktif dan idealistis tanpa
mengkaitkan antara hukum tersebut dengan masyarakat.
Sesuai dengan paham para ilmuwan pada masa itu yang masih menganggap
bahwa pengembangan ilmu adalah semata-mata untuk keperluan ilmu itu sendiri.
Tokoh yang berpendirian demikian, misalnya Hans Kelsen dalam bukunya Die
Reine Rechtslehre.
PERKEMBANGAN
Penelitian Hukum Sosiologis
Munculnya aliran histories yang diprakarsai oleh Carl Von Savigny. Aliran ini tidak saja
memandang hukum sebagai ide, tetapi melihat hukum sebagai sebuah gejala sosial. Dalam
hal ini sangat terkenal pandangan Carl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum tidak
dibuat oleh manusia, tetapi hukum itu tumbuh dan berkembang secara histories bersamasama dengan masyarakat yang bersangkutan.
Pemikiran aliran histories ini kemudian berlanjut dengan pandangan para ahli hukum yang
menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya norma-norma yang tersusun secara sistematis,
tetapi juga sekaligus hukum itu adalah sebuah gejala sosial.
Oleh karena itu timbullah aliran yang dikenal dengan aliran sosiologis yang dipelopori oleh
Eugene Ehrlich, murid utama dari Carl Von Savigny. Metode penelitian hukum yang
dipergunakan aliran ini adalah metode penelitian hukum sosiologis.
PERKEMBANGAN
functional yurisprudence
dipelopori oleh Roscoe Pound ini menyatakan bahwa jurisprudence is
the eye of the law. Menurut aliran ini hukum juga harus
memperhatikan ilmu-ilmu sosial lainnya, psikologi, ekonomi dan
anthropologi.
Oleh karena itu dewasa ini banyak diyakini bahwa penelitian hukum
tidak bisa lagi menggunakan satu metode saja atau cara berfikir saja,
akan tetapi juga menggunakan sejumlah variasi cara berfikir.
dikenal penelitian multidisiplin.
TUJUAN PENELITIAN HUKUM






untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum
sehingga dapat dirumuskan masalah secara tepat ;
untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam
mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat dirumuskan
hipotesa ;
untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari
suatu keadaan, perilaku individu atau perilaku kelompok tanpa
didahului hipotesa ;
untuk mendapatkan keterangan tentang frekwensi peristiwa
hukum ;
untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala
hukum dengan gejala yang lain ;
untuk menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat.
TUJUAN PENELITIAN HUKUM
Disamping tujuan tersebut diatas, penelitian hukum mempunyai sejumlah
tujuan tertentu yang membedakannya dengan penelitian sosial, antara lain :







untuk mendapatkan azas-azas hukum dari hukum positif yang tertulis atau
dari rasa susila warga masyarakat ;
untuk mengetahui sistematika dari suatu perangkat kaidah-kaidah hukum,
yang terhimpun dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan
tertentu ;
untuk mengetahui taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik
secara vertical maupun horizontal ;
untuk mengetahui perbandingan hukum tentang sesuatu hal dari sejumlah
sistim atau tata hukum yang berbeda ;
untuk mengetahui perkembangan hukum dari perspektif sejarah ;
untuk mengidentifikasi hukum-hukum tidak tertulis, seperti hukum adapt
ataupun kebiasaan ;
untuk mengetahui efektifitas dari hukum tertulis maupun tidak tertulis
KEGUNAAN PENELITIAN
HUKUM







untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya
mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana
hukum ;
untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan,
pembelaan, putusan pengadilan, akta notaries, sertifikat, kontrak, dan sebagainya)
yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaries, pengacara,
jaksa, hakim dan para pejabat pemerintah ;
untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan
bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Hal ini
merupakan tugas utama para dosen dan penyuluh ;
untuk menulis ceramah, makalah, atau buku-buku hukum ;
untuk melakukan penelitian dasar (basic research) di bidang hukum, khususnya dalam
mencari asas hukum, teori hukum, dan system hukum, terutama dalam hal
penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru,
dan sistim nasional yang baru ;
untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan
lainnya (legislative drafting) ;
untuk menyusun rancangan pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan
jangka menengah, terlebih untuk jangka panjang
TIPOLOGI PENELITIAN
HUKUM

Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum empiris
TIPOLOGI PENELITIAN
HUKUM
1. penelitian hukum normative ; yang mencakup :
penelitian terhadap azas-azas hukum ;
penelitian inventarisasi hukum positif ;
penelitian terhadap sistematika hukum ;
penelitian taraf sinkronisasi vertical dan horizontal ;
penelitian hukum inkonkrito ;
penelitian hukum klinis ;
penelitian sejarah hukum ;
penelitian perbandingan hukum ;
TIPOLOGI PENELITIAN
HUKUM
2. penelitian hukum empiris




penelitian hukum sosiologis ;
penelitian anthropologi hukum ;
penelitian terhadap identifikasi hukum tidak
tertulis ;
penelitian tentang efektifitas hukum ;
TIPOLOGI PENELITIAN
HUKUM
2. penelitian hukum empiris




penelitian hukum sosiologis ;
penelitian anthropologi hukum ;
penelitian terhadap identifikasi hukum tidak
tertulis ;
penelitian tentang efektifitas hukum ;
TIPOLOGI PENELITIAN
HUKUM
Perbedaan mendasar dari kedua klasifikasi penelitian hukum
tersebut terletak pada cara pandang peneliti terhadap hukum.
Dalam penelitian hukum normative, hukum dipandang sebagai
norma atau kaidah yang otonom terlepas dari hubungan hukum
tersebut dengan masyarakat.
Sementara penelitian hukum empiris atau sosiologis, hukum
dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai sebuah
gejala sosial. Jadi dalam klasifikasi ini hukum tidak dipandang
sebagai sebuah norma atau kaidah yang otonom.
BAHAN HUKUM
Bahan hukum Primer
Bahan hukum Sekunder
Bahan hukum Tertier
BAHAN HUKUM
Bahan hukum Primer
Bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
norma atau kaidah dasar, yakni Undang-Undang Dasar 1945 ;
ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaraan Rakyat ;
peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang dan peraturan
yang setaraf, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturanperaturan daerah ;
bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adapt dan
kebiasaan ;
yurisprudensi ;
traktat
bahan-bahan hukum peninggalan penjajah yang sampai sekarang masih
dipergunakan seperti KUH Perdata, KUH Pidana, dan lain sebagainya ;
BAHAN HUKUM
Bahan hukum Sekunder
bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang
menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil
penelitian dan tulisan para ahli hukum, rancangan undangundang, dan lain sebagainya ;
Bahan hukum tertier
yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif,
dan lain sebagainya.
BAHAN HUKUM DI USA

annotated statutes, yakni komentar yang lengkap dari para ahli
maupun praktisi tentang undang-undang yang baru
dikeluarkan ;

annotated report, yakni dokumen yang membahas semua segi
yang menyangkut sebuah putusan yang telah dikeluarkan
hakim pengadilan, terutam hakim pengadilan tinggi dan
mahkamah agung. Dokumen ini selain menjelaskan azas-azas
atau kaidah yang dipergunakan dalam putusan juga
menjelaskan perbandingannya dengan putusan-putusan
terdahulu atas perkara yang hamper sama ;
BAHAN HUKUM DI USA

encyclopaedia, yakni buku yang memuat defenisi dan perumusan
tentang konsep-konsep hukum yang disusun menurut topik
tertentu atau menurut abjad. Biasanya ensiklopedi terdiri dari
ensiklopedi hukum secara hukum, ensiklopedi hukum lokal,
dan ensiklopedi hukum mengenai masalah-masalah atau subjek
tertentu ;

citator, yakni buku hukum yang menjelaskan tentang putusan
pengadilan. Citator umumnya berisi penjelasan tentang apakah
suatu putusan pengadilan dikuatkan oleh putusan yang lain,
putusan pengadilan yang lebih tinggi, atau apakah sebuah dalil
dalam suatu putusan pengadilan telah diubah atau
dikesampingkan oleh keputusan berikutnya ;
BAHAN HUKUM DI USA

digest, yaitu kumpulan putusan pengadilan berdasarkan subjek
tertentu. Digest tidak berisi komentar atau analisis, oleh karena
itu digest tak ubahnya sebuah indeks yang mempermudah
untuk menemukan sebuah putusan pengadilan. Di Amerika
Serikat, digest tidak dirujuk sebagai bahan penelitian, karena
dipandang hanya sebagai sebuah buku petunjuk ;

form books, yakni buku-buku yang berisi contoh formulir atau
dokumen-dokumen hukum yang sering dipraktekkan oleh para
praktisi hukum, seperti notaries, pengacara, penuntut maupun
pengadilan. Di Indonesia form books yang banyak dipergunakan
adalah yang dibuat oleh Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama ;
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
1. Penelitian Inventarisasi Hukum Positif

Penelitian inventarisasi merupakan sebuah kegiatan penelitian pendahuluan
sebelum seorang peneliti lebih jauh melangkah pada penelitian inconcrito,
penelitian asas, penelitian taraf sinkronisasi vertical dan horizontal,
penelitian perbandingan hukum dan penelitian hukum lainnya.

Hasil penelitian inventarisasi hukum positif merupakan data dasar yang
wajib dimiliki oleh seorang peneliti hukum normative.

Kegiatan penelitian inventarisasi hukum positif sangat tergantung pada
konsepsi si peneliti tentang apa yang menjadi hukum positif, karena yang
akan diinventarisir oleh si peneliti adalah apa yang dipandangnya sebagai
hukum positif.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
1. Penelitian Inventarisasi Hukum Positif
Konsepsi tentang Hukum

1. konsepsi kaum legis-positipis yang menyatakan hukum identik dengan norma-norma
tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang.
Dengan konsepsi yang demikian, maka si peneliti hanya akan mengumpulkan peraturan
perundang-undangan yang tertulis saja. Sementara peraturan hukum lainnya meskipun berlaku
ditengah masyarakat akan tetapi tidak dalam bentuk tertulis tidak menjadi focus dari penelitian,
karena dipandang sebagai peraturan nonhukum.

2. konsepsi sosiologis yang memandang kaidah hukum tidak saja berupa peraturan
perundang-undangan tertulis, tetapi juga termasuk dan yang utama adalah segala aturan yang
secara de facto diikuti atau dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada
penelitian ini peneliti lebih focus pada perilaku actual dari anggota-anggota masyarakat dan
kemudian melakukan abstraksi terhadap perilaku actual tersebut sehingga dihasilkan suatu
norma hukum yang menjadi dasar bertindak atau berperilaku masyarakat tersebut.

3. konsepsi yang memandang bahwa hukum identik dengan putusan-putusan hakim di
pengadilan dan keputusan para pengetua adat. Berdasarkan konsepsi yang demikian, maka
penelitian ditekankan pada pengumpulan keputusan-keputusan hakim atau pengetua-pengetua
adat dalam memutuskan sebuah konflik hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
1. Penelitian Inventarisasi Hukum Positif
KEGIATAN POKOK
Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan terdapat tiga kegiatan
pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian inventarisasi hukum
positif, yakni :
(1). Menetapkan criteria identifikasi untuk menyeleksi manakah normanorma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan mana
yang harus dikelompokkan sebagai norma sosial atau nonhukum.
(2). Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi
sebagai norma hukum positif.
(3). Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi
dan dikumpulkan itu ke dalam suatu system yang komprehensif
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
2. Penelitian Hukum untuk Perkara Inconcrito
Tujuan
untuk menguji apakah sebuah postulat normative dapat atau tidak
dapat dipergunakan atau diterapkan untuk sebuah perkara konkrit.
Penelitian banyak dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi,
jaksa, hakim dan pengacara, karena tugas utama mereka terkait
langsung dengan penegakan norma hukum positif terhadap
peristiwa-peristiwa hukum inkonrito.
Meskipun demikian penelitian ini juga penting bagi para dosen dan
para mahasiswa hukum yang menyelesaikan tugas akhir (khususnya
penulisan skripsi).
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
2. Penelitian Hukum untuk Perkara Inconcrito
Tahapan Pengumpulan Data
1.
searching for the relevant fact, yang terkandung
dalam perkara hukum (peristiwa hukum
konkrit) yang sedang dihadapi),
2.
searching for the relevant abstract legal prescription,
yang terdapat dan terkandung dalam rumusan
hukum positif yang berlaku.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
2. Penelitian Hukum untuk Perkara Inconcrito
Logika Penalaran (Analisis Data)
Logika penalaran dalam analisis penelitian hukum untuk perkara inkonkrito
mempergunakan logika silogisme.
Norma-norma hukum positif yang berlaku saat itu, dipandang sebagai hukum positif
in-abstracto.
Norma hukum positif ini dalam proses analisis dijadikan sebagai premise mayor atau
sebagai kondisi ideal atau yang seharusnya. Sedangkan fakta-fakta relevan terkait
dengan peristiwa konkrit dijadikan sebagai premise minor.
Melalui cara berfikir silogisme akan ditentukan kesimpulan apakah premise mayor tadi
sesuai atau tepat untuk diterapkan pada peristiwa hukum konkrit yang terjadi.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
3. Penelitian Hukum untuk Menemukan Asas/Doktrin Hukum
Tujuan
Sesuai nama yang diberikan kepadanya tipe
penelitian hukum normative ini bertujuan untuk
menemukan asas atau doktrin dalam hukum positif
yang berlaku, sehingga penelitian ini sering juga
disebut dengan studi dogmatic atau doctrinal research.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
3. Penelitian Hukum untuk Menemukan Asas/Doktrin Hukum
Pengaruh Konsepsi Hukum
Penelitian ini akan sangat dipengaruhi oleh konsepsi yang
dipergunakan dalam memandang hukum positif.
Jika hukum positif dikonsepsikan sebagai kaidah tertulis yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas, maka asas yang
akan dicari adalah pada peraturan perundang-undang tertulis saja.
Demikian pula jika hukum positif dikonsepsikan tidak saja pada
aturan tertulis, maka pencarian asas atau doktrin ditujukan baik
terhadap hukum positif tertulis, maupun tidak tertulis yang tumbuh
berkembang dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan seharihari.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
3. Penelitian Hukum untuk Menemukan Asas/Doktrin Hukum
Hubungan dengan Inventarisasi Hukum
keberlangsungan penelitian untuk menemukan asas dan doktrin
hukum ini sangat didukung oleh selesai atau tidak selesainya
penelitian inventarisasi hukum positif.
Langkah awal yang dilakukan peneliti tipe ini adalah menyelesaikan
terlebih dahulu penelitian inventarisasi hukum positif sesuai
konsepsi atas hukum positif yang dipergunakan.
Hasil inventarisasi hukum positif adalah pre-determinan hasil akhir
setiap penelitian doctrinal.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
3. Penelitian Hukum untuk Menemukan Asas/Doktrin Hukum
Logika Penalaran (Analisis Data)
Logika penalaran yang dipergunakan adalah logika induktif.
Prosedur logika dimulai dari pengumpulan hukum positif yang
relevan dengan sasaran penelitian. Selanjutnya dilakukan proses
abstraksi dari kadah-kaidah hukum positif tersebut sehingga
ditemukan sebuah pemikiran yang lebih umum, luas, dan abstrak.
Jika hasil abstraksi tidak bisa diabstraksi lebih lanjut, maka hasil
abstraksi tersebutlah yang kemungkinan besar merupakan asas atau
doktrin dari hukum positif yang diteliti.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
3. Penelitian Hukum untuk Menemukan Asas/Doktrin Hukum
Beberapa Contoh Asas (Mahadi)
“ kabau tagak, kubang tingga” (kerbau berdiri, kubangan tinggal).
Norma hukum positifnya dapat dikaitkan dengan masalah hak
ulayat yang berbunyi :
a.
b.
bila seorang warga telah meninggalkan tanah ulayat, maka tanah tersebut
akan kembali kepada kekuasaan persekutuan. Dengan perkataan lain,
apabila seorang warga menggunakan harta milik umum dan ia
meninggalkannya, maka haknya atas harta umum tersebut diserahkan
kepada orang lain.
dengan demikian, warga lain dapat meminta kepala persekutuan supaya
diberi ijin untuk menguasai tanah bersangkutan
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
3. Penelitian Hukum untuk Menemukan Asas/Doktrin Hukum
Beberapa Contoh Asas (Mahadi)
“togu urat ni tobu, toguan urat ni padan” (kuat urat tebu,
lebih kuat lagi janji yang sudah diberikan).
Asas ini dapat dijabarkan dalam sebuah norma dalam
hukum perjanjian yang menyatakan bahwa janji harus
ditepati. Hukum positifnya seperti tercantum dalam Pasal
1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
4. Penelitian terhadap Sistematika Hukum
Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada
peraturan perundang-undang atau hukum yang tertulis.
Tujuan utama dari tipe penelitian hukum normative ini adalah untuk
mengadakan identifikasi terhadap sejumlah pengertian-pengertian
dasar dalam hukum (peraturan perundang-undangan), misalnya
pengertian masyarakat hukum, objek hukum, subjek hukum,
peristiwa hukum, hak dan kewajiban dan lain sebagainya.
Penelitian ini penting mengingat bahwa masing-masing pengertian
dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
4. Penelitian terhadap Sistematika Hukum
Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada
peraturan perundang-undang atau hukum yang tertulis.
Tujuan utama dari tipe penelitian hukum normative ini adalah untuk
mengadakan identifikasi terhadap sejumlah pengertian-pengertian
dasar dalam hukum (peraturan perundang-undangan), misalnya
pengertian masyarakat hukum, objek hukum, subjek hukum,
peristiwa hukum, hak dan kewajiban dan lain sebagainya.
Penelitian ini penting mengingat bahwa masing-masing pengertian
dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
4. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum
Penelitian terhadap taraf sinkronisasi
horizontal
Penelitian terhadap taraf sinkronisasi
vertikal
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
4. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum
Penelitian terhadap taraf sinkronisasi
horizontal
menguji taraf kesinkronan antar peraturan
perundang-undangan yang berada pada level atau
peringkat perundang-undangan yang sama.
harus terlebih dahulu mengetahui informasi
tentang isu-isu dari substansi hukum yang akan
diuji taraf sinkronisasinya.
menggunakan pendekatan content analysis
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
4. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum
Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal
menguji taraf kesinkronan antar peraturan perundang-undangan
yang berada pada level atau peringkat perundang-undangan yang
berbeda
Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi.
TAP MPR RI No. III Tahun 2000 menetapkan tata urutan
peraturan perundang-undang di mulai dari UUD 1945, UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
Perhatikan juga UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan
Sering dilaksanakan oleh MA RI (judicial review peraturan pada level
dibawah UU) dan MK RI (judicial review UU dengan UUD).
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
5. Penelitian Perbandingan Hukum
Dalam penelitian hukum metode penelitian
perbandingan hukum sering dipergunakan
untuk melihat perbandingan atas penyelesaian
atau pengaturan masalah yang sedang diteliti
dalam system hukum atau tata hukum yang lain.
Dengan memperbandingkan hal tersebut
peneliti memiliki informasi tentang masalah
yang ingin dipecahkan dalam tinjauan system
hukum yang lain.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
5. Penelitian Perbandingan Hukum
unsur-unsur yang terdapat dalam suatu system
hukum, antara lain mencakup :
(a)
(b)
(c)
substansi hukum yang mencakup perangkat
peraturan dan perilaku teratur dari masyarakat,
struktur hukum, mencakup lembaga-lembaga
hukum, dan
budaya hukum mencakup perangkat nilai yang
diyakini dan yang dianut oleh suatu masyarakat
hukum yang mendasari persepsi, pandangan,
cita-cita, keinginan dan harapan masyarakat
tersebut terhadap hukum.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
5. Penelitian Perbandingan Hukum
Sunaryati Hartono

Penelitian perbandingan hukum fungsional

Penelitian perbandingan hukum struktural
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
5. Penelitian Perbandingan Hukum
Sunaryati Hartono

Penelitian perbandingan hukum fungsional ditujukan untuk mencari cara bagaimana
suatu peraturan atau pranata hukum dapat menyelesaikan suatu masalah sosial atau
ekonomi, atau bagaimana suatu pranata hukum atau pengaturan suatu pranata sosial
atau ekonomi dapat menghasilkan perilaku yang diinginkan.

Penelitian ini juga dipergunakan untuk meneliti the existing national law in its day to day
practice, and the law in action dari setiap system atau pranata atau kaidah hukum yang
dibandingkan.

Dalam kaitan ini, nilai lebih dari metode ini adalah bahwa ia mencari dan menguji
bagaimana suatu penyelesaian atau peraturan hukum yang diusulkan untuk mengatasi
suatu masalah, sosial, ekonomi, politik dan lainnya itu benar-benar bekerja dan
berfungsi dalam masyarakat.

Metode ini juga akan menguji dampak terhadap berlakunya suatu peraturan atau
pranata baru dalam sebuah masyarakat.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
5. Penelitian Perbandingan Hukum
Sunaryati Hartono

Penelitian perbandingan hukum structural atau sistematik terutama berusaha
untuk menyusun suatu system yang dipergunakan sebagai referensi dalam
mengadakan perbandingan-perbandingan.

System termaksud dapat saja berupa system yang konkrit, abstrak,
konseptual, terbuka atau tertutup.

Penelitian perbandingan hukum jenis ini digunakan oleh peneliti yang
menganggap bahwa tidaklah mungkin membandingkan dua atau lebih
system hukum dari masyarakat yang berbeda ideology sosial-ekonominya.
Oleh karena itu terlebih dahulu diperlukan pendekatan sistemik yang
memperhatikan interaksi antara hukum dan kondisi sosial ekonomi
setempat.
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
6. Penelitian Sejarah Hukum
berusaha untuk mengidentifikasi terhadap
tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat
dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah
peraturan perundang-undangan.
Selain kajian terhadap sejarah perkembangan,
lazimnya juga diidentifikasi terhadap factorfaktor yang mempengaruhi atau menyebabkan
terjadi perubahan atau perkembangan tersebut
PENELITIAN HUKUM NORMATIF/DOKTRINAL
6. Penelitian Sejarah Hukum
sangat mengutamakan validitas dan keabsahan
data yang dijadikan dasar analisis.
sedapat mungkin dilakukan interaksi antara
peneliti dengan saksi-saksi sejarah, atau
terhadap dokumen-dokumen autentik yang
dihasilkan oleh para pelaku sejarah yang sedang
diteliti, misalnya arsip-arsip, dokumendokumen sidang, rapat, putusan-putusan
pengadilan, dan sebagainya,
PENELITIAN HUKUM NON NORMATIF / EMPIRIS
Dalam konteks sosio-empirik hukum selalu dikaitkan dengan
variable-variabel sosial lainnya, yang secara riil dipandang
berhubungan langsung dan tidak bisa dipisahkan dengan
hukum sebagai kaidah yang berlaku di tengah masyarakat.
Apabila hukum dipandang peneliti sebagai sebuah gejala sosial
yang pembentukannya dan proses berlakunya ditentukan oleh
variable-variabel sosial lainnya, maka jelaslah bahwa penelitian
tersebut menggunakan metode penelitian non normative atau
non-dogmatis.
Dalam penelitian hukum empiris kaidah bukan focus utama
dari penelitian, akan tetapi perilaku masyarakatlah yang menjadi
focus utama penelitian.
PENELITIAN HUKUM NON NORMATIF / EMPIRIS
hukum sebagai gejala sosio-empirik di satu sisi
dipandang sebagai independent variable yang
menimbulkan efek pada berbagai kehidupan
masyarakat,
di sisi lain hukum juga dipandang sebagai dependen
variable yang kemunculannya sebagai hasil dari ragam
kekuatan dalam proses sosial.
banyak pakar yang memandang bahwa penelitian
hukum sosio-empirik bukan lagi sebuah penelitian
hukum, akan tetapi lebih tepat sebagai penelitian sosial.
PENELITIAN HUKUM NON NORMATIF / EMPIRIS
Proses logico-hypothetico-verifikatif diterapkan
secara disiplin.
Proses perumusan masalah, penyusunan
hipotesis, penyusunan dasar pemikiran untuk
menguji hipotesis, pengumpulan data, verifikasi
dan analisis data empiris serta pengujian
hipotesis dilaksanakan secara ketat dan
cenderung menjaga disiplin keterurutannya.
PERBEDAAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN
EMPIRIS
perbedaan konsepsi tentang hukum
perbedaan analisis
perbedaan data dasar
perbedaan tentang keutamaan tehnik
pengumpulan data
perbedaan design penelitian