Transcript ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN

ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI
DALAM PELAYANAN DAN
PRAKTEK KEBIDANAN
Latar Belakang sistem legislasi
tenaga bidan Indonesia
• UUD 1945 upaya pembangunan
nasional yaitu pembangunan disegala
bidang guna kepentingan, keselamatan,
kebahagiaan, & kesejahteraan slrh rakyat
indonesia scr terarah, terpadu &
berkesinambungan.
• UU No. 23 Th 1992 ttg Kesehatan
• Peningkatan SDM
• Visi pembangunan kesehatan Indonesia
sehat 2010
Otonomi Bidan dalam
Pelayanan Kebidanan
• Akuntabilitas bidan hal yang sangat
penting karena berhubungan dengan
keselamatan jiwa manusia
• Semua yang dilakukan bidan harus
berbasis kompetensi dan didasari
suatu evidence based.
• Accountability diperkuat dengan satu
landasan hukum yang mengatur
batas-batas wewenang profesi yang
bersangkutan
Peningkatan penyelenggaraan upaya
kesehatan
•
•
•
•
•
•
•
Pendidikan dan pelatihan
Pengembangan ilmu dan tehnologi
Akreditasi
Sertifikasi
Registrasi
Uji Kompetensi
Lisensi
Dasar otonomi pelayanan Kebidanan
1. Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002
tentang registrasi & praktik bidan
2. Standar Pelayanan Kebidanan
3. UU Kesehatan No 23 th 1992
4. PP No 32/1996 ttg tenaga kesehatan
5. Kepmenkes 1277/Menkes/SK/ XI/2001 ttg
organisasi dan tata kerja Depkes
6. UU No.22/1999 tentang otonomi daerah
7. UU No. 13 tahun 2003 tentang
ketanagakerjaan
8. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan
transplatasi
•
•
•
Legislasi (Lieberman, 1970)
Ketetapan hukum yg mengatur hak &
kewajiban seseorang yg berhub. erat dgn
tindakan
Lisensi
Pemberian ijin praktek sebelum
diperkenankan melakukan pekerjaan yg
telah ditetapkan. Tujuan: untuk
membatasi pemberian kewenangan &
untuk menyakinkan klien.
Deontologi/Tugas
Keput. yg diambil berdasarkan
keterikatan/berhub. dgn tugas.
•
•
•
Hak
Keput. berdasarkan hak seseorang yg
tidak
dpt diganggu.
Hak berbeda dgn keinginan, kebutuhan
& kepuasan
Instusionist
Keput. diambil berdasarkan pengkajian
dari dilema etik dari kasus per kasus.
Dlm teori ini ada beberapa kewajiban
& peraturan yg sama pentingnya.
Beneficience: Keput. yg diambil harus
sll menguntungkan klien.
• Mal-eficience: Keput. Yag diambil merugikan
pasien.
• Malpraktek/Lalai:
a. Gagal melakukan tugas/kewajiban kpd klien
b. Tdk melaksanakan tugas sesuai dgn standar
c. Melakukan tindakan yang mencederai klien
d. Klien cedera karena kegagalan melaksanakan
tupc.
• Malpraktek terjadi karena:
a. Ceroboh, b. Lupa, c. Gagal mengkomunikasikan.
LEGISLASI
Legislasi
Proses pembuatan UU / penyempurnaan
perangkat hukum yg sudah ada mll serangkaian
kegiatan Sertifikasi, registrasi, lisensi
Peran Legislasi :
• Menjamin perlindungan pd masyarakat
pengguna jasa profesi & profesi sendiri.
• Pemberian pelayanan profesional.
Tujuan
• Memberikan perlindungan kpd masyarakat thd
pelayanan yg telah diberikan.
SERTIFIKASI
• Dokumen penguasaan kompetensi
tertentu mll kegiatan pendidikan formal
maupun non formal.
Tujuan Umum
• Melindungi masyarakat pengguna jasa
profesi
• Meningkatkan mutu pelayanan
• Pemerataan & perluasan jangkauan
pelayanan.
Tujuan Khusus
1.
Menyatakan kemampuan
pengetahuan, ketrampilan dan
perilaku( kompetensi) beserta
pendidikan tambahan
2. Menetapkan kualifikasi dan
lingkup kompetensi beserta
pendidikan tambahan
3. Memenuhi syarat untuk mendapat
nomer registrasi
• Ada 2 bentuk kelulusan, yaitu:
1.Ijasah diperoleh dari pendidikan
formal
2.Sertifikat diperoleh dari pendidikan
formal, lembaga non formal yang
akreditasinya ditentukan oleh profesi
REGISTRASI
• Sebuah proses dimana tenaga profesi harus
mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu
secara periodik
• Proses pendaftaran,pendokumentasian dan
pengakuan terhadap bidan setelah dinyatakan
memenuhi minimal kompetensi inti atau
standar penampilan minimal yang ditetapkan
shg scr fisik dan mental mampu melaksanakan
praktek profesi
• Dengan terregistrasinyamaka mendapatkan hak
untuk minta ijin praktek, setelah memenuhi
beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi
• Tujuan umum :
Melindungi masyarakat dari mutu pelayanan
profesi
• Tujuan khusus :
1. Meningkatkan kemampuan tenaga profesi
dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan
dan tehnologi yang berkembang pesat
2. Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan
komprehensif dalam menyelesaikan kasus mal
praktek
3. Mendata jumlah dan kategori melakukan
praktek
Aplikasi proses registrasi
• Bidan lulus  mengajukan permohonan dan
mengirimkan kelengkapan registrasi kepada
Kadinkes dimana institusi berada untuk
memperoleh SIB paling lambat 1 bulan setelah
menerima ijasah.
• Kelengkapan registrasi menurut Kepnebkes
no.900:
1. Fotocopy ijasah bidan
2. Foto copy transkrip nilai akademi
3. Surat keterangan sehat dari dokter
4. Pas foto 2 lembar
SIB berlaku 5 tahun dan dapat diperbaharui ,
dan merupakan dasar untuk penerbitan SIPB
LISENSI
• Merupakan proses administrasi yang dilakukan
pemerintah atau yang berwenang berupa Surat Ijin
Praktek tenaga profesi yang telah terregistrasi,untuk
melakukan pelayanan mandiri.
Tujuan Umum Lisensi :
Melindungi masyarakat dari pelayanan profesi
Tujuan Khusus
1. Memberikan kejelasan batas wewenang
2. Menetapkan sarana dan prasarana
Aplikasi Lisensi
• SIPB merupakan bentuk aplikasi dari
lisensi Bidan
• SIPB merupakan bukti tertulis yang
diberikan oleh DepkesRI kepada Bidan
yang menjalankan praktek setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan
• SIPB diperoleh dengan cara mengajukan
permohonan kepada Kadinkes
Kabupaten/Kota
• Persyaratan :
1.Foto Copy SIB yang masih berlaku
2.Foto copy Ijasah Bidan
3.Surat persetujuan atasan
4.Surat keterangan sehat dari dokter
5.Pasfoto
6.Rekomendasi dari organisasi profesi
• Rekomendasi dari profesi diberikan
setelah dilakukan uji kompetensi,
keilmuan, ketrampilan, kepatuhan
terhadap Kode etik
• SIPB berlaku selama SIB belum
habis masa berlakunya dan dapat
diperbaharui