Transcript dasar-dasar hukum k3

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
BERKAITAN DENGAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA ( K3 )
OLEH :
Drs. H.M. ZUNAIDI, M.Si
Pembina Tk I NIP 160018884
PENGAWAS KETENAGA KERJAAN
SPESIALIS K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN
DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU
ATURAN YANG MENDASARI
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan
UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai
ketenagakerjaan
Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi
kemanusiaan
Pasal 9
Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan,
kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan
martabat manusia dan moral agama
Pasal 10
Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma
keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti
kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja
BEBERAPA ATURAN YANG MENDASAR DENGAN K3
1. UU No 12 Tahun 1948 diubah dg UU No 1 Tahun 1951 tentang
Norma kerja atau aturan kerja
a. Menyangkut dengan orang anak dan orang muda
- Anak (≥ 6 th) tdk boleh bekerja dlm ruangan tertutup
- Orang muda tdk boleh menjalankan pekerjaan kecuali untuk
kepentingan dan kesejahteraan umum
- Orang muda tdk boleh bekerja dlm tambang, dlm tanah,
pekerjaan yang berbahaya bagi dirinya
b. Menyangkut Pekerjan wanita
- Tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari (22.00-06.00)
- Tdk boleh bekerja dlm tambang, dlm tanah, pekerjaan yg
berbahaya bagi kesehatannya menurut sifat tempat dan keadaanya.
- Tidak diwajibkan bekerja pada H1 dan H2 jika merasa sakit
- Tidak bekerja 1½ bln sebelum melahirlkan dan 1½ sesudah
melahirkan atau gugur kandungan.
BERKAITAN WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT
c. Waktu kerja dan waktu Istirahat ;
- Pekerja tdk boleh bekerja lebih dari 7 jam sehari dan
40 jam seminggu
- Setelah 4 jam bekerja ada istiraht minim1/2 jam
- Setelah 6 hari kerja harus ada 1 hari istiraht
- Tidak boleh bekerja pada hari Libur resmi
2. UU No 3 Tahun 1992 tentang adanya Jaminan
perlindungan kepada pekerja (JKK. JKM. JHT, JPK)
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
Pasal 67 – 75 Perlindungan pekerja anak :

(1) perlindungan terhadap pekerja penyandang cacad sesuai dengan jenis dan
derajat kecacatannya.
Pasal 68 – 69 Larangan mempekerjakan anak
(1)
Pengecualian anak antara umur 13 – 15 tahun pekerjaan ringan
sepanjang tidak mengganggu perekembangan fisik, mental dan sosial
(2)
Harus memenuhi syarat seperti ada izin orang tua/wali dll
Pasal 76 Perlindungan kepada Pekerja Perempuan
(1)
Larangan pekerja perempuan umur 18 th bekerja pukul 23.00 – 07.00
(2)
Larangan pekerja perempuan hamil bekerja pukul 23.00 – 07.00 menurut
keterangan dokter berbahaya bagi kesehatannya
(3)
Pengusaha mempekerjakan pekerja perempuan jam tersebut wajib
memberika
- makan dan minuman yang bergizi
- menjaga kesusilaan dan kemananan
(4)
Wajib menyediakan angkutan antar jemput
Pasal 86 ; PERLINDUNGAN PEKERJA
(1). Setiap pekerja/buruh memp hak perldngn
a. Keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan;dan
c. Perlkuan yg sesuai dgn harkat dan
martbt manusia serta niali2 agama
Pasal 87 ;
(1) Setiap persh wajib menrpkn SMK3
Pasal 88 ; PENGUPAHAN
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memplh penghasilan
yg memenhi penghdpan yg layak bagi kemanusiaan
Kebijakan pengupahan utk melindungan ,
meliputi ;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Upah minimum
Upah kerja lembur
Upah tdk msk kerja krn berhalangan
Upah tdk msk kerj krn melkukn kegtn lain
Upah sedng menjlnkn waktu istirahat
Bentuk dan cara pemabayrn upah
Denda dan potongan upah
Hal-hal yg dpt diperhtngkn dg upah
Struktur dan skala pengupahan yg proporsional
Upah utk pembayar pesangaon
Upah utuk kompensasi kecelakaan kerja
Upah utk perhtngn pajak penghasilan
HAL BERKAITAN PERLINDUNGAN
Pasal 93 ; Pengupahan
1. Upah tdk dibyr bila pekerja/buruh tdk melakukan
pekerjaan
2. Hal tsb diatas tdk berlaku, wajib bila ;
a. pekerja sakit tdk dpt bekerja dg ket dr
b. merasa sakit hari h 1 dan 2
c. nikah,menkhkn,khitanan,babtis,istri melhrkn, anak,
istri,suami,org tua,mertua,menantu meninggal
d. menjalankan kewajiban negara
e. menjalankan ibadah sesuai dng agama
f. bersedia dg yg dijanjikan tetapi persh tdk
mempekerjakan
g. melaksanakan hak istirahat
h. melaks tugas SP perstjn persh
i. Melaksnkn tugas pddkn dari persh
3. Upah dibayarkan bila pekerja sakit sbb ;
a. 4 bulan pertama upah ……… 100 %
b. 4 bulan kedua upah ………… 75 %
c. 4 bulan ketiga upah …………. 50 %
d. Selanjutnya upah ……………. 25 % sebelum PHK terjadi
4. Upah dibayarakan bila tidak masuk bekerja sbb
a. Pekerja menikah upah dibayar untuk 3 hari
b. Menikahkan anak upah dibayar untuk 2 hari
c. Menghitankan anak upah dibayar untuk 2 hari
d. Membabtiskan anak upah dibayarkan 2 hari
e. Isteri melahirkan/gugur kandungan 2 hari
f. Suami/isteri,org tua/mertua,anak,menantu meninggal 2 hari
g. Anggota keluarga dlm 1 rumah meninggal upah 1 hari
Pengatur pelaks ini diatur dlm PK, PP dan PKB
Pasal 94 ;
Komponen upah terdiri dri UP dan TTtp maka UP min 75% dari
UP + TTtp
Pasal 95 ;
1. Pelnggrn/kellai oleh pekj krn sengaja dpt dikena denda
2. Pengsha sengja/lalai lambat pemyrn upah dikena denda
3. Besar % Denda tsb diatur oleh Pemerintah
4. Hal persh pailit,likuidasi dgn UU,upah dan hak pekj
lainya merpkn hutang yang didahulukan oleh persh
Pasal 96 ;
Tuntutan pembyrn upah dan sgl pembyrn yg timbul dari
adanya hub kerja Kadaluarsa setelah jangka 2 tahun
Pasal 97 dan 98 ;
Berkaitan dengan upah merupakan kewenangan untuk
merumuskan dalam PP
POLICY AGENDA
SYSTEMIC
AGENDA
POLICY
AGENDA
INSTITUTIONAL
AGENDA
SEMUA ISSUE
YANG
DIRASAKAN
OLEH SELURUH
RAKYAT
ISSUE YANG
BERADA DALAM
YURIDIKSI
KEWENANGAN
PEMERINTAH
DITANGANI
OLEH
PUBLIK
PERTANAHAN
ENERGI
KEBIJAKAN
PUBLIK
RANGKAIAN
PILIHAN
YANG SALING
BERHUBUNGAN
DIBUAT
OLEH :
-BADAN
-PEJABAT
PEMERINTAH
DI
FORMU
LASIKAN
KESEHATAN
BIDANG²
ISU
PENDIDIKAN
KESEJAHTERAAN
?
SISTEM KEBIJAKAN
STAKEHOLDERS
PELAKU KEBIJAKAN
LINGKUNGAN
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
PUBLIK
Kriminalitas
Analis kebijakan
Penegakan hukum
Inflasi
Kelompok WN
Ekonomi
Pengangguran
Partai
Personil
Diskriminasi
Serikat Pekerja
FAKTOR-FAKTOR
YANG ADA
AGENDA
SETTING
-Sumber Daya Aparatur
-Cuaca
-Penduduk
-Budaya Politik
-Struktur Sosial
-Sistem Ekonomi
TINDAKAN
KEBIJAKAN
TERFOKUS PADA :
-VALUES
-BELIEF
-ATTITUDES
1. POLITICAL
CULTURE
DITERIMA OLEH
MASYARAKAT LUAS =
DITENTANG
2. FAKTOR
LINGKUNGAN
(Anderson)
KAJIAN
SCIENTIST
3. SOSIO
ECONOMIC
CONDITIONS
-APA YANG
DILAKUKAN
-BAGAIMANA HARUS
BEKERJA
-BAGAIMANA
HUBUNGAN DENGAN
WAJAR
OLEH
PEMERINTAH
DARI
GENERASI
KE GENERASI
MELALUI
PROSES
SOSIALISASI
SOCIAL FACTORS
ECONOMIC
FACTORS
INTERDEPEN
DENSI
MEMPENGARUHI
3. JENIS
POLITICAL
SCIENTEST
PRIVATE CONCERN
2. MORALISTIC PC
3. TRADITIONALISTIC PC
POLITICAL
CULTURE
3. PERBEDAAN
POLITICAL SCIENCE
(Almond & Verba)
PRIVATE CONCERN
PATERNALISTIK
ELITES
PEMERINTAH
1. INDIVIDUALISTIC PC
1. PARORCHIAL PC
WN SEDIKIT MEMILIKI
KESADARAN POLITIK
2. SUBJECT PC
WN MEMILIKI ORIENTASI
TERHADAP POLITIK
3. PARTICIPANT PC
WN MEMILIKI KESADARAN
DAN INFORMASI
POLITIK YANG TINGGI
UNITARIAN
DEVICE
PELAYANAN
PUBLIK
KEKUASAAN
POLITIK SEBAGAI
BAGIAN KECIL
MASYARAKAT
PADA KERAJAAN²
TRIBAL SOCIETY
AFRIKA
LIKE & DISLIKE
Apa yang Dilakukan
Pemerintah JERMAN
MEMAHAMI
BAGAIMANA MEMPENGARUHI
Decision Making
AS
MASALAH PUBLIK
KEJADIAN
MASALAH
MASALAH
PUBLIK
MASALAH
STRATEGIS
BIASA
MASALAH
PERORANGAN
MASALAH
TIDAK STRATEGIS
SISTEM
KEBIJAKAN
PEMBUAT
KEBIJAKAN
LINGKUNGAN
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
KELOMPOK
SASARAN
FAKTOR EKSOSPOL
YANG BERPENGARUH
TERFOKUS PADA
VALUES BELIEF
ATTITUDES
APA YANG
DILAKUKAN
BAGAIMANA
HARUS
BEKERJA
BAGAIMANA
HUBUNGAN
DENGAN
WAJAR
POLITICAL
CULTURE
DITERIMA
MASYARAKAT
LUAS
DITENTANG
FAKTOR
LINGKUNGAN
SUB SYSTPOL
CYCLE
OLEH PEMERINTAH
DARI
GENERASI
KE
GENERASI
MELALUI
PROSES
SOSIALISASI
SOCIAL FACTORS
SOCIO
ECONOMIC
CONDITIONS
INTERPENDENSI
ECONOMIC FACTORS
MEMPENGARUHI
Political Culture
(scientist / C. Kluckohn)
Individualistic PC.
Bertitik tolak dari kepentingan pribadi, memandang
pemerintah melakukan apa yang diinginkan rakyat
Moralistic PC
Pemerintah sebagai suatu mekanisme memajukan
kepentingan umum. Pelayanan publik.
Traditionalistic PC.
Pandangan paternalistic. Kekuasaan cenderung pada sedikit
orang, sebagian besar tidak aktif.
POLITICAL CULTURE
(Almond & Verba)
Parochial PC.
WN sedikit punya kesadaran terhadap sistem dan
partisipasi politik secara keseluruhan  Afrika.
Subject PC.
WN memiliki orientasi sispol dan output, tapi sedikit pada
input process atau sebagai participant.
Participant PC
WN sadar politik dan informasi tinggi, memiliki kesadaran
terhadap mempengaruhi pengambilan keputusan.
-BISNIS BESAR X UKM
-NAKER X MANAJEMEN
-DEBITOR X KREDITOR
-PETANI X PEMBELI
KOMODITAS
FAKTOR
SOSIAL
SOSIO
ECONOMIC
CONDITIONS
SALING
KETERGAN
TUNGAN
KEBIJAKAN
PUBLIK
PRODUK
KONFLIK
FAKTOR
EKONOMI
ANTAR
LEMBAGA
KELOMPOK
MASYARAKAT
KELOMPOK
YANG TIDAK
PUAS
ACTION : 
KESEIMBANGAN BARU
KEPADA
PEMERINTAH
AJUKAN
DEMAND/
CLAIM
BERBAGAI MASALAH DALAM
LINGKUNGAN KEBIJAKAN
DI NEGARA BERKEMBANG.
1. Pengambil keputusan dan pengelola kebijakan (elitis)
2. Kualitas SDM  mempengaruhi ketepatan.
3. Semangat berkait dengan etika mementingkan diri sendiri.
4. Komunikasi sosial tidak lancar.
5. Kelembagaan dalam kebijakan yang besar  efisien
6. Kecenderungan pemusatan kewenangan danm tanggung
jawab
7. Keterbatasan informasi
8. Perkembangan IPTEK, variabel kebijakan menjadi rumit22
SEMARANG, Kamis, 24 Agustus 2006