Transcript ARGUMENTASI HUKUM

ARGUMENTASI HUKUM
Dr. Hufron, SH.,MH.
MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNTAG SURABAYA
2014
Pengertian dan Hakekat
Argumentasi Hukum
Penalaran (reasoning)


dalam arti luas menunjuk
proses psikologi (terdiri atas
ide,
keyakinan,
dugaan,
syakwasangka,
rasa
dan
emosi)
dalam arti sempit menunjuk
pada
argumen.
Argumen
terdiri
atas
alasan-alasan
(reasons) dan alasan tersebut
dimaksudkan
sebagai
justifikasi keputusan
Argumentasi (argument)

memiliki pengertian sebagai
rangkaian nalar (trains of
reasoning);

menunjuk pada interaksi
manusia (human interaction)
yang berkaitan dengan forum
argumentasi
(mis;
pengadilan, temu ilmiah,
kongres, dll)
Penalaran hukum ATAU Argumentasi Hukum?




Penalaran (reasoning) dalam arti sempit, bermakna "giving
reasons" (pemberian alasan-alasan), sama maknanya
dengan "argument"/"argumentation";
Dalam pengertian demikian, penalaran hukum (legal
reasoning) sama maknanya dengan argumentasi hukum
(legal argument);
Namun dalam pengertian Logika, argumentasi merupakan
hasil dari proses penalaran ( dari proses penalaran, baru
dihasilkan argumentasi).
Dengan demikian, argumentasi hukum diperoleh dari hasil
proses penalaran hukum.
MACAM LOGIKA ATAU PENALARAN HUKUM
Logika Deduksi
 Penalaran bertolak dari aturan hukum yang bersifat
umum- abstrak untuk kemudian ditarik kesimpulan
bersifat khusus – konkret.
 Penarikan kesimpulan secara
menggunakan
pola
berfikir
SILOGISME atau silogismus.
deduktif, lazimnya
yang
dinamakan
 Silogisme adalah suatu bentuk proses penalaran yang
berusaha menghubungkan dua proposisi
yang
berlainan untuk menurunkan suatu kesimpulan yang
merupakan proposisi ketiga.
Logika dan Argumentasi Hukum
Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran (R.G. Soekadijo).
 Bentuk pemikiran yg paling sederhana :
– pengertian (concept), dilambangkan dengan KATA.
– proposisi (statement), dilambangkan dengan KALIMAT.
- penalaran (reasoning), dilambangkan dengan ARGUMENTASI.
 Dari pengertian (concept) membentuk proposisi (statement), dari
proposisi terbentuk penalaran (reasoning). Tidak ada proposisi
tanpa pengertian, dan tidak ada penalaran tanpa proposisi.
 Penalaran Hukum bertumpu pada aturan berpikir yang dikenal
dengan "LOGIKA".

SILOGISME tersusun dari tiga
proposisi
Propisisi pertama, disebut Premis Mayor - Aturan Hukum
Proposisi kedua, disebut premis minor - Fakta (yuridis)
Proposisi ketiga, disebut konklusi
- Putusan Hukum
Contoh :
Premis Mayor
Premis Minor
Konklusi
: Semua Koruptor dihukum - Aturan hukum
: Suharto Koruptor- Fakta Yuridis
: Suharto dihukum – Putusan hukum
Contoh Salah :
Premis Mayor : Semua malaikat benda fisik
Premis Minor : Batu itu malaikat
Konklusi
: Batu itu benda fisik.
2. Logika Induksi
 Kalau pada logika deduksi, suatu kesimpulan
ditarik dari pernyataan yang bersifat umum –
abstrak menuju pernyataan yang bersifat khusus
– konkret (individual)
 Pada logika induksi berlaku sebaliknya; suatu
kesimpulan (Putusan) ditarik dari pernyataanpernyataan yang bersifat khusus/individual atau
kasus-kasus menuju pernyataan yang bersifat
umum – abstrak (aturan Hukum)
Contoh :
Premis 1
Premis 2
Premis 3
Konklusi
: Suto mencuri dihukum
: Badu mencuri dihukum
: Dadap mencuri dihukum
: Barang siapa mencuri dihukum
MACAM BERPIKIR INDUKTIF
1. Generalisasi : Proses Penalaran Yang Bertitik Tolak Dari
Beberapa Peristiwa Individual Menjadi Kesimpulan
Bersifat Umum Yang Mengikat Seluruh Peristiwa Sejenis
Yang Sedang Diteliti.
2. Analogi :Proses Penalaran Dari Satu Peristiwa Menuju
Peristiwa Lain Yang Sejenis (Sama Pada Prinsipnya).
Kemudian Disimpulkan Bahwa Apa Yang Terjadi Pada
Peristiwa Yang Pertama, Terjadi Pula Pada Peristiwa
Yang Lain.
3. Kausalitas : Proses Penalaran Yang Bertitik-Tolak Dari
Suatu Peristiwa Yang Dianggap Sebab , Menuju Kepada
Kesimpulan Sebagai Akibat. Hubungan Sebab-Akibat.
Arti penting LOGIKA INDUKSI
Dalam Praktek Hukum
 Pananganan perkara sejak penyidikan, penuntutan, maupun
pemeriksaan perkara di pengadilan selalu berawal dari proses
berfikir induksi berupa generalisasi. Langkah/proses pertama
adalah merumuskan fakta, kemudian identifikasi hukum,
mencari hubungan sebab-akibat, mereka-reka probabilitas,
baru melakukan penerapan hukum.
 Salah satu model penalaran induksi adalah kausalitas
akibat). Hubungan kausalitas memainkan peranan
dalam penanganan perkara atau penyelesaian masalah
Kausalitas mempunyai makna penting dalam bidang
baik dalam hukum bidang pidana, perdata, atau
administrasi
(sebabpenting
hukum.
hukum,
hukum
Kausalitas Memainkan Peranan Penting dalam
penanganan perkara hukum.
 Salah satu model penalaran induksi adalah kausalitas (sebabakibat). Hubungan kausalitas memainkan peranan penting
dalam penanganan perkara atau penyelesaian masalah hukum.
 Kausalitas mempunyai makna penting dalam bidang hukum,
baik dalam hukum bidang pidana, perdata, atau hukum
administrasi.
 Akan tetapi, penalaran kausalitas dalam kaitan dengan bidang
hukum berbeda antara jenis/macam/aspek hukum yang satu
dengan hukum yang lain.
 Hubungan kausalitas dalam hukum pidana belum tentu
cocok/sesuai untuk hukum perdata atau hukum administrasi
untuk sengketa Tata Usaha negara
Kausalitas Memiliki makna penting dalam bidang
Pidana, Perdata Dan Hukum Administrasi
A. DALAM BIDANG HUKUM PIDANA
•
Dalam bidang hukum pidana ajaran tentang kausalitas /atau sebab-akibat,
berkaitan dengan tiga hal, yaitu delik materiil (delik yang dikualifisir
berdasarkan akibatnya), pertanggungjawabab pidana, dan delik dengan
pemberatan.
Contoh : Perbuatan --------------------------------------Mati
Sebab
Akibat
• Teori hubungan kausalitas dalam hukum pidana secara garis besar, dapat
dibagi dua, yaitu teori mutlak dari Von Buri dan teori dari Traeger.
 Menurut teori Mutlak dari Von Buri, (1)setiap perbuatan adalah merupakan sebab
daripada akibat yang timbul, (2) Setiap sebab adalah sama nilainya. Teori Von Buri
lebih dikenal dengan sebutan : TEORI CONDITIO SINE QUA-NON .
 Kritik terhadap teori ini, hubungan kausal membentang ke belakang tanpa akhir,
karena tiap-tiap “sebab” sebenarnya merupakan akibat dari sebab yang terjadi
sebelumnya. Misalnya, ada seorang mati ditembak oleh orang lain. Menurut teori ini
kematian orang tersebut bukan hanya ditembak, akan tetapi juga oleh orang yang
menjual senjata api dan perusahaan senjata api.
 Teori Ini oleh Van Hammel dilengkapi, bahwa setiap perbuatan adalah sebab dari
akibat yang timbul, dengan keharusan adanya unsur kesalahan (schuld). Hal ini sesuai
asas dalam hukum pidana, Geen Straft Zonder Schuld (tiada hukuman tanpa
kesalahan).
 Kalau menurut teori Traeger, dari banyak sebab yang
menimbulkan suatu akibat, hanya dicari satu sebab saja, yaitu
perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang
dan diancam dengan hukum oleh UU. Berkaitan dengan hal ini
dikenal dua teori, yaiti teori Individualisasi dan teori generalisasi
• Menurut Teori Individualisasi, sebab dilihat in concreto, yaknii
secara konkret diukur menurut pandangan individual. Salah
satu penganut aliran ini,Birckmayer, sebab adalah faktor yang
paling menentukan untuk timbulnya akibat.
• Sedangkan menurut teori Generalisasi, sebab dilihat in
abstracto. Menurut perhitungan yang layak/pandangan secara
umum, dari sekian sebab, diambil satu sebab yang kiranya
menimbulkan akibat. salah satu penganut teori ini, Von Kries
dengan teori Adequatnya, mengatakan bahwa sebab harus
seimbang dengan akibat yang timbul.
Teori Kausalitas Dalam Praktek Peradilan
 Dari berbagai macam teori, tersebut, dalam praktek
ternyata, teori yang digunakan oleh hakim (Hoge Raad/MA
negeri Bld) berbeda-beda dari waktu ke waktu, sehingga
tidak dapat dikatakan bahwa MA menganut satu
teori/ajaran saja.
 Misalnya, pada tahun 1911, HR/MA menyerahkan kepada
kebjaksanaan Hakim, pada tahun 1929, HR/MA menganut
teori Von Buri, sedangkan pada tahun 1935 HR/MA
menganut teori Adequat.
 Dalam dalam praktek berikutnya, ternyata yurisprudensi
menganut teori : (a) akibat langsung dan (b) teori adequat
(sebab yang secara wajar dapat diduga menimbulkan
suatu akibat).
B. DALAM BIDANG HUKUM PERDATA
Teori kausalitas dalam bidang Hukum Perdata mempunyai makna
penting dalam penentuan kerugian akibat wanprestasi (pasal 1243
BW) atau perbuatan melawan hukum (pasal 1365 BW).
Contoh : Wanprestasi/PMH------------------------------------Kerugian
Sebab
Akibat
Dalam Hukum perdata dikenal beberapa teori hubungan kausalitas, sebagai
berikut :
(1) Teori Conditio Sine Qua Non;
(2) Teori Causa Proxima, menurut teori ini yang dipandang sebagai
causa /sebab dari atau akibat hanya kejadian terakhir dalam
rangkaian causa;
(3) Teori Individualisasi;
(4) Teori adequate
C. DALAM BIDANG HUKUM ADMINISTRASI
Teori Kausalitas dalam bidang Hukum Administrasi mempunyai
makna
penting
dalam
menentukan
kerugian
akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha negara. Teori yang
digunakan adalah teori akibat langsung.
Contoh :
keputusan TUN --------------------------------- Kerugian
Sebab
Akibat
Pasal 1 ayat (9) Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : "Keputusan Tata Usaha
Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan
atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
ANALOGI DALAM HUKUM



Kadang-kadang UU terlalu sempit ruang lingkup yang
diaturnya, sedang peristiwanya demikian pesat dan
beragam.
Ketika UU secara eksplisit tidak mengatur suatu
peristiwa khusus yang terjadi, maka boleh jadi hakim
akan menggunakan pola pikir analogi untuk
menemukan hukumnya.
Dengan analogi, maka peristiwa yang sejenis, mirip,
serupa dengan yang diatur dalam UU diberlakukan
sama dengan yang dimaksudkan dalam UU.
Analogi Doktrin Hukum dan Analogi Preseden



Analogi DOKTRIN HUKUM adalah membandingkan kasus yang
sedang dihadapi dengan kasus yang secara eksplisit diatur dalam sebuah
atauran hukum/UU.
Berdasarkan titik perbedaan atau persamaan antara kedua kasus tersebut
ditentukan apakah kasus yang tengah dihadapi termasuk dalam
jangkauan keberlakuan atau wilayah penerapan aturan hukum tersebut
atau tidak .
Menurut pasal 1576 KUH Perdata bahwa jual beli tidak menghapuskan
sewa menyewa. Bagaimana kalau dalam praktek dijumpai peristiwa
hukumnya bukan jual beli, akan tetapi hibah? Apakah hibah tidak
menghapuskan sewa menyewa?. Antara hibah dan jual beli memiliki
persamaan esensial, yaitu peralihan hak. Dgn demikian , secara analogis
hibah juga tidak menghapuskan sewa menyewa.

ANALOGI PRESEDEN adalah membandingkan faktafakta dari kasus yang dihadapi dengan fakta-fakta dari
kasus-kasus yang sudah diputus terdahulu, apakah
kasus yang tengah dihadapi memliki kesamaan
essensial dengan kasus terdahulu (analog), sehingga
untuk hal yang sama juga diputus sama.Misalnya,
perbedaan harga/kurs tahun yang silam dengan yang
sekarang dipergunakan standar harga emas.Analogi
ini sudah menjadi yurisprudesi.
MENEMUKAN HUKUMNYA
?
APA
HUKUMNYA
Suto, penyewa rumah
diusir oleh Noyo yang
mendapat hibah
rumah tersebut dari
Dadap
Peristiwa konkrit
yang belum ada
pengaturannya
Analogi
Pasal 1576 BW jual-beli
tidak memutuskan
sewa menyewa
(diperluas)
A, penyewa rumah
diusir oleh B yang
membeli rumah yang
disewa A tersebut
Peristiwa abstrak
yang ada
pengaturannya
KUALIFIKASI
?
APA
KUALIFIKASINY
A
Diterjemahkan
dalam Bahasa
Hukum
Pasal 362 KUHP
Barang siapa
Mengambil
Barang
Milik orang lain
Dengan melawan
Kualifikasi : Pencurian
Suto Nggantol
Aliran listrik
Milik PLN
Dengan melawan
hukum
Peristiwa konkrit das
sein
Peraturan hukum das
Sollen
Suto mencuri aliran
listrik PLN dengan
melawan hukum
Logika dan Argumentasi
Hukum


LOGIKA adalah metode untuk menilai ketepatan
penalaran yang digunakan untuk menyampaikan
sebuah argumentasi.
Teori argumentasi adalah cara untuk mengkaji
bagaimana menganalisis dan merumuskan suatu
argumentasi scr jelas dan rasional
dengan cara
mengembangkan kriteria universal dan kriteria
yuridis untuk digunakan sebagai landasan
rasionalitas argumentasi hukum
Kesalahpahaman Terhadap Peran
Logika


Di antara para penulis terdapat perbedaan
pendapat mengenai peran logika formal dalam
argumentasi hukum;
Contoh Mac Cormick, Perelmen dan Toulmin:
menyatakan bahwa peran logika formal dalam
argumentasi hukum tidak dominan dan sangat
terbatas,
bahkan
tidak
penting
dalam
pengambilan kesimpulan dan keputusan.
Kesalahpahaman (Lanjutan)
Menurut Mac Cormick, Perelmen dan Toulmin
beberapa kesalahpahaman terhadap peran logika
formal dalam argumentasi hukum adalah :
1.
2.
3.
4.
5.
Pendekatan tradisional dalam argumentasi hukum
mengandalkan model silogisme.
Peran logika dalam proses pengambilan putusan
oleh hakim tidak selalu logis.
Alur logika formal dalam menarik suatu kesimpulan;
Logika tidak berkaitan dengan aspek substansi
dalam argumentasi hukum
Tidak adanya kriteria formal yang jelas tentang
hakekat rasionalitas nilai di dalam hukum
Kesesatan Dalam Penalaran (Fallacy)

Penalaran dapat sesat karena terbentuknya tidak
sahih (tidak valid) , hal itu terjadi karena pelanggaran
terhadap kaidah-kaidah logika.

Penalaran juga dapat sesat, karena tidak ada
hubungan yang logis antara premis dengan konklusi.
Beberapa Kesesatan Bernalar

Ada beberapa jenis kekeliruan dalam penalaran,
tetapi jika diterapkan dlm bidang hukum secara
benar, bukan merupakan sebuah kesesatan,
yaitu:
1. Argumentum ad ignorantiam (AAI) : Kesesatan terjadi


bila orang berargumen: bahwa proposisi sebagai benar,
karena tidak terbukti salah.
Dalam bidang hukum, argumen ini dapat dilakukan, jika
dimungkinkan oleh hukum acara.
Asas pembuktian hkm Perdata (psl 1865 KUHPerdata):
penggugat hrs membuktikan kebenaran dalilnya, shg
jika tdk dpt membuktikan gugatan dpt ditolak.
Lanjutan
2.


Argumentum
ad
Verecundiam
(AAV):
Menolak atau menerima argumentasi tidak
didasarkan pd nilai penalarannya, melainkan lebih
didasarkan pada kebesaran nama dan kewibawaan,
kekuasaan
dari
siapa
yang
mengajukan
argumentasi tersebut
Hal ini bertentangan dgn pepatah: Tantum valet
auctooritas , quantum valet argumentatio (nilai
wibawa hanya setinggi & senilai argumentasinya).
Dalam bidang hukum, argumen ini tidak sesat, jika
suatu yurisprudensi menjadi yurisprudensi tetap.
Lanjutan
3. Argumentum ad Hominem (AAH): menolak / menerima
argumen tidak didasarkan pd buruknya penalaran, tapi
lebih disebabkan keadaan pribadi yg menyampaikan
argumentasi.
 Dalam bidang hukum rrgumen ini bukan kesesatan, jika
digunakan menolak saksi palsu / tidak mengetahui
kejadiannya.
4. Argumentum ad Misericordiam (AAM) : argumentasi yg
bertujuan menimbulkan empati dan belas kasihan.
 Dalam bidang hukum argumentasi ini tidak sesat jika
digunakan / meminta keringanan hukuman (dlm Pledooi),
tetapi jika digunakan u/ pembuktian tdk bersalah, hal ini
merupakan kesesatan
5. Argumentum ad baculum (AAB) : menerima/menolak
argumentasi hanya krn ancaman dan menimbulkan
perasaan takut.
KEKHUSUSAN LOGIKA
HUKUM



1.
2.
Satu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar
logika (A. Soeteman dan P.W. Brouwer);
Merupakan suatu "conditio sine qua non" (syarat mutlak),
suatu keputusan dapat diterima apabila didasarkan pada
proses nalar, suatu sistem logika formal yang merupakan
syarat mutlak dalam berargumentasi.
Kekhususan Logika hukum :
Tidak ada hakim atau advokat, yg memulai berargumentasi
dari suatu keadaan hampa. Argumentasi Hukum selalu
dimulai dari hukum positif, yg tdk statis, tetapi merupakan
suatu perkembangan berlanjut. Dari sini yurisprudensi akan
menentukan norma-norma baru.
Argumentasi Hukum berkaitan dengan kerangka prosedural
(hukum acara), yang di dalamnya berlangsung argumentasi
rasional dan diskusi rasional.
Tiga Lapisan dalam Argumenasi Hukum:
1. Lapisan Logika:
Alur premis menuju pada konklusi dari suatu argumentasi
harus logis.
 Penalaran yg digunakan bisa berupa penalaran deduksi atau
induksi
2. Lapisan Dialektika:
 Lapisan ini membandingkan, baik yang pro maupun yang
kontra (Pro-kontra) .
 Agar argumentasi tidak monoton, maka hrs diberikan
sentuhan dialektika
dan di dalam dialektika itu suatu
argumentasi diuji, terutama pada argumentasi pro-kontra
( Wanprestasi atau Onrechtmatigdaad?
3. Lapisan Prosedural:
 Dalam pemeriksaan di pengadilan diatur oleh hukum formal
yg sekaligus merupakan aturan main
dalam proses
penyelesaian sengketa.

Langkah Analisis Hukum
Menggunakan Formula "IRAC" :
(I) IDENTIFY (INDENTIFIKASI MASALAH)
(R) RULE (ATURAN HUKUM/DASAR HUKUM)
(A) ANALYSIS (ANALISIS MASALAH MASALAH
(C) CONCLUSI (KESIMPULAN )
MENERAPKAN, MENEMUKAN DAN
MENCIPTAKAN HUKUM
TAHAPAN BERFIKIR SANG HAKIM




Dalam hal memeriksa perkara, yang undang undang atau hukumnya
sudah ada dan jelas (eksplisit), hakim akan melakukan penerapan
hukum (rechtstoepassing);
Dalam hal memeriksa perkara, undang-undang atau hukumnya
tidak jelas (norma samar), maka hakim akan melakukan penemuan
hukum (rechtsvinding), baik melalui penafsiran hukum maupun
konstruksi hukum;
Dalam hal memeriksa perkara, undang undangnya belum ada
(terdapat kekosongan norma), maka hakim akan menciptakan hukum
(rechtschepping) dengan menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Daftar Rujukan
B. Arief Sidharta, Hukum dan Logika (Alih-bahasa), Alumni,
Bandung, 1982.
Francisco O Javines, Legal Writing : Logic and Language in Law, Rex
BooStore, Manila, 1989.
Hufron, Penalaran Hukum, Pusderankum, Surabaya, 2009.
Neil MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Clarendon
Press, Oxford, 1978.
Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan
Keempat,2009.
R.G. Soekadijo, Logika Dasar, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
Cetakan Kelima, 1994.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,
Liberti, Yogyakarta, 1996.