Transcript Klik disini untuk Presentasi Victimologi

VICTIMOLOGI
Prepare By :
Ikama Dewi ST.,SH.,MH
Doc Ikamadewi
PENDAHULUAN
THE HOLY TRINITY
(Trinitas Yang Suci)
PERBUATAN
(TINDAK PIDANA)
ORANG
(KESALAHAN/PJP)
Asas Legalitas
Asas Kesalahan
Doc Ikamadewi
PIDANA
(SANKSI)
Stelsel2 Pemidanaan
PENDAHULUAN
THE HOLY TRINITY
(Trinitas Yang Suci)
PERBUATAN
(TINDAK PIDANA)
(Pelaku)
ORANG
(KESALAHAN/PJP)
(Pelaku)
PIDANA
(SANKSI)
(Pelaku)
+ KORBAN
Doc Ikamadewi
Dikaji lebih dalam,
melalui Viktimologi
Kajian/Orientasi HP:
•
•
•
•
Perbuatan
Pertangungjawaban Pidana
Pidana/sanksi
+ Korban (Viktim)
Doc Ikamadewi
PENDAHULUAN
Pengertian Viktimologi
Secara etimologi, asal kata
“Victim” berarti korban, dan
“Logos” berarti ilmu pengetahuan.
@ Pengetahuan/Ilmu Pengetahuan ttg Korban
Pengertian terminology, adalah studi yg mempelajari
tentang korban,
penyebab terjadinya korban/timbulnya korban,
dan akibat-akibat penimbulan korban yang
merupakan masalah manusia sebagai suatu
kenyataan social.
Doc Ikamadewi
PENDAHULUAN
•
•
Korban dan penyebab terjadinya
korban/timbulnya korban yaitu : individu,
kelompok, korporasi, swasta/ pemerintah
akibat penimbulan korban : sikap dan tindakan
thd korban dan atau pihak pelaku serta
mereka yang secara langsung/tdk terlibat
dalam terjadinya suatu kejahatan.
Doc Ikamadewi
Kamus ilmu pengetahuan social,
victimologi adalah studi tentang
tingkah laku victim sebagai salah
satu penentu kejahatan.
…… pengertian yg lebih sempit/terbatas….
[2] Hugo Reading, Kamus Ilmu-ilmu social, Jakarta, Rajawali, 1986,
hlm.457
Doc Ikamadewi
Arif Gosita
Victimologi adalah suatu bidang ilmu
pengetahuan yang mengkaji semua aspek
yang berkaitan dengan korban.
Mrp pengertian yg luas, sebab dari
kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai
korban tidak hanya korban perbuatan pidana
(kejahatan) saja tetapi dapat korban
bencana alam, korban kebijakan pemerintah
dan
lain-lain.
Doc Ikamadewi
Konsekwensinya, suatu victimisasi
harus dipahami sebagai berikut:[1]
• Korban akibat perbuatan manusia, korban akibat
perbuatan manusia dapat menimbulkan perbuatan
kriminal misalnya: korban kejahatan perkosaan,
korban kejahatan politik. Dan yang bukan bersifat
kriminal (perbuatan perdata) misalnya :
– korban dalam bidang Administratif/Korban kebijakan
pemerintah;
•
[1] J.E. Sahetapy, Victimologi sebuah Bunga Rampai, Sinar
Harapan, Jakarta, 1987, hlm.35
Doc Ikamadewi
Next
• Korban di luar perbuatan manusia,
korban akibat di luar perbuatan
manusia seperti bencana alam dan lain
sebagainya.
Doc Ikamadewi
Tujuan dan Manfaat
Victimologi
Viktimologi juga merupakan sarana
penanggulangan kejahatan/ mengantisipasi
perkembangan kriminalitas dalam
masyarakat. sehingga viktimologi sebagai
sarana penanggulangan kejahatan juga masuk
kedalam salah satu proses Kebijakan Publik.
Antisipasi kejahatan yang dimaksud meliputi
perkembangan atau frekuensi kejahatan,
kualitas kejahatan, intensitas kejahatan dan
kemungkinan munculnya bentuk-bentuk
kejahatan baru.
Doc Ikamadewi
POSISI KRIM-VICTIM DALAM
PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
Social Welfare
Policy
Konkritisasi
Hukum
Social Policy
Social
Defence
Policy
Posisi
Krim dan
Victimolog
i
Goal
SW/SD
Formulasi
Penal
Criminal
Policy
Aplikasi
Eksekutif
Non
Penal
Doc Ikamadewi
Konsekuensi logis dari
meningkatnya kejahatan atau
kriminalitas adalah bertambahnya
jumlah korban,
sehingga penuangan kebijakan yang
berpihak kepada kepentingan korban
dan tanpa mengenyampingkan pelaku
mutlak untuk dilakukan, sehingga
studi tentang viktimologi perlu untuk
dikembangkan.
Doc Ikamadewi
Manfaat dari studi mengenai korban
(Arif Gosita)
• Dengan viktimologi akan dapat diketahui
siapa korban, hal-hal yang dapat
menimbulkan korban, viktimisasi dan proses
viktimisasi;
• Viktimologi memberikan sumbangan
pemikiran tentang korban, akibat tindakan
manusia yang telah menimbulkan
penderitaan fisik, mental dan social;
Doc Ikamadewi
Next
• melalui studi victimologi akan memberikan
pemahaman kepada setiap individu mengenai
hak dan kewajibannya dalam rangka
mengantisipasi berbagai bahaya yang
mengancamnya;
• viktimologi memberikan sumbangan pemikiran
mengenai masalah viktimisasi tidak langsung,
dampak social polusi industri, viktimisasi
ekonomi, politik dan penyalahgunaan
kewenangan.
• viktimologi memberikan dasar pemikiran
dalam penyelesaian viktimisasi criminal atau
factor victimogen dalam sistem peradilan
pidana.
Doc Ikamadewi
Dari uraian di atas pada dasarnya ada
tiga hal pokok berkenaan dengan
manfaat studi tentang korban yaitu:
• manfaat yang berkenaan dengan usaha
membela hak-hak korban dan perlindungan
hukumnya;
(Praktis)
• manfaat yang berkenaan dengan penjelasan
tentang peran korban dalam suatu tindak
pidana, dan
(Filosofis)
• manfaat yang berkenaan dengan usaha
pencegahan terjadinya korban.(Action)
Doc Ikamadewi
Kedudukan Viktimologi
Awalnya menjadi perdebatan
apakah sbg bag dari kriminologi atau sbg
cabang ilmu yang mandiri yg sejajar dg
disiplin ilmu yg lain.
Doc Ikamadewi
Penologi
Hk Pidana
Kriminologi
Etiologi
Viktimologi
Doc Ikamadewi
Segi tiga Study Kejahatan
Kejahatan
Penjahat
Reaksi Sosial
Doc Ikamadewi
Segi empat Kejahatan
Korban
Kejahatan
Penjahat
Reaksi Sosial
Doc Ikamadewi
Paul Separovic, dasar pembeda
pada Ruang Lingkup Kajiannya
OBJEK
R/L Victimologi
Korban akibat Kejahatan
Viktimologi sbg bagian
Dari kriminologi….
Nagel
Semua Korban
Viktimologi sbg disiplin
ilmu tersendiri…..
(Mendelsohn)
Doc Ikamadewi
Dalam symposium victimologi yang
pertama di Yerusalem tahun 1973
NAGEL melaporkan bahwa victimologi dewasa
ini merupakan gagasan atau pemikiran baru
dalam kriminologi, karena telah terjadi
pergeseran pemikiran yang tidak lagi melihat
kejahatan melalui studi “Factor Criminoligy”
akan tetapi mengarah pada “Criminologi of
Relationship”.
Doc Ikamadewi
Pengertian Korban
Apa yang dimaksud
dengan korban ?
Doc Ikamadewi
*Korban tidak saja dipahami sebagai obyek
dari suatu kejahatan tetapi juga
*Korban harus dipahami sebagai subyek yang
perlu mendapat perlindungan secara social dan
hukum .
*Korban adalah orang baik, individu, kelompok
ataupun masyarakat yang telah menderita
kerugian yang secara langsung telah terganggu
akibat pengalamannya sebagai target dari
kejahatan
*subyek lain yang dapat menderita kerugian
akibat kejahatan adalah badan hukum.
Doc Ikamadewi
Bila hendak membicarakan mengenai
korban, maka seyogyanya dilihat kembali
pada budaya dan peradaban Ibrani kuno.
Dalam peradaban tersebut, asal mula
pengertian korban merujuk pada
pengertian pengorbanan atau yang
dikorbankan, yaitu” mengorbankan
seseorang atau binatang untuk pemujaan
atau hirarki kekuasaan”.[1]
[1]
Doc Ikamadewi
http://www.faculty.ncwc.edu/toconnor/300/300lect01.htm
Selama beberapa abad, pengertian korban
menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih
luas. Ketika viktimologi pertama kali ditemukan
yaitu pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi
seperti Mendelshon, Von Hentig dan Wolfgang
cenderung mengartikan korban berdasarkan
text book dan kamus yaitu ”orang lemah yang
membuat dirinya sendiri menjadi korban”.[1]
[1] Ibid
Doc Ikamadewi
Pemahaman seperti itu ditentang habishabisan oleh kaum feminist sekitar tahun
1980-an, dan kemudian mengubah pengertian
korban yaitu “setiap orang yang
terperangkap dalam suatu hubungan atau
situasi yang asimetris. Asimetris disini yaitu
segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat
ekploitasi, parasitis (mencari keuntungan
untuk pihak tertentu), merusak, membuat
orang menjadi terasing, dan menimbulkan
penderitaan yang panjang”.[1]
[1] http://www.victoborg.com/html/feminist victimology
Doc Ikamadewi
Istilah korban pada saat itu merujuk pada
pengertian
“setiap orang, kelompok, atau apapun yang
mengalami luka-luka, kerugian, atau
penderitaan akibat tindakan yang
bertentangan dengan hukum. Penderitaan
tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi
maupun ekonomi”.[1]
[1] http//www.faculty.ncwc.edu/toconnor/300/300lect01.htm
Doc Ikamadewi
Kamus umum bahasa
Indonesia
”korban adalah orang yang menderita
kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan
sebagainya) sendiri atau orang lain”.[1]
[1] Purwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia, P.N. Balai
Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.33
Doc Ikamadewi
Menurut Arif Gosita
Pengertian korban adalah mereka yang menderita
jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang
mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang
lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak
asasi yang menderita.[1]
Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut
sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk
perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain,
seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan
korporasi. Timbulnya korban erat kaitanya dengan
kejahatan.
Doc Ikamadewi
[1] Arif Gosita, Kumpulan Makalah
Masalah Korban, Akademika Presindo,
Jakarta,2003, ,hlm.41-42
Sahetapy
“korban adalah orang perorangan atau badan
hukum yang menderita luka-luka, kerusakan
atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang
dirasakan, baik secara fisik maupun secara
kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya
dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat
dari segi ekonomi, politik maupun social
budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal
ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu
sendiri, peranan korban secara langsung atau
tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari
si korban.[1]
[1] J.E Sahetapy, Victimologi sebuah Bunga Rampai, Sinar Harapan, Jakarta, 1987,
hlm.25
Doc Ikamadewi
Van Boven
Merujuk pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar
Keadilan bagi korban Kejahatan dan penyalahgunaan
kekuasaan (Declaration of basic Principle of justice
for victim of crime and abuse of power) yang
mendefinisikan korban adalah:[1]
Orang yang secara individual maupun kelompok
telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik
maupun mental, penderitaan emosional, kerugian
ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap
hak-hak dasarnya, baik kerana tindakan (by act)
maupun karena kelalaian (by omission).
[1]
Theo Van Boven, (editor:Ifdal kasim),Mereka yang Menjadi Korban (Hak
Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi),Elsam, Jakarta,2002,
hlm.13
Doc Ikamadewi
Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut
diatas, pengertian korban bukan hanya untuk
manusia saja atau perorangan saja, akan tetapi
dapat berlaku juga bagi badan hukum, badan
usaha, kelompok organisasi maupun Negara.
Perluasan pengertian subyek hukum tersebut
karena badan hukum atau kelompok tersebut
melaksanakan hak dan kewajiban yang dilindungi
oleh hukum atau dengan kata lain subyek hukum
tersebut dapat merasakan penderitaan atau
kerugian atas kepentingan yang dimiliki akibat
perbuatan sendiri atau pihak lain seperti yang
dirasakan oleh manusia.
Doc Ikamadewi
Rancangan Deklarasi dan Resolusi Konggres
PBB ke-7 yang kemudian menjadi Resolusi
MU-PBB 40/34, [1] bahwa yang dimaksud
dengan korban adalah orang-orang, baik
secara individual maupun kolektif, yang
menderita kerugian akibat perbuatan (tidak
berbuat) yang melanggar hukum pidana yang
berlaku di suatu Negara, termasuk
peraturan-peraturan yang melarang
penyalahgunaan kekuasaan.
[1] United Nation, A Compilation of International Instrument,
Volume I, New York, 1993, hlm.382
Doc Ikamadewi
Pengertian kerugian (Harm) mnrt Resolusi tsb,
meliputi :
- kerugian fisik maupun mental (Physical or
mental injury),
- penderitaan emosional (emotional suffering),
- kerugian ekonomi (economic loss) atau
- perusakan substansial dari hak-hak asasi
manusia mereka (substantial impairment of
theirfundamental rights).
Doc Ikamadewi
Korban…..
Berdasarkan makna dan hakekat
~ Korban sacrifice
yaitu bentuk korban/pengorbanan yg dikaitkan dg hal-hal
yang bersifat metafisik, supranatural (korban dalam
upacara keagamaan)
~ Korban secara Keilmuan (Viktimologi)
yaitu semua bentuk korban yang tidak termasuk dalam
pengertian yang pertama. (korban akibat kejahatan,
kecelakaan, bencana alam, kesewenangan penguasa,
pelangaran ham, penyalahgunaan kekusaan di bidang
ekonomi)
Doc Ikamadewi
Peran Korban
Untuk melihat peran, karateristik pelaku dan korban
kejahatan, CARROL mengajukan rumus yang cukup
popular dengan pendekatan rasional analitis. Menurutnya
kejahatan adalah realisasi keputusan yang diambil dengan
turut mempertimbangkan beberapa factor antara lain
SU (Subyektife Utility), p(S) (Probability of Success), G
(Gain), p(F) (Probability of Fail) dan L (Loss).[1]
Sehingga Carrol Menggambarkan dengan Rumus:
SU= (p(S)xG)-(p(F)xL)
[1] John S Carrol, Commiting A Crime, The Offender Decicion, San
Francisco, 1982, hal. 103
Doc Ikamadewi
Dari rumus diatas dapat dijelaskan
bahwa seseorang yang akan
melakukan kejahatan harus
mempertimbangkan beberapa hal
yang selanjutnya akan menghasilkan
keputusan, apakah ia akan
melakukan tindak pidana ataukah
tidak. Inilah yang dimaksud dengan
Subyektive Utility (SU)
Doc Ikamadewi
Hal-hal yang harus
dipertimbangkan adalah:
• p(S)/ Probability of Succes = seberapa besar
kemungkinan keberhasilan rencana kejahatan
• G (Gain) = seberapa besar keuntungan
(materi/kepuasan)yang akan diperoleh;
• p(F)/ Probability Of Fail = seberapa besar
kemungkinan gagalnya rencana kejahatan
dan;
• L (Loss) = seberapa besar kerugian yang
akan diderita manakala kejahatan yang
dilakukan gagal dan
tertangkap.
Doc Ikamadewi
Jika rumus di atas dianalisis dengan
optik korban, akan nampak bahwa
factor p(S)/ Seberapa besar
keberhasilan rencana kejahatan,
p(F) /
dan
Seberapa besar kemungkinan rencana
kegagalan, sebagian besar terletak pada
korban artinya berhasil atau tidaknya
rencana kejahatan tergantung pada
keadaan diri atau pun tipologi calon
korban.
Doc Ikamadewi
Dengan meminjam istilah
Manheim yang menggambarkan
adanya laten Victim (Mereka
yang cenderung menjadi korban
dibandingkan orang
lain,misalnya wanita, anak-anak
dan manula) maka pelaku akan
merasa optimis akan
keberhasilan dari kejahatanya.
Doc Ikamadewi
Sedangkan factor
Gain/seberapa besar keuntungan
materi/kepuasan yang diperoleh
Terlihat pada sikap korban yang
senang dengan gaya hidup mewah
dan pamer materi yang lebih
menjurus pada peningkatan daya
tarik atau rangsang, sehingga
pelaku kejahatan dengan cara
dini sudah dapat memperkirakan
besarnya keuntungan yang akan
diperoleh.
Doc Ikamadewi
Resiko Korban,
yaitu:
kondisi/keadaan trtentu yg berpeluang terjadinya viktimisasi
Berdasarkan typologi korban Hentig:
• The young
• The Female
• The old
• Immigrants
• The mentaly defektif
• Minorities
• Dul normals
• Depressed
• The acquisitive
• The Wanton
• Heartbroken
• Tormentors
• The blocked
Doc Ikamadewi
SCHAFER,
bdasarkan type daerah & masy.nya.
•
•
•
•
Masy kecil/besar
Daerah bisnis
Wilayah pemukiman
Faktor situasi
Doc Ikamadewi
Macam-macam Korban
Kejahatan
Doc Ikamadewi
Konggres PBB ketujuh telah
mengelompokkan macam-macam
korban sebagai berikut:
• Korban kejahatan konvensional adalah korban yang
diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau
kejahatan biasa misalnya, pembunuhan, perkosaan,
penganiayaan dan lain-lain;
• Korban non-konvensional adalah korban kejahatan
yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti
terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika
secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan
kejahatan computer;
• Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan
(Ilegal abuses of power) terhadap hak asasi
manusia alat penguasa termasuk penangkapan serta
penahanan yang melanggarDochukum
dan lain
Ikamadewi
sebagainya.
Pengelompokan atas macam-macam korban
tersebut didasarkan atas perkembangan
masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga
adanya korban penyalahgunaan kekuasaan
berkaitan dengan pelanggaran hak asasi
manusia.
Kemudian sejak viktimologi diperkenalkan sebagi
suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji
permasalahan korban serta segala aspeknya,
maka wolfgang melalui penelitiannya menemukan
bahwa ada beberapa macam korban yaitu:[1]
[1] Dalam makalah “Beberapa catatan umum Tentang Masalah Korban,
disampaikan oleh Marjono reksodiputro dalam seminar sehari tentang
Relevansi Viktimologi di Universotas Airlangga, surabaya pada 23
Doc Ikamadewi
Maret
1985
Wolfgang
•
•
•
•
Primary victimization, adalah korban
individual/perorangan bukan kelompok;
Secondary Victimization, korbannya adalah
kelompok, misalnya badan hukum;
Tertiary Victimization, yang menjadi
korban adalah masyarakat luas;
Non Victimozation, korbannya tidak dapat
segera diketahui misalnya konsumen yang
tertipu dalam menggunakan hasil produksi.
Doc Ikamadewi
Tipologi Korban
Untuk memahami peran korban, harus dipahami pula
tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan
dan status korban. Tipologi yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
•
Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada
hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban,
misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal
ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
•
Provocative Victims, yaitu seseorang yang secara
aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya
kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
•
Participating Victims, yaitu seseorang yang tidak
berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong
dirinya menjadi korban.
Doc Ikamadewi
Next
• Biologically weak Victims, yaitu mereka yang
secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk
menjadi korban, misalnya orang tua renta, anakanak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.
• Socially Weak Victims, Yaitu mereka yang
memiliki kedudukan social yang lemah yang
menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya
korban perdagangan perempuan, dan sebagainya.
• Self Victimizing Victims, yaitu mereka yang
menjadi korban karena kejahatan yang
dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi,
aborsi dan prostitusi.
Doc Ikamadewi
Sejarah Perkembangan
pengakuan terhadap
korban
Doc Ikamadewi
Tahapan Proses Perlindungan
Korban
Tahap I
(Masa Kejayaan/Keemasan hak korban)/
Golden Age
Dalam tahap ini victim langsung berhadapan
dengan offender (Pelaku) tetapi belum ada
pembagian hukum, antara hukum pidana dan
hukum perdata. (Victim Vs Offender)
Doc Ikamadewi
Tahap II
(Tahap Tanggungjawab Negara/Raja)
Dalam tahapan ini, melanggar hukum
pidana berarti melanggar hak Negara
sehingga konsepnya:
Negara Vs Offender /
Raja Vs Offender
Artinya kepentingan korban diwakili
oleh Negara/raja, korban berada
diluar sistem.
Doc Ikamadewi
Tahap III
(Tahap memberi hak kepada korban untuk
memberikan masukan kepada Negara
sebagai wakilnya)
Melanggar hukum pidana berarti
melanggar hak Negara namun korban
memiliki hak untuk memberi masukan
kepada Negara demi kelancaran proses
pembuktian,
Victim (sifatnya memberi masukan) + Negara Vs
Offender
Doc Ikamadewi
Tahap IV
(Tahap pertanggungjawaban merata)
Pelanggar hukum pidana berarti melanggar
hak korban, Negara sekaligus hak
pelaku/offendernya sendiri.
Konsepnya:
Victim
Negara
Pelaku
ada konsep pemulihan hubungan yang kondusif antara pelaku dengan
korban yang dimediatori oleh negara
Doc Ikamadewi
Perlindungan korban
Doc Ikamadewi
Latar belakang perlunya perlindungan
terhadap korban
• Konsep negara hukum, adanya jaminan thd
hak asasi manusia
• Kasus-kasus dalam peradilan seringkali
menempatkan korban sebagai orang yang
terabaikan, dan akan menjadi korban lanjutan
dari SPP
• Terungkapnya kasus2 pidana tidak lepas dari
peranan korban dalam memberikan
keterangan
Doc Ikamadewi
Perlindungan Terhadap Korban
Perlindungan terhadap korban menurut Barda
Nawawi dapat dilihat dari dua makna yaitu:
•
Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban
tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi
manusia (HAM) atau kepentingn hukum seseorang);
•
Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan
hukum atas penderitaan /kerugian orang yang telah
menjadi korban tindak pidana “(jadi identik dengan
penyantunan korban)”. (kompensasi, dan restitusi)
Doc Ikamadewi
• Kompensasi :
- Diminta oleh korban
- atas dasar permohonan
- Dibayarkan oleh masyarakat/negara
- Wujud pertanggungjawaban negara/masyrakat
secara perdata.
• Restitusi :
- Dituntut oleh korban
- Melalui diputus oleh persidangan
- Dibayarkan oleh pelaku
- sbg wujud pertanggungjawaban pelaku
Doc Ikamadewi
Perlindungan hukum dari segi
macamnya dapat dibedakan
antara pasif dan aktif
Perlindungan hukum yang pasif berupa tindakan-tindakan
luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan
dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan
berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban.
Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang
berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya (berupa
perlindungan hukum).
Doc Ikamadewi
Perlindungan hukum meliputi :
• Aktif preventif berupa hak-hak yang diberikan oleh
pelaku, yang harus diterima oleh korban berkaitan
dengan penerapan aturan hukum ataupun
kebijaksanaan pemerintah.
• aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah
atau aparat penegak hukum terhadap pengaturan
maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada
korban yang dipandang merugikan.[1]
[1]
Philip M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,
Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987, dalam
Winahnu Erwiningsih, Ibid hlm.23
Doc Ikamadewi
Hak-hak korban menurut
Declaration of basic principles
of justice for victim of crimes
and abuse of power
Doc Ikamadewi
The Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims
of Crime and Abuse of Power.
•
•
•
•
Hak memperoleh informasi;
Hak didengar dan dipertimbangkan
kepentingannya pada setiap tahapan
proses peradilan pidana;
Hak memperoleh bantuan yang
cukup;
Hak memperoleh perlindungan
terhadap privasi dan keamanan;
Doc Ikamadewi
Next
• Hak memperoleh pelayanan yang
cepat dalam penyelesaian perkara
• Hak untuk memperoleh ganti kerugian
(Restitusi)
• Hak memperoleh kompensasi (dalam
kejahatan yang berat/serius)
• memperoleh kesempatan
berpartisipasi pada tahapan proses
pidana.
Doc Ikamadewi
Model Perlindungan Hukum
terhadap Korban
Doc Ikamadewi
TEORI PERLINDUNGAN
KORBAN
•
•
Teori Perlindungan Korban ada dua
model yaitu:
Services Model (SM)
Prosedural Right Model (PRM)
Doc Ikamadewi
Ad.1. Services Model /SM
(Model Pelayanan)
Memiliki cirri-ciri sebagai berikut:
• Victim tidak terlibat dalam proses peradilan
pidana
• polisi dan jaksa adalah aparat Negara yang
melayani kepentingan masyarakat termasuk
didalamnya adalah korban (Penegakan hukum)
• Negara bertanggungjawab thd rakyatnya
/masy.nya termasuk dlm menyantuni korban
/rakyat.
Doc Ikamadewi
Legal Reasoning, Kenapa Korban
tidak dilibatkan ?
Keterlibatan korban akan mengacaukan sistem
pelayanan public, pelayanan terhadap
korban adalah bagian dari pelayanan public
kalau korban ikut akan ada kepentingan
individu yang masuk.
Sementara bagian dari tugas polisi secara
ekplisit adalah bagian dari layanan public.
Doc Ikamadewi
Positif (keuntungan) model
ini:
– mengurangi beban korban
– rasionalisasi reaksi terhadap
kejahatan dapat berkurang (Kalau
tidak di ditangani oleh negara akan terjadi kejahatan yang terus
menerus)
Doc Ikamadewi
Negatif (Kerugian) Model
ini:
• Tidak bisa empati terhadap
penderitaan korban
• Ada alasan tindakan sewenang-wenang
yang mengatasnamakan kepentingan
public.
Doc Ikamadewi
Ad.2. Procedural right model (PRM)
Ciri-cirinya:
• Korban memiliki hak hukum dalam setiap
tahapan proses peradilan.(hak bantuan
hukum dan sebagainya)
• korban dapat terlibat langsung dalam proses
peradilan
• kewajiban polisi +jaksa untuk
memperhatikan mempertimbangkan hak-hak
korban dan pemenuhannya.
Doc Ikamadewi
Keuntungan (Positip):
• Korban mempunyai kesempatan untuk
tampil
• Korban diberdayakan/ada
pemberdayaan korban / tidak diluar
sistem
• Meminimalisasi penyalahgunaan
wewenang.
Doc Ikamadewi
Kelemahan (Negatif):
• Mengacaukan SPP
• Memungkinkan korban memperjuangkan
secara emosional krn diberi
kesempatan untuk balas dendam
• Keadilan akan bersifat subyektif
(individual justice)
Doc Ikamadewi
DAMPAK PERGESERAN KEADILAN RETRIBUTIF
KEPADA KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELENGGARAAN
SISTEM PERADILAN PIDANA
Keadilan Retributif
Tema Pokok
Keadilan Restoratif
1
2
Kepada pelanggar dan karena Orientasi
pelanggarannya keadilan
Melanggar Negara Kejahatan
Negara Korban
Mengadili pelanggar dan Sistem
menjatuhkan pidana sebagai Peradilan
rasionalisasi pembalasan Pidana
3
Kepada Kepentingan Korban
Melanggara Hak Perseorangan
Orang yang dirugikan langsung,
masyarakat,
Negara
dan
pelanggar sendiri
Menyelesaikan Konflik antara
Pelanggar dengan Korbannya
Pidana bersifat pembalasan Pemidanaan Pertanggungjawaban Pelanggar
atas pelanggaran hukum
terhadap akibat perbuatannya
pidana
Bersifat pasif Korban
Bersifat Aktif
dalam sistem
peradilan
Doc Ikamadewi
pidana
Doc Ikamadewi
Kompleksitas Study Kejahatan
Korban
Kejahatan
Penjahat
Reaksi Sosial
Doc Ikamadewi