Transcript Tugas & TJ Pngelola Angg Pelak Anggaran

PELAKSANAAN
ANGGARAN
A. PRINSIP & LARANGAN
B.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA ANGGARAN
C. PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM
DAFTAR ISIAN PENGGUNAAN
ANGGARAN (DIPA)
A. PRINSIP & LARANGAN
1. Prinsip :
Pelaksanaan pengelolaan APBN didasarkan atas
prinsip-prinsip :
a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan
kebutuhan tehnis yang disyaratkan;
b. Efektif, sesuai rencana
c. Jumlah dana yang dimuat dalam Anggaran Belanja
Negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap
pengeluaran;
d. Dalam melaksanakan Belanja Negara dilakukan
standarisasi komponen kegiatan termasuk satuan
harganya
e. …..
e.
f.
g.
h.
Standarisasi harga satuan digunakan untuk menyusun
pembiayaan kegiatan-kegiatan;
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam
rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan
Presiden tersendiri;
Pejabat yang berwenang wajib membatasi
pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang
mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan
mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya
perjalanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
Menghindari pembiayaan yang tumpang tindih dan
tidak relevan dengan tujuan atau sasaran yang
ditetapkan
2.
Larangan
Larangan-larangan pengeluaran/penggunaan
atas beban Anggaran Belanja Negara, untuk
kegiatan-kegiatan :
1. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, hari
ulang tahun/hari jadi lembaga;
2. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata,
karangan bunga dsb untuk berbagai peristiwa;
3. Pesta untuk berbagai peristiwa dan Pekan Olah raga
pada Lembaga;
4. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan
yang sejenis, serupa dengan yang tersebut diatas.
B.TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB PENGELOLA
ANGGARAN
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
KEUANGAN NEGARA (IDEAL MENURUT UU)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Psl 4 ayat 1
PENGGUNA ANGGARAN
SATKER
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEMBUAT
KOMITMEN
Psl 4 ayat 2 e
BENDAHARA
Psl 10 ayat 2
PENGUJI &
PENERBIT SPM
Psl 4 ayat 2 f
Sampai tingkat eselon terendah disesuaikan
Psl 4 ayat 2 b
UNIT
AKUNTANSI
INSTANSI
Psl 4 ayat 2 j
PENGAWAS
PELAKSANAAN
ANGGARAN
Psl 4 ayat 2 i
Pengelola Anggaran ?
Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara
4. Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja;
5. Pejabat Penguji dan Penerbit SPM;
6. Bendaharawan Penerimaan;
7. Bendaharawan Pengeluaran;
8. Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan jasa
9. Unit Akuntansi Instansi
10. Pengawas Pelaksanaan anggaran
1.
Tugas dan tanggung jawab Pengelola
anggaran ?
1. Pengguna Angaran (Menteri/Pim.Lembaga)
Selaku Pengguna anggaran di Instansi Pemerintah
yang berdasarkan DIPA melakukan pembinaan
terhadap pengelola anggaran :
• Kuasa Pengguna anggaran
• Pembuatan Komitment
• Bendaharawan
• Penguji SPM
• Unit Akuntansi dll.
2. Kuasa Pengguna Anggaran
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Menetapkan Juklak/ROP sebagai penjabaran secara rinci
alokasi anggaran;
Mengesahkan RPPA dan RAB;
Melakukan pembinaan pengarahan dan pengawasan
terhadap kelancaran pelaksanaan DIPA;
Menanda tangani berita acara serahterima pelaksanaan
anggaran;
Melaporkan hasil pelaksanaan (fisik maupun keuangan)
setiap 3 bulan sekali kepada Pengguna Anggaran;
Menanda tangani berita acara serah terima asset berupa
barang inventaris
Menanda tangan LMBT setiap 3 bulan sekali yang dibuat
oleh Unit akuntansi
h.
i.
j.
k.
Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
penata usahaan/pembukuan Bendaharawan Pengeluan
setiap bulan dan triwulanan serta menanda tangani
berita acara pemeriksaan
Mengadakan pengawasan dan bertanggung jawab atas
penyampaian laporan-laporan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku;
Dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan
Pengguna Anggaran;
Bertanggung jawab kepada Penguna Anggaran.
3. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Mengelola penerimaan negara dalam sistem APBN;
Mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya;
Melaksanakan pengawasan penerimaan pelayanan
jasa;
Melaksanakan koordinasi dan pengendalian
penyelenggaraan pelayanan jasa;
Melaporkan hasil penerimaan negara setiap akhir
bulan kepada Penguna anggaran;
Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku
lanjutan
g.
h.
Dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan
arahan Pengguna Anggaran;
Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna
Anggaran
4. Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja
Menetapkan organisasi pelakskana anggaran yang berada di bawah
wewenangnya untuk membantu dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan program/kegiatan yang ada di bawahnya;
b. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan program bersangkutan;
c. Menyusun dan menetapkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang
berisi rincian paket-paket kegiatan beserta jadwal pelakskanaan sesuai
ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan DIPA, Juklak dan
Rencana Operasional Program (ROP);
d. Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai
kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan
kesempatan berusaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Lembaga
Swadaya Masyarakat serta Masyarakat setempat;
a.
lanjutan
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Menetapkan Tim Pelaksana
Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan alokasi
pengadaan yang disusun panitia anggaran;
Menetapkan dan mengesahkan penetapan pemenang
penyedia barang dan jasa, Surat Perintah Kerja,Surat
Perjanjian Kerja, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita
Acara serahterima Pekerjaan dan Berita Acara
Persetujuan Pembayaran;
Menyiapkan dokumen dan melaksanakan perjanjian/
kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa
Menanda tangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa dimulai
lanjutan
k. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon
l.
m.
n.
o.
penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
Membuat dan menyampaikan SPP kepada Pejabat Penguji
dan Perintah Pembayaran (selaku Pejabat Pembuat SPM)
Melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan perjanjian /kontrak yang menjadi tanggung
jawabnya
Menanda tangani laporan pelakskanaan dan penyelesaian
pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dan peraturan
yang berlaku;
Melaporkan/mengusulkan penyelesaian pengadaan
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku
lanjutan
p.
q.
r.
s.
t.
Wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelola
dan penata usahaan barang yang dikuasainya kepada Kuasa
Pengguna Barang;
Menyerahkan asset/program kegiatan dengan berita acara
kepada Kuasa Pengguna Anggaran setelah Program/kegiatan
dinyatakan selesai dg dilengkapi Laporan Mutasi Barang Tahunan
(LMBT);
Pejabat pengeluaran anggaran belanja tidak diperkenankan
mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya
batas anggaran yang tersedia dalam DIPA bersangkutan, atau
tidak diperkenankan menjalin ikatan yang ada akibat
keuangannya sepanjang belum tersedia anggarannya;
Dalam melaksanakan tugasnya memerhatikan arahan Kuasa
Pengguna Anggaran;
Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada Kuasa Pengguna Anggaran
lanjutan
u.
v.
w.
Bertanggung jawab atas penyampaian laporan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku;
Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan
penyelesaian program kegiatan tepat waktunya;
Beranggung jawab baik segi keuangan maupun dari
segi fisik (substansi) untuk program dan kegiatan yang
dipimpinnya sesuai dengan DIPA kepada Kuasa
Penguna Anggaran.
5. Pejabat yang menanda tangani SK
Kepegawaian
a.
b.
c.
d.
e.
Pengangkatan pertama pegawai;
Pengangkatan pegawai dalam jabatan sampai
dengan eselon II,
Kenaikan pangkat Golongan IV/b ke bawah
Kenaikan Gaji berkala;
Mutasi Pegawai;
7. Pejabat Penguji dan Perintah
Pembayaran
a.
b.
c.
d.
Bersama dengan Pejabat Pengeluaran Anggaran
Belanja menyusun dan menetapkan ROK;
Meneliti dengan seksama DIPA dan Juklak yang
telah disyahkan, dan apabila terdapat kekeliruan
redaksi, perhitungan biaya, volume, perubahan
lokasisi, waktu, serta harga agar segera
mengajukan revisi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
Melakukan pengujian material surat-surat bukti
mengenai hak pihak penagih;
Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan
ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa;
lanjutan
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Meneliti dan menguji kebenaran kelengkapan dokumen
atas pengajuan SPP dari Pejabat Pengeluaran
Anggaran Belanja;
Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata
anggaran pengeluaran yangbersangkutan;
Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
Menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah
membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS)
yang akan diajukan kepada KPPN dan menetapkan
pembiayaan yang diperlukan sebagai beban sementara
atau sebagai beban tetap;
Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran
7. Bendahara Penerima
• Melaksanakan pengelolaan Perbendaharaan dan Tata
Usaha Keuangan sesuai aturan yang berlaku;
• Menerima pembayaran berupa uang, chek, dan suratsurat berharga lainnya;
• Membukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• Wajib menyetor/melimpahkan seluruh penerimaan
negara yang telah dipungut ke Rekening Kas Negara
sekurang-kurangnya sekali seminggu;
• Membuat laporan penerimaan dan penyetoran uang;
• Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna
Anggaran.
8. Bendahara Pengeluaran
a.
b.
c.
d.
e.
Selaku penanggung gugat, bendahara
menyelenggarakan pengurusan keuangan yang
diserahkan negara kepadanya dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Menyelenggarakan tata pembukuan/administrasi
keuangan negara secara tertib, rapih dan teratur;
Mengajukan penyedian uang persediaan untuk
melaksanakan program dan menyetorkan ke rekening
kas negara sisa uang pesediaan paling lambat 10 hari
setelah berakhirnya tahun anggaran;
Meneliti klengkapan administrasi Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat
pengeluaran Anggaran Belanja;
Menguji kebenaran perhitungan yang tercantum dalam
perintah pembayaran
lanjutan
f. Menguji kesediaan dana yang bersangkutan;
g. Wajib menolak perintah bayar dari Pejabat Pengeluaran
Anggaran Belanja bila persyaratan tidak dipenuhi sbb :
1) Kelengkapan administrasi Permintaan Pembayaran
tidakdipenuhi;
2) Kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak
dipenuhi;
3) Tidak adanya ketersediaan dana yang bersangkutan
lanjutan
h.
i.
j.
k.
l.
Melakukan pemungutan Pph serta pajak lainnya dan
membukukan ke dalam buku Kas Umum dan Buku Pajak
serta menyetorkannya ke Kas Negara;
Membanu Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja dalam
penyusunan surat pertanggung jawaban keuangan;
Bertanggung jawab atas keadaan Kas termasuk
bagaimana penyimpanan uang kas serta dokumendokumen lainnya;
Menyimpan dan mengarsipkan bukti-bukti Kas/Bank,
dokumen sumber pertanggungjawaban keuangan serta
lampirannya;
Menyusun dan mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran
Belanja, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran;
lanjutan
m. Bertanggung jawab secara pribadi atas
n.
pembayaran yang dilakksanakannya;
Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna
Anggaran
9. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
a.
b.
c.
d.
e.
Menyusun jadwal dan menetapkan cara
pelaksanaan serta lokasi pengadaan sesuai
permintaan Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja;
Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS);
Menyiapkan dokumen Pengadaan;
Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui
media dan papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum;
Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui
prakualifikasi maupun pasca kualifikasi;
lanjutan
f.
Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang
masuk;
g. Mengusulkan calon pmenang kepada pejabat
pengeluaran Anggaran Belanja;
h. Menanda tangani Pakta Integritas sebelum
pengadaan barang dan jasa dimulai;
i. Melakukan prakualifikasi untuk pengadaan
barang dan jasa dengan cara penunjukkan
langsung dan pemilihan langsung;
lanjutan
Membuat laporan mengenai proses dan
hasil pengadaan kepada Pejabat
pengeluaran anggaran belanja;
k. Bertanggung jawab kepada Pejabat
Pengeluaran Anggaran Belanja
j.