Transcript Bahan HAN

Garis-garis Besar Perogram Pembelajaran
GBPP
MATA KULIAH
: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
KODE MATA KULIAH : HKA 201
BEBAN STUDI
PENEMPATAN
: 3 SKS
: SEMESTER 3
DESKRIPSI MATA KULIAH
Memberikan pengetahuan kepada
mahasiswa/i perihal hukum
administrasi negara khusus, yakni
yang terkait dengan hukum-hukum
Bidang-bidang pemerintahan tertentu,
seperti hukum kepegawaian, hukum
keuangan negara, hukum pajak,
hukum LLAJ, serta bidang-bidang
pemerintahan lainnya sesuai dengan
perkembangan. Materi ini diberikan
lebih dititikberatkan pada kebutuhan
praktis yang dikaitkan dengan hukum
positif dengan tidak meninggalkan
analisis secara teoritis. Dengan materi
ini diharapkan mahasiswa/i memiliki
kemampuan mengerti, memahami,
serta mengembangkan hukum
administrasi negara yang lebih baik.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1). Mengetahui konsep Hukum Administrasi Negara.
2). Mengetahui perangkat/alat-alat perlengkapan
negara apa saja yang masuk dalam kajian HAN.
3). Mengetahui batasan kekuasaan dan wewenang
yang dimiliki oleh HAN.
4). Mengetahui cara-cara pendekatan Ilmu Hukum
Administrasi Negara dalam pelaksanaannya
dilapangan.
PROSES PEMBELAJARAN
Dilaksanakan
di kelas
dengan
menggunakan
ceramah,
diskusi,
seminar dan
penugasan
UTS
30%
UAS
30%
Penugasan
30%
Kuis
10%
Persentase: 1) UTS 30%,
2) UAS 30%,
3) Penugasan 30%, 4) kuis 10%
Buku Utama
1. Ridwan HR.2006. Hukum Administrasi Negar. Jakarta.PT. Rajagrafindo
Persada
2. Sadjiono, 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi.
Yogyakarta Laks Bang.
3. M.Hardjon, Philipus. 2005. Pengantar Hukum Administrasi
Indonesia.Yogyakarta.Gajah Mada University.
Buku Anjuran,
1. Hanif Nurcholis.2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi
Daerah,Jakarta.Grasindo,gramedia widia sarana Indonesia.
2. Manan, Bagir, 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta.
Pusat Studi Hukum. UII.
3.. Soejito, Irwan. 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.Jakarta.Rineka Cipta.
Bacaan Artikel,
Blog : http://blog.unila.ac.id/satriaprayoga
Email : [email protected]
No
PENDAPAT AHLI
PENGERTIAN (HAN)
1
Oppenhem
sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badanbadan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu
menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh
Hukum Tata Negara
2
Utrecht
himpunan peraturan –peraturan tertentu yang menjadi
sebab, maka negara berfungsi. Dengan kata lain Hukum
Administrasi Negara merupakan sekumpulan peraturan
yang memberi wewenang kepada administrasi negara
untuk mengatur masyarakat.
3
Prajudi
hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara
(hukum administrasi negara heteronom) dan hukum
operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri
(hukum administrasi negara otonom) di dalam rangka
memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang
dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di
dalam rangka penunaian tugas-tugasnya.
Atmosudirdo
Hukum Administrasi
Negara diartikan
juga sebagai
sekumpulan
peraturan yang
mengatur hubungan
antara administrasi
Negara dengan
warga masyarakat,
dimana administrasi
Negara diberi
wewenang untuk
melakukan tindakan
hukumnya sebagai
implementasi dari
policy suatu
pemerintahan.
teori Trias Politica
John Locke dan
Montesquieu
pemisahan kekuasaan
lapangan administrasi
Negara, Yaitu
eksekutif sebagai
pelaksanakan undangundang. Kemudian
negara mengalami
perkembangan yang
pesat. Dan hanya
negara yg menganut
sistem
Negara hukum modern
yg memakainya
(moderneechsstaat)
HUKUM PUBLIK
HTN
HAN
HUKUM PRIVAT
Hk.Pidana
-HAPTUN
-Hk.Adm.Pertanahan
-Hk.Adm.Keuangan Negara (Hk.Pajak)
-Hk.Adm.Daerah
-Hk.Adm.Kepegawaian
-Hk.Adm.Lingkungan
-Hk.Adm.Tenaga Kerja
-Hk.Adm.Perizinan
Hukum Perdata (Civil Law)
Freies ermessen/
diskresi
Menteri Koordinator
Membawahi
Departemen/Hal2 yg
Khusus
Pemerintah Provinsi
Pem
Kabupaten/Kota
Peraturan pengganti
UU
MATERI BAHASAN
ORGANISASI ADMINISTRASI
NEGARA
Pengertian Pemerintahan
Istilah “Pemerintahan” yang digunakan HAN
menunjukkan pada arti pemerintahan dalam arti
sempit, yakni di luar kekuasaan pembentukan
peraturan perundang-undangan dan kekuasaan
peradilan
 Istilah “Pemerintah” menunjuk kepada subjek yang
melaksanakan urusan pemerintahan dalam makna
“jabatan”, seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri,
Gubernur, Bupati/Walikota dan jabatan struktural
lainnya.

Istilah wewenang dan kewenangan

Istilah wewenang seringkali dipertukarkan
penggunaannya dengan istilah kewenangan
yang disejajarkan dengan istilah
“bevoegdheid”
 Menurut konsepsi hukum publik, istilah
wewenang merupakan suatu konsepsi inti
dalam hukum tata negara dan hukum
administrasi
Lanjutan….

Dalam Hukum Tata Negara, wewenang
(bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan
hukum (rechtsmacht).
 Dengan demikian wewenang dalam konteks hukum
publik selalu berkaitan dengan Kekuasaan.
 Dalam hukum publik, sekurang-kurangnya ada tiga
komponen yang terdapat dalam muatan wewenang :
(1) pengaruh; (2) dasar hukum; (3) konformitas
hukum.
Lanjutan…

Komponen pengaruh merupakan penggunaan
wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan
perilaku subjek hukum
 Komponen dasar hukum merupakan keabsahan
bertindak, yakni wewenang itu selalu harus dapat
ditunjuk dasar hukumnya
 Komponen konformitas hukum, mengandung makna
adanya standar umum wewenang untuk semua jenis
wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang
tertentu
Sumber kewenangan

Atribusi
 Delegasi
Selain itu dua sumber kewenangan di atas, juga
ada kewenangan “mandat”, namun bukan
menyebabkan orang yang menerima mandat
menjadi berwenang, melainkan hanya
melaksanakan urusan dari pemberi mandat.
Atribusi

Cara normal untuk memperoleh wewenang
 Wewenang untuk membuat keputusan
(besluit) yang langsung bersumber kepada UU
dalam materiil
 Merupakan pembentukan wewenang tertentu
dan pemberiannya kepada organ tertentu
Delegasi

Penyerahan wewenang untuk membuat
keputusan (besluit) oleh Pejabat TUN kepada
pihak lain dan wewenang tertentu
 Syarat delegasi : (1) definitif; (2) hrs
didsarkan peraturan per-UU-an; (3) tidak
diperkenankan kepada bawahan; (4)
kewajiban memberikan penjelasan; (5)
beleidsregels
Mandat

Tidak bermaksud memberi wewenang kepada
bawahan
 Tidak terjadi peralihan wewenang
 Tanggung jawab ada pada pemberi mandat
Organisasi Pemerintahan


Susunan pemerintahan dibedakan atas susunan vertikal
dan susunan horizontal
Susunan pemerintahan secara vertikal, dapat berupa:
1.
2.
3.
4.

Presiden/Wakil Presiden
Menteri
Gubernur
Bupati/Walikota
Susunan pemerintahan secara horizontal dapat berupa :
1.
2.
3.
Sesama menteri atau setingkatnya
Sesama Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sesama Lembaga Perangkat Daerah yang se eselon
Organisasi Pemerintah Pusat

Presiden/Wakil Presiden
 Menteri : (1) Menteri Koordinator; (2)
Menteri yang memimpin Departemen; (3)
Menteri Negara (Non Departemen); (4) Jaksa
Agung (setingkat Menteri)
 Lembaga Pemerintah Non Departemen
 Kantor Wilayah Departemen/ Lembaga
Pemerintah Non Departemen
Lembaga Pemerintah Non Departemen







Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Badan Atom Nasional (BATAN)
Biro Pusat Statistik (BPS); dll
Organisasi Pemerintah Daerah

Kepala Daerah/Wakil KDH (Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup,
Walikota/Wawako)

Perangkat Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota)
1.
Sekretariat Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Propinsi
Eselon Ib, Kabupaten Kota Eselon IIa)
2.
Sekretariat DPRD
3.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),
Inspektorat, Dinas Daerah
4.
Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum
Daerah
5.
Camat
6.
Sekretaris Kecamatan/Lurah/Wali Nagari
7.
Sekretaris Lurah/ Sekretaris Nagari
Konsekuensi dari Organisasi Pemerintahan
Vertikal

Susunan pemerintahan yang bersifat vertikal,
menimbulkan konsekuensi hubungan hukum
adminisrasi berupa pengawasan
 Bentuk-bentuk pengawasan, berupa:
1. Pengawasan represif
2. Pengawasan preventif
3. Pengawasan positif
4. Kewajiban memberitahu
5. Konsultasi
6. Hak Banding Administratif
Konsekuensi Organisasi Pemerintahan
Horizontal

Menimbulkan hubungan hukum administrasi,
berupa koordinasi dan kerjasama
 Bentuk-bentuk kerjasama dapat berupa:
1. Fungsi yang dipusatkan
2. Badan/lembaga untuk bersama
3. Badan hukum untuk bersama