Transcript web.media rels.baru - Eko Harry Susanto

MEDIA RELATIONS DAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Dr. Eko Harry Susanto, M.Si
[email protected]
www.ekoharrysusanto.wordpress.com
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Tarumanagara Jakarta
Disampaikan dalam Pelatihan Media Relations
Kementerian Perhubungan di Swiss Bell Hotel
Banjarmasin, 04 Maret 2010
1
PENDAHULUAN
• Lembaga pemerintah dituntntut lebih
adaptif terhadap pelayanan publik yg
lebih baik
• Tanpa kritik dan pengawasan dari
berbagai eleman yang terdapat di
masyarakat.
2
PENDAHULUAN
Lembaga
Pemerintah
Masyarakat
Lembaga
Pemerintah
Masyarakat
3
PENDAHULUAN
• UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP). UU ini menjadi payung
hukum
• Badan Publik harus menyesuaikan dengan
ketentuan
4
DINAMIKA PERS PASCA
REFORMASI
• Sikap media untuk menjunjung tinggi
keterbukaan informasi, tidak selalu
memperoleh respon positif :
– Masyarakat
– Elite Politik
– Pemerintah
– Entitas lain yang menghendaki
“harmoni”
5
Media Pembangunan
•
Media Pembangunan menurut Denis McQuail
(1991):
1. Media seyoganya melaksanakan tugas
pembangunan
2. Kebebasan media dibatasi
3. Media memprioritaskan isi pada kebudayan
dan bahasa nasional,
6
Media Pembangunan
4. Memprioritaskan berita negara sedang
berkembang lainnya
5. Memiliki tanggungjawab mengumpulkan
informasi dan penyebarluasannya,
6. Untuk kepentingan pembangunan, negara
memiliki hak untuk campur tangan
7
Teori Pers Bebas
• Teori Pers bebas menekankan kepada kegiatan
sbb
1. Publikasi bebas dari penyensoran
pendahuluan oleh pihak ketiga,
2. Penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi
setiap orang atau kelompok, tanpa memerlukan
ijin atau lisensi
3. Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau
partai politik (bukan terhadap orang secara
pribadi), tidak dapat dipidanakan, bahkan
setelah terjadinya peristiwa itu.
8
Teori Pers Bebas
4. Tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal
5. Publikasi kesalahan dilindungi sama halnya dengan
publikasi kebenaran opini atau keyakinan,
6. Selayaknya tidak ada batasan hukum yang
diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi
untuk kepentingan publikasi
7. Tidak ada batasan hukum dalam impor, ekspor atau
pengiriman dan penerimaan pesan, diseluruh pelosok
negeri
8. Wartawan bisa menuntut otonomi profesional yang
sangat tinggi di dalam organisasi mereka.
9
Kode Etik Jurnalistik
• Asas moralitas, yaitu nilai – nilai moral yang terkandung
didalamnya,
• Asas profesionalitas, yang meliputi membuat berita
yang akurat, faktual, jelas sumbernya, dapat
membedakan fakta dan opini, tidak membuat berita
bohong dan fitnah, menghargai off the record dll,
• Asas demokratis, wartawan harus bertindak adil, fair
dan berimbang
• Asas Supremasi Hukum , yang menyangkut wartawan
tidak boleh melakukan plagiat, menghormati praduga
tidak bersalah, memiliki hak tolak dan tidak
menyalahgunakan profesinya
10
Kode Etik Jurnalistik
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006, menyangkut ketentuan yang
harus ditaati oleh jurnalis, antara lain:
Bersikap independen
Profesional
Menguji informasi, memberitakan secara
berimbang
Menghormati hak narasumber
Memperbaiki berita yang keliru dan minta maaf
Melayani hak jawab dan koreksi secara
profesional.
11
UU KIP DAN EKSISTENSI
INFORMASI PUBLIK
• Variabel Lingkungan Humas, yaitu :
1. Sistem Hukum dan Sistem Politik yang
berlaku,
2. Taraf Aktivisme,
3. Aspek kultural
4. Faktor Ekonomi, dan
5. Praktek Media.
12
UU KIP DAN EKSISTENSI
INFORMASI PUBLIK
• Humas Pemerintah mengelola informasi sejalan
dengan semangat tranparansi yang
diunggulkan oleh UU No. 14 Tahun 2008.
• UUD 1945 pasal 28F, menyebutkan : Setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, meperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
13
A. Informasi yang Wajib
Diumumkan secara berkala
• Badan Publik wajib menyediakan
informasi berkala meliputi : informasi
yang berkaitan dengan badan publik,
kinerja, laporan keuangan dan informasi
lain yang diatur oleh peraturan
perundangan.
14
B. Informasi Yang wajib
Diumumkan Serta Merta
• Mencakup informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum.
15
B. Informasi Yang wajib
Diumumkan Serta Merta
• Informasi yang bersifat serta merta adalah
informasi yang spontan pada saat itu
juga.
• Seyogyanya tidak direkayasa untuk
kepentingan badan publik
16
C. Informasi Yang Wajib Tersedia
Setiap Saat
•
1.
2.
3.
4.
Badan Publik wajib menyediakan
delapan macam informasi publik, yang
meliputi :
Daftar Informasi Publik dibawah
pengelolalannya
Hasil keputusan dan pertimbangan
Badan Publik
Kebijakan berikut dokumen pendukung
Rencana Kerja Proyek
17
C. Informasi Yang Wajib Tersedia
Setiap Saat
5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak
ketiga,
6. Informasi dan Kebijakan yang
disampaikan oleh Pejabat Publik
7. Prosedur kerja pegawaiyang terkait
pelayanan masyarakat
8. Laporan pelayanan akses informasi
18
D.Informasi yang Dikecualikan
•
Badan publik wajib membuka akses bagi
setiap pemohon informasi publik, kecuali
delapan informasi publik yang menyangkut :
1. Informasi publik, jika dibuka akan
menghambat proses penegakan hukum
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak
atas kekayaan intelektual dan perlindungan
dari persaingan usaha yang tidak sehat.
19
D.Informasi yang Dikecualikan
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan
negara
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
5. Merugikan ketahahan ekonomi nasdional
6. Merugikan hubungan kepentingan luar negeri
7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi
8. Mengungkap rahasia pribadi
(kesehatan,pendidikan dll)
20
D.Informasi yang Dikecualikan
• Tidak termasuk dalam kategori informasi
yang dikecualikan, antara lain: Putusan
badan peradilan, keputusan,surat edaran
dll
• Informasi yang dikecualikan dapat juga
dibuka atas ijin presiden
21
D.Informasi yang Dikecualikan
• Materi perkecualian sebagai pedoman
untuk memilah informasi
• Dalam paradigma komunikasi, yang
berjalan linier dan interaktif, tidak
diposisikan untuk menutup informasi atau
menghambat akses informasi publik
22
MEDIA RELATIONS
LEMBAGA PEMERINTAH
Informasi yang wajib
diumumkan secara
berkala
Media
Relation
s
Informasi yang wajib
diumumkan secara
serta merta
Informasi yang wajib
Tersedia Setiap saat
Informasi yang
Dikecualikan
Publik
Peng
guna
Infor
masi
A.Meningkatkan Kohesivitas
dengan Media
Pengumpulan
Fakta
UU
KIP
Jurnalis
Media
Merumuskan
Masalah
Komisi
Infor
masi
Aturan
Inter
nal
Perencanaan &
Penyusunan
Prog
Menjalankan
Rencana
Publi
kasi
Infor
masi
Masy.
Peng
Guna
Info
Publik
Inter
nal
A.Meningkatkan Kohesivitas
dengan Media
PR
Media Relations
Media Massa
A.Meningkatkan Kohesivitas
dengan Media
Penguatan
Institusi
Umpan Balik
Citra
Nilai, Belief,
Orgnss Sosial
Worldview
Informasi Positif
Media
Rela
tions
Media
Massa
Hubungan Profesional dengan Media Massa
Publik
Khala
yak
Massa
Situasi
26
B.Menyiapkan Pengelola Informasi
• Badan publik wajib menyedikan, memberikan
dan/atau menerbitkan informasi publik
• Humas menyikapi transparansi bukan sebagai
hambatan
27
B.Menyiapkan Pengelola Informasi
• Prinsip efisiensi, mempersiapkan entitas
pengelola informasi, bukan berarti harus
membentuk unit baru
• Secara esensial,badan publik selayaknya
melakukan tindakan, antara lain :
– Membentuk unit kerja yang didukung oleh
sumberdaya manusia berkualitas
– Menyiapkan fasilitas teknologi komunikasi –
informasi yang memadai.
– Membangun sistem informasi dan dokumentasui
dalam mengelola informasi publik
28
C.Media Relations, Pencitraan dan
Pengawasan Masyarakat
• Transparansi tidak mudah dijalankan oleh
Badan Publik (lembaga pemerintah)
• Institusi Pemerintah terbiasa memperoleh
perlindungan, untuk tidak membuka
informasi kepada masyarakat
• Karakteristik birokrasi berjenjang,
membatasi penyebaran pesan publik
29
C.Media Relations, Pencitraan dan
Pengawasan Masyarakat
Perbedaan
Kewajiban
Badan Publik
Independensi
Komisi
Informasi
Hak Tolak
Badan Publik
Perkecualian
Informasi
Sengketa
Informasi
UU KIP
Mekanisme
Memperoleh
Informasi
Biaya
Akses Info
Batas Waktu
Permohonan
Info
C.Media Relations, Pencitraan dan
Pengawasan Masyarakat
• KIP bukan berarti membuka sisi Badan
Publik yang kurang menguntungkan
• Transparansi memberikan jalan agar
Badan Publik berjalan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan.
31
C.Media Relations, Pencitraan dan Pengawasan Masyarakat
Ketentuan
Internal
Kekuatan
Parpol
UU ITE
Birokrasi
UU KIP
Kelompok
Dominan
Patrimonial
Budaya
Tertutup
Rahasia
Negara
Ketimpangan
Teknologi
Keterkaitan Humas , Media
Massa dan Masyarakat
UU No.40/ 99
Kode Etik Jurnalistik
UU No.32 /2002
Value, Belief,
Orgnanisasi
Sosial
Worldview
UU
KIP
Media
Massa
dan
Jurnalis
Humas Pem.
Med.Relations
Masyarakt
(Pengguna
Informasi)
Transparansi
Informasi
Masyarakat Informasi
yang berkeadilan
33
PENUTUP
• Media Relations memegang peran kunci
dalam menyikapi diberlakukannya UU KIP.
• Transparansi informasi mengupayakan
peningkatan pelayanan publik yang lebih
baik dengan dukungan media.
• Birokrasi pemerintahan dan aspek sosial
kultural masyarakat yang terbiasa dengan
ketertutupan, menghambat transparansi
informasi
34
TERIMAKASIH ATAS PERHATIAN
BAPAK DAN IBU PESERTA PELATIHAN
MEDIA RELATIONS
Pusat Komunikasi Publik
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan
Hotel Swiss Bell Banjarmasin
04 Maret 2010
35
REFERENSI
• Delia, Jesse G ( 1987 ), Communication Research : A
History, dalam Charles R. Berger (ed), Handbook of
Communication, California Newburry :Sage Publication
• Dewan Pers. 2008. Keterbukaan Informasi dan
Kebebasan Pers, Jakarta : Dewan Pers dan UNESCO
• ELSAM. 1999. Majalah bulanan ”Asasi” Analisis
Dokumentasi Hak Azasi Manusia, Edisi bulan Juni
tahun 2009, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM)
• Frank Jefkins.2003. Public Relations, ”terjemahan”
Jakarta : Penerbit Erlangga
• Jayaweera, Neville and Sarath Amunugama. ed.. 1987.
Rethinking Development Communication : The Asia
Mass Communication. Singapore : Kefford Press Pte
Ltd
36
REFERENSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AIriantara, Yosal.2005. Media Relations : Konsep, Pendekatan dan Praktek,
Bandung : Simbiosa Rekatama Media.
Kasali, Rhenald.2003.Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di
Indonesia, Jakarta : Penerbit Pustaka Utama Grafiti
Lesly, Phillip (ed).
1992. Lesly’s Handbook of Public Relations and Communication, Chicago :
Probus Publishing Company.
Litllejohn, Stephen W and Karen Foss. 2007. Theories of Human Communication,
Seventh Edition, Belmont California, Wadsworth Publishing Company
Mc.Leod, Jr. Raymond .1995. Management Information System: A Study
Computer-Based Information System, atau Sistem Informasi Manajemen,
terjemahan Hendra Teguh, Jakarta : PT. Prenhallindo.
McQuail, Denis.1987. Mass Communication Theory : An Introduction, second edition,
London : Sage Publication
Melvin I. Urofsky .2001. “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar
Demokrasi” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta
Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers .1988. Managing By Communication,
New York, New Newsey, London, Mc. Graw Hill Int. Book. Co.
37
REFERENSI
• ARakhmat, Jalaluddin. 2005. Psikologi Komunikasi, Bandung :
Penerbit PT. Rosda Karya
• Rivers, William L, Jay W. Jensen and Theodore Peterson.2003.
Media Massa dan Masyarakat Modern. Jakarta : Penerbit
Kencana
• Smola, Rodney A. 2001. “ Naskah Kesepuluh Hak Masyarakat
untuk Tahu Transparansi di dalam Lembaga – Lembaga
Pemerintah” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta
• Soemirat, Soleh dan Elvinaro.2007. Dasar – Dasar Public
Relations, Bandung : Penerbit PT. Remaja Rosda Karya.
• Sudibyo, Agus.2008. Informasi Publik dan Kebebasan Pers, Jakarta
: USAID, DRSP dan Yayasan SET
• Sukardi, Wina Armada.2008. Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers,
Jakarta : Dewan Pers.
• Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/ SK-DP/III/2006 tanggal 24
Maret 2006, tentang Kode Etik Jurnalistik
38
REFERENSI
• Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers.
• Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran.
• Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Undang – Undang Dasar 1945. ”Sejarah UUD 1945 Sejak
Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi” ,
Jakarta : Penerbit Visi Media
• Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Jakarta : Penerbit Departemen Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia.
• West, Richard dan Lynn H.Turner. 2008. Teori Komunikasi :
Analisis dan Aplikasi, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
39
REFERENSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Artikel Surat Kabar:
Susanto, Eko Harry. 2006. RUU Informasi & Pemberantasan Korupsi, Jakarta :
Seputar Indonesia, 21 Maret 2006
-----------------------. 2006. Rahasia Neg.& Pelembagaan Anti Kritik, Jakarta : Seputar
Indonesia, 22 Agustus 2006
-----------------------. 2007. RUU KMIP dan Kultur Keterbukaan, Jakarta : Suara
Pembaruan, 17 Juni 2007
-----------------------. 2007. Keterbukaan Informasi BUMN, Jakarta : Suara Pembaruan,
9 Oktober 2007
-------------------------.2007.Keterbukaan Informasi dan FOIA, Jakarta: Media Indonesia,
17 Oktober 2007
-------------------------.2008. Birokrasi Informasi dan Korupsi, Jakarta: Suara Karya, 14
Januari 2008
-------------------------.2008. Rahasia Negara, Korupsi dan Komisi Informasi, Jakarta :
Media Indonesia, 21 Agustus 2008
-------------------------.2009. Rahasia Negara, KPK & Komisi Informasi, Jakarta : Suara
Pembaruan, 14 November 2008
-------------------------.2009. ”Rahasia Negara dan Keterbukaan Informasi”, Bandung : 6
Februari 2009
-------------------------.2009. Demokratisasi Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakaarta
: Media Indonesia, 1 April 2009
40