Transcript materi-andi-lengkap - Pendidikan Madrasah

PADA MI DAN MTs
Muhammad Andi
BOS
ADALAH PROGRAM PEMERINTAH
UNTUK PENDANAAN BIAYA NON
PERSONALIA BAGI SATUAN
PENDIDIKAN DASAR PELAKSANA WAJIB
BELAJAR
Besar biaya satuan BOS yang diterima
oleh madrasah/PPs, dihitung berdasarkan
jumlah siswa dengan ketentuan:
MI : Rp 580.000,-/siswa/tahun
MTs : Rp 710.000/siswa/tahun
TUJUAN UMUM:
 Meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajar 9 Tahun
yang bermutu
TUJUAN KHUSUS :
 Membebaskan segala jenis biaya pendidikan seluruh
siswa miskin di tingkat pendidikan dasar di madrasah
negeri atau swasta
 Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh
siswa MI dan MTs Negeri
 Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi
siswa di madarasah swasta/PPS
Deputi PIP Bidang Politik Sosial dan Keamanan
4
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BOS
Tepat Waktu
Tepat Jumlah
Tepat sasaran
Tepat Penggunaan
5
TEPAT WAKTU
 Pencairan dana BOS dilakukan secara bertahap PER
TRIWULAN
 Setiap tahap dapat dicairkan:
 Triwulan 1 paling lambat akhir Januari
 Triwulan 2 paling lambat 14 hari kerja bulan April
 Triwulan 3 paling lambat 14 hari kerja bulan Juli
 Triwulan 4 paling lambat 14 hari kerja bulan Oktober
 Cepat lambatnya penyaluran dana BOS tergantung
pada kinerja Tim Manajemen BOS provinsi--tergantung tim Manajemen BOS Kab/Kota--tergantung madrasah dalam mengirimkan data siswa
TEPAT JUMLAH
 MI/PPs ULA
:
 Rp. 580.000,-/tahun/siswa
 Rp. 145.000,-/triwulan/siswa
 MTS/PPs WUSTHA:
 Rp. 710.000,-/tahun/siswa
 Rp. 177.500,-/triwulan/siswa
 Dana BOS yang disalurkan sesuai dengan jumlah siswa yang
dimiliki madrasah
 Kekurangan dana BOS pada satu triwulan dapat dipenuhi pada
triwulan berikutnya
 Kelebihan dana BOS pada satu triwulan dpt dikurangkan pada
triwulan berikutnya---tidak usah dikembalikan langsung ke Kas
Negara, kecuali jika kelebihannya pada triwulan ke-4 harus
dikembalikan ke Kas Negara
TEPAT SASARAN
 SASARAN PENERIMA BOS:
 MI/MTs negeri dan swasta
 Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Wajar
Dikdas---santrinya tidak terdaftar sebagai siswa di
sekolah/madrasah
 MI penerima BOS menyelenggarakan KBM pagi hari
 Lembaga2 tersebut harus sudah memiliki izin
operasional yg ditandai dg nomor statistik (NSM) atau
Piagam (untuk PPS)
TEPAT GUNA
MADRASAH
€€
Penggunaan dana BOS di Madrasah harus didasarkan pada
kesepakatan dan keputusan bersama antara
Madrasah/Dewan Guru dan Komite Madrasah,
Kepala
Harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam
RAKM/RAPBM, di samping dana yang diperoleh dari Pemda
atau sumber lain yang sah dan disetujui oleh Kasi Mapenda
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
No
1
2
Komponen
Pembiayaan
Item
Pembiayaan
Pembelian/
penggandaan buku teks
pelajaran

Kegiatan dalam rangka
penerimaan siswa baru

Biaya pendaftaran

Penggandaan formulir

Administrasi pendaftaran

Pendaftaran ulang

Pembuatan spanduk sekolah bebas
pungutan

Penjelasan
Mengganti yang rusak
Perhatikan Peraturan
Mendiknas No. 2 Tahun
Menambah kekurangan untuk
memenuhi rasio satu siswa satu buku 2008 Tentang Buku
(BSE) dan SK Dirjen
Pendidikan Islam
tentang Buku PAI tahun
2008 dan 2009
Termasuk untuk
fotocopy, konsumsi
panitia, dan uang
lembur dalam rangka
penerimaan siswa baru
3
4
Kegiatan pembelajaran 
dan ekstra kurikuler 
siswa
Kegiatan Ulangan dan
Ujian
PAKEM (MI)
Pembelajaran Kontekstual (MTs)

Pengembangan pendidikan karakter

Pembelajaran remedial

Pembelajaran pengayaan

Pemantapan persiapan ujian

Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja,
pramuka, palang merah remaja, Rohis,

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Ulangan harian,

Ulangan umum,

Ujian madrasah
Termasuk untuk honor
jam mengajar tambahan
di luar jam pelajaran
dan biaya
transportasinya, biaya
transportasi dan
akomodasi siswa/guru
dalam rangka mengikuti
lomba, fotocopy,
membeli alat olah raga,
alat kesenian dan biaya
pendaftaran mengikuti
lomba
Termasuk untuk
fotocopy, penggandaan
soal, honor koreksi ujian
dan honor guru dalam
rangka penyusunan
rapor siswa
5
6
Pembelian bahan-bahan
habis pakai
Langganan daya dan jasa

Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol,
kertas, bahan praktikum, buku induk
siswa, buku inventaris

Langganan koran, majalah pendidikan,
majalah ilmiah, majalah sastra

Minuman dan makanan ringan untuk
kebutuhan sehari-hari di madrasah

Pengadaan suku cadang alat kantor

Listrik, air, dan telepon, internet
(fixed/mobile modem) baik dengan cara
berlangganan maupun prabayar

Pembiayaan penggunaan internet
termasuk untuk pemasangan baru

Membeli genset atau jenis lainnya yang
lebih cocok di daerah tertentu misalnya
panel surya, jika di madrasah yang tidak
ada jaringan listrik
Penggunaan
Internet dengan
mobile modem
dapat dilakukan
untuk maksimal
pembelian voucher
sebesar Rp.
250.000 per bulan
7
Perawatan
Madrasah


8
Pembayaran

honorarium bulanan
guru honorer dan 
tenaga
kependidikan

honorer.



Pengecatan, perbaikan atap bocor, Kamar mandi dan WC siswa
perbaikan pintu dan jendela
harus dijamin berfungsi dengan
baik. Jika dalam keadaan
Perbaikan mebeler, perbaikan
mendesak dan tidak ada sumber
sanitasi madrasah (kamar mandi
dana lainnya, dana BOS dapat
dan WC), perbaikan lantai
digunakan untuk pembelian meja
ubin/keramik dan perawatan
dan kursi siswa jika meja dan
fasilitas madrasah lainnya
kursi yang ada sudah rusak berat
Guru honorer (hanya untuk
memenuhi SPM)
Pegawai administrasi (termasuk
administrasi BOS untuk MI)
Pegawai perpustakaan
Penjaga Madrasah
Satpam
Pegawai kebersihan
Madrasah
negeri
boleh
menggunakan tidak lebih dari 20%
dana BOS yang diterima untuk
komponen pembiayaan ini.
9
Pengembangan
profesi guru
10 Membantu siswa

KKG/MGMP dan KKKM/MKKM.

Pemberian tambahan bantuan biaya
transportasi bagi siswa miskin yang
menghadapi masalah biaya transport dari dan
ke madrasah

Membeli alat transportasi sederhana bagi
siswa miskin yang akan menjadi barang
inventaris madrasah (misalnya sepeda, perahu
penyeberangan, dll)

Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi
siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM)
sebanyak penerima BSM, baik dari pusat,
provinsi maupun kabupaten/kota di madrasah
miskin
Khusus untuk madrasah yang
memperoleh hibah/block grant
untuk pengembangan KKG/
MGMP atau sejenisnya pada
tahun anggaran yang sama,
hanya diperbolehkan
menggunakan dana BOS untuk
biaya transport kegiatan apabila
tidak disediakan oleh hibah/ block
grant tersebut.
11
12
13
Pembiayaan pengelolaan
BOS

Alat tulis kantor (ATK termasuk
tinta printer, CD dan flash disk)

Penggandaan, surat-menyurat,
insentif bagi bendahara dalam
rangka penyusunan laporan BOS
dan biaya transportasi dalam
rangka mengambil dana BOS di
Bank/PT Pos
Pembelian perangkat
komputer

Desktop/work station

Printer atau printer plus scanner
Pembiayaan asrama dan
pembelian peralatan
ibadah

Langganan listrik dan air

Mukena, sajadah, dan sarung
untuk disimpan di mesjid atau
mushola pesantren
Masing-masing maksimum
1 unit dalam satu tahun
anggaran. Peralatan
komputer tersebut harus
ada di madrasah/PPs.
Khusus untuk Pondok
Pesantren Salafiyah
penyelenggara wajar
dikdas
14
Biaya lainnya jika seluruh
komponen 1 s.d 13 telah 
terpenuhi pendanaannya

dari BOS
Alat peraga/media pembelajaran
Mesin ketik
Peralatan UKS
Bagi madrasah yang
mendapatkan DAK
tidak boleh
menggunakan dana
BOS untuk membeli
alat peraga/media
pembelajaran IPS, IPA
dan Lab. Bahasa.
PERBANDINGAN PENGGUNAAN BOS 2011---2012
NO.
KOMPONEN
PERBEDAAN
1.
Pembelian/penggandaan buku
Tidak ada buku baru yang dibeli
2.
Kegiatan PPDB
Pembuatan spanduk sekolah gratis
3.
Kegiatan pembelajaran dan ekstra
kurikuler
Model pembelajaran PAKEM,
pembelajaran kontekstual, peng.
pendidikan karakter
4.
Kegiatan ulangan dan ujian
Tidak ada honor untuk pengawas
5.
Langganan daya dan jasa
Penggunaan pulsa internet maksimal
250.000/bulan
6.
Perawatan madrasah/ruang belajar
PPS
Pembelian kursi dan meja boleh
dilakukan, apabila sudah rusak berat dan
tidak ada dana lain
7.
Pembayaran honorer
Pembatasan 20% pada madrasah negeri
hanya untuk honor bulanan.
Honorer boleh direkrut apabila guru PNS
sudah memenuhi batas jam mengajar
menurut SPM
NO.
KOMPONEN
PERBEDAAN
8.
Membantu siswa miskin
Boleh untuk beli seragam, sepatu, alat
tulis kepada siswa miskin penerima BSM
9.
Pembiayaan pengelolaan BOS
Kamad dan penjab PPS tidak berhak lagi
mendapat insentif
10.
Pembelian perangkat komputer
Boleh membeli Scanner
Larangan Penggunaan Dana BOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud
dibungakan;
Dipinjamkan kepada pihak lain;
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas
madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya
studi banding, studi tour (karya wisata) dan
sejenisnya;
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa
untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris
madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima
BSM;
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
Membangun gedung/ruangan baru;
8. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung
9.
10.
11.
12.
proses pembelajaran;
Menanamkan saham;
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber
dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah
secara penuh/wajar;
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada
kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya
iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan
upacara keagamaan/acara keagamaan;
Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti
pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program
BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan
lembaga di luar Kementerian Agama.
CATATAN DALAM PENGGUNAAN DANA BOS:
 Bagi madrasah yang telah menerima DAK, tidak
diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan
yang sama
 Biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang
bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas
kewajaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
 Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10
juta;
 Bunga bank/jasa giro akibat adanya dana direkening
madrasah menjadi milik madrasah ---kecuali pada
madrasah negeri
PELAPORAN
Tiap pengelola program di tiap
tingkatan wajib melaporkan hasil
kegiatannya
PEMBUKUAN
 SEMUA TRANSAKSI (PENERIMAAN/
PENGELUARAN) DICATAT DI BUKU KAS UMUM
SESUAI URUTAN TANGGALNYA
 SEMUA TRANSAKSI HARUS DIDUKUNG BUKTI
YANG SAH
 SETIAP AKHIR BULAN BUKU KAS UMUM
DITUTUP DAN DICOCOKKAN SALDONYA
 BUKTI PEMBAYARAN HARUS DISETUJUI
KEPALA MADRASAH, LUNAS DIBAYAR OLEH
BENDAHARA DAN DISTEMPEL SERTA DITANDA
TANGANI OLEH PENERIMA/PIHAK KETIGA.
BUKTI PENGELUARAN
 Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti






pengeluaran yang sah;
Bukti pengeluaran s/d Rp 250.000 (tanpa
menggunakan materai);
Rp 250.000 s/d Rp 1.000.000  Materai Rp 3.000
Di atas Rp 1.000.000  Materai Rp 6.000
Kwitansi harus jelas dan terinci sesuai
peruntukannya;
Uraian barang/jasa yg dibayar bisa dipisah dalam
faktur tersendiri (sbg lampiran kwitansi);
Bukti pengeluaran diberikan nomor sesuai dengan
urutan kejadiannya dan nomor ini ditulis dalam BKU
sehingga memudahkan dalam pengecekan;
VERIFIKASI
BUKTI
PENGELUARAN
KEBENARAN
FORMAL
DAN
MATERIAL
 KETERSEDIAAN DANA
 KETEPATAN TUJUAN
PENGELUARAN
 KEBENARAN PEMBEBANAN
ANGGARAN
 KEBENARAN TAGIHAN
 KELENGKAPAN BUKTI
PENGELUARAN
PADA MI DAN MTs
LAMPIRAN PENDATAAN BOS
1. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN
(Formulir BOS-01)
2. PERNYATAAN TENTANG JUMLAH SISWA
MADRASAH IBTIDAIYAH/PPS ULA
(Formulir BOS 02A)
3. PERNYATAAN TENTANG JUMLAH SISWA
MADRASAH TSANAWIYAH/PPS WUSTHA
(Formulir BOS-2B)
4. FORMAT DAFTAR SISWA
5. FORMAT REKAP DATA MADRASAH
PADA MI DAN MTs
LAPORAN BOS
 Laporan BOS dibuat Rangkap 3
Asli (bermaterai)
2. Asli/Foto Copy tanpa materai (Stampel Asli)
3. Asli/Foto Copy tanpa materai (Stampel Asli)
1.
 Dikirim Ke Mapenda Rangkap 2 (point 2 dan 3)
maksimal 15 hari setelah akhir triwulan pada setiap
triwulan, kecuali triwulan 4, terakhir tanggal 20
Desember pada tahun berjalan.
LAMPIRAN KEUANGAN
A. LAMPIRAN KEUANGAN (tidak dibendel)
1. Surat Pengantar, Perihal : Laporan
Pertanggung Jawaban dana BOS
(tidak di bendel)
2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja (tidak di bendel)
B. LAMPIRAN KEUANGAN (dibendel)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM)
Buku Kas Umum
Buku Pembantu Kas
Buku Pembantu Bank
Buku Pembantu Pajak
Bukti Pengeluaran
a. Daftar penerimaan honorarium
b. Rekening Listrik, telephon, internet, pdam
c, Kwitansi –kwitansi
d, Setoran Pajak
e, dll
7. Foto Copy Buku Rekening
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MADRASAH (RAPBM)
TAHUN PELAJARAN ....................................../..............................................
Nama Madrasah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
:
:
:
:
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
SUMBER DANA
No. Urut
No. Kode
I
1
Uraian
Saisa Tahun Lalu
Penggunaan
Jumlah
No. Urut
No. Kode
I
1
Uraian
Jumlah
1,1
II
2
Mengetahui
Ketua Komite Madrasah
Mengetahui
Kepala Madrasah
( ………………… )
( ………………… )
Dibuat Oleh
Bendahara
( ……………………. )
BUKU KAS UMUM
Bulan : ……………..
Nama Madrasah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
:
:
:
:
FORMAT BOS K-3
Diisi oleh
Bendahara/Guru
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Tanggal
No. Kode
No. Bukti
Uraian
Penerimaan
(Debet)
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
1
2
3
4
5
6
7
Mengetahui
Kepala Sekolah
…….., ……...… 20…….
Bendahara/Guru
( ………………… )
( ……………………. )
34
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : ……………..
Nama Madrasah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
:
:
:
:
FORMAT BOS K-4
Diisi oleh
Bendahara/Guru
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Tanggal
No. Kode
No. Bukti
Uraian
Penerimaan (Debet)
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
1
2
3
4
5
6
7
Mengetahui
Kepala Sekolah
…….., ……...… 20…….
Bendahara/Guru
( ………………… )
( ……………………. )
BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : ……………..
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
:
:
:
:
FORMAT BOS K-5
Diisi oleh
Bendahara/Guru
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Tanggal
No. Kode
No. Bukti
Uraian
Penerimaan (Debet)
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
1
2
3
4
1
2
3
Mengetahui
Kepala Sekolah
…….., ……...… 20…….
Bendahara/Guru
( ………………… )
( ……………………. )
BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : ……………..
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
:
:
:
:
FORMAT BOS K-6
Diisi oleh Bendahara/Guru
Sekolah
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Penerimaan (Debet)
Tanggal
1
No. Kode
2
No. Bukti
3
Uraian
4
PPN
PPh 21
PPh 22
5
6
7
Mengetahui
Kepala Sekolah
…….., ……...… 20…….
BendaharA
( ………………… )
( ……………………. )
PPh 23
8
Pengelu
aran
(Kredit)
Saldo
9
10
CONTOH FORM
PEMBAYARAN
HONOR/TRANSPORT
NO
NAMA
NIP
GO
L
JABATAN DALAM
DINAS
JABATAN TIM BOS VOLUME
HONOR 1
BULAN
HONOR 6
BULAN
PAJAK
JUMLAH
DITERIMA
TANDA TANGAN
1
Drs. M. Jakfar M. Nur
1959012311985031037
IV/a
Kakankemenag Kab. Pidie
Pengarah
9 bulan
Rp
550,000
Rp
4,950,000
Rp
742,500
Rp
4,207,500
420,750
3,786,750
2
Hasanuddin, S.Ag
196612311990011004
III/d
Ka.Subbag TU Kemenag Pidie
Pembina
9 bulan
Rp
500,000
Rp
4,500,000
Rp
225,000
Rp
4,275,000
427,500
3,847,500
3
Drs. Imran
196601011999051001
IV/a
Kasi Mapenda
Penanggung Jawab
9 bulan
Rp
500,000
Rp
4,500,000
Rp
675,000
Rp
3,825,000
382,500
3,442,500
4
Muhammad Andi, S.PdI
198307262005011003
III/a
Staf Seksi Mapenda
Seksi Data Madrasah
9 bulan
Rp
450,000
Rp
4,050,000
Rp
202,500
Rp
3,847,500
384,750
3,462,750
5
Irawati, S.Sos
196909141998032003
III/b
Staf Seksi Mapenda
Seksi Monev
9 bulan
Rp
450,000
Rp
4,050,000
Rp
202,500
Rp
3,847,500
384,750
3,462,750
JUMLAH
Setuju di bayar
Kepala Madrasah
Rp 2,450,000
Rp 22,050,000
Rp 2,047,500
Rp 20,002,500
…………………, ……………………2012
Lunas di bayar,
Bendahara
Abu Ali Hasan
Binti Sholihah
Jenis Pajak yang Relevan dengan
Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah
Jenis Pajak
Dikenakan terhadap?
PPh 21: pajak atas penghasilan yang
diberikan kepada karyawan/pegawai
tidak tetap /tenaga ahli, honorer dll.
• Gaji, tunjangan dan Honor PNS
• Honor guru non PNS
• Honor tenaga lepas/pribadi dalam
kegiatan pemeliharaan sekolah
PPh 22: pajak atas Pembelian Barang
oleh Bendahara Pemerintah
• Pembelian > 2 juta
PPh 23: pajak atas Pembayaran Jasa
oleh Bendahara
• Nilai Jasa yang diberikan
PPN: pajak yang dikenakan atas
konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa
Kena Pajak di dalam daerah Pabean
• 10% dari nilai pembelian > 1 juta
Barang Kena Pajak
Mengapa Madrasah
Perlu Memahami Pajak?
 Bendahara sekolah negeri adalah bendahara
pemerintah sehingga wajib memungut,
menyetor dan melaporkan PPh 22 dan PPN
(UU 42/2009 tentang PPN Barang & Jasa dan
UU 36/2008).
 Bendahara sekolah negeri dan swasta penerima
BOS wajib melakukan pemotongan PPh 21 atas
pembayaran honor (UU 36/2008).
PPh 21 – Pegawai Tetap
Peraturan Menteri Keuangan No.
262/PMK.03/2010 :
• Honor PNS Golongan I dan II dikenakan
PPh Ps. 21 dengan tarif 0%.
• Honor PNS Golongan III dikenakan PPh
Ps. 21 dengan tarif 5%.
• Honor PNS Golongan IV dikenakan PPh
Ps. 21 dengan tarif 15%.
PPh 21 – Pegawai Tidak Tetap
Honorer bulanan:
1. Jumlah < Rp 1.320.000,- dalam 1 bulan
takwim tidak dikenakan PPh 21.
2. Jumlah > Rp 1.320.000,- per 1 bulan takwim
penghitungan PPh 21 harus disetahunkan dan
berlaku norma perhitungan PPh 21 dengan
tarif.
PPh 22
• Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
• Tarif : 1,5 % dari harga / nilai pembelian barang.
• Pengecualian :
• Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku
pelajaran agama;
• Pembayaran yang jumlah paling banyak Rp 2 Juta dan
tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
• Pembayaran untuk pembelian BBM, Listrik, Gas,
pelumas, PDAM dan Benda-benda Pos.
• Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan
dengan penggunaan dana BOS.
Bagi rekanan/penjual yang tidak memiliki NPWP maka tarif 100%
lebih tinggi (3%).
Tarif dan Dasar Pemotongan PPh 23
Hadiah dan
Penghargaan,
Deviden,
Bunga dan
Royalti
Sewa dan
Jasa Lainnya
• Tarif 15%
• Terhadap penghasilan
bruto
• Tarif 2%
• Terhadap penghasilan
bruto
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN dikenakan atas:
 Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh
Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan
 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam
daerah Pabean
 Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
Dikecualikan dari pemungutan PPN: (UU RI NOMOR 42 TAHUN 2009)
× Pembayaran ≤ Rp 1 Juta termasuk PPN dan tidak dipecah
× Pembayaran untuk pembebasan Tanah
× barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
× makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang
dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman
yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering
× Penyerahan BBM / Non BBM oleh Pertamina
× Pembayaran Rekening Telepon
× Jasa Angkutan Udara oleh Perusahaan Penerbangan
× Pembayaran lain yang tidak dikenakan PPN.
Kewajiban Bendahara Madrasah dalam
Perpajakan
No
Kewajiban
PPh 21
PPh 23
N
S
1
Memotong /
memungut dan
menyetorkan
√
√
√
2
Melaporkan
√
√
√
√ = Setiap bulan
= Jika terjadi transaksi
S = Swasta
N = Negeri
N
PPh 22
S
N
PPN
S
N
√
S
Sanksi Administrasi Atas
Keterlambatan Penyampaian Laporan
DENDA
Ps. 7 UU KUP
BUNGA
Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP
Rp 100.000
SPT Masa PPh
Ps.21/22/23/26
terlambat/ tidak
disampaikan
Rp 1.000.000
SPT Tahunan PPh
Badan terlambat/
tidak disampaikan
Rp 500.000
SPT Masa PPN
terlambat/tidak
disampaikan
2%/Bulan
Maks 24 Bulan
• Pembetulan sendiri
SPT
• Hasil penelitian SPT
akibat salah tulis
dan/ atau salah
hitung
• Hasil pemeriksaan
(SKPKB)
• Izin penundaan
penyampaian SPT
• Izin mengangsur
atau menunda
pembayaran
KENAIKAN
Ps. 13(3), 15(2) UU KUP
50%
SPT Tidak
disampaikan setelah
ditegur tertulis
100%
Tidak memenuhi
ketentuan Psl 28 &
29 UU KUP
100%
Karena diterbitkan
SKPKBT
DARI
Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar
DEPARTEM EN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
…………………………………
:
NPWP
LEMBAR
.
.
.
1
Untuk Arsip WP
-
.
Diisi sesuai dengan Nom or Pokok Wajib Pajak yang dim iliki
: ……………………………………………………………………...
: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
NAMA WP
ALAMAT
MAP/Kode Jenis Pajak
Kode Jenis Setoran
Uraian Pembayaran
………………………………………..……………………
……………………………………..………………………
…………………………………..…………………………
Tahun
Masa Pajak
Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk m asa yang berkenaan
:
Nomor Ketetapan
/
/
/
/
Diisi sesuai Nom or Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembaya ran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. ……………………………………..
Terbilang : ……………………………………………………………
.…...………………………………………………………
………………….…………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal ………………….
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………...
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
Wajib Pajak/Penyetor
………………….., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ……………………………………………
TATA CARA PENGISIAN
PPH Pasal 22 (Pembelian Barang)
411122 100
PPH Pasal 21 (Pembayaran Honor, dll)
411121 100
 PPN
411211 900
Wasalam
alhamdulillah