Transcript INFORMENT CONSENT

dr Shalahudin S, MSc
1.
2.
3.
4.
5.
Revisi UUD 1945 yang a.l. memuat hak
untuk memperoleh pelayanan kesehatan
Perubahan norma dan nilai dalam
masyarakat terutama sesudah tahun 1998
Permenkes nomor 585 tahun 1989 tentang
Persetujuan Tindakan Medik, sebenarnya
informed consent sudah menjadi hukum
UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

PerMenKes RI No 585/ Menkes/ PER/ IX/ 1989
persetujuan tindakan medik/ informed consent
adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau
keluarganya atas dasar penjelasan mengenai
tindakan medik yang dilakukan thd pasien tersebut
Tindakan terhadap pasien berupa diagnostik dan
terapeutik
UU Kesehatan 1999
(pengganti UU Kesehatan th 1992)
Substansi yang diatur
1. Sumber Daya di Bidang Kesehatan (tenaga, fasilitas pelayanan,
perbekalan kesehatan, teknologi dan produk teknologi)
2. Upaya kesehatan
3. Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lansia dan Penyandang cacat
4. Gizi
5. Kesehatan Jiwa
6. Penyakit Menular dan Tidak Menular
7. Kesehatan Lingkungan
8. Kesehatan Kerja
9. Pengelolaan Kesehatan
10.Informasi Kesehatan
11.Pembiayaan Kesehatan
12.Peran Serta Masyarakat
13.Badan Pertimbangan Kesehatan
14.Pidana
Tenaga Kesehatan (PP No. 32 Tahun 1996)
 setiap orang
 mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
 memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan
 memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
Tenaga Kesehatan terdiri dari :
◦ (a) tenaga medis (meliputi dokter dan dokter gigi),
◦ (b) tenaga keperawatan (meliputi perawat dan bidan),
◦ (c) tenaga kefarmasian (meliputi apoteker, analis dan
asisten apoteker),
◦ (d) tenaga kesehatan masyarakat (meliputi epidemiolog
kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan,
penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan
sanitarian),
◦ (e) tenaga gizi (meliputi dietisien),
◦ (f) tenaga keterapian fisik (meliputi fisioterapis,
okupasiterapis dan terapis wicara),
◦ (g) tenaga keteknisian medis (meliputi radiografer,
radioterapis, teknisi gizi, teknisi elektromedis, analis
kesehatan, refraksionis optisien, motorik prostetik, teknisi
tansfusi dan perekam medis).
Tenaga kesehatan
◦ wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang
kesehatan
◦ dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan
◦ dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi
standar profesi tenaga kesehatan
Peraturan No 32 Tahun 1996 ttg Tenaga Kesehatan pada
pasal 21 ayat 1 berbunyi setiap tenaga kesehatan dalam
melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi
standar profesi tenaga kesehatan dan menghormati hak
pasien
Competence
Ethics
Collegiality
Accountability
Altruism
Standard of professional conduct
Terjalin dalam ikatan terapetik ( dalam bidang
pengobatan : diagnostik, preventive,
promotive, curative dan rehabilitative
Ikatan transaksi ? (pada kasus tertentu
terutama pada kasus tanpa indikasi medis)
Kedepan mungkin akan lebih banyak
ditemukan
Ikatan terapetik ; Hak dan Kewajiban


Informed  telah diberikan
penjelasan/informasi
Consent  persetujuan yang diberikan
kepada seseorang utk berbuat
sesuatu


Proses komunikasi , bukan sekedar
menandatangani formulir persetujuan.
(informed consenct is a process, not an
event (Appelbaum dalam Guwandi)
Persetujuan yang diberikan oleh pasien/ kel
pasien terhadap suatu tindakan medis
setelah mendapatkan suatu informasi/
penjelasan dari dokter /perawat /tenaga
kesehatan yang berhak sesuai dengan
kompetensinya
Istilah lain
 Persetujuan Tindakan Medik (PTM)
Indonesia
 Gerichte toestemming (izin/persetujuan yang
terarah ) Belanda

Aufklarungspflicht (Kewajiban dokter utk
memberi keterangan ) Jerman
Dasar Hukum
 Permenkes No 585/Men.Kes/Per/IX/1989
Tentang Persetujuan Tindakan Medis
 PP No.32 th 1996 ttg Tenaga Kesehatan,
Pasal 22 ayat (1) poin d: meminta persetujuan
terhadap tindakan medis yang akan dilakukan
 UU kesh 39 th 2009



Perlindungan terhadap hak-hak azasi pasien
utk menentukan nasib sendiri
(hak informasi ttg penyakitnya, hak utk
menerima/menolak rencana perawatan)
Penghormatan kalangan kesehatan terhadap
hak perorangan
Pembatasan Otorisasi Nakes thd pasien
1. Tersirat ( Implied Consent) dianggap telah
diberikan
2. Dinyatakan ( Expressed Consent)



Tanpa pernyataan yang tegas, hanya dengan
isyarat yang diterima nakes berdasarkan
sikap dan tindakan pasien
Dalam kondisi normal : umumnya merupakan
tindakan yang sudah diketahui umum/biasa
Dalam kondisi darurat : pasien tak mungkin
diajak komunikasi, keluarga tak ditempat (
Permenkes 585/1989, Pasal 11)  Presumed
consent



Persetujuan dinyatakan dg lisan atau tulisan
Pada tindakan yang melebihi prosedur yang
umum /biasa dilakukan ; pemeriksaan genital
/ rectal  lisan
Tindakan invasif/ berisiko; pembedahan utk
terapi/diagnosis  tertulis


Nakes harus menyampaikan informasi atau
penjelasan kepada pasien/ keluarga diminta
atau tidak diminta
Informasi : yang berkaitan dengan penyakit
pasien ; prosedur diagnostik, tindakan/terapi,
alternatif terapi dan pembiayaan serta resiko
yang mungkin timbul dari proses tersebut.



Informasi harus dijelaskan selengkaplengkapnya, kecuali dipandang merugikan
pasien atau pasien menolak untuk diberikan
informasi
Informasi diberikan oleh nakes yang
melakukan tindakan atau nakes lain yang
diberi wewenang
Bila dipandang perlu informasi bisa diberikan
pada pihak keluarga pasien




Tidak dibawah tekanan hub nakes-pasien
Sesudah mendapatkan informasi lengkap
Pasien dewasa ( >21 th atau sudah menikah )
Pihak Kel/ Wali/ induk semang





Diberikan secara bebas
Diberikan oleh orang yang sanggup membuat
perjanjian
Telah mendapatkan penjelasan dan
memahaminya
Mengenai susuatu hal yang khas
Tindakan dilakukan pada situasi yang sama



Merupakan hak pasien/ keluarga pasien
Tiada satupun nakes yang bisa memaksa
sekalipun berbahaya bagi pasien
Sebaiknya pihak RS/ dokter meminta pasien/
kel menandatangani surat penolakan
terhadap anjuran tindakan medik tsb di
lembaran khusus






Guwandi, 2006, Dugaan Malapraktek Medik,
FKUI, Jakarta
Soewono, Hendrojono, 2005, Batas
Pertanggungjawaban hukum Malpraktik Dokter
dalam Transaksi Terapeutik, Srikandi, Surabaya.
Warassih, Esmi, 2005, Pranata hukum, sebuah
telaah sosiologis, Suryadaru utama, Semarang
Permenkes nomor 585 tahun 1989 tentang
Persetujuan Tindakan Medik
UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit