Transcript Belanja Lainnya (BSBL)

PELAPORAN KEUANGAN
BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA
LAIN-LAIN
1
KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN NEGARA
2
1.
2.
3.
Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal
dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan.
Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian/lembaga
yang dipimpinnya.
Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala
pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan.
2
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN
Pemegang kekuasaan PKN
3
MENTERI………
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI……
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN
SELAKU PENGELOLA FISKAL
(BUN DAN PENGGUNA ANGGARAN
BAPP)
MENTERI KEUANGAN
PENGGUNA
ANGGARAN
UTANG
DAN HIBAH
INVESTASI
PEMERINTAH
PENERUSAN
PINJAMAN
TRANSFER
KE DAERAH
BELANJA SUBSIDI
& BELANJA
LAIN-LAIN
999.01
999.02
999.03
999.04
999.05
999.06
BADAN
LAINNYA
TRANSAKSI
KHUSUS
999.07
3
DASAR HUKUM APP
4
Berdasarkan UU No.1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
Pasal 51 ayat (1) berbunyi:
“Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah selaku Bendahara Umum Negara/ Daerah
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan,
aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi
pembiayaan dan perhitungannya.”
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN
Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana yang
dialokasikan kepada Menteri Keuangan/BUN sebagai Pengguna
Anggaran selain yang dialokasikan untuk Kementerian
Negara/Lembaga, yang dalam pelaksanaannya dapat
diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/pihak lain
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
BELANJA LAIN-LAIN
BA 069
BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA
LAIN-LAIN (BA 999.06)
BELANJA SUBSIDI
(BA 999.07
BELANJA LAIN-LAIN
(BA 999.08)
DASAR HUKUM APP
6
Berdasarkan PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:
Pasal 1 ayat (24):
“Anggaran pembiayaan dan perhitungan adalah dana
APBN yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan /
BUN sebagai PA selain yang dialokasikan untuk K/L,
yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada
K/L/pihak lain sebagai KPA”
7
KRITERIA PIHAK LAIN
(PMK196/PMK.05/2008)
Pihak lain adalah instansi/unit organisasi di luar
Kementerian Negara/Lembaga dan berbadan
hukum yang menggunakan anggaran yang
bersumber dari APBN dan bukan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas
Pemerintahan Daerah, dan karenanya wajib
menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
sesuai ketentuan yang berlaku.
JENIS TRANSAKSI BAPP
1.
Belanja Subsidi
2.
Belanja Transfer Lainnya
3.
Belanja Lain-Lain
4.
Transfer kepada Pemerintah Daerah
5.

Transfer Dana Perimbangan

Transfer Otonomi Khusus dan Penyesuaian
Pengelolaan Utang

Pembayaran Bunga Utang Dalam dan Luar Negeri

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Hibah
6.
Belanja Penerusan Pinjaman
7.
Belanja Penyertaan Modal Negara
8.
Belanja Penerusan Pinjaman sebagai Hibah
9.
Belanja Penerusan Hibah
10.
Transaksi Khusus
11.

Pengeluaran Kerjasama Internasional

Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional

Pengeluaran Koreksi dan Pengembalian

Pembayaran Jasa Perbendaharaan

Pembayaran PFK

Pendapatan Jasa Perbendaharaan dan Perbankan
Transaksi Pengelolaan PNBP dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat PNBP terdiri dari:

PPh Migas;

PNBP Migas dan PNBP Migas Lainnya;

Pungutan Ekspor;

Penerimaan Laba BUMN Perbankan dan Non-Perbankan.
BELANJA LAIN-LAIN
9
Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran
anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial,
dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah pusat/daerah.
KATEGORI BELANJA LAIN LAIN
Belanja lain-lain dibagi dalam 3 (tiga) kategori utama yaitu:
1. Pengeluaran/belanja
pemerintah pusat yang sifat
pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos
belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja
daerah.
2. Pengeluaran/belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,
bencana sosial.
3. Pengeluaran/belanja tidak terduga lainnya yang sangat
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
pemerintah.
BELANJA PUSAT DALAM APP

Kriteria keperluan mendesak
a. Sulit direncanakan kebutuhannya;
b. Adanya resiko yang besar apabila tidak dipenuhi pada saat kejadian, baik dari segi
politik, ekonomi, sosial dan keamanan;
c. Kejadian yang tidak disebabkan oleh alam, contohnya adanya akibat dari suatu
kebijakan Pemerintah Asing yang terkait dengan Pemerintah Indonesia, klaim pihak
ketiga sebagai hasil putusan pengadilan
Dana cadangan resiko fiskal digunakan untuk menampung alokasi untuk
mengantisipasi adanya perubahan asumsi-asumsi dalam penyusunan APBN,
contohnya perubahan harga minyak dan besaran subsidi yang akan mengubah
besaran penerimaan dan pengeluaran
PEMBIAYAAN DALAM APP



Masuk dalam kategori “below the lines” APBN
Pengeluaran dalam kategori ini tidak berdampak pada
penambahan kekayaan pemerintah secara langsung. Penarikan
pinjaman untuk penerusan pinjaman akan menimbulkan hutang
Pemerintah kepada pihak Lender dan secara bersamaan
menimbulkan piutang Pemerintah pada penerima penerusan
pinjaman.
Dipergunakan antara lain untuk: pembayaran cicilan pokok hutang
luar dan dalam negeri, penerusan pinjaman maupun hibah dan
PMN
PENGANGGARAN
Terencana dan dapat
diklasifikasikan ke dalam pospos belanja pegawai, belanja
barang, belanja modal, belanja
bunga, belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial,
dan belanja daerah
ANGGARAN
K/L???
ANGGARAN
BA 010.XX
1. Tidak Terencana
2. Pengeluaran/belanja yang sifatnya tidak
biasa dan tidak diharapkan berulang
seperti penanggulangan bencana alam,
bencana sosial.
3. Pengeluaran/belanja tidak terduga lainnya
yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintah.
RM??
PLN??
ANGGARAN
BAPP (BA 069)
ANGGARAN
BABUN (BA 999.08)
KATEGORI BELANJA LAIN LAIN
14
Belanja lain-lain dibagi dalam 3 (tiga) kategori utama yaitu:
1. Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya
tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja daerah.
2. Pengeluaran/belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,
bencana sosial.
3. Pengeluaran/belanja tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.
BELANJA PUSAT DALAM APP
15

Kriteria keperluan mendesak
a. Sulit direncanakan kebutuhannya;
b. Adanya resiko yang besar apabila tidak dipenuhi pada saat kejadian, baik dari segi
politik, ekonomi, sosial dan keamanan;
c. Kejadian yang tidak disebabkan oleh alam, contohnya adanya akibat dari suatu
kebijakan Pemerintah Asing yang terkait dengan Pemerintah Indonesia, klaim pihak
ketiga sebagai hasil putusan pengadilan
Dana cadangan resiko fiskal digunakan untuk menampung alokasi untuk
mengantisipasi adanya perubahan asumsi-asumsi dalam penyusunan APBN,
contohnya perubahan harga minyak dan besaran subsidi yang akan mengubah
besaran penerimaan dan pengeluaran
PENTINGNYA KLASIFIKASI BELANJA
16



memformulasikan kebijakan dan mengidentifikasi alokasi
sumber daya sektor-sektor;
mengidentifikasi capaian kegiatan pemerintah melalui
penilaian kinerja pemerintah; dan
membangun akuntabilitas atas ketaatan dalam pelaksanaan
anggaran terhadap otorisasi yang diberikan oleh legislatif.
FORMULASI KLASIFIKASI YANG MEMENUHI
FUNGSI ANGGARAN DAN PELAPORAN
17





Klasifikasi menurut fungsi, untuk analisis dan formulasi
kebijakan;
Klasifikasi organisasi, untuk keperluan akuntabilitas;
Klasifikasi menurut dana, untuk keperluan sumber
pembiayaan;
Klasifikasi menurut ekonomi, untuk tujuan statistik dan objek
(jenis belanja), ketaatan, pengendalian dan analisis ekonomi;
Klasifikasi menurut program dan kegiatan, untuk informasi
dan pengendalian pencapaian tujuan
PELAPORAN APP
Setiap Kementerian Negara / Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk
menghasilkan laporan keuangan termasuk Bagian APP ( PMK No.
171/PMK.05/2007)
Penyusunan Laporan Keuangan APP dilakukan secara terpisah dengan Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga sesuai dengan Bagian Anggaran masingmasing;
Laporan Keuangan APP dikirim kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;
Direktorat Jenderal Perbendahaaran akan melakukan penyusunan Laporan
Keuangan APP secara keseluruhan.
TATACARA PENYUSUNAN/PELAPORAN BSBL
PMK 196/PMK.05/2008
PENYAJIAN LK
19
Laporan Keuangan yang disajikan:
1. LRA
2. NERACA
3. CALK
4. LAPORAN BMN
REVIU
20
Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain
yang disajikan sebelum disampaikan kepada Menteri
Keuangan wajib di reviu oleh Aparat Pengawasan Intern
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). {PP 60/2008
pasal 48 & 49}
 Reviu dimaksud dapat dilakukan oleh BPKP berdasarkan
penetapan terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan, selama
terkait dengan kegiatan kebendaharaan umum negara.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
(Statement of Responsibility)
21
Berdasarkan PP-8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi pemerintah pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa
Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain yang menerima alokasi
APP wajib menyampaikan Laporan Keuangan tahunan yang dilampiri
dengan pernyataan tanggung jawab.
Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Tahunan yang
digunakan oleh Kementerian Negara /Lembaga/Pemerintah Daerah yang
telah direviu, disampaikan secara terpisah disertai dengan Pernyataan
Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah yang menggunakan Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan dan Pernyataan Telah Direviu.
PENGHIBAHAN ASET
22

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau
hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. (UU
17/2003 pasal 22 ayat 2)

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah
kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang
tercantum /ditetapkan dalam UU APBN UU 1/2004 pasal 33
ayat (1).
Penjualan
Pengalihan Kepemilikan BMN/D
kpd pihak lain dg menerima
penggantian dlm bentuk uang
Tukar Menukar
Pengalihan kepemilikan
BMN/D yg dilakukan antara pempus dg
pemda, antar pemda, atau antara
pempus/pemda dg pihak lain, dg menerima
penggantian dlm btk barang, sekurang2nya
dg nilai seimbang
Hibah
Pengalihan kepemilikan brg dr pempus kpd
pemda, dr pemda kpd pempus antar pemda
atau dr pempus/Pemda kpd phk lain, tanpa
memperoleh penggantian
23
Bentuk
Pemindahtanganan
Penyertaan mdl
Pempus/da
Pengalihan kepemilikan BMN/D
yg sml mrp’ kekayaan yg tdk
dipisah’ mjd kekayaan yg dipisah’
u. dip’htg’sbg mdl/saham ngr/daerah
pd BUMN BUMD/bdn hk lain’
yg dimiliki negara
HIBAH
24
•
•
•
•
Kepentingan Sosial
Keagamaan
Kemanusiaan
Penyelengg. pem.
Negara/Daerah
Objek
• Tanah/Bangunan yg tlh
diserahkan kpd Pengelola
• Tanah/Bangunan yg dr
awal direnc. utk
dihibahkan sesuai dok.
penganggaran
• BMN selain
Tanah/Bangunan
Subjek
Pengelola
Lapor
Pertimbangan
Pengguna
Pihak Lain
• Pemda
• Yayasan Sosial,
Keagamaan,
Kemanusiaan
dg perset.
Pengelola
21
MEKANISME SERAH TERIMA BARANG
UMUM
25


Barang Milik Negara (BMN) pada akhir tahun diserahkan dari
Pembantu Pengguna Barang(PB) atau KPB Belanja Lain-lain
kepada satuan kerja kementerian negara/lembaga/pihak lain
yang mengelola Belanja Lain-lain selambat-lambatnya tanggal 31
Desember dan/atau sampai dengan telah selesainya kegiatan
dimaksud.
Penyerahan BMN dilakukan dari Pembantu Pengguna Barang
Belanja Lain-lain (DJA) atau yang diberi kuasa kepada SKPD,
diperlakukan sebagai Hibah.
HAL-HAL YANG PERLU PERHATIAN
26
Pengelola Barang > DJKN
 Pengguna Barang > DJA (Dit. A3)
 Kementerian Negara/Lembaga
 Kuasa Pengguna Barang: Satker

NERACA
27
ASET
KEWAJIBAN
Aset Tetap
Tanah
xxx
Peralatan dan Mesin
xxx
Gedung dan Bangunan
xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx
Aset Tetap Lainnya
xxx
Total
xxx
Ekuitas
Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx
MEKANISME SERAH TERIMA BARANG
(PMK 96/PMK.06/2007)
28
PEMDA
SK Penghapusan,
berdasarkan SK
Persetujuan Penghapusan
dari DJKN
BAST-BMN
berdasarkan SK
Penghapusan dari DJA
7
6
Satker
(KPB)
1
5
Korwil
(UAPPB-W)
DJA
(PB)
2
SK Persetujuan
penghapusan, dgn tindak
lanjut pengalihan BMN
kepada PEMDA (Hibah)
3
Permohonan/
usulan penghapusan untuk
pengalihan status
penggunaan BMN kepada
PEMDA (Hibah)
4
DJKN
29
MEKANISME PELAPORAN
BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN
(PMK 196/2008)
Menteri Keuangan
cq DJPB (Dit. APK)
DJA (Dit. A3)
(PB)
Kementerian
Negara/Lembaga
Satker
(UAKPB)
PELAPORAN APP
30
Setiap Kementerian Negara / Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk
menghasilkan laporan keuangan termasuk Bagian APP ( PMK No.
171/PMK.05/2007)
Penyusunan Laporan Keuangan APP dilakukan secara terpisah dengan Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga sesuai dengan Bagian Anggaran masingmasing;
Laporan Keuangan APP dikirim kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;
Direktorat Jenderal Perbendahaaran akan melakukan penyusunan Laporan
Keuangan APP secara keseluruhan.
TATACARA PENYUSUNAN/PELAPORAN BSBL
PMK 196/PMK.05/2008
UNIT AKUNTANSI BELANJA LAIN LAIN
K/L & PIHAK LAIN
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN APP
UNIT AKUNTANSI DAN DOKUMEN SUMBER
BELANJA LAIN-LAIN
32






Transaksi Belanja Lain-Lain antara lain belanja yang dilakukan oleh
Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari BAPP yang bersifat
mendesak serta tujuan khusus yang anggarannya tidak tersedia pada
Kementerian Negara/Lembaga.
DS Belanja Lain-Lain terdiri dari dokumen anggaran, dokumen
pengeluaran, dokumen penerimaan, dan dokumen lain yang dipersamakan
untuk Belanja Lain-Lain.
Satuan Kerja yang diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran
Belanja Lain-lain merupakan UAKPA.
Penanggung Jawab UAKPA adalah Kepala Satuan Kerja.
Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat pelimpahan wewenang
untuk menggunakan anggaran Belanja Lain-Lain merupakan UAPA
Penanggung Jawab UAPA adalah Menteri Teknis atau pejabat yang
ditunjuk/diberi kewenangan.
PROSES AKUNTANSI TINGKAT UAKPA
33





UAKPA Belanja Lain-Lain wajib memroses dokumen sumber untuk
menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.
UAKPA Belanja Lain-Lain wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta
ADK setiap bulan ke KPPN/BUN.
UAKPA Belanja Lain-Lain melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan/atau
PKN setiap bulan.
UAKPA Belanja Lain-Lain wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta
ADK setiap bulan ke UAPPA-E1/UAPA.
Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan
Catatan atas Laporan Keuangan.
PROSES AKUNTANSI TINGKAT UAPPA-E1
34
UAPPA-E1 Belanja Lain-Lain menyusun laporan keuangan
tingkat UAPPA-E1 berdasarkan laporan keuangan UAKPA
Belanja Lain-Lain.
 UAPPA-E1 Belanja Lain-Lain melakukan rekonsiliasi Laporan
Keuangan dengan Direktorat Jenderal Anggaran setiap
Triwulanan.
 UAPPA-E1 Belanja Lain-Lain wajib menyampaikan laporan
keuangan tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada UAPA Belanja
Lain-Lain Kementerian Negara/Lembaga setiap bulan.
 Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan
disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

PROSES AKUNTANSI TINGKAT UAPA K/L
35






UAPA Belanja Lain-Lain melakukan proses penggabungan laporan
keuangan UAPPA-E1 Belanja Lain-Lain yang digunakan oleh Kementerian
Negara/Lembaga.
UAPA Belanja Lain-Lain menyusun laporan keuangan tingkat UAPA
berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan dari UAPPA-E1 Belanja
Lain-Lain.
UAPA Belanja Lain-Lain menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA
beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Anggaran setiap triwulan.
Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan
Statement of Responsibility dan Catatan atas Laporan Keuangan.
UAPA Belanja Lain-Lain melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan
dengan Direktorat Jenderal Anggaran setiap semester.
Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi .
PROSES AKUNTANSI TINGKAT UAPA PENGGUNA
ANGGARAN DJA
36






UAPA PA Belanja Lain-Lain melakukan proses penggabungan laporan keuangan
UAPA Belanja Lain-Lain yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga
dan Pihak Lain.
UAPA PA Belanja Lain-Lain menyusun laporan keuangan tingkat UAPA
berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan dari UAPA Belanja LainLain yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Pihak Lain.
UAPA PA Belanja Lain-Lain menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA
beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAPA BUN
setiap triwulan.
Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan
Statement of Responsibility dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Direktorat Jenderal Anggaran melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan
dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan setiap semester.
Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi .
LAPORAN KEUANGAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN
37




Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Direktorat Jenderal
yang diberi kewenangan dalam pengelolaan anggaran yang
bersumber dari APP dalam penyusunan laporan keuangan wajib
membentuk Unit Akuntansi.
Laporan Keuangan APP merupakan gabungan dari Laporan
Keuangan masing-masing UAKPA.
Laporan Keuangan APP sebelum disampaikan kepada Menteri
Keuangan direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
yang ditugaskan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Laporan
Keuangan APP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
PEMBINAAN APP
38
Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan
keandalan laporan keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran
c.q Direktorat Anggaran III melakukan pembinaan dan
monitoring penyusunan laporan keuangan APP (BSBL).
 Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring
Direktorat Jenderal Anggaran c.q Direktorat Anggaran III
dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

SANKSI BAGI KPA
39
AKHIR
BULAN
7
LK
sudah
diterima
KPPN
?
Belum
SANKSI APABILA:
1. Tidak Rekon dengan
KPPN dan KPKNL
2. Tidak Menyampaikan
Laporan BMN ke KPPN dan KPKNL
3. Tidak Mengirim Laporan
ke Unit Vertikal
4. Tidak melaporkan DK/TP
Surat
Peringatan
SP2D
SPM UP/TUP,
SPM GU, SPM LS
KE BENDAHARA
KECUALI
SPM BLJ PEGAWAI,
LS PIHAK KETIGA
DAN KEMBALI
5 4 3 2 1
40
TERIMA KASIH