Transcript Organisasi Bisnis - SI-35-02

Organisasi Bisnis dan
Keuangan
1.
2.
3.
4.
5.
week-4
Badan Hukum vs Badan Usaha
Bentuk-bentuk Badan Usaha
Badan Usaha berdasarkan kepemilikan
Organisasi Keuangan
Istilah dalam Keuangan
ekmakro08-ittelkom-mna
1
Badan Hukum vs Badan Usaha
• “Badan Hukum” berbeda dengan “Badan Usaha” (bentuk
usaha).
• Tidak semua bentuk usaha berbadan hukum.
• Yang masuk kategori badan hukum adalah: PT,
YAYASAN, KOPERASI, BHMN (contohnya
Universitas) dan badan usaha/bentuk usaha lain yang
anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri dan
diumumkan dalam berita negara.
• NV atau “Namlooze Venotschap” adalah nama lama dari
PT (sekarang tidak digunakan lagi).
• Sedangkan UD, PD, dan CV bukan badan hukum.
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
2
• Badan hukum dipersamakan kedudukannya dengan
orang, artinya bisa bertindak sendiri di luar dan di dalam
pengadilan, melakukan penuntutan dan dituntut, dan
memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para
pemegang sahamnya dan kekayaan para pendirinya.
• Bentuk usaha, hanyalah suatu wadah dari usaha
pendirinya (untuk UD dan PD) atau usaha bersama di
antara para pendirinya (jika terdiri dari beberapa orang
seperti Firma dan CV). Apabila terjadi gugatan dari
pihak ketiga, para pendiri atau persero atau pemilik
harus bertanggung jawab secara renteng (tanggung
menanggung sampai dengan harta pribadinya).
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
3
• Usaha yang tidak berbentuk Badan hukum
adalah usaha perorangan yang dilaksanakan
tanpa membentuk jenis usaha tertentu. Misalnya
usaha catering tanpa membentuk CV atau UD.
tapi kalau usaha perorangan tersebut sudah
memilih bentuk UD atau PD, artinya orang
tersebut sudah “mendeklarasikan” dirinya
menurut bentuk usaha tersebut. Walaupun tentu
saja tanggung jawabnya tetap sama.
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
4
Bentuk-bentuk Badan Usaha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
week-4
Perusahaan Perseorangan
Perseroan Firma
Perseroan Comanditer (CV)
Perseroan Terbatas (PT)
Perkumpulan Koperasi
Yayasan
Perusahaan Negara
Joint Venture
Kerja sama badan-badan perusahaan
ekmakro08-ittelkom-mna
5
1.
Perusahaan Perseorangan
–
–
–
–
–
2.
Perseroan Firma
–
–
week-4
Cara pendiriannya mudah dan murah
Organisasinya sangat sederhana
Pimpinannya pemilik sendiri
Kekayaan perusahaan juga menjadi kekayaan pribadinya,
resiko tanggung jawab pribadinya.
Contoh: Henry Ford, Kruff (jerman), Bob Sadino, pak
Sugino (warung sate), pedagang eceran, warung, tokotoko, P.D (Perusahaan Dagang).
Merupakan usaha kerja sama untuk menjalankan suatu
perniagaan dengan bersama.
Didirikan dengan akte notaris, diumumkan di berita
Negara, aktenya didaftarkan pada panitera pengadilan
tinggi di daerahnya.
ekmakro08-ittelkom-mna
6
3. Perseroan Comanditer (CV)
–
–
–
tidak perlu terdaftar di departemen Kehakiman, cukup di
Notaris, syarat permodalan juga ringan
Asset pribadi pesero aktif/pengurus akan menjadi jaminan
atas tanggung jawab perusahaanmanaging partner
Pesero pasif/comanditer hanya bertanggung jawab atas
sejumlah modal yang disetor sleeping partner
4. Perseroan Terbatas (PT)
–
–
–
week-4
Harus terdaftar di Departemen Kehakiman
Harta Pribadi pemilik, terpisah dengan tanggung jawab
perusahaan
Para pengurus PT bertanggung jawab penuh sampai
dengan harta pribadinya kepada pihak kreditur (pihak
ketiga)
ekmakro08-ittelkom-mna
7
5. Perkumpulan Koperasi
–
Mirip PT., tetapi hak suara anggota bukan
berdasarkan besarnya saham, tetapi dari orang per
orang
6. Yayasan
•
•
•
week-4
Diperuntukan untuk kegiatan yang tidak bertujuan
mencari keuntungan (biasanya untuk tujuan sosial)
Tidak dikenakan pajak badan hukum
Khusus Perguruan Tinggi negeri, ada BHMN
ekmakro08-ittelkom-mna
8
Badan Usaha berdasarkan kepemilikan
•
•
•
•
BUMN
BUMD
Swasta Nasional & Asing
Badan usaha yang sudah Go Public,
dibelakangnya diberi Tbk., seperti PT. Telkom
Tbk.
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
9
BUMN
• Secara umum, istilah badan usaha milik
negara merujuk kepada perusahaan atau badan
usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara.
• Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara
adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh
kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia. BUMN dapat pula berupa
perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk
menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
10
BUMN
• Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah
telah melakukan perubahan mendasar pada
kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut
menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa
dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT.
Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
• Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan
pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang
dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
11
Jenis BUMN
1. Perusahaan Perseroan (Persero)
• Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk
perseroan terbatas ( PT ) yang modal/sahamnya
paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang
tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan
tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan
barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan
berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk
meningkatkan nilai perusahaan.
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
12
Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:
• Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada
presiden
• Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri
dengan memperhatikan perundang-undangan
• Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur
berdasarkan undang-undang
• Modalnya berbentuk saham
• Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik
negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
13
• Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
• Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai
pemegang saham milik pemerintah
• Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka
menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian,
maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
• RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
• BUMN dipimpin oleh direksi
• Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
• Tidak mendapat fasilitas negara
• Tujuan utama memperoleh keuntungan
• Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum
perdata
• Pegawainya berstatus pegawai swasta
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
14
• Di Indonesia yang sudah menjadi Persero yaitu:
–
–
–
–
–
–
PT Bank BNI Tbk,
PT Kimia Farma Tbk,
PT Indo Farma Tbk,
PT Tambang Timah Tbk,
PT Aneka Tambang Tbk,
PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94%
saham Indosat telah dijual kepada STT),
– PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
15
2. Perusahaan Jawatan (Perjan)
–
Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu
bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari
negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan
ditetapkan melalui APBN.
3. Perusahaan Umum (Perum)
–
Sejenis perusahan badan pemerintah yg mengelola
sarana umum.
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
16
Ciri-ciri BUMN
• Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan
usaha
• Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham
dalam pemodalan perusahaan
• Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam
menetapkan kebijakan perusahaan
• Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang
berwenang
• Melayani kepentingan umum, selain mencari
keuntungan
• Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka
menyejahterakan rakyat
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
17
Ciri-ciri BUMN
• Sebagai sumber pemasukan negara
• Seluruh atau sebagian besar modalnya milik
negara
• Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi
perusahaan yang go public
• Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik
berupa bank maupun nonbank
• Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN,
dan mewakili BUMN di pengadilan
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
18
Tujuan Pendirian BUMN
• Memberikan sumbangsih pada perekonomian
nasional dan penerimaan kas negara
• Mengejar dan mencari keuntungan
• Pemenuhan hajat hidup orang banyak
• Perintis kegiatan-kegiatan usaha
• Memberikan bantuan dan perlindungan pada
usaha kecil dan lemah
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
19
Organisasi Keuangan
BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal
• Mengawasi jalannya pasar modal sehari-hari :
• Mencegah terjadinya “insider trading”
• Saham delisting
• Suspend
• dll
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
20
Istilah dalam Keuangan
Permodalan
• Investasi : untuk membiayai investasi/perluasan
usaha adalah dengan meminjam dari Bank, go
public, mencari partnership, menerbitkan
obligasi, dan Modal Ventura.
• Divestasi : kebalikan dengan Investasi, tetapi
kalau investor/pemilik saham, yakni dengan
menjual kembali sahamnya.
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
21
Saham (surat kepemilikan perusahaan)
• Pemilik saham, berhak mendapatkan keuntungan
(dividen), juga hak suara; tentunga juga bertanggung
jawab terhadap kerugian.
• Bulish Vs Bearish; kecenderungan naik Vs kondisi
pasar yang lesu.
• Listing Vs Delisting; terdaftar di Bursa atau dicoret dari
bursa karena bangkrut, dlsb.
• Portofolio; daftar berbagai jenis saham dan obligasi
yang dipilih dan dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau
reksadana untuk meningkatkan yield/keuntungan
tahunan
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
22
Obligasi
• Obligasi adalah surat hutang jangka panjang
• Dikeluarkan oleh pemerintah/negara maupun
perusahaan
• Bunga obligasi harus selalu dibayar meskipun pihak
yang mengeluarkan obligasi dalam keadaan merugi,
namun belum dinyatakan bangkrut.
• Obligasi, di Indonesia dikenal SUN-Surat Utang
Negara, SPN-Surat Perbendaharaan Negara, seperti :
– (Treasury) Bill atau Commersial Paper, berjangka waktu 6 bln
– 1 tahun
– (Treasury) Notes 1- 2 tahun
– (Treasury) Bonds > 2 tahun
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
23
Hedging (Lindung nilai)
• Dengan membayar premi tertentu ke BI untuk
menetapkan harga valuta asing dengan nilai
tertentu.
• Misal : waktu kontrak harga dollar = Rp.
9.000/dollar, seandainya harga dollar pada saatnya
nanti Rp. 12.000/dollar, maka tetap 9.000.
• Tetapi, kalau sebaliknya, maka selisih keuntungan
akan dibagi dua.
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
24
Kompas, kamis 11 mei 2006
• Nilai nominal obligasi negara yang tercatat dan
dapat diperdagangkan di BES = Rp. 430,2 T
terdiri dari 51 seri.
• Nilai nominal obligasi korporasi yang tercatat di
BES hingga April 2006 = Rp. 565,4 T, terdiri
dari 243 seri dari 103 emiten. Obligasi Korporasi
dalam US $ mencapai $105 juta.
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
25
Kompas
• Total jumlah SUN yang telah diterbitkan
Pemerintah Rp. 680,2 T (kamis, 18 Mei 2006)
• Penerbitan SUN 2006 neto sebesar Rp. 38 T,
termasuk yang jatuh tempo dan pembelian
kembali secara gross yang harus diterbitkan pada
tahun 2006 sebesar sekitar Rp. 80 T
week-4
ekmakro08-ittelkom-mna
26