Transcript Suksesi Negara – State Succession

Suksesi Negara
Suksesi Negara
• Definisi
– Brownlee: Suksesi sebuah negara oleh negara lain
dalam hal kedaulatan wilayah.
– Konvensi Vienna: ‘Suksesi negara” berarti penggantian
sebuah negara oleh negara lain termasuk tanggung
jawab untuk hubungan internasional dari wilayah itu.
• Sumber-sumber:
– Konvensi: Konvensi Vienna dalam Perjanjian
Penggantian negara (1978), efektif 1996
– Hukum Internasional customary
Suksesi Negara
• Masalah-masalah:
– Apakah negara pengganti membatasi perjanjian-perjanjian dari negara
terdahulu?
– Apakah orang-orang secara otomatis menjadi warga negara dari
negara pengganti?
– Apakah negara pengganti menerima tuntutan-tuntutan atau hutanghutang dari negara terdahulu?
– Apakah yang terjadi pada kekayaan publik dan kekayaan pribadi?
• 2 perbedaan prinsip-prinsip:
– Hukum romawi (berkelanjutan) – Negara baru melanjutkan
personalitas legal dari negara terdahulu.
– Prinsip “clean slate” – Negara baru memperoleh kedaulatan bebas dari
beban-beban yang dibuat oleh negara terdahulu.
– Sangat tergantung pada kondisi tertentu sebuah negara. Itu akan
menjadi sebuah keberlangsungan dari negara “clean slate”.
Suksesi Negara
• Bagaimana?
– Pembagian dari sebuah negara yang sudah ada
• Uni Soviet menjadi Federasi Rusia (berkelanjutan)
• Yugoslavia menjadi Croatia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo,
Macedonia = Negara baru merdeka (clean-slate)
– Pemisahan diri – Memisahkan diri dari sebuah wilayah
• Belgia (1830) dari Belanda
• Bangladesh dari Pakistan
– Dekolonisasi
• India – Tetap diakui sebagai wujud dari Inggris-india (Berkelanjutan)
• Pakistan – menjadi sebuah negara baru (‘clean slate’)
– Gabungan dari negara-negara yang sudah ada
• Republik Arab Yaman dan Republik Demokrasi Rakyat Yaman bergabung dan menjadi
republik Yaman (sebuah negara baru)
• Republik Demokrasi Jerman (GDR) dan Repulik Federal Jerman (FRG) bergabung dan
diakui sebagai Republik Federal Jerman (FRG)
– Penyerahan sebagian wilayah
• Hawaii
Suksesi Yugoslavia
Suksesi Negara
• Kekayaan negara
– Pada umumnya bisa diserahkan kepada negara pengganti bersama dengan
teritorial dan kedaulatan, kecuali situs budaya ataupun sejenisnya.
• Tuntutan Hukum Publik
– Pada dasarnya negara pengganti mempunyai hak untuk mengambil alih
kebijakan keuangan milik negara terdahulu.
– Contohnya: Menerapkan Pajak
• Hutang Publik – lebih kontroversial
– Continuation = Negara pengganti seharusnya menanggung hutang-hutang
publik negara terdahulu.
– ‘clean slate’ = Kadang-kadang tetap dengan negara terdahulu, kadang-kadang
ditanggung oleh negara pengganti.
• Perjanjian-perjanjian sebuah negara (Perjanjian-perjanjian, etc.)
– Pasal 16 menyatakan bahwa sebuah negara baru (negara dekolonisasi)
menerima sebuah “clean-slate” sebaliknya pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa
semua negara baru masih dibatasi oleh kewajiban-kewajiban perjanjian dari
negara yang mereka pisahkan.
Suksesi Negara
Kewarganegaraan
– Jumlah penduduk mengikuti perubahan kedaulatan
– Perjanjian damai dengan Italy (1947)
•
Penduduk dari sebuah wilayah akan menjadi warga negara pindahan dengan diberikan hak untuk
memilih.
– Perjanjian-perjanjian Minoritas disahkan di Versailles:
•
Polandia mengakui dan mendeklarasikan untuk menjadi orang berkebangsaan Polandia “ipso facto”.
Orang Polandia baru dapat berganti kewarganegaraan menjadi warga negara lain dalam jangka waktu
2 tahun.
– Piagam PBB
•
Perubahan kedaulatan tidak memberi sebuah hak kuasa baru untuk menentukan jumlah penduduk.
– Perspektif Hak Asasi manusia
•
•
Untuk mengantisipasi orang-orang yang tidak punya wrga negara, kewarganegaraan akan diberikan
oleh pemegang kekuasan yang baru.
Masalah-masalah yang ditujukan kepada Pemerintah negara pengganti
– Penduduk-penduduk asind di sebuah wilayah itu
– Orangtua yang dilahirkan diluar yang memiliki kewarganegaraan dari rezim terdahulu
– Kewarganegaraan ganda dengan rezim terdahulu
Suksesi Negara
Ketentuan-ketentuan yang lain
• Bahkan sebuah negara‘clean slate’, mereka masih
dibatasi oleh Hukum Umum Internasional
– Seperti Konvensi laut lepas
• Harus memastikan perjanjian-perjanjian
perbatasan, bahkan dengan perjanjian yang
sudah dihentikan yang masih ada.
• Harus mengkonfirmasi dengan prinsip-prinsip
yang ada dari “Jus Cogens”