Transcript PERSEKUTUAN PERDATA

PERSEKUTUAN PERDATA
PENGERTIAN
 Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri
untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan
dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh
karenanya (Pasal 1618 KUHPerdata)
 Hub. intern bersifat kepribadian.
 DASAR HUKUM
Pasal 1618-1652 KUHPerdata
UNSUR-UNSUR
Dasar pembentukannya adalah perjanjian timbal balik
2. Adanya inbreng artinya masing-masing sekutu diwajibkan
memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun
kerajinannya ke dalam perseroan itu. Wujud inbreng dapat
berupa: (a)Uang; (b) Barang; (c) Tenaga.
3. Dengan tujuan membagi keuntungan di antara orang-orang
yang terlibat.
1.
CARA MENDIRIKAN
 Persekutuan Perdata didirikan atas dasar perjanjian dan tidak
diharuskan secara tertulis, sehingga perjanjiannya bersifat
konsensual. (Ps. 1618 KUHPerdata)
 Perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi
sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian
(Pasal 1624 KUHPerdata).
SYARAT-SYARAT PENDIRIAN
1. Perjanjian untuk mendirikan persekutuan
perdata harus memenuhi pasal 1320
KUHPerdata.
2. Tidak dilarang oleh hukum
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum
4. Harus merupakan keuntungan kepentingan
bersama yang dikejar.
BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA
1.
2.
3.
Persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan
suatu pekerjaan bebas (profesi).
Misalnya: Asosiasi Akuntan, dokter, pengacara, dll. Dalam bentuk ini,
asosiasinya tidak menjalankan perusahaan tetapi mengutamakan anggotanya
dan tidak menjadikan elemen modal organisatorisnya sebagai unsur utama.
Persekutuan bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan
terus menerus untuk mencari laba maka persekutuan perdata tersebut
dikatakan menjalankan perusahaan.
Misalnya: pengusaha A dan B membentuk persekutuan untuk melakukan
usaha di bidang lain.
Perjanjian kerja sama dari suatu transaksi sekali segera setempat.
contoh: kerja sama membeli barang bersama-sama kemudian dijual dengan
mendapatkan laba.
JENIS PERSEKUTUAN PERDATA
Ps. 1620 – 1623 KUHPerdata:
1. Persekutuan Perdata Umum:
tidak secara tegas (tanpa perincian) dalam menentukan
jenis barang serta besarnya uang yang dimasukkan dalam
persekutuan.
2. Persekutuan Perdata Khusus:
secara tegas ditentukan jemis baran serta besarnya uang
yang dimasukkan dalam persekutuan.
SIFAT PERSEKUTUAN PERDATA
 Komersial
bertujuan mencari keuntungan secara material untuk
dibagikan kepada anggota.
 Tidak komersial
bertujuan untuk membantu kelancaran kepentingan anggota.
PENGURUSAN PERSEKUTUAN PERDATA
Ps. 1636 – 1639 KUHPerdata:
1.
2.
Pengurus dari Sekutu
a. Statuter: sekutu yang mengurus persekutuan perdata yang diatur sekaligus
bersama-sama akta pendirian persekutuan perdata. Tidak dapat diberhentikan
kecuali atas dasar alasan-alasan berdasarkan hukum.
b. Mandater: sekutu yang mengurus persekutuan perdata yang diatur dengan
akta tersendiri (akta khusus)sesudah persekuruan perdata berdiri.
Kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, sehingga sewaktu-waktu dapat
dicabut.
Pengurus bukan Sekutu
orang luar yang dianggap cakap dan diangkat sebagai pengurus persekutuan
perdata yang ditetapkan dengan akta perjanjian khusus (pemberi kuasa) atau
ditetapkan dalam akta pendirian persekutuan perdata.
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Prinsip utama: keuntungan harus dibagi, kerugian tidak harus
dibagi.
Prinsip Pembagian keuntungan (Ps. 1633-1635 KUHPerdata):
1. Diperjanjikan diantara mereka. Diatur dalam perjanjian
pendirian persekutuan.
2. Tidak diperjanjikan diantara mereka
- pembagian berdasarkan perimbangan pemasukan secara adil
dan seimbang
- sekutu yang hanya memasukan tenaga kerja dipersamakan
dengan sekutu yang memasukkan uang dengan jumlah terkecil.
TANGGUNGJAWAB SEKUTU
1.
2.
3.
4.
Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak
ketiga, maka sekutu ybs sajalah yang bertanggungjawab atas
perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut, walaupun dia
mengatakan melakukannya untuk kepentingan persekutuan.
Perbuatan tersebut dapat mengikat sekutu lain apabila: (1) ada
surat kuasa dari sekutu lain, (2) hasil perbuatannya dinikmati
oleh sekutu lain.
Apabila beberapa orang sekutu mengadakan hubungan dengan
pihak ketiga, maka dapat dipertanggungjawabkan secara merata
walaupun pemasukan tidak sama. Kecuali secara tegas ditetapkan
imbangan tanggungjawab masing-masing sekutu.
Jika seorang sekutu mengadakan perjanjian atas nama
persekutuan maka persekutuan dapat menuntuk pelaksanaan
perjanjian itu.
Bentuk Pertanggungjawaban
Pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan:
1. Ps 1131 KUHPerdata: segala bentuk kekayaan debitur, baik
yang bergerak maupun yang tetap baik yang sudah ada
maupun yang akan ada merupakan jaminan bagi seluruh
perikatan.
2. Ps 1132 KUHPerdata: harta benda tersebut merupakan
jaminan bagi semua kreditornya, hasil penjualan harta benda
itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar
kecilnya piutang masing-masing kreditor kecuali bila diantara
para kreditor ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
BERAKHIRNYA PERSEKUTUAN PERDATA
Ps. 1646-1652 KUHPerdata:
1) Lampaunya waktu yang telah diperjanjikan.
2) Pengakhiran oleh salah satu atau beberapa sekutu.
3) Musnahnya benda yang menjadi obyek persekutuan dan
selesainya perbuatan yang menjadi bentuk persekutuan.
4) Kematian salah satu sekutu, adanya pengampunan atau
dinyatakan kepailitan terhadap salah satu sekutu.
5) Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah (oleh hakim).
6) Selesainya perbuatan
7) Adanya pengampunan atau kepailitan terhadap salah satu
sekutu.
PEMBERESAN
 Dengan berakhirnya persekutuan perdata harus dilakukan
pemberesan segala urusan.
 Esensinya adalah penyelesaian hak dan kewajiban persekutuan