Transcript 5. Direktur Belmawa_Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan D

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kebijakan Ditjen Dikti Dalam
Penyelenggaraan
Pendidikan Diploma Tiga Keperawatan
Ridwan Roy T
Deputi Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Ditjen Dikti Kemdikbud
Disampaikan pada Pertemuan AIPDiKI
Semarang, 8 - 10 Mei 2014
Pokok Bahasan
Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi
Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi Kesehatan
Sistem Uji Kompetensi
HARMONISASI SUPPLY-DEMAND
TENAGA KESEHATAN
VISI :
Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat
MISI :
•Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan dan kebudayaan;
•Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan dan kebudayaan;
•Meningkatkan KUALITAS layanan pendidikan dan kebudayaan;
•Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan dan
kebudayaan;
•Menjamin KEPASTIAN / KETERJAMINAN memperoleh layanan pendidikan;
•MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH Bahasa dan Kebudayaan Indonesia
Integrasi
Proses
Resource
Sharing
3
Optimali
sasi
Pemanfa
atan TIK
FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Tahun 2010-2014
...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan
kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi,
kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan...
5 PRIORITAS PROGRAM
PT
Pendidikan
AKADEMIK
5
PERCEPATAN PENINGKATAN
JUMLAH DOSEN S3 DAN DAYA
SAING PT
4
PENINGKATAN AKSES DAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI.
3
PERCEPATAN PENINGKATAN
KUALIFIKASI AKADEMIK GURU KE
S1/D4, SERTIFIKASI, DAN RINTISAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU
2
PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN.
SM
SMP
SD
TK
PAUD
Pendidikan
KARAKTER
1
PENINGKATAN AKSES & MUTU
PAUD
4
Rancangan Bentuk Perguruan Tinggi,
Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi (RUU Pendidikan Tinggi)
No
Bentuk
Jenis Pendidikan
Perguruan Tinggi
Tinggi
Universitas/
1. Institut
2. Sekolah Tinggi
Strata
Pendidikan Tinggi
Akademik
Sarjana, Magister, Doktor
Profesi
Profesi, Spesialis
Vokasi*
Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan,
dan Doktor Terapan
Akademik
Sarjana, Magister, Doktor
Sistem
Penjaminan
Mutu Perguruan
Vokasi
3. Politeknik
Vokasi
4. Akademi
Tinggi
(SPMPT)
Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana
Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan**
Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga
* Diselenggarakan oleh unit terpisah setingkat fakultas
** Penyelenggaraan strata magister terapan dan doktor terapan harus bekerjasama
dengan penyelenggara pendidikan akademik.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Sekretariat
Ditjen Dikti
Peraturan
Perundangundangan
Visi
Pendidikan
Tinggi
Indonesia
Badan
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
Standar
Nasional
Pendidikan
Tinggi
(SNPT)
Perguruan
Tinggi
Negeri/Swasta
Sistem
Penjaminan
Mutu
Internal
(SPMI)
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Kebutuhan Stakeholders
6
Badan
Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Sistem
Penjaminan
Mutu
Ekternal
(SPME/
Akreditasi)
M
Proses Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi
Standar Pendidikan Tinggi
Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Standar
Nasional
Standar Nasional
Pendidikan
Pendidikan
SN Dikti
Ditetapkan oleh
Menteri atas usul
BSNP
SPT
Standar
Standar
Penelitian
Penelitian
Standar Kompetensi
Standar Hasil
Standar Hasil
Standar Isi
Standar Arah
Standar Arah
Standar Proses
Standar Proses
Standar Proses
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Standar Kompetensi
Peneliti
Standar Kompetensi
Pelaksana
Standar Sarana &
Prasarana
Standar Pendanaan
Standar Pendanaan
Standar Pengelolaan
Standar Sarana &
Prasarana
Standar Sarana &
Prasarana
Standar Pembiayaan
Standar Outcome
Standar Outcome
Standar Penllaian
Pendidikan
Standar
Dikti
Ditetetapkan oleh
setiap perguruan
tinggi
Standar
Standar Pengabdian
Pengabdian
Kepada
Kepada Masyarakat
Masyarakat
1. standar bidang akademik
2. standar bidang non akademik
SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
Road Map Kebijakan Pendidikan Tinggi
untuk Tenaga Kesehatan
∑ Lulusan
Kinerja
Kemdikbud
Masyarakat
Sehat
Kinerja
Kemkes
Pendidikan Tinggi Tenaga
Kesehatan
Kemdikbud
Kemkes
(-) Layanan
(-) Pendidikan
X
X
Kebijakan
•
•
•
•
•
Jenis, jenjang
Kompetensi, kualifikasi
Wahana pendidikan
SDM pendidik
Distribusi prodi & lulusan
KARAKTERISTIK JASA KESEHATAN
• Risiko tinggi : menyangkut hidup manusia.
• Bagian dari hak asasi manusia untuk
mendapatkan kesehatan  Jasa publik.
• Menuntut kepatuhan yang tinggi pada
kode etik – etika profesi.
• Peran asosiasi institusi/organisasi profesi.
• Kedekatan dan keterpaduan antara
pendidikan dan praktek (profesi).
HARMONISASI SISTEM PENDIDIKAN & PELAYANAN KESEHATAN
SERTA PENDIDIKAN INTERPROFESI
Memperbaiki
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
KONTEKS NASIONAL
Sistem Pendidikan
dan Sistem Kesehatan
Kesiapan
Kolaborasi
Pelayanan
Tenaga Kesehatan
Saat Ini dan Akan
Datang
Sistem kesehatan
terfragmentasi dari
sistem pendidikan
Kolaborasi
Pelayanan
Tenaga
Kesehatan
Pendidikan
Inter-Profesi
KEBUTUHAN
KESEHATAN NASIONAL
Memperkuat Sistem
Kesehatan
Sistem kesehatan
yang terintegrasi
dengan sistem
pendidikan
Pelayanan
Kesehatan
yang Optimal
KERANGKA KERJA SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN: Program & Lulusan
LAM PT Kesehatan
INSTRUMEN
AKREDITASI
AKREDITASI
STATUS
AKREDITASI
(MUTU INSTITUSI)
• PT
• OP
• AIPT
STANDAR
•SNPT
PENDIDIKAN & •SPMI
KOMPETENSI •PDPT
PENGGUNA
(MUTU INDIVIDU)
BLUE PRINT
KOMPETENSI
(soal)
KUALITAS
UJI*
KOMPETENSI LULUSAN DI
PELAYANAN
Lembaga Uji Kompetensi (LUK)
Kedokteran & Kedokteran Gigi
Lembaga Pengembangan Uji
Kompetensi (LPUK) Nakes
DEMAND
(Global & Nasional)
HUBUNGAN PENJAMINAN MUTU
SISTEM PENDIDIKAN TERHADAP SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
Sistem
Penjaminan Mutu
Sistem Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
Kualitas
Institusi
Sistem Sertifikasi
Pengembangan Profesi Berkelanjutan
QUALITY
CASCADE
Sistem Akreditasi
Kualitas
Lulusan
Kualitas
Pelayanan
Derajat Kesehatan
Masyarakat
Terbaik
Pengembangan LAM-PTKes & LPUK
1
Pengembangan dan
pelaksanaan sistem
penjaminan mutu kesehatan
yang lebih akuntabel dan
transparan
3
2
Peningkatan kapasitas dan
keterlibatan secara positif dan
proaktif dari berbagai pemangku
kepentingan profesi kesehatan
dalam sistem penjaminan mutu
dan regenerasi profesi yang
sehat dan berkualitas
Peningkatan pengakuan global
pada mutu pendidikan tinggi
kesehatan dan kompetensi tenaga
kesehatan Indonesia
LAM PTKes : Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
LPUK
: Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi
LAM PT-Kes
Visi
Misi
Terjaminnya mutu
pendidikan tinggi
kesehatan yang
berstandar global
Terselenggaranya
akreditasi nasional
pendidikan tinggi kesehatan
secara berkelanjutan yang
dipercaya oleh semua
pemangku kepentingan
(sustainable dan credible)
Tujuan
1.
2.
3.
4.
5.
Tersusunnya kebijakan, standar,
instrumen dan prosedur akreditasi
pendidikan tinggi kesehatan yang
dioperasionalkan oleh LAM-PTKes;
Meningkatnya mutu program studi
yang diakreditasi oleh LAM-PTKes
berdasarkan indikator antara lain
berupa uji kompetensi dan Tracer
Study;
Terpadunya akreditasi pendidikan
akademik, vokasi, dan profesi yang
saling mendukung peningkatan
keterampilan tenaga kesehatan secara
keseluruhan melalui instrumeninstrumen yang sinkron;
Terwujudnya lulusan dari program
studi yang telah terakreditasi oleh
LAM-PTKes yang mampu
melaksanakan praktik pelayanan
kesehatan dengan kompetensi sesuai
standar dan kebutuhan masyarakat;
Terwujudnya kemampuan LAM-PTKes
untuk membiayai kegiatan
operasionalnya sendiri sejak tahun
2015.
16
Tata Nilai LAM-PTKes
Nilai Dasar
Amanah dan
Mandiri
Nilai Operasional
1.Continuous Quality
Improvement
2.Quality Cascade
3.Conceptualization –
Production – Usability
4.Trustworthy
5.Interprofessionalisme
17
Organogram LAM-PTKes sebagai Badan Hukum Perkumpulan
Tahap Proses Kerja LAM-PTKes
1. Persiapan Prodi, mulai proses adm  12 bulan sebelum
akred habis
2. Fasilitasi  3-12 bulan
• Proses pengisian Borang dan kelengkapan.
3. Asesmen Kecukupan (Desk Assessment) 1 minggu
4. Asesmen Lapangan / Visitasi 1 minggu
5. Validasi  1 minggu
6. Rapat Majelis
• Penandatanganan SK
7. Pengumuman Hasil Akreditasi
• Melalui Website LAM-PTKes
8. Pengajuan Banding  3 bulan
9. Penerbitan Sertifikat
19
Tabel Variabel Sistem Akreditasi
BAN PT & LAM PT Kesehatan
VARIABEL
BAN PT
Tim asesor
Mendikbud sebagai
pengambil kebijakan utama
Tim majelis sebagai
pengambil kebijakan
akreditasi
•
•
• Generik dengan suplemen
MATERIAL
dan spesifik untuk beberapa
(INSTRUMEN)
•
SDM
•
•
LAM PS Kes
•
•
METODE
•
•
•
program pendidikan
Database untuk data
akreditasi masih belum valid
Penilaian secara summatif
Paper-based dan IT-based
serta memanfaatkan PDPT
yang mendukung SPMI dan
SPME
Masa berlaku akreditasi 5
tahun
•
•
•
•
•
•
Tim asesor dan fasilitator
Majelis Pemangku Kepentingan (pendiri) sebagai
pengambil kebijakan implementasi akreditasi
oleh LAM PSKes
Badan pelaksana (pengurus) sebagai pelaksana
kebijakan akreditasi
Pengembangan instrumen akreditasi berbasis
standar pendidikan dan standar kompetensi
yang spesifik untuk setiap jenis prodi dan bidang
ilmu
Pengembangan PDPT yang menjadi warehouse
data yang valid untuk mengisi instrumen
Penilaian dengan metode hybrid : formatif dan
sumatif (dengan proporsi formatif lebih besar)
Implementasi konsep Conceptualization,
Productivity dan Usability dari LAM yang
mendorong dilaksanakannya SPMI
Prinsip resource sharing untuk penggunaan data
dasar, SIM, investasi dan pengembangan sistem
akreditasi
Masa berlaku akreditasi 5 tahun
Tabel Variabel Sistem Akreditasi
BAN PT & LAM PT Kesehatan
VARIABEL
BAN PT
LAM PS Kes
PEMBIAYAAN
• Berdasarkan anggaran
per line item
• Bersumber dari
pemerintah yang
berasal dari anggaran
Balitbang Kemdikbud
•
•
-
SISTEM
AKUNTABILITAS :
-PENGAWASAN
-MITIGASI
• Surveilence, bila ada
keluhan (complaint),
laporan, dan banding
selama menggunakan
metode sumatif
• Pengawasan lembaga
dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal
• Tim fasilitator memonitor, mengevaluasi dan
mengembangkan secara berkelanjutan, untuk
meningkatkan kualitas akreditasi
• Mitigasi resiko melalui SOP implementasi
LAM, Badan Pengawas LAM PSKes, PDPT, BAN
PT dan Mendikbud (Pengawasan
implementasi akreditasi dilakukan oleh Badan
Pengawas yang merupakan perwakilan dari
Majelis Pemangku Kepentingan)
• Transparansi informasi hasil akreditasi melalui
laman LAM PSKes
• Public relation, opinion channeling dan
complaint handling
Berdasarkan unit cost
Bersumber dari :
masyarakat profesi
institusi pendidikan tinggi
pemerintah,
sumber-sumber lain
Rancangan Bentuk Perguruan Tinggi,
Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi (RUU Pendidikan Tinggi)
No
Bentuk
Jenis Pendidikan
Perguruan Tinggi
Tinggi
Strata
Pendidikan Tinggi
Akademik
Sarjana, Magister, Doktor
Profesi
Profesi, Spesialis
Vokasi*
Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan,
dan Doktor Terapan
2. Sekolah Tinggi
Akademik
Sarjana, Magister, Doktor
3. Politeknik
Vokasi
Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana
Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan**
4. Akademi
Vokasi
Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga
Universitas/
1. Institut
Sistem Uji Kompetensi
* Diselenggarakan oleh unit terpisah setingkat fakultas
** Penyelenggaraan strata magister terapan dan doktor terapan harus bekerjasama
dengan penyelenggara pendidikan akademik.
Latar Belakang Uji Kompetensi
Pelayanan
kesehatan
yang
paripurna
Globalisasi
Penerapan
beberapa
aturan
hukum
Standarisasi
output
pendidikan &
kompetensi
nakes
Uji
kompetensi
Set up standard
Drives learning
Drive process
Provide feedback
Assessment
Kurikulum
berbasis
kompetensi
Jumlah
Distribusi
Kualitas
pendidikan
Institusi Pendidikan Tenaga
Kesehatan
Prinsip Student Assessment
- Validitas
- Reliabilitas
- Feasibilitas
- Dampak bagi mahasiswa &
institusi pendidikan
Kerangka Pelatihan untuk Uji Kompetensi
National Training
Regional Training
In-house training
(independent)
• Uji Kompetensi Dokter dan Dokter
Gigi
• Uji Kompetensi Apoteker
• Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
Lain
Process
• Item OSCE
• Item CBT
• OSCE examiner
• SP Trainer
Input
• OSCE and CBT
Center
Coordinator
• Item Bank
Administrator
• Standard
Setting
Output
Alur Aktivitas Uji Kompetensi
TAHAPAN
Registrasi
Peserta
PELAKSANA
• Panitia nasional (Div.
Pengelolaan Ujian)
• Panitia daerah (MTKP)
HASIL EVALUASI UK 2013
•
•
Penentuan
TUK :
- CBT
- PBT
Panitia nasional
Sistem pendaftaran masih
bersifat manual dengan sistem
regionalisasi (kolektif oleh
institusi)  timbul persoalan
pada regional Aceh & Jateng
Belum ada keterangan NIM
pada saat registrasi
• Jumlah TUK masih
memungkinkan dengan jumlah
peserta yang ada 
permasalahan pada TUK …karena
dilakukan di koridor ruangan
RENCANA 2014
Antisipasi persoalan
Aceh & Jateng
Sistem registrasi
online oleh peserta
Penentuan lokasi UK
berdasarkan data
dasar dari PDPT untuk
selanjutnya melalui
tahap verifikasi dan
validasi
Alur Aktivitas Uji Kompetensi
TAHAPAN
PELAKSANA
Verifikasi :
Prodi dan
Peserta
Panitia daerah (MTKP)
Validasi :
Prodi dan
Peserta
Panitia nasional (Div.
Pengelolaan Ujian)
HASIL EVALUASI UK 2013
• MTKP melakukan verifikasi
kepesertaan menggunakan
aplikasi dengan cara
membandingkan data diaplikasi
dengan dokumen yang
dikirimkan ke MTKP
• Beberapa prodi asal peserta uji
yang tidak memenuhi syarat
terdaftar sebagai peserta UK
Data hasil verifikasi dari MTKP tidak
sesuai dengan data nasional
(Beberapa prodi asal peserta uji
yang tidak memenuhi syarat
terdaftar sebagai peserta UK)
RENCANA 2014
Sistem verifikasi dan
validasi terintegrasi
dengan sistem PDPT :
• prodi asal peserta uji
• prodi sebagai TUK
• peserta uji
Alur Aktivitas Uji Kompetensi
TAHAPAN
PELAKSANA
HASIL EVALUASI UK 2013
RENCANA 2014
Panitia Nasional
Panitia Daerah
Panitia dari Institusi
Peserta Uji
• Implementasi UKNI dengan CBT
• Implementasi UKDIKI & UKBI
dengan PBT
• Regional Jateng tidak mengikuti
uji coba karena dilarang oleh
MTKP Jateng
• Meskipun PP sudah
distandarisasi melalui Pelatihan
PP namun kemampuan
mengatasi masalah di lapangan
masih sangat beragam.
• UKNI : CBT
• UKBI & UKDIKI : PBT
• Nakes lain ?
Implementasi
Uji Kompetensi
:
- CBT
- PBT
•
•
•
•
Standard
Setting
• Panitia Nasional
• Judges dari tiap
profesi
Menggunakan metode modified
Angoff (NBL : …)
Metode Standard Setting
dengan modified Angoff
Pengumuman
Panitia Nasional
• Pengumuman terlambat dari
jadwal karena menunggu
verifikasi data prodi yang tidak
terdaftar di PPDT
• Diseminasi hasil pengumuman
sulit karena keterbatasan
modalitas diseminasi
• Kesepakatan modalitas
pengumuman yang digunakan
Pengumuman dengan
web-based system : link
dengan web Kemkes,
Kemdikbud, Kemdagri,
LPUK
Peran AIP dan OP dalam Persiapan Uji Kompetensi
No
Jenis Aktivitas
1
Penyusunan dan
penetapan blueprint
uji kompetensi
2
3
Pengembangan
materi uji (soal uji)
Unsur yang
terlibat
Peran
AIP/ prodi
• Pakar pendidikan tiap bidang ilmu dari PT/prodi
memberikan input terkait kurikulum pendidikan
OP
• Pakar yang praktik di lapangan lapangan dari tiap
bidang keahlian memberikan input terkait
kompetensi calon lulusan yang dibutuhkan di
masyarakat
AIP/ prodi
• Pakar pendidikan tiap bidang ilmu dari PT/prodi
menyusun dan mereview materi/ soal uji yang sesuai
standar pendidikan tiap bidang
OP
• Pakar yang praktik di lapangan dari tiap bidang
keahlian menyusun dan mereview materi/ soal uji
yang sesuai standar kompetensi tiap bidang
Pengembangan SDM AIP/ prodi
dan sarana uji
OP
• Dosen/ pendidikan dari PT/ prodi terlibat dalam
pelatihan SDM uji (pelaksanaan uji kompetensi)
• PT/ prodi menyediakan fasilitas (sarana) uji
• Pakar yang praktik di lapangan dari tiap bidang
keahlian prodi terlibat dalam pelatihan SDM uji dan
menyusun syarat uji kompetensi keterampilan
(termasuk monitoring dan evaluasi)
Catatan :
• Keterlibatan AIP/OP juga sebagai item reviewer, judges standard setting, pengawas uji, dll
• Penekanan peran PT/ prodi dalam persiapan dan pelaksanaan uji kompetensi
HARMONISASI SUPPLY-DEMAND
TENAGA KESEHATAN
Pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan seperti apa
yang dibutuhkan ? (untuk pertimbangan supply)
DEMAND
SUPPLY
Harmonisasi
fasyankes-prodi
vs sistem Distribusi
(Mutu vs Akses)
Relevansi Kompetensi vs
Kewenangan dalam
Pelayanan
Sentralisasi Desentralisasi
( mutu lulusan)
(mutu)
(Akses)
Uji
Kompeten
si
Licency
Credential
system
Keberlangsungan
Sistem
Manajemen
Demand-Supply
PDPT
Organ
+
Khusus
e?
Health
DEMAND
SUPPLY
• Fokus Kewenangan
Pelayanan
• Implementasi
Pelayanan dengan
basis fasyankes
• Aturan terkait
sistem pelayanan
• Fokus
pengembangan
keilmuan &
kompetensi
• Riset yang
mendukung
perbaikan
pendidikan yang
berkelanjutan
• Aturan terkait sistem
pendidikan (SDM
pendidik, pembinaan
UU Pendidikan Tinggi
UU Kesehatan
KARAKTERISTIK
Sinkronisasi SUPPLY – DEMAND
Tenaga Kesehatan
SUPPLY
tenaga kesehatan
Penyediaan tenaga
kesehatan melalui
proses pendidikan
Pasar tenaga
kesehatan
Sistem
Pendidikan
Sistem
Kesehatan
Demand
tenaga kesehatan
Penyediaan
pelayanan kesehatan
Demand pelayanan
kesehatan
Demand tenaga
kesehatan
Kebutuhan pelayanan
kesehatan
Kebutuhan tenaga
kesehatan
Masyarakat
Sumber : Modifikasi dari Lancet 2012
Harmonisasi SUPPLY – DEMAND
Tenaga Kesehatan
STANDAR
PELAYANAN
Primer
Sekunder
Tersier
STANDAR
PENDIDIKAN
•
•
•
STANDAR
KOMPETENSI
Mutu prodi  Lulusan
Kompetensi yang diperoleh
Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia bidang kesehatan
Vokasi Akademik
Profesi
pwt
S3
S2
S1
Drg
Farm GZ
pwt
Drg
KesM Farm GZ
pwt
Drg
KesM Farm GZ
Dr
KesM
Dr
Bid
Dr
Bid
9
DrSp
8
Dr
7
Ns
6
pwt
5
4
General High
School
Junior High
School
pwt
DrgSp
S3 (Applied)
drg Ns Sp
Specialist
FarmSp GzSp S2 (Applied)
KesM
Bid
Bid
Profesion
GZ
Farm
D IV
GZ
D III
D II
3
DI
2
Vocational High School (3)
1
Junior High School
34
S3
S3 (Terapan)
S2
S2 (Terapan)
Spesialis
8
Profesi
S1
D IV
6
5
D II
4
SMK
Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Dasar
AHLI
7
D III
DI
SMA
9
TEKNISI /
ANALIS
3
2
OPERATOR
1
PENGEMBANGAN
KARIER
Alur Perpindahan Antar-Jenis Pendidikan
(setelah KKNI diimplementasikan)
Doktor
(S3)
Doktor
Terapan (S3)
Magister
(S2)
Magister
Terapan (S2)
Sistem matrikulasi
Spesialis 2
Sistem RPL
Spesialis 1
Profesi
Sarjana
(S1)
Diploma 4
(D4)
Diploma 3 (D3)
Diploma 2 (D2)
Diploma 1 (D1)
Sekolah Menegah Atas/ Kejuruan/ Madrasah Alyah
Sinkronisasi Kebijakan Lintas Sektoral
SASARAN
SKB Alih Bina
Poltekkes dan
institusi milik Pemda
Peraturan Bersama /
SKB Uji Kompetensi
CAPAIAN
Strategi ‘penyelamatan’
akreditasi institusi alih
bina dari Kemenkes
Kejelasan Kewenangan
dan Kerjasama MTKI dan
LPUK
PERLU
DITINDAKLANJUTI
Implikasi Alih Bina dan
target akreditasi Mei
2012
Penyelesaian Peraturan
Bersama Uji Kompetensi
Pendirian Lembaga
Akreditasi Mandiri
(LAM)
Keterlibatan Masyarakat
Profesi untuk menyusun MoU
untuk badan hukum LAM
Proses badan hukum
LAM dan ijin menteri
Pendirian Lembaga
Pengembangan Uji
Kompetensi (LPUK)
•Kesepakatan metodologi dan
blue print uji oleh semua
bidang
•Pelaksanaan uji di institusi
yang terakreditasi
Penetapan status dan
aspek legal LPUK
Peraturan Bersama Menkes – Mendikbud
terkait Uji Kompetensi
Peraturan Bersama ini disusun untuk :
• Menegaskan uji kompetensi sebagai exit exam
• Mengatur kewenangan MTKI dan LPUK dalam menjalankan uji
kompetensi
MTKI berfungsi untuk menjamin mutu
tenaga kesehatan yang memberikan
pelayanan kesehatan
LPUK adalah lembaga mandiri pengembang
uji kompetensi tenaga kesehatan Indonesia
yang didukung oleh berbagai pemangku
kepentingan yang terdiri dari unsur institusi
pendidikan, organisasi profesi, serta
pemerintah
• Penyusunan materi uji disusun oleh MTKI bekerjasama
dengan LPUK
• Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan
oleh MTKI berdasarkan usulan dari LPUK
Fungsi
Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi
• Fungsi lembaga pengembangan uji kompetensi
nasional untuk tenaga kesehatan :
(a) pembinaan institusi pendidikan tinggi dalam upaya
penyempurnaan proses pendidikan tenaga kesehatan
dapat selalu terpantau, dan mendapatkan umpan balik
untuk penyempurnaan proses pendidikan dalam
rangka mencapai kompetensi nasional tenaga
kesehatan seperti yang ditetapkan oleh MTKI/MTKP
dan KKI
(b) kredibilitas uji kompetensi tenaga kesehatan lebih
terjamin dan mendapat kepercayaan dari para
pemangku kepentingan (stakeholders) baik di tingkat
nasional, regional atau global.
UU No.12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
Kebijakan Uji Kompetensi :
Sertifikat Profesi (UU PT Pasal 43 )
Ayat
1
2
Batang Tubuh
Sertifikat profesi merupakan
pengakuan untuk melakukan praktik
profesi yang diperoleh lulusan
pendidikan profesi yang
diselenggarakan oleh Perguruan
Tinggi bekerja sama dengan
Kementerian, Kementerian lain,
LPNK, dan/atau organisasi profesi
yang bertanggung jawab atas mutu
layanan profesi, dan/atau badan lain
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Penjelasan
“sertifikat profesi” antara lain sertifikat
pendidik yang diterbitkan oleh
Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk meneyelenggarakan
program pengadaan tenaga pendidik
sebagaimana diatur dalam undangundang yang mengatur mengenai guru
dan dosen.
Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan
profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Kebijakan Uji Kompetensi :
Sertifikat Profesi (UU PT Pasal 43 )
Ayat
3
4
Batang Tubuh
Penjelasan
Perseorangan, organisasi, atau
penyelenggara pendidikan tinggi yang
tanpa- hak dilarang memberikan
sertifikat profesi
Tidak ada penjelasan
Ketentuan mengenai sertifikat profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah
Tidak ada penjelasan
Kebijakan Uji Kompetensi :
Sertifikat Kompetensi (UU PT Pasal 44 )
Ayat
1
Batang Tubuh
Sertifikat kompetensi merupakan
pengakuan kompetensi atas prestasi
lulusan yang sesuai dengan keahlian
dalam cabang ilmunya dan/atau
memiliki prestasi di luar program
studinya
Penjelasan
“keahlian dalam cabang ilmunya” adalah
kemampuan seseorang yang diakui oleh Masyarakat
karena keahlian praktis, seperti potong rambut,
desain grafis, montir, dan bentuk keahlian praktis
lainnya.
“prestasi diluar program studinya” adalah keahlian
lain yang tidak berkaitan langsung dengan program
studinya, seperti Mahasiswa kedokteran yang meraih
juara renang, Mahasiswa teknik mesin yang trampil
dalam jurnalistik atau fotografi dan sebagainya.
2
Serifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh Perguruan Tinggi bekerja sama
dengan organisasi profesi, lembaga
pelatihan, atau lembaga sertifikasi
yang terakreditasi kepada lulusan
yang lulus uji kompetensi.
-
Kebijakan Uji Kompetensi :
Sertifikat Kompetensi (UU PT Pasal 44 )
Ayat
Batang Tubuh
Penjelasan
Sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan
sebagai syarat untuk memperoleh
pekerjaan tertentu
Tidak ada penjelasan
4
Perseorangan, organisasi, atau
penyelenggara pendidikan tinggi yang
tanpa- hak dilarang memberikan
sertifikat kompetensi
Tidak ada penjelasan
5
Ketentuan lebih lanjut mengenai
sertifikat kompetensi diatur dalam
Peraturan Menteri
Tidak ada penjelasan
3
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan
dapat Diaktualisasikan dengan Baik jika terdapat Kesadaran &
Kedisiplinan untuk Memenuhi Aturan & Standar
Terima Kasih ..
UNESCO
Regional Meeting, Seoul, 23-24 May 2012
www.kemdikbud.go.id/www.dikti.go.id