Transcript File - Rumah Ibu Guru Tisa

SEJARAH PERS INDONESIA
Masa Penjajahan Belanda –
Orde Lama
(1744 - 1965)
Oleh: Nilam 11F, Tiara 11A, Ilyasa 11C, Trivita 11B
Pers Pada Zaman Hindia Belanda
(1744 – awal abad ke 19)
Awalnya, pers di Indonesia tentunya terikat dengan kehadiran
bangsa Barat khususnya bangsa Belanda. Sebelum kehadiran
mereka, tidak ada sumber informasi yang mengatakan akan
adanya media masa yang dibuat oleh bangsa pribumi.
Dalam buku “Oud Batavia” oleh dr. De Hann, terungkat
bahwa sejak abad 17 di Batavia telah terbit sejumlah surat
kabar. Ia mengatakan bahwa pada tahun 1676, Kort Bericht
(Berita Singkat Eropa) telah diterbitkan yang meliputi
berbagai berita dari Polandia, Prancis, Jerman, Belanda,
Spanyol, dan Inggris. Setelah itu, terbitlah berbagai macam
berkala lainnya termasuk Vendu Nieuws, Batavia Nouvelles,
dan Bataviasche Koloniale Courant yakni diterbitkan sebagai
surat kabar pertama yang diterbitkan di Batavia
Pers Pada Zaman Hindia Belanda
(1744 – awal abad ke 19)
. Pada saat ini, media masa telah dipandang sebagai alat
pencatat atas segala peristiwa yang terjadi di Indonesia yang
dianggap penting oleh pemerintahan pusat Nederland serta
warga Belanda pada umumnya.
Dunia pers kemudian menjadi hangat ketika “Medan Prijaji”
(surat kabar pertama yang dikelola warga pribumi)
diterbitkan di Batavia. Bisa dikatakan bahwa saat ini
merupakan masa permulaan bangsa Indonesia terjun ke
dalam dunia pers yang berunsur politik.
Pers Pada Zaman Hindia Belanda
(1744 – awal abad ke 19)
Pemimpin redaksinya yaitu R. M. Tirtoadisuryo menyadari
bahwa surat kabar merupakan alat untuk memelopori aspirasi
masyarakat. Hadirnya surat kabar ini disambut dengan baik
oleh warga Indonesia, terutama kaum yang haus akan
menyuarakan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.
Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)
Pada masa penjajahan Jepang, orang-orang surat kabar
Indonesia tertekan dengan organisasi keagamaan, pendidikan
dan politik sehingga konten dari surat kabar sangat terbatas.
Surat kabar yang beredar pada zaman penjajahan Belanda
dilarang beredar. Pada jaman penjajahan Jepang, pers
Indonesia mengalami kemajuan dalam hal teknis namun
dimulai juga diberlakukan izin penerbitan pers. Surat kabar di
Indonesia yang awalnya berusaha sendiri dipaksa bergabung
menjadi satu.
Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)
Segala bidang usaha dan konten dari surat
kabar pun disesuaikan dengan rencana dan
tujuan tentara Jepang.
Dengan munculnya ide bahwa beberapa surat
kabar sunda bersatu untuk menerbitkan surat
kabar baru Tjahaja (Otista), beberapa surat
kabar di Sumatera dimatikan dan dibuat di
Padang Nippo (melayu), dan Sumatera
Shimbun (JepangKanji).
Zaman Kemerdekaan
Ketika pemerintah Jepang menggunakan surat kabar sebagai
alat propaganda pencitraan pemerintah, Indonesiapun
melakukan hal yang sama untuk melakukan perlawanan
dalam hal sabotase komunikasi. Edi Soeradi melakukan
propaganda agar rakyat berdatangan pada Rapat Raksasa
Ikada pada tanggal 19 September 1945 untuk mendengarkan
pidato Bung Karno. Dalam perjalanannya, Berita Indonesia
(BI) berulang kali mengalami pembredelan dimana selama
pembredelan tersebut para pegawai kemudian ditampung
oleh surat kabar Merdeka yang didirikan oleh B.M. Diah.
Zaman Kemerdekaan
Surat kabar perjuangan lainnya adalah
Harian Rakyat dengan pemimpin redaksi
Samsudin Sutan Makmr dan Rinto Alwi
dimana surat kabar tersebut
menampilkan “pojok” dan “Bang Golok”
sebagai artikel. Surat kabar lainnya
yang terbit pada masa ini adalah Soeara
Indonesia, Pedoman Harian yang
berubah menjadi Soeara Merdeka
(Bandung), Kedaulatan Rakyat
(Bukittinggi), Demokrasi (Padang) dan
Oetoesan Soematra (Padang).
Zaman Orde Lama: 1957-1965
• Presiden Soekarno memberikan keputusan tanggal 5 Juli
1959 terdapat larangan terhadap kegiatan politik termasuk
pers. Persyaratan untuk mendapat surat Izin Terbit dan Surat
Izin Cetak diperketat. Dari sini situasi tersebut dimanfaatkan
oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk melakukan mogok
secara halus oleh para buruh surat kabar. Karyawan
melambatkan pekerjaannya dengan meninggalkan banyak
kolom kosong menjelang batas waktu maka kolom tersebut
diisi iklan gratis. Hal ini menimpa surat kabar Soerabaja Post
dan Harian Pedoman di Jakarta. Ada banyak kasus yang
terjadi antara surat kabar Pro PKI dan anti PKI.
Zaman Orde Lama: 1957-1965
Pada awal tahun 1960 Menteri Muda Maladi memeringatkan
bahwa “langkah-langkah tegas akan dilakukan terhadap surat
kabar, majalah-majalah, dan kantor-kantor berita yang tidak
menaati peraturan yang diperlukan dalam usaha menerbitkan
pers nasional”.
Pada Tahun 1964 kondisi semakin memburuk E.C smith
berkomentar dengan mengutip Army Smith: “Kementerian
Penerangan dan badan-badannya mengontrol semua
kegiatan pers.” Perubahan ada hampir tidak lebih sekedar
perubahan sumber wewenang, karena sensor tetap ketat dan
dilakukan secara sepihak.
Bibliography
http://berkas-nandha.blogspot.com/2011/06/peranan-pers-pada-masa-orde-lama-orde.html
http://bugi666.blogspot.com/2012/10/pengertianpers-kata-persadalah-istilah.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_surat_kabar_Indonesia
☁
TERIMA KASIH!
ATAS PERHATIANNYA!
☁
☁
☁
www.globaljaya.com
☁
☁