Transcript 1_pendahuluan - Fachrizal Afandi

BAB I
PENDAHULUAN
Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH
Pengertian Hukum
Pidana
DEFINISI MEZGER
HUKUM PIDANA
“ ATURAN HUKUM YG MENGIKATKAN
KEPADA SUATU PERBUATAN YANG
MEMENUHI SYARAT-SYARAT TERTENTU
SUATU AKIBAT YG BERUPA PIDANA”
Jadi, Hukum Pidana berpokok pada dua hal:
 Perbuatan yang dilarang
 Orang yang melanggar larangan
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
3
PIDANA :
• PENDERITAAN YG SENGAJA DIBEBANKAN
KEPADA ORANG YANG MELAKUKAN
PERBUATAN YG DILARANG UNDANGUNDANG
Meliputi tindakan tata tertib
• Pasal 44 KUHP dan Pasal 24 UU Perlindungan
Anak
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
4
Jenis-jenis Pidana yang tercantum
dalam Pasal 10 KUHP

Pidana Pokok
Pidana Mati
 Pidana Penjara
 Kurungan
 Denda


Pidana Tambahan
Pencabutan Hak-hak Tertentu
 Perampasan Barang-barang Tertentu
 Pengumuman Putusan Hakim

Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
5
DEFINISI Prof. Mr. Dr.
WIRJONO PRODJODIKORO


PERATURAN HUKUM MENGENAI PIDANA
PIDANA : HAL YANG DIPIDANAKAN
HAL YANG OLEH INSTANSI
BERKUASA DILIMPAHKAN
KEPADA SEORANG OKNUM
YANG TIDAK ENAK
DIRASAKANNYA DAN JUGA HAL
YANG TIDAK SEHARI-HARI
DILIMPAHKAN
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
6
Prof. Mr. MOELJATNO

HUKUM PIDANA MERUPAKAN BAGIAN DARI
KESELURUHAN HUKUM YANG BERLAKU DI SUATU
NEGARA YANG MENGADAKAN DASAR-DASAR DAN
ATURAN-ATURAN HUKUM UNTUK



MENENTUKAN PERBUATAN MANA YANG TIDAK BOLEH
DILAKUKAN/DILARANG DAN DAPAT DIKENAKAN ATAU
DIJATUHI PIDANA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIANCAMKAN
MENENTUKAN KAPAN DAN DALAM HAL APA MEREKA YANG
TELAH MELANGGAR LARANGAN-LARANGAN ITU DAPAT
DIKENAKAN ATAU DIJATUHI PIDANA YANG TELAH
DIANCAMKAN
MENENTUKAN DENGAN CARA BAGAIMANA PENGENAAN PIDANA
ITU DAPAT DILAKSANAKAN APABILA ADA OPRANG YANG
TELAH DISANGKA MENANGGAR LARANGAN TERSEBUT
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
7
SAWER

TIGA (TRIAS) MASALAH POKOK DALAM
HUKUM PIDANA :



PERBUATAN YANG MEMENUHI SYARATSYARAT TERTENTU
ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN
PIDANA
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
8
PERKINS

CRIMINAL LAW IS OFTEN USED TO
INCLUDE ALL THAT IS INVOLVED IN THE
ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
9
Prof. D. SIMONS



KESELURUHAN LARANGAN ATAU
PERINTAH YANG OLEH NEGARA DIANCAM
DENGAN NESTAPA APABILA SUATU
PIDANA APABILA TIDAK DITAATI
KESELURUHAN PERATURAN YANG
MENETAPKAN SYARAT-SYARAT UNTUK
MENJATUHKAN PIDANA, DAN
KESELURUHAN KETENTUAN YANG
MEMBERIKAN DASAR UNTUK
PENJATUHAN PENERAPAN PIDANA
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
10
Prof. POMPE

ATURAN HUKUM YANG MENENTUKAN
TERHADAP PERBUATAN-PERBUATAN APA
SEHARUSNYA DIJATUHI PIDANA DAN
APAKAN MACAMNYA PIDANA ITU
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
11
DEFINISI VAN HAMMEL



KESELURUHAN DASAR DAN ATURAN YANG
DIANUT OLEH NEGARA DALAM KEWAJIBANNYA
UNTUK MENEGAKKAN HUKUM (IUS PUNIENDI)
YAKNI DENGAN MELARANG APA YANG
BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN
MENEGAKKAN SUATU NESTAPA KEPADA YANG
MELANGGAR ATURAN TERSEBUT
ATAU SEJUMLAH PERATURAN YANG
MENGANDUNG LARANGAN-LARANGAN DAN
KEHARUSAN-KEHARUSAN DIMANA TERDAPAT
PELANGGARANNYA DIANCAM DENGAN
HUKUMAN PIDANA (IUS POENALE)
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
12
IUS POENALE / HUKUM PIDANA DALAM
ARTI OBYEKTIF DIBAGI :
 HUKUM PIDANA MATERIIL / HUKUM
PIDANA IN ABSTRACTO YANG
TERDAPAT DI DALAM KUHP DAN
PERATURAN-PERATURAN LAIN
 HUKUM PIDANA FORMIL / HUKUM
PIDANA IN CONCRETO ATAU HUKUM
ACARA PIDANA YANG TERDAPAT DI
DALAM KUHAP
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
13
IUS PUNIENDI/ HUKUM PIDANA DALAM ARTI SUBYEKTIF
DIBAGI :
 DALAM ARTI LUAS YAITU HAK DARI NEGARA ATAU
PERLENGKAPAN NEGARA UNTUK MENGENAKAN ATAU
MENGANCAM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
TERTENTU
 DALAM ARTI SEMPIT ADALAH HAK UNTUK MENUNTUT
PERKARA-PERKARA PENJATUHAN DAN PELAKSANAAN
PIDANA TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN
PERBUATAN YANG DILARANG – HAK INI DILAKUKAN
OLEH BADAN PERADILAN
 IUS PUNIENDI ADALAH HAK MENGENAKAN /
MENJATUHKAN PIDANA
IUS PUNIENDI HARUS BERDASARKAN IUS POENALE,
YAITU HAK UTK MENGENAKAN PIDANA ITU BARU ADA
SETELAH DI DALAM HK PIDANA OBYEKTIF DITENTUKAN
SEJUMLAH PERBUATAN YANG DAPAT DIANCAM DENGAN
PIDANA
JADI HK PIDANA SUBYEKTIF DIBATASI HUKUM PIDANA
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal14
OBYEKTIF
PERBEDAAN HUKUM PIDANA
DENGAN CABANG HUKUM
LAINNYA
HUKUM PUBLIK
HUKUM PRIVAT
mengatur kepentingan
publik
 Kedudukan para pihak
bersifat subordinair
 yg berhak
mempertahankan : alat
perlengkapan negara
perorangan


sejajar
orang yg langsung
berkepentingan

Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
15
PERBEDAAN HUKUM PIDANA
DENGAN KRIMINOLOGI
ILMU HUKUM PIDANA
KRIMINOLOGI
Obyek : hk pidana
 Obyek : kejahatan sbg
positif yg berlaku pd suatu gejala masy, kejahatan yg
saat di suatu negara
scr konkrit terjadi dlm
masy & orang yg
melakukan kejahatan
 Tujuan : para penegak
 Tujuan : memahami
hukum dpt menerapkan
sebab terjadinya
hk pidana scr adil & tepat kejahatan serta upaya
penanggulangan

Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
16
HK PIDANA itu ...



Ultimum mremedium : baru digunakan bila
upaya hukum lain tdk mampu / tdk mempan
Mengiris daging sendiri / pedang bermata
dua : hk pidana bertujuan melindungi
kepentingan hukum, tapi dalam
pelaksanaannya justru menyerang
kepentingan hukum tersebut
Accessoir : bergantung pd bidang hukum lain,
tdk menetapkan norma baru, hanya
menguatkan norma yg diatur dlm UU ybs
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
17
SASARAN HUKUM PIDANA

WARGA MASYARAKAT


DIHARAPKAN UNTUK BERTINDAK
SEPERTI APA YANG DIPANDANG PATUT
OLEH NORMA ITU ATAU SEBALIKNYA
ALAT PERLENGKAPAN
MASYARAKAT/NEGARA

NORMA HUKUM YANG BERBENTUK
PERATURAN HUKUM MENJADI
PEDOMAN ALAT PERLENGKAPAN
NEGARA
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
18
FUNGSI HUKUM PIDANA



UMUM : MENGATUR HIDUP KEMASYARAKATAN /
KETERTIBAN DLM MASYARAKAT
KHUSUS : MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM
TERHADAP PERBUATAN YANG MEMPERKOSANYA
DENGAN SANKSI YG BERUPA PIDANA YG SIFATNYA
LEBIH TAJAM BILA DIBANDING SANKSI LAINNYA
KEPENTINGAN HUKUM : NYAWA, KEHORMATAN,
KEMERDEKAAN & HARTA BENDA
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
19
NORMA, NILAI, SANKSI,
PERATURAN





NORMA : ANGGAPAN BAGAIMANA
SESEORANG BERBUAT ATAU TIDAK
BERBUAT
NORMATIF : APA YANG SEHARUSNYA
NORMA MENGANDUNG LARANGAN (VERBOD)
& KEHARUSAN (GEBOD)
DI BELAKANG NORMA TERDAPAT NILAI
NILAI (VALUE) ADALAH DASAR DARI NORMA
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
20
NILAI : UKURAN YANG DISADARI ATAU
TIDAK DISADARI OLEH SUATU
MASYARAKAT ATAU GOLONGAN UNTUK
MENETAPKAN APA YANG BENAR, YANG
BAIK DAN SEBAGAINYA
 AGAR NORMA DIPATUHI MAKA
MASYARAKAT MENGADAKAN SANKSI
NORMA HUKUM : APABILA MASYARAKAT
DENGAN ALAT PERLENGKAPANNYA
DAPAT MEMAKSAKAN BERLAKUNYA.
NORMA HUKUM MENJADI ATURAN HUKUM
BILA BERBENTUK SUATU RUMUSAN
TERTENTU. RUMUSAN INI PENTING AGAR
ORANG MENGETAHUI BAGAIMANA
HUKUMNYA

Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
21
JENIS - JENIS PIDANA




HUKUM PIDANA MATERIIL & HUKUM PIDANA
FORMIL
HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA
KHUSUS
HUKUM PIDANA DIKOODIFIKASI & HUKUM PIDANA
YANG TIDAK DIKODIFIKASI
BERDASARKAN TEMPAT BERLAKU




HUKUM PIDANA UMUM (DIBENTUK OLEH PEMBENTUK
UNDANG-UNDANG PUSAT)
HUKUM PIDANA LOKAL(DIBENTUK OLEH PEMBENTUK
UNDANG-UNDANG DAERAH)
HUKUM PIDANA TERTULIS & HUKUM PIDANA
TIDAK TERTULIS (HUKUM ADAT)
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN HUKUM
PIDANA NASIONAL
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
22
SEJARAH HUKUM PIDANA
TERTULIS DI INDONESIA





CODE PENAL (PRANCIS)----ABAD IX NAPOLEON
DI BELANDA
WVS (WETBOEK VAN STRAFRECHT)---BERLAKU
1 SEPTEMBER 1886
WVSVNI (WETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR
NEDERLANDSCH INDIE)--- BERLAKU 1 JANUARI
1918
ATURAN PERALIHAN UUD RI 1945
UU NO 1 TAHUN 1946 WVS DISEBUT KUHP
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
23



KRIMINALISASI : PROSES PENETAPAN
SUATU PERBUATAN YANG DAPAT DIPIDANA
DEKRIMINALISASI : PROSES DIMANA
DIHILANGKAN SAMA SEKALI SIFAT DAPAT
DIPIDANANYA SUATU PERBUATAN
DEPENALISASI : PERBUATAN YANG SEMULA
DIANCAM PIDANA, ANCAMAN PIDANA INI
DIHILANGKAN TETAPI MASIH
DIMUNGKINKAN ADANYA PENUNTUTAN
DENGAN CARA LAIN DENGAN MELALUI
HUKUM ADMINISTRASI
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
24
SUMBER HUKUM PIDANA
INDONESIA

HUKUM TERTULIS



KUHP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
LUAR KUHP
HUKUM PIDANA ADAT
Hukum Pidana FH UB -Fachrizal-
25