Transcript Sesi 2 Makna Keterwakilan Politik Bagi Perempuan

SESI 2
MAKNA KETERWAKILAN
POLITIK BAGI PEREMPUAN
KURSUS
STRATEGIS
PEMENANGAN
CALEG
PEREMPUAN
DPRD PADA
PEMILU 2014
PEMAHAMAN UTAMA
Peserta memahami persoalan keterwakilan
politik perempuan di Indonesia.
Merangsang kepekaan adanya realitas
keberagaman identitas perempuan dan
kelompok-kelompok masyarakat yang akan
diwakili setelah terpilih.
HASIL PEMBELAJARAN
Mampu memahami kondisi ketimpangan
keterwakilan politik perempuan di
Indonesia.
Memperkuat kepekaan realitas
keberagaman identitas perempuan dan
kelompok di masyarakat.
SEJARAH GERAKAN PEREMPUAN
DAN POLITIK DI INDONESIA
Pra
Kemerdekaan
Masa
Kemerdekaan
Reformasi
1945: Peleburan gerakan
perempuan dan gerakan
kemerdekaan, pengesampingan isu
gender
1999: Pelaksanaan
pemberdayaan perempuan
pada GBHN tahun 1999
1955: Jumlah Perempuan di
DPR mencapai 17 orang
2003: Pengesahan UU Pemilu
No.12/2003 (Pasal 65 ayat 1)
1974: Lahirnya Dharma Wanita
2008: Amandemen UndangUndang Partai Politik (UU
No.2/2008) dan UndangUndang Pemilu (UU
No.10/2008)
1928: Kongres Perempuan Indonesia Pertama
1929: Kongres PPI
1931: Kongres Wanita Asia di Langhore India
1931: PPII mengeluarkan maklumat
1935: KPI kedua
1938: KPI ketiga
1941: KPI keempat
1942: KPI kelima
1974: Lahirnya UU Perkawinan
MEMAKNAI KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM POLITIK
DI NEGARA DEMOKRASI
DEMOKRASI
Memberi kesempatan akses dan
peluang yang sama bagi warga
negara dan kelompok dalam
masyarakat untuk terlibat dalam
proses politik dan pemerintahan.
Perlindungan hak asasi setiap
warga negara tanpa memandang
jenis kelamin, warna kulit, ras,
kelas, golongan, dan agama yang
dijamin oleh hukum
Keterwakilan perempuan
merupakan salah satu
tolak ukur penting untuk
memeriksa penegakan
prinsip demokrasi di
Indonesia.
NEGARA DENGAN TINGKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN
TERTINGGI
WORLD CLASSIFICATION
Lower or single House
Ranking
Upper House or Senate
Negara
Pemilu
Kursi*
Perempuan
%P
Pemilu
Kursi*
Perempuan
%P
1
Rwanda
9 2013
80
51
63.8%
9 2011
26
10
38.5%
2
Andorra
4 2011
28
14
50.0%
---
---
---
---
3
Kuba
2 2013
612
299
48.9%
---
---
---
---
4
Swedia
9 2010
349
156
44.7%
---
---
---
---
5
Seychelles
9 2011
32
14
43.8%
---
---
---
---
6
Senegal
7 2012
150
64
42.7%
---
---
---
---
7
Finlandia
4 2011
200
85
42.5%
---
---
---
---
4 2009
400
169
42.3%
4 2009
53
17
32.1%
8
Afrika Selatan
1
9
Nikaragua
11 2011
92
37
40.2%
---
---
---
---
10
Islandia
4 2013
63
25
39.7%
---
---
---
---
BAGAIMANA WAJAH REPRESENTASI POLITIK
Bagaimana wajah
keterwakilan
di
PEREMPUAN
DI DPR
DAN DPRD politik
HASILperempuan
PEMILU 2009?
Indonesia?
KETERWAKILAN POLITIK DI LEMBAGA
LEGISLATIF HASIL PEMILU 2009
82
84
88
Laki-laki
18
16
Perempuan
12
DPR
DPRD Provinsi
DPRD Kab/Kota
SUMBER: PUSKAPOL FISIP UI
KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN
DI DPR DAN DPRD HASIL PEMILU 2009
DPR RI
18% (103)
DPRD PROVINSI
15.8% (318)
2208 perempuan berada di
institusi penghasil regulasi.
Siapa sajakah mereka?
Apakah mereka aset
potensial atau sebaliknya?
Apakah ini mencerminkan
keberhasilan afirmatif di
Indonesia?
DPRD KABUPATEN/KOTA
(data 461 Kab/kota)
11.6% (1787)
SUMBER: PUSKAPOL FISIP UI
11
MARI DISKUSIKAN
Bagaimana dengan keterwakilan
politik perempuan
di DPRD daerah ini?
KEBIJAKAN AFIRMATIF UNTUK KETERWAKILAN
PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA
UU Pemilu
UU Parpol
No. 12/2003
No. 2/2008
• Himbauan agar
parpol peserta
pemilu mencalonkan
30% perempuan
sebagai anggota
legislatif
• Melibatkan 30%
perempuan sbg
pendiri partai.
• Kepengurusan partai
politik memuat 30%
perempuan
UU Pemilu
No.10/2008 dan UU
No.8/2012
• Daftar calon
memuat 30%
perempuan.
• Setiap 3 nama dalam
daftar calon memuat
minimal 1 calon
perempuan
UU Parpol
No. 2/2011
• Melibatkan 30%
perempuan sbg
pendiri partai.
• Kepengurusan partai
politik memuat 30%
perempuan
• Rekrutmen caleg
melibatkan
keterwakilan 30%
perempuan
13
Mari kita bahas sebentar masalah
keterwakilan politik perempuan ini.
Ada TIGA PERNYATAAN, berikan sikap Anda
dengan menyatakan SETUJU, atau TIDAK
SETUJU, atau NETRAL.
PERNYATAAN #1
Kebijakan afirmatif bagi perempuan
mendiskriminasi laki-laki dalam
persaingan memperoleh kursi dalam
pemilu.
PERNYATAAN #2
Jumlah perempuan sebagai anggota
DPR/DPRD pasti menjamin
dihasilkannya kebijakan yang pro
kepentingan perempuan.
PERNYATAAN #3
Hanya perempuan yang dapat
memperjuangkan kepentingan
perempuan.
MENGAPA DIPERLUKAN KEBIJAKAN AFIRMATIF
TERHADAP PEREMPUAN?
Kebijakan afirmatif : tindakan khusus yang
bersifat sementara.
Kebijakan afirmatif diterapkan setelah
menyadari adanya ketimpangan, baik secara
kualitas maupun kuantitas, terhadap
keterlibatan perempuan di arena politik formal.
Kebijakan afirmasi untuk meningkatkan
representasi perempuan di politik pertama kali
diterapkan menjelang pemilu 2004 (UU
No.12/2003)
AFIRMATIF DALAM UU NO.8/TAHUN 2012
TENTANG PEMILU LEGISLATIF
Pasal 8 Ayat 2E
Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
Pasal 15 D
Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaanketerwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 55
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.
Pasal 58 Ayat 1
KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR
dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.
Pasal 58 Ayat 2
KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD
Provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.
Pasal 58 Ayat 3
KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.
Pasal 67 Ayat 2
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing
pmengumumkan ada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
Pasal 215 B
Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama,
penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan
keterwakilan perempuan.
USAHA PENINGKATAN REPRESENTASI
PEREMPUAN BELUM MAKSIMAL, MENGAPA?
1
2
3
• Peningkatan jumlah perempuan baru sampai tingkat DPR dan
DPRD, sedangkan di tingkat lokal belum merata.
• Kebijakan afirmasi yang masih dipahami oleh partai sebatas
aspek administratif untuk memenuhi kebutuhan undangundang.
• Peningkatan jumlah perempuan di legislatif hasil pemilu 2009 dipengaruhi
beberapa faktor, yaitu faktor regulasi (penempatan nomor urut dan parliamentary
threshold), gerakan perempuan belum kuat.
Mari kita melakukan permainan yang
disebut ‘BALAPAN HAM’.
Peserta menuju ke tempat yang
disediakan.
CONTOH REGULASI YANG MERUGIKAN PEREMPUAN
Perda No.02 Tahun
2003:
Berpakaian muslim
dan muslimah di
Bulukumba (Sulsel)
Perda No.06 Tahun
2003:
Pandai baca tulis AlQur’an bagi siswa dan
calon pengantin di
Bulukumba (Sulsel)
Surat Edaran Bupati
No.451/SE/04/Sos/2001:
Anjuran untuk memakai
pakaian seragam sesuai
dengan ketentuan yang
menutup aurat bagi siswi SD,
SLTP, SMU/SMK, Lembaga
Pendidikan Kursus, &
Perguruan tinggi yang
beragama Islam di
Tasikmalaya (Jabar)
Surat Edaran
No.061/2896/Org:
Anjuran Pemakaian
seragam kerja
(muslim/muslimah)
pada hari-hari kerja di
Cianjur (Jabar).
Instruksi Walikota
No.451.442/BinsosIII/2005:
Pemakaian jilbab dan
busana Islami (bagi
orang Islam) dan anjuran
memakainya (untuk nonIslam) di Padang
(Sumbar)
Perda
Kab.Majalengka
tentang
Prostitusi (14
Maret 2009)
Di Kabupaten
Kota Majalengka
Qanun
No.14/2003:
Khalwat (mesum)
di NAD.
Perda
Pelarangan
Pelacuran Kab.
Tangerang, 2005
Di Kabupateng
Tangerang.
CONTOH REGULASI YANG BERPIHAK PADA
KEPENTINGAN PEREMPUAN
Perda No.27/2001
• Musyawarah pembangunan bermitra masyarakat di Mataram
Perda No.17/2002
• Program pembangunan daerah yang salah satu pasalnya berkaitan dengan
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Kebumen.
Perda No.5/2004
Perda No.6/2002
Perda No.1/2004
SK Gubernur No.86/2006
Perda No.7/2007
Perda No.21/2006
Perda No.22/2006
SK Gubernur No.751/2004
Perda No.9/2005
• Transparansi penyelenggaraan pemerintah dan partisipasi masyarakat di Solok
• Tatacara nominasi, pemilihan, dan pengangkatan serta pemberhentian perbekel
(kepala desa) di Gianyar
• Anti Perdagangan manusia di Sulawes Utara
• Anti Perdagangan manusia di Kalimantan Barat
• Anti Perdagangan manusia di Kalimantan Barat
• Pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di
Bengkulu
• Penghapusan trafficking di Bengkulu
• Jaringan Penanganan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan di Bengkulu
• Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Jawa
Timur
APAKAH KEBIJAKAN AFIRMATIF SAMA DENGAN
KUOTA?
Kebijakan afirmasi BUKAN meminta jatah kursi gratis
30% di parlemen untuk perempuan.
BAGAIMANA MEWUJUDKAN
KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN?
PARLEMEN
PESERTA
PEMILUKADA
MANFAAT KETERLIBATAN PEREMPUAN DI PARTAI POLITIK
Mengubah agenda kebijakan dan
prioritas isu ke arah kepentingan
sosial kemasyarakatan .
Mengatasi ketimpangan di dalam
parpol.
Memperbesar bermacam
dukungan dari kalangan
perempuan.
Agar parpol lebih tanggap
terhadap persoalan perempuan.
KESIMPULAN
Ketimpangan keterwakilan politik perempuan dalam hal
JUMLAH masih menjad persoalan penting.
Kebijakan afirmatif saja tidak cukup memperbaiki
ketimpangan tersebut karena kebijakan publik masih
belum sensitif terhadap kepentingan perempuan.
Penting bagi caleg perempuan untuk mengenali dan
memahami kebijakan di daerahnya yang mendiskriminasi
perempuan dan berdampak pada kesejahteraan
masyarakat.
APAKAH HASIL PEMBELAJARAN INI
SUDAH TERCAPAI DALAM SESI INI?
Mampu memahami kondisi ketimpangan
keterwakilan politik perempuan di
Indonesia.
Memperkuat kepekaan realitas
keberagaman identitas perempuan dan
kelompok di masyarakat.
TERIMAKASIH
P u s a t K a j i a n Po l i t i k
F I S I P U n i ve rs i ta s
Indonesia
PUSKAPOL
Gedung B Lantai 2
Kampus FISIP UI Depok
Tlpn: 021- 7865879
Fax: 021-78887063