Transcript Peluang dan Tantangan Perempuan Calon Anggota Legislatif pada

Peluang dan Tantangan
Perempuan Calon Anggota
Legislatif pada Pemilu 2014
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
Direktur Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) FISIP UI
21 Agustus 2013
KONDISI OBYEKTIF
• Pemilu 2009 menghasilkan presentase
keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD
yang meningkat dibanding pemilu 1999 dan
2004.
• Kenaikan jumlah perempuan di DPR hasil
Pemilu 2009 tercatat sebagai yang tertinggi
sepanjang pemilu di Indonesia.
• Apakah faktor penyebabnya?
2
SEJUMLAH TANTANGAN
REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN
• Hasil Pemilu 2009 menunjukkan kebijakan afirmatif untuk
peningkatan keterwakilan politik perempuan berada dalam
situasi dilematis. Mengapa?
1. Jumlah caleg perempuan terpilih masih jauh dari 30%
baik nasional maupun rata-rata di provinsi dan
kabupaten/kota. Makin ke daerah, makin rendah.
2. Dukungan pemilih terhadap caleg perempuan dan
pejabat publik perempuan masih kurang.
3. Tindakan afirmatif masih dipahami sebatas syarat
administratif, belum melekat dalam mekanisme internal
di partai dan parlemen.
3
4. Internal partai politik masih belum kondusif bagi
promosi kader perempuan dalam kepengurusan dan
posisi jabatan politik (walaupun sudah ada afirmatif
dalam UU Partai Politik).
5. Perempuan politisi/pejabat publik di nasional dan
lokal -- yang jumlahnya sangat sedikit – belum
mampu menjadi etalase keberhasilan capaian
legiskasi pro perempuan.
6. Belum ada aturan kuota internal partai politik
untuk pencalonan perempuan (terutama
penempatan calon perempuan pada urutan dan
daerah pemilihan yang berpeluang terpilih).
4
Sejumlah Masalah Politik Elektoral
Kondisi internal partai politik
• Sistem suara terbanyak dan penyederhanaan partai membuat
partai sangat pro elektabilitas dalam rekrutmen caleg.
• Partai tidak lagi memiliki basis massa tradisional, sumber
rekrutmen caleg diperluas, dan persaingan terbuka
antarfaksi dalam partai menguat.
• Akumulasi sumber daya ekonomi untuk pendanaan partai
membuat partai semakin pragmatis, transaksional, dan
menihilkan prinsip kesetaraan /kesamaan dalam politik.
• Soliditas kader perempuan partai politik (sisterhood) sangat
lemah sehingga belum mampu menjadi kekuatan perubahan
internal partai dalam relasi kuasa berbasis gender.
5
Sejumlah Masalah Politik Elektoral
Kondisi praktik perwakilan politik di legislatif
• Dominasi fraksi di Dewan dalam proses kebijakan.
• Minimnya keterlibatan perempuan anggota legislatif dalam
pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan yang strategis.
• Kuatmya kepentingan pihak eksekutif dalam proses kebijakan,
terutama di DPRD. Jumlah raperda inisiatif DPRD sangat minim.
• Kaukus perempuan parlemen – pusat dan daerah – belum menjadi
focal point dalam lahirnya kebijakan pro kepentingan perempuan .
• Kolusi dan korupsi dalam pelaksanaan fungsi anggaran, legislasi,
dan pengawasan antara legislator, eksekutif, birokrasi, dan pihak
lain memperburuk kepercayaan publik terhadap legislatif.
6
Sejumlah Peluang
• Riset Puskapol UI terhadap hasil Pemilu 2009
menunjukkan potensi peluang bagi caleg
perempuan, sebagai berikut:
1. Dari total suara pemilih, 69% memilih caleg dan
31% memilih partai.
2. Perolehan suara caleg perempuan (untuk DPR
RI) mencapai 22,45% (16.134.959).
3. Ada wilayah-wilayah yang ‘ramah’ terhadap
caleg perempuan (suara caleg perempuan lebih
tinggi dari caleg laki-laki).
7
Distribusi Spasial Pencalonan Perempuan
Jumlah Caleg Perempuan < 29%
Jumlah Caleg Perempuan ≥ 29%
Distribusi Perolehan Suara Caleg Perempuan
Suara Caleg Perempuan < 18%
Suara Caleg Perempuan ≥ 18%
Sinergitas untuk Caleg Perempuan
pada Pemilu 2014
Partai
Politik
KPU &
Bawaslu
Pemerintah
(KPPPA)
OMS
10
KPU/
Bawaslu
KPPPA
OMS
• Implementasi prinsip kesetaraan politik dalam
kebijakan teknis.
• Pengawasan efektif tahap rekapitulasi penghitungan
suara.
• Fasilitasi informasi kepemiluan dan capaciity
building caleg perempuan di tingkat kabupaten/kota
(koordinasi dengan biro pemberdayaan perempuan
di semua provinsi)
• Pendidikan pemilih di jaringan akar rumput
• Kampanye publik anti politik uang
• Pemantauan tahap pemungutan dan rekapitulasi
suara
11
Level Partai Politik
• Fasilitas pengenalan caleg perempuan kepada publik. Misalnya
partai menyebarkan informasi profil caleg perempuannya di tiap
dapil. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan dana caleg perempuan.
Dana caleg difokuskan untuk turun ke konstituen.
• Koordinasi Departemen/Badan Pemberdayaan Perempuan nasional
dan lokal dalam pengadaan saksi perempuan di TPS.
• Distribusi salinan formulir penghitungan suara (TPS, PPK) kepada
semua calegnya.
• Fasilitasi pelatihan caleg perempuan untuk seluk beluk kepemiluan,
memahami peraturan KPU yang relevan, dan strategi kampanye.
• Departemen/bidang pemberdayaan perempuan nasional – lokal
berkoordinasi dengan departemen pemenangan pemilu dalam
penyediaan data kekuatan partai di dapil.
• Memperkuat soliditas antarcaleg perempuan baik pada masa pra
pemilu, pelaksanaan pemilu, dan pasca pemilu.
12