Transcript amdal & iplh

KEBIJAKAN, REGULASI & INSTRUMEN LH
Deklarasi Rio 1992
/ Agenda 21
Protokol
Montreal 1987
GLOBAL LEVEL
WSSD
(Johannesburg 2002)
•Implemt. Prinsip RIO
•Implemt. Psr bebas & HAM
National & Regional
Level
Ecosystem Level
DAS
Pengelolaan
Audit
Lingk
AMDAL UKL-UPL
Ecolabel
ISO
14000
Kebijakan Tata Ruang
& Lingkungan Hidup
Produksi
Bersih
ADIPURA
Peraturan &
Perundang-undangan
Project Level
Pantai & Laut
Lestari
Protokol
Kyoto 1997
The asia pasific
Partnership On Clean
Dev. & Climate
2005
Good Environmental
Governance
•CDM
•Emission/carbon Trading
INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Uraian
AMDAL/
UKL-UPL
Audit Lingk.
Ecolabel
ISO 14001
Produksi
Bersih
Sifat
Wajib
Sukarela
Sukarela
Sukarela
Sukarela
Saat
Pelaksanaan
Tahap Studi
Kelayakan
Tahap Operasi
Tahap
Operasi
Tahap
Operasi
Tahap
Operasi
Fungsi
 Evaluasi
kelayakan
lingkungan
proyek
 Pencegaha
n dampak
lingkungan.
 Penilaian
ketaatan
operasi
 Sertifikasi
kesesuaian
operasi dg
prosedur dan
ketaatan
peraturan
Implementasi
dan sertifikasi
kesesuaian
operasi
terhadap
praktek,
prosedur dan
ketaatan thd
peraturan
Implementasi
dan sertifikasi
kesesuaian
sistem
manajemen
terhadap
standar ISO
14001
Implementasi
pencegahan
pencemaran
lingkungan
Manfaat
 Perolehan
ijin operasi
 Pedoman
pengelolaa
n dan
pemantaua
n
lingkungan
 Status
pentaatan
 Masukan
untuk
perbaikan
kinerja
manajemen
 Status
pentataan
peraturan
 Perolehan
sertifikat
 Masukan
untuk
perbaikan
kinerja
manajemen
 Status
pentataan
peraturan
 Perolehan
sertifikat
 Masukan
untuk
perbaikan
kinerja
manajemen
 Efisiensi
 Penataan
peraturan
 Kinerja
lingk.

CDM (Clean Dev. Mechanism) mulai diterapkan
KLH dalam bentuk Proper (Program Penilaian
Peringkat Perusahaan) diikuti oleh 251
perusahaan di Indonesia (2003/2004) dan 466
perusahaan (2004/2005)


Program ini merupakan penilaian kepedulian
perusahaan dalam pengelolaan lingkungan
Tingkatan kinerja perusahaan diindikasikan dalam 5
(lima) peringkat warna yaitu emas, hijau, biru,
merah dan hitam
Peringkat
Kriteria
Emas
(0%)
Perusahaan telah berhasil melaksanakan upaya
pengelolaan lingkungan dan telah mencapai hasil sangat
memuaskan.
Hijau
(5%)
Perusahaan telah melaksanakan upaya pengelolaan
lingkungan dan mencapai hasil yang lebih baik dari
persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan dan
perundangan-undangan.
Biru
(48%)
Perusahaan telah melaksanakan upaya pengelolaan
lingkungan dan mencapai hasil sesuai dengan
persyaratan minimum yang telah ditentukan dalam
peraturan dan perundangan-undangan.
Merah
(32%)
Perusahaan telah melaksanakan upaya pengelolaan
lingkungan tetapi belum mencapai persyaratan
minimum yang telah ditentukan dalam peraturan dan
perundangan-undangan.
Hitam
(15%)
Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan
lingkung-an yang berarti.
I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Environmental
Impact
Assessment (AMDAL) lahir
sejak
NEPA
(National
Environmental Policy Act)
diundangkan oleh AS pada
tahun
1969,
dan
mulai
berlaku 1 Januari 1970.


AMDAL timbul sebagai
reaksi masyarakat AS
terhadap kerusakan,
degradasi & pencemaran
lingkungan serta
menurunnya nilai estetika
alam akibat makin
meningkatnya aktivitas
manusia.
Ingat : “The Silent Spring”
(Rachel Carson, 1962) dan
“The Limit to Growth” (The
Club of Rome, 1972)


Pemahaman tentang AMDAL
mulai
timbul
sejak
diundangkannya UURI No. 4
tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan
LH, yang disusul dengan PP 29
tahun 1986 tentang Pelaksanaan
Analisis Dampak Lingkungan
(mulai berlaku 5 Juni 1987).
Selanjutnya PP 29/1986 dicabut
dan diganti dengan PP 51 tahun
1993.
Saat
ini
dasar
utama
pelaksanaan
AMDAL
adalah
UURI No. 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Ps. 15 (1) ) dan PP 27 tahun 1999
tentang AMDAL.
B. Batasan, Pengertian & Dasar Hukum


AMDAL menurut PP 27/1999, Bab
I Pasal 1 (1), adalah kajian
mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan
keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.
Dokumen AMDAL meliputi 3 (tiga)
buku, yaitu : ANDAL, RKL dan
RPL, ditambah KA (Kerangka
Acuan) pada awal studi




KA
ruang lingkup kajian
analisis mengenai dampak
lingkungan hidup yang merupakan
hasil pelingkupan.
ANDAL
telaahan secara
cermat dan mendalam tentang
dampak besar dan penting suatu
rencana usaha dan/atau kegiatan.
RKL
upaya penanganan
dampak besar dan penting terhadap
LH yang ditimbulkan akibat dari
rencana usaha dan/atau kegiatan.
RPL
upaya pemantauan
komponen LH yang terkena dampak
besar dan penting akibat dari
rencana usaha dan/atau kegiatan.
Dampak besar dan penting adalah
perubahan lingkungan hidup yang
sangat mendasar yang diakibatkan
oleh
suatu
usaha
dan/atau
kegiatan.
Kriteria dampak besar dan penting
 PP 27/1999, Bab I Pasal 5 (1) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Luas wilayah persebaran dampak,
Intensitas dan lamanya dampak
Jumlah manusia yang akan terkena
dampak,
Waktu berlangsungnya,
Banyaknya komponen lingkungan
lainnya yang terkena dampak,
Sifat kumulatif dampak,
Berbalik (reversible) atau tidak
berbaliknya (irreversible) dampak.


AMDAL dalam UU 23/1997, Pasal
18 (1), mrpk syarat perizinan bagi
rencana usaha dan/atau kegiatan
yang menimbulkan dampak besar
dan penting (persyaratan
penataan lingkungan hidup).
Dalam studi kelayakan suatu
rencana kegiatan, AMDAL
termasuk kajian aspek kelayakan
lingkungan, sehingga dalam studi
kelayakan sebaiknya memiliki tiga
aspek kajian yaitu : kelayakan
teknis, kelayakan ekonomi/
finansial, dan kelayakan
lingkungan



Istilah dampak berasal dari
kata “impact”, yang berarti
“benturan” atau pengaruh yang
reversible (dampak negatif
maupun positif).
Berbeda dengan istilah
“pengaruh” (effect), yang
bersifat searah dan dalam
konteks ilmu lingkungan lebih
disebabkan oleh fenomena
alam
Dampak lebih disebabkan oleh
kegiatan dan kepentingan
manusia.
Dasar hukum pokok AMDAL :
1. UU R.I. No: 23/1997 tentang
2.
3.
4.
5.
Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP No: 27/1999 ttg AMDAL (d/h
PP 29/1986 dan PP 51/1993)
Kepmen LH No. 17/2001 ttg Jenis
Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib Dilengkapi dengan
AMDAL.
Kep. Ka. Bapedal No: 056/1994
tentang Pedoman Mengenai
Ukuran Dampak Penting
Kep. Ka. Bapedal No: 09/2000 tt
Pedoman Penyusunan Amdal
C. Manfaat dan Tata Laksana AMDAL
Manfaat AMDAL
1.
2.
Terpeliharanya fungsi LH
sehingga Pembangunan
Berkelanjutan dapat
dilaksanakan dengan tujuan
agar kesejahteraan manusia
pada masa kini maupun masa
mendatang terjamin.
Membantu menanggulangi
dan mengurangi dampak
negatif, serta
mengembangkan dampak
positif.
Merupakan dokumen penting
untuk penyelesaian sengketa LH
atau pencemaran/kerusakan LH.
4. Merupakan sumber data dan
informasi bagi pelaksanaan
Sistem Manajemen Lingkungan.
5. Tertampungnya aspirasi dan
kepentingan para pihak (stake
holder) tentang kondisi LH yang
dikehendaki/diterima.
6. Diperolehnya pilihan teknologi
selaras lingkungan, ecoefficiency, pemanfaatan limbah,
pencegahan bahaya dan
kecelakaan dsb.
3.
Pelaksanaan studi AMDAL meliputi
beberapa langkah, yaitu :
1. Pengumuman dan Sosialisasi
rencana studi AMDAL
2. Penyusunan Kerangka Acuan
 Penapisan (screening)
 Pelingkupan (scoping)
 Studi Pustaka serta
Pengumpulan informasi dan
data sekunder
 Penyusunan draft KA
(Identifikasi Dampak Potensial
dan Prakiraan Dampak)
 Presentasi draft KA di depan
Komisi AMDAL dan Stake
Holder
 Pengesahan KA oleh Instansi
bidang LH (a.n.
Bupati/Gubernur/Menteri)
Observasi lapangan dan
analisis laboratorium
4. Penyusunan Draft Dokumen
ANDAL :
3.
a. Analisis data yang terkumpul
b. Evaluasi dampak
c. Penyusunan draft ANDAL, RKL
dan RPL
d. Pengajuan draft ke Tim Teknis
AMDAL untuk dikoreksi.
Presentasi Draft AMDAL di
depan Komisi AMDAL & Stake
Holder
6. Revisi draft dan atau reiterasi.
7. Pengesahan Dokumen AMDAL
oleh Bupati/Gubernur/Menteri
5.
HUBUNGAN ANTARA UKL & UPL DAN AMDAL
Dampak
(+)&(–
)
Rencana
Proyek
Ada Dampak
Besar dan
Penting
PP No: 27/1999,
Kep. Ka.Bapedal 09/2000
AMDAL
KA ANDAL
Lingkungan
Hidup
Kep. Men.LH No: 17/2001
Kep. Ka.Bapedal No: 056/’94
Best Available Tech.
( BAT )
ANDAL
RKL
Tidak Ada
Dampak Besar
Dan Penting
Kep.Men.LH 86/2002
UKL
RPL
Keputusan
Proyek dibangun & operasional
Dampak Lingkungan
Kegiatan Pengelolaan
Lingkungan
Keadaan Kualitas
Lingkungan
Kegiatan Pemantauan
Lingkungan
Hasil Pemantauan
Kualitas Lingkungan
UPL
 UKL & UPL (Kepmen LH No. 86/2002
tt Pedoman Pelak. UKL & UPL):
“upaya yang dilakukan dalam
pengelolaan lingkungan dan
pemantauan LH oleh penanggung
jawab usaha dan / kegiatan yang tidak
wajib melakukan AMDAL”.
 AMDAL (PP 27/1999 tt AMDAL) :
“kajian mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.
Sandingan antara AMDAL dengan UKL &
UPL
Uraian
AMDAL
Sifat
Wajib (studi kelayakan LH)
Dasar Hukum
Pokok




UURI No: 23/1997 tentang
Pengelolaan LH
PP No: 27/1999 tt AMDAL
Kepmen LH No. 17/2001 tt
Kegiatan yang wajib AMDAL
Kep. Ka. Bapedal No:
09/2000 tt Pedoman
Penyusunan AMDAL
UKL & UPL
Wajib (studi kelayakan LH)




UURI No: 23/1997
tentang Pengelolaan LH
PP No: 27/1999 tt
AMDAL
Kep. Bupati/wali Kota
tentang Kegiatan yang
wajib UKL&UPL dan
SPPLH
Kepmen LH No. 86/2002
tt Pedoman Pelak. UKL
dan UPL
Penapisan
Kepmen LH No. 17/2001
Kep. Bupati/Walikota
Sifat kajian
Kajian mendalam terhadap
dampak besar & penting
(Kep. Ka. Bapedal No:
056/1994 )
Kajian praktis upaya
pengelolaan/pemantauan
dampak yang mungkin
timbul
Prosedur
Pelaksanaan






Produk Pokok
Pengumuman & Sosialisasi
Penyusunan KA ANDAL
Presentasi KA ANDAL pada
Sidang Komisi AMDAL
Observasi dan menyusun
ANDAL, RKL & RPL
Presentasi ANDAL, RKL &
RPL pada Komisi AMDAL
Rekomendasi/Persetujuan
RKL & RPL



Observasi lapangan dan
langsung menyusun
Dokumen
Konsultasi dan diskusi
dengan Instansi LH dan
Inst. Terkait.
Rekomendasi/Persetujua
n
Matriks UKL & UPL