Transcript BPJS Kesehatan

Sambutan Wamenkes:
Jaminan Kesehatan sebagai Amanah
Sesuai Undang-Undang No. 40/2004 tentang SJSN dan
Undang-Undang No. 24 /2011 tentang BPJS
Oleh:
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, Ph.D
Wakil Menteri Kesehatan RI
Surabaya, 14 April 2012
Tantangan
Indonesian
Indonesia : Kepulauan
-Jumlah Pulau :17,508
- Jarak dr Timur ke Barat 5,120 Km
= jarak London ke Moscow
- Jarak Utara ke Selatan 1,760 Km
- Jumlah Penduduk 237 Juta
Kerangka
Konsep & Kerja
Undang-Undang
UU No 40/2004 ttg SJSN
UU no 24/2011 ttg BPJS
RPJMN 2009-2014
Peraturan Perundangan lainnya
Situasi Saat ini:
Strategi:
1. Fragmentasi
Pelaksanaan dan
Cakupan
1. Sinkronisasi &
integrasi antar
skema Jamkes
2. Perbaikan
Pengumpulan dana
3. Optimalisasi Paket
Manfaat antar
skema jamkes
4. Pengembangan dan
peningkatan badan
penyelenggara
5. Penguatan
koordinasi,
monitoring dan
evaluasi
2. Fragmentasi
Pengumpulan dan
manajemen dana
Cakupan
Jaminan
Kesehatan
Saat ini
•
•
•
•
•
3. Paket Manfaat antar
skema Jamkes masih
bervariasi dan terbatas
4. Variasi Badan
Penyelenggara dan
manajemen
5. Keterbatasan Monitoring,
evaluasi dan koordinasi
antar skema Jamkes
- Faktor External
Sumbar
- Faktor Internal
Tantangan:
1. Sistem
Informasi
Manajamen
Kepersertaan
2. Provider
pelayanan
(114,000 TT) &
Paket Manfaat
3. Pembiayaan
(pemberi kerja)
4. Manajemen dan
Organisasi
Badan
Penyelenggara
Equity
dan
Quality
Tercapai
Caqkupan
Jaminan
Kesehatan
yang
diharapkan
NSSC runing well
3
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Menuju
Jaminan Kesehatan Semesta
Mampu
Iuran/premi
JK
wajib
Pendu
duk
Tidak
mampu
JK
Sukarela
Iuran/premi
Pemerintah
Penerima Bantuan Iuran
(PBI ): Jamkesmas
Pembiayaan Kesehatan Kab/Kota
dlm konteks desentrallisasi
2012
5
Pembiayaan Kesehatan Kab/Kota dlm konteks
desentrallisasi
2014
SJSN
4/10/2012
Sumbar
6
Healthcare Financing in Southeast Asia
Country
Population Health service coverage
coverage
Financial
protection*
Malaysia
100%
PHC services focus on MNCH. But long waiting time,
and limited number of family physicians; Survey reports
62% of ambulatory care provided by private clinics
40.7%
Thailand
98%
Comprehensive benefit package, free at point of service
for all three public insurance schemes
19.2%
Indonesia
48%
Good policy intention but low per capita government
subsidy for the poor of US$ 6 per year
30.1%
Philippines
76%
High level of co-payment, 54% of the bills reimbursed
54.7%
Vietnam
54.8%
Benefit package comprehensive but substantial level of
co-payment, 5-20% of medical bills
54.8%
Lao PDR
7.7%
Low level of government funding support to the poor
results in a small service package
61.7%
Cambodia
24%
The poor covered by the health equity fund but scope
and quality of care provided at government health
facilities are limited
60.1%
Financial protection * measured by OOP as % of THE, 2007
Current Social Security in Indonesia
Social Protection Financing
Government  Scheme for the Poor (Jamkesmas)
Individual Contribution+ Employer  Social Health Insurance
Individual commercial
Social
Solidarirty &
Cross
Subsidy
Pilar 2:
Mandatory + Contribution
Pilar 1:
Social Assistance
(Paid by Govt) Jamkesmas and Jamkesda
Poor
Low
Middle
Income
High
Principles:
-Social solidarity
- Non profit
- Opennes
- Accountability
- Secure management
- Portability
- Mandatory
- Trust Fund
- Fund managed for the sake
of beneficiaries
Kondisi jaminan kes di Indonesia (Multi
Scheme Coverage, by 2011)
% Cakupan Nasional Jaminan Kesehatan
Tahun 2011
JAMKESMAS, 76,400,000
, 32.36%
BLM MEMPUNYAI
JAMINAN; 87.055.320 ;
36,88%
JAMKESDA, 31,866,892 ,
13.50%
Sudah
jamkes
63,18 %
JAMSOSTEK, 5,183,479 ,
2.20%
ASKES PNS dan TNI
POLRI , 17,364,265 , 7.36%
JAMKES OLEH
PERUSAHAAN
6,428,714
2.72%
ASURANSI SWASTA
& LAIN
2,856,539
1.21%
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 jumlah penduduk yang belum mempunyai
jaminan kesehatan yaitu sebesar 36,88 %. Hal ini menunjukan bahwa telah terjadi penurunan jumlah
4/10/2012
Sumbar
penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan
di tahun 2010 yaitu sebesar 40,93%.
Kondisi sebelum lahirnya Dasar UU SJSN
• HANYA SEBAGIAN KECIL MASYARAKAT MEMILIKI JAMINAN
KESEHATAN.(PNS, Pensiunan, veteran, sebagain kecil pegawai
pegawai formal, TNI/polri sebagian kecil asuransi swasta dan
pembiayaan mikro) SEBAGIAN BESAR RAKYAT BELUM
MEMPEROLEH PERLINDUNGAN YANG MEMADAI.
• MANFAAT YANG DIBERIKAN ATAS JAMINAN KESEHATAN
BERAGAM BENTUKNYA, belum memiliki kesamaan dan belum
berkeadilan karena Belum mampu memberikan perlindungan yang
adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat
program yang menjadi hak peserta.
• PERLU SINKRONISAI PENYELENGGARAAN berbagai bentuk
jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar
dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan
manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.melalui suatu Sistem
Jaminan Sosial Nasional
I. UU SJSN
MATERI UNDANG-UNDANG SJSN
6.
Pengelolaa
n Dana
Jaminan
Sosial
1.
Azas,
tujuan,
prinsip
SJSN
5.
Program
Jaminan
Sosial
4.
Kepesertaa
n dan Iuran
2.
BPJS
3.
DJSN
12
MATERI UNDANG-UNDANG SJSN
6.
Pengelolaa
n Dana
Jaminan
Sosial
1.
Azas,
tujuan,
prinsip
SJSN
5.
2.
Program
Jaminan
BPJS
• Azas : kemanusiaan,
manfaat, dan keadilan sosial.
Sosial
• Tujuan : memberi jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup
yang layak.
4. Nirlaba, Keterbukaan
• Prinsip : Gotong-royong,
,Kehati-hatian,
3.
KepesertaaKepesertaan bersifat wajib, Dana
Akuntabilitas, Portabilitas,
DJSN
n
dan
Iuran
Amanat, Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial sepenuhnya
untuk
pengembangan program.
(Pasal 2 - 4)
4/10/2012
Sumbar
13
MATERI UNDANG-UNDANG SJSN
6.
Pengelolaa
n Dana
Jaminan
Sosial
1.
Azas,
tujuan,
prinsip
SJSN
5.
Pembentukan
BPJS dengan
Program
Jaminan
Undang-Undang
Sosial(Pasal 5)
4.
Kepesertaa
n dan Iuran
2.
BPJS
3.
DJSN
14
MATERI UNDANG-UNDANG SJSN
1.
6.
Pengelolaa
Azas,
n Dana
• Pembentukan
DJSN;
tujuan,
Jaminan
prinsip
• Fungsi, Tugas,
WewenangSJSN
DJSN;
Sosial
• Keanggotaan
DJSN dan Sekretariat DJSN.
5.
2.
Program
(Pasal 6 s.d. Pasal 12)
Jaminan
BPJS
Sosial
4.
Kepesertaa
n dan Iuran
3.
DJSN
khusus untuk pemateri
15
MATERI UNDANG-UNDANG SJSN
• Wajib semua penduduk 6.
termasuk WNA yg1.bekerja lebih dari 6 Bulan
Pengelolaa
Azas,
• Pemberi kerja mendaftarkan
pekerjanya
kpd BPJS, menjadi peserta;
n Dana
tujuan,
Jaminan
• Pembayar iuran adalah
pemberi kerja prinsip
dan pekerja;
Sosial
SJSN
• Pemerintah mendaftarkan dan membayar
iuran bagi fakir miskin.
(Pasal 13 s.d.5.
Pasal 17)
2.
BPJS
Program
Jaminan
Sosial
4.
Kepesertaa
n dan Iuran
3.
DJSN
16
MATERI UNDANG-UNDANG SJSN
6.
Jenis1.program jaminan sosial
Pengelolaa
Azas,
meliputi:
n Dana
tujuan,
Jaminan
prinsip
•
Jaminan Kesehatan;
Sosial
SJSN
• Jaminan Kecelakaan
5.
Program
Jaminan
Sosial
2.
BPJS
• Jaminan Kematian;
Kerja;
• Jaminan Pensiun; dan
4.
Kepesertaa
n dan Iuran
• Jaminan
Hari Tua.
3.
DJSN
(Pasal 18 s.d. Pasal 46)
17
MATERI UNDANG-UNDANG SJSN
1.
Azas,
tujuan,
prinsip
SJSN
• Dana Jaminan
Sosial dikelola dan dikembangkan oleh
5.
2.
BPJS;Program
Jaminan
BPJS
• SubsidiSosial
silang antar dana jaminan tidak diperbolehkan;
6.
Pengelolaa
n Dana
Jaminan
Sosial
• Cadangan teknis wajib dibentuk oleh BPJS;
4.
3. keuangan BPJS
• Pengawasan terhadap
pengelolaan
Kepesertaa
DJSN
n dan
Iuran
dilakukan oleh
instansi
berwenang.
(Pasal 47 s.d. Pasal 51)
18
REGULASI JAMINAN KESEHATAN
DALAM UU SJSN
UU No. 40/2004
SJSN
1 UU
BPJS
11 PP
TERKAIT KES: 2 PP
1. PP TTG PBI KESEHATAN
2. PP TTG IURAN BAGI PBI
10 PERPRES
TERKAIT
KESEHATAN
ADA 6 PERPRES
Pengaturan JK dalam SJSN
• Pasal 19 ayat (1):
(1) Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara Nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas
Prinsip-prinsip Asuransi Sosial:
. kegotong-royongan
. kepesertaan yang bersifat wajib,
. iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan
. bersifat nirlaba
Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan
sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan
besaran iuran yang telah dibayarkannya.
Pengaturan JK dalam SJSN
• Pasal 19 ayat (2)
(2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan
menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan.
Semua terapi yang berindikasi medis yang
memungkinkan pasien kembali produktif, seoptimal
mungkin, jika terapi secara akademis terbukti costeffective.
Garis Besar Manfaat JK Nasional
UU SJSN Pasal 22
1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat
pelayanan perseorangan berupa pelayanan
kesehatan yang mencakup pelayanan
promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif, termasuk obat dan bahan
medis habis pakai yang diperlukan.
2. Untuk jenis pelayanan yang dapat
menimbulkan penyalahgunaan pelayanan,
peserta dikenakan urun biaya.
II. UU BPJS
Definisi BPJS
• BPJS adalah lembaga yang
menyelenggarakan program-program
jaminan sosial.
24
Materi Pokok UU BPJS
Transformasi
Jumlah dan
Ruang
Lingkup
Bentuk dan
Kedudukan
Dewas dan
Direksi
Fungsi dan
Tugas
25
REGULASI JAMINAN KESEHATAN DALAM
UU-BPJS
UU No.
24/2011
BPJS
8 PP
7 PERPRES
TIDAK
TERKAIT
KESEHATAN
3 PERPRES
TERKAIT
KESEHATAN
1 KEPPRES
TIDAK TERKAIT
KESEHATAN
Jumlah dan Ruang Lingkup
• UU BPJS membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu:
– BPJS Kesehatan; yang
menyelenggarakan program Jaminan
Kesehatan
– BPJS Ketenagakerjaan; Badan yg
menyelenggarakan Jaminan Pensiun, Hari
Tua, Kecelakaan Kerja, dan Kematian
27
Bentuk dan Kedudukan
• BPJS merupakan Badan Hukum Publik
• BPJS bertanggungjawab langsung kepada
Presiden
Fungsi BPJS
BPJS berfungsi menyelenggarakan
program jaminan sosial.
28
TUGAS KEMENTERIAN KESEHATAN
1
REGULASI
2
FASKES, SISTEM RUJUKAN, DAN
INFRASTRUKTUR ( OBAT sendiri)
3
PEMBIAYAAN, PAKET MANFAAT, IURAN,
KEPESERTAAN, TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN DAN PROGRAM
4
SDM DAN CAPACITY BUILDING
5
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
6
SOSIALISASI & ADVOKASI
PENYIAPAN PAKET MANFAAT DASAR (1)
UU 40/2004 pasal 22 :
1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan
perseorangan berupa pelayanan kesehatan
yang mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk
obat dan bahan medis habis pakai yang
diperlukan.
2. Untuk jenis pelayanan yang dapat
menimbulkan penyalahgunaan pelayanan,
peserta dikenakan urun biaya.
PAKET MANFAAT DASAR (2)
Paket Manfaat Dasar :
1. Komprehensif (Promotif, Preventif, Kuratif dan
Rehabilitatif)
2. Sesuai Kebutuhan Medis
3. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
The path to universal coverage in .... /
Implementation Options
PEMBIAYAAN
Paket
MANFAAT
PESERTA
Sumber: WHO, The World Health Report. Health System Financing; the
Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p.12
KETERSEDIAAN FASILITAS KESEHATAN
Jenis Faskes
Jumlah
Rumah Sakit
1.722
Puskesmas*
9.134
Puskesmas Pembantu
Posyandu
sbr data:
1. http://rs.upayakesehatan.info; 070112
2.. www.bankdata.depkes.go.id; 070112
* Data RisFasKes
22.100
212.629
DISTRIBUSI KELAS PELAYANAN RAWAT
INAP RS PEMERINTAH DAN SWASTA
DI INDONESIA
140,000
124,875
111,947
120,000
100,000
80,000
RS Umum
60,000
Jumlah
30,47433,181
40,000
20,000
RS Khusus
60,535
53,151
11,36312,508
1,145
16,95918,651
1,692
2,707
Kelas I
Kelas II
4,951
10,495
0
VIP
sbr data: http//rs.upayakesehatan.info; 070112
Dikelompokkan ulang : PPJK
Kelas III
TOTAL
KELEMBAGAAN
Tahapan peralihan Jamkesmas ke BPJS dibuat melalui
tahapan :
1.Penugasan Pengelolaan Manajemen Kepesertaan
Jamkesmas kepada PT Askes pada tahun 2012
2.Rencana Penugasan Penyelenggaraan Jamkesmas
kepada PT Askes (dalam masa transisi sebelum menjadi
BPJS) pada tahun 2013.
3.Pengalihan Program Jamkesmas kepada BPJS
Kesehatan, awal Januari 2014
TAHAPAN TRANSFORMASI JAMKESMAS
• Mendorong penyiapan PT Askes untuk
penggunaan cara bayar paket dengan
Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs)
• Mendorong proses verifikasi dengan
memanfaatkan Verifikator Independen
Jamkesmas
TRANSFORMASI PT ASKES MENJADI BPJS
• Mendorong Percepatan Perubahan status PT
ASKES (Persero) menjadi Badan Hukum
Publik
• PT Askes menuju Penyesuaian manajemen,
terutama pengalihan aset dan liabilitas,
pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes
(Persero) ke BPJS Kesehatan.
• Transformasi Program-Program Jaminan
Kesehatan Sosial
Kesimpulan
• Jaminan Kesehatan menurut UU No 40 Tahun 2004
yang diikuti dengan telah disahkannya UU BPJS, telah
memberi arah konkrit implementasi JK SJSN,
merupakan amanah yang harus dilaksanakan
• Kementerian Kesehatan telah melakukan identifikasi
urusan yang harus dilakukan dalam penyiapan
transformasi implementasi jaminan kesehatan terutama
menyangkut; Penyiapan Regulasi, Penyiapan Paket
Manfaat Dasar, Penyiapan Sumber Daya Manusia dan
Fasilitas Kesehatan serta Kelembagaan
• Perlu dukungan dan kerja sama lintas Kementerian/
Lembaga dan lintas daerah
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH