Transcript 200611281521-tahap skd

SISTEM
KESEHATAN
PROPINSI & TAHAP
PENYUSUNAN SKK
Oleh :
TIM SKP JAWA TIMUR
PEMERINTAH,
MASY & SWASTA
UK
P
LANDASAN HUKUM
ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
KESEHATAN
PEMBIAYAAN
KESEHATAN
(PRIORITAS)
UKK
D
TERSEDIA,
MUTU, AMAN,
TERJANGKAU
DAN MERATA
UK
M
PEMBERDAYAAN
MASY
SDM KES
SARANA
OBAT
ALKES
PENINGKATAN
DERAJAT
KESEHATAN
MASY. JATIM
BAB IV : SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
PENGERTIAN
TATANAN MENGHIMPUN UKM,
UKP DAN UKKD SECARA
TERPADU DAN MENDUKUNG
TUJUAN
UPAYA KESEHATAN YANG :
- MERATA
- TERJANGKAU
- BERMUTU
UNSUR-UTAMA
1. UKM
2. UKP
3. UKKD
STRATA 1 : IPTEK KES DASAR
STRATA 2 : IPTEK KES SPESIALISTIK
STRATA 3 : IPTEK SUB SPESIALISTIK
Upaya kesehatan yang merupakan suatu sistem pelayanan
untuk penanganan kasus gawat darurat secara terpadu,
multidisiplin, multiprofesi dan multi sektor dimulai dari
tempat kejadian sampai dengan rumah sakit rujukan
tertinggi dan didukung oleh subsistem komunikasi dan
transportasi
ARAH
KEBIJAKAN
LANDASAN
HUKUM
SARANA
PENUNJANG
INSTITUSI
SUB SISTEM
UPAYA
KESEHATAN
SUMBER
DAYA
MANUSIA
PEMBIAYAAN
MANAJEMEN
UKM = UPAYA KESH MASY
UKM STRATA 1 :
Ujung Tombak Penyelenggara
Puskesmas ( Kesling, P2M,
KIA/KB, Pengobatan Dasar,
Perbaikan Gizi, Promkes
UKM STRATA 2 :
UKBM : Posyandu,UKS,
POD, dll
LINTAS SEKTOR
Penanggung Jawab
Dinkes Kab/Kot ( fungsi
manajerial, fungsi teknis )
UKM STRATA 3 :
Penanggung Jawab
Dinkes Prop ( fungsi
manajerial, fungsi teknis )
UKM UNGGULAN
IPTEK KES SUB SPESIALISTIK
COMPLIANCE
RATE
PERIZINAN
QA
QUALITY
KINERJA
PKP
SERTIFIKASI
SDM
OBAT
STANDARISASI
PRO
TAP
FISIK
ALKES
KOORDINASI
LOKASI
SASARAN
“ YAN “
ACCESSIBILITY
INFORMASI
YAN
EQUITY
PEMBIAYAAN
JANGKAUAN
FISIK
STATIS
DINAMIS
SPESIFIK
NAKES
KOMPETENSI
PENYEBARAN
UKP= UPAYA KESH PERORANGAN
1. UKP STRATA PERTAMA/TK. DASAR
•
•
•
•
•
Pendayagunaan IPTEK kes dasar ditujukan pada perorangan.
Penyelenggara : Pemerintah, masyarakat & swasta  diwujudkan melalui
pelayanan profesional : praktik bidan, perawat, dokter, dokter gigi,
poliklinik, BP, klinik 24 jam, praktik bersama & RB.
Bentuk pelayanan : pengobatan tradisional & alternatif, kebugaran dan
kosmetik  di dukung yan penunjang : toko obat, apotek, lab klinik & optik.
Sistem kendali mutu  lisensi, sertifikasi dan akreditasi.
Bila sistem SJSN berkembang penyelenggara UKP strata dasar oleh
masy.& swasta (konsep dokter keluarga).
2. UKP STRATA KEDUA/TK. LANJUTAN
•
•
•
Pendayagunaan IPTEK keseh. spesialistik yg ditujukan pada perorangan.
Penyelenggara : Pemerintah, masyarakat & swasta  diwujudkan dalam
bentuk praktik dokter & dokter gigi spesialis, klinik spesialis, BP4, BKMM,
BKJM, RS kelas C dan B non pendd milik pemerintah (termasuk
TNI/POLRI & BUMN) & RS swasta.
UKP ( LANJUTAN ………)
• Membantu sarana UKP strata pertama  yan rujukan medik (rujukan :
kasus, ilmu penget. dan spesimen/bahan pemeriksaan lab.) Didukung
yan penunj, apotek, lab klinik & optik
• Dilakukan program kendali mutu.
3. UKP STRATA KETIGA/TK. UNGGULAN
• Pendayagunaan IPTEK kesehatan sub spesialistik yg ditujukan pada
perorangan.
• Penyelenggara : Pemerintah, masyarakat & swasta  diwujudkan dalam
bentuk praktik dokter spesialistik konsultan, praktik dokter gigi spesialistik
konsultan, klinik spesialistik konsultan, RS kelas B penddk & kelas A milik
pemerintah (termasuk TNI/POLRI & BUMN) serta RSK & RS Swasta.
• Membantu sarana UKP strata kedua dalam bentuk yan rujukan medik 
didukung pelay. Penunjang apotek, lab klinik & optik.
• Untuk menghadapi persaingan global perlu dilengkapi pelayanan unggulan
(jantung, stroke, kanker dll).
• Untuk meningkatkan mutu perlu program kendali mutu.
QUALITY
Standarisasi
Kinerja
QA
Kepatuhan
Yan
SOP
Fisik
Kepuasan
Alkes
Akreditasi/
Sertifikasi
SDM
Customer
Provider
Perijinan
ACCESSIBILITY
Gadar
Pelayanan
Informasi
Center
Lokasi
Sasaran
Koordinasi
EQUITY
Jangkauan
Pembiayaan
Fisik
Dinamis
Mobiling
Nakes
Statis
Asuransi/
JPKM
Kompetensi
Penampilan
Penyebaran
Distribusi
UKKD = UPAYA KESEHATAN KEGAWATDARURATAN
SIKLUS MANAJEMEN PENANGGULANGAN
BENCANA
KESIAPSIAGAAN
MITIGASI Pra Bencana Saat Bencana
TANGGAP DARURAT
PENCEGAHAN
Pasca Bencana
REKONSTRUKSI
PEMULIHAN/REHABILITASI
Kesiapsiagaan
Tanggap
Darurat
Kajian Darurat
Rencana Operasional
Rencana Kontinjensi
Pengkajian
Peringatan dini
Koordinasi
Manajemen Informasi
Mitigasi
Perencanaan Kesiapan
Mobilisasi Sumber
Pemulihan
Rehabilitasi
Keterkaitan Nas & Int’l
Pencegahan
Pencegahan &
Mitigasi
Bantuan
Darurat
Penuntasan
Pembangunan Kembali
Pasca
Gawat Darurat
Sumber daya Manusia
- Awam Umum
Petugas
- Awam Khusus Ambulans
PENCEGAHAN
- Dokter
- Perawat
- Dokter Spes.
- Perawat Spes.
KOMUNIKASI
Quick Response
TRANSPORTASI
Masyarakat
Aman-Sehat
Pasien
(SAFE
COMMUNITY)
Ambulans
PUSKESMAS
Pra RS
PPGD
Public safety Center
RS Kelas C RS Kelas B/A
Intra - RS Intra
RS - Antar RS RS
UKKD = UPAYA KESEHATAN KEGAWATDARURATAN
SIKLUS MANAJEMEN PENANGGULANGAN
BENCANA
KESIAPSIAGAAN
MITIGASI Pra Bencana Saat Bencana
TANGGAP DARURAT
PENCEGAHAN
Pasca Bencana
REKONSTRUKSI
PEMULIHAN/REHABILITASI
BAB V. SUBSISTEM PEMBIAYAAN
KESEHATAN
TUJUAN
PENGERTIAN
Tatanan yang menghimpun
berbagai upaya penggalian,
pengalokasian dan
pembelanjaan sumberdaya
keuangan secara terpadu dan
saling mendukung guna
menjamin tercapainya derajat
kesehatan masyarakat
Tersedianya pembiayaan
kesehatan dengan dengan jumlah
yang mencukupi, teralokasi secara
adil dan termanfaatkan secara
efisien dan efektif.
UNSUR UTAMA
•- PENGGALIAN DANA
- PENGALOKASIAN DANA
- PEMBELANJAAN
PRINSIP

Penggalian dana dilaksanakan
secara bertanggungjawab sesuai
peraturan perundangan yang
berlaku

Pengalokasian anggaran
didasarkan pada paradigma
sehat, komitmen global/ nasional/
regional, regulasi dan program
prioritas

Pembelanjaan harus transparan,
akuntabel, efisien dan mengacu
pada peraturan perundangan
yang berlaku
BENTUK POKOK
PENGGALIAN
• Sumber dana pemerintah :
APBN, APBD Prov, APBD
kab/kota masing2 sekurang2nya
15% dari total anggaran
pendapatan.
• Sumberdana bersumber
masy.berasal dr perorangan dan
klmpk dunia usaha, serta dari
lembaga non pemerintah
BAB VI . SUBSISTEM SUMBERDAYA
MANUSIA KESEHATAN
PENGERTIAN
TUJUAN
SDM Kesehatan tatanan yg
menghimpun berbagai upaya
perencanaan, diklat, pendayagunaan
nakes secara terpadu & saling
mendukung.
Tersediannya nakes yg bermutu secara
mencukupi, terdistribusi secara adil,
bermanfaat secara berhasilguna &
berdayaguna di Jawa Timur
UNSUR-UNSUR UTAMA
1. Perencanaan Tenaga Kesehatan
- Jenis tenaga kes sesuai dgn perundangan yang berlaku
- Berdasarkan perhitungan rencana keb.nakes melalui metode terpilih
- Kualifikasi menurut jenjang pendidikan sesuai kebutuhan berdasarkan
metode terpilih
2. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Upaya pengadaan dan peningkatan kompetensi sesuai standar
3. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Upaya pengangkatan, penempatan, pemanfaatan, pemerataan, pembinaan
dan pengawasan
PRINSIP
1.
2.
3.
4.
5.
Pengadaan nakes : jumlah, jenis dan kualifikasi sesuai dg kebutuhan.
Pendidikan dan pelatihan SDM Kes diarahkan pada penguasaan ilmu dan
teknologi serta etika profesi sesuia dengan nilai dan norma yg
diselenggarakan secara berkelanjutan dg melibatkan organisasi profesi
Pendayagunaan nakes :pemerataan yankesmas, kesejahteraan dan
keadilan.
Pengembangan karier : obyektif, transparan, berdasarkan prestasi kerja
disesuaikan dg kebutuhan organisasi
Pembinaan masyarakat yg bekerja dibidang kesehatan diarahkan pada
penguasaan ketrampilan sesuai dengan nilai dan norma
BENTUK POKOK
1. Perencanaan Tenaga Kesehatan
2. Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan
3. Pendayagunaan tenaga kesehatan
BAB VII : SUB SISTEM OBAT dan
PERBEKALAN KESEHATAN,
PENGERTIAN
TUJUAN
Tatanan ketersediaan,
pemerataan, dan mutu serta
keamanan terhadap obat,
perbekalan kesehatan secara
terpadu utk tercapai derajat
kesmas
Tersedianya obat, perbekalan
kesehatan, dan makanan yang aman,
bermutu dan bermanfaat, serta
terjangkau oleh masyarakat
UNSUR-UNSUR UTAMA
-
Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Pengawasan mutu obat, perbekalan kesehatan, dan makanan
Pengembangan Obat asli Indonesia
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat
adiktif lainnya ( NAPZA)
PRINSIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obat dan perbekalan kesehatan mrp komoditas khusus dg
fungsi sosial harus tersedia, terjangkau, bermutu dan aman
Pemerintah mengendalikan harga obat & perbekalan
kesehatan, tidak sepenuhnya diserahkan mekanisme pasar
serta tdk boleh dipromosikan
Penyediaan obat mengutamakan obat essensial generik
bermutu
Penyediaan perbekalan kesehatan sesuai standar kualitas
Pengembangan dan peningkatan obat asli indonesia agar
memperoleh obet tradisional yg bermutu tinggi, aman
memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah
Pengamanan obat & perbekalan kes mell tahap produksi,
distribusi & pemanfaatan
Ketersediaan Obat & perbekalan kesehatan termasuk Napza
tertentu disesuaikan dg peraturan perundangan yg berlaku
BENTUK POKOK
1.
2.
3.
4.
5.
Upaya Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan
Upaya pemertaan obat dan perbekalan kesehatan
Upaya pengawasan & pengamanan mutu obat & perbekalan
kesehatan
Upaya pencegahan dan penaggulangan NAPZA
Upaya pengembangan obat asli Indonesia
BAB VIII : SUB SISTEM PEMBERDAYAN MASY.
PENGERTIAN :
Tatanan menghimpun
berbagai upaya
Perorangan, Kelompok,
dan Masy Umum di
bidang Kesehatan scr
Terpadu & Saling
Mendukung
TUJUAN
UNSUR UTAMA :
Pemberdayaan Perorangan,
Pemberdayaan Kelompok
Pemberdayaan Masyarakat
Terselenggaranya
upaya Pemberdayaan,
mell.kemitraan,keman
dirian perorangan,
kelompok dan masy
dlm pemb.kesh
secara berhasil guna
dan berdaya guna.
PRINSIP :
1. Berbasis Tata nilai, Sos-Bud, Kebutuhan, Potensi setempat.
2. Pemerintah sbg fasilatator yg akuntabel dlm penyel upaya kes berbasis masy
3. Pendekatan edukatif
4. Meningkatkan akses informasi dan kesempatan untuk berpendapat serta terlibat
dalam pengambilan keputusan
5. Prinsip kemitraan dengan semangat kebersamaan & gotong-royong.
6. Pemberian penghargaan kepada perorangan, kolompok, masyarakat, lembaga yg
berjasa sbg penggerak, pengabdi, dan penggagas pembangunan kesehatan.
SUB SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PER
ORANG
AN
PEMBERDA
YAAN
MASYARAKAT
KELOM
POK/
MASY.
INDIVIDU.
TOMA, KADER,
 TELADAN
PHBS
- KELOMPOK,
LEBG MASY
 KELOMPK
PEDULI KES
- KONSIL
KOMITE
DEWAN
PNYANTUN
 PERWLIAN
MASY.
TO
SERVE
U
K
p
DERAJAT
KESMAS
SETINGGI
TINGGI
NYA
TO
ADVO
CATE
TO
WATCH
U
K
M
BENTUK POKOK
Pemberdayaan
Perorangan
1. Meningkatkan peran
individu sbg pemrakarsa
2. Meningkatkan peran
individu sbg kader/ teladan
3. Meningkatkan fungsi
individu dlm menyurakan
kehendak masy
4. Meningkatkan kemampuan
individu
Pemberdayaan
Kelompok/Masyarakat
1. Atas prakarsa perorangan dan
kelompok/masy.
2. Dpt juga terbentuk atas dukungan,
dorongan, inspirasi kelompok.
3. Berbentuk organisasi formal atau
non formal.
4. Meningkatkan fungsi kelompok
dlm menyuarakan kehendak masy
5. Pendampingan dilakukan utk
meningkatkan kemampuan
kelompok
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Dilakukan atas prakarsa perorangan/kel
2. Terbentuk atas dorongan masy
3. Meningkatkan fungsi masy
4. Memberdayakan masy
5. Pendampingan
BAB IX : SUBSISTEM MANAJEMEN
KESEHATAN
PENGERTIAN
TUJUAN
BAGIAN DARI ADMINSITRASI
KESEHATAN, SISTEM
INFORMASI KESEHATAN, IPTEK
KESEHATAN, HUKUM SECARA
TERPADU
TERSELENGGARANYA FUNGSI
MANAJEMEN KESEHATAN
UNSUR UTAMA
1.
2.
3.
4.
ADM KESEHATAN
INFORMASI KESEHATAN
IPTEK
HUKUM KESEHATAN
PRINSIP
ADMINISTRASI KESEHATAN

AZAS KEBIJAKAN DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN

KEJELASAN HUB ADM DGN BERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN

PEMBAGIAN KEWENANGAN
INFO KESH

SEMUA DATA KESEHATAN YANG MENDUKUNG PROSES PENGAMBILAN
KEPUTUSAN

AKURAT. CEPAT, TEPAT WAKTU , MUTAKHIR DAN MUDAH DIAKSES

MEMPERHATIKAN ASPEK KERAHASIAAN
IPTEK

IPTEK UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT, TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN KAIDAH ILMIAH, ETIKA DAN MORAL
HUKUM KESEHATAN

TERWUJUDANYA SISTEM HUKUM KESEHATAN YANG MENCAKUP
PENGEMBANGAN SUBSTANSI HUKUM , KULTUR DAN BUDAYA HUKUM.
BENTUK POKOK
1.
2.
3.
4.
ADMINISTRASI KESEHATAN
INFORMASI KESEHATAN
IPTEK
HUKUM KESEHATAN
TAHAP PENYUSUNAN SKD
(CONTOH KAB. SAMPANG)
INDONESIA
SEHAT 2010
PEMBANGUNAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KOTA PROBOLINGGO
JATIM
SEHAT 2010
KAB.
Tulungagung
SEHAT 2010
VISI
MISI:
1. ……………….
……………….
2. ……………….
……………….
3. ……………….
……………….
……………….
4. ……………….
……………….
……………….
MASTER
PLAN
PEMB
KES
KAB
Tul.Agung
SISTEM
KESEHATAN
DAERAH
(SKD)
KABUPATEN
T.agung
VISI KES:
(KOTA PROBOLINGGO: …………………………………………. INDONESIA SEHAT
……………………………………………………………….)
2010
VISI KAB
SISTEM
PERTANIAN
KOTA PROB.
SISTEM
DLL
SISTEM
PENDIDIKAN
KOTA
PROB
SISTEM
PEREKONOMIAN
KOTA PROB
SKP
SKP
SKD
KAB/
KOTA
SISTEM
PERINDUSTRIAN
KOTA PROBOLINGGO
SKP
SKD SKP JATIM
KAB/
SKD
KOTA
KAB/
KOTA
SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN T.AGUNG
(SUPRASISTEM)
SKP
SISTEM KESEHATAN
NASIONAL
(SUPRASISTEM)
1.
DIDAHULUI DG ANALISIS SITUASI & KECENDERUNGAN
(BAIK PEMBANGUNAN KES MAUPUN SISTEM KES)
2.
MENGACU KPD KEBIJAKAN & STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KES (BAIK NASIONAL MAUPUN
DAERAH
3.
DLM KERANGKA GOOD GOVERNANCE YI MEMADUKAN
KEPENTINGAN & ASPIRASI SEMUA PIHAK (PEMERINTAH,
MASYARAKAT, DUNIA USAHA)
4.
DIDUKUNG OLEH KEPAHAMAN TENTANG HAKIKAT
SISTEM & KEMAMPUAN DLM MELAKUKAN ANALISIS
SERTA KAJIAN THD SISTEM
PER
SIAP
AN
ANALISIS
SITUASI
&
KECENDE
RUNGAN
PENYELENGGARAAN
SKD
PENYU
SUNAN
SKD
PENETAP
AN SKD
EVALUASI
SKD
PENYELENGGARAAN SKD
PEMBENTUKAN
TIM
LOKAKARYA
(PENYAMAAN PERSEPSI
& PERSIAPAN)
PEMBUATAN
KERANGKA ACUAN
PENGUMPULAN
DATA, INFORMASI,
DOKUMEN, DLL
FASE ANALISIS SITUASI
& KECENDERUNGAN
ANALISIS SITUASI
& KECENDERUNGAN
(OLEH TIM)
LOKAKARYA
INTERN KESEHATAN
(PENYAMAAN PERSEPSI,
PERUMUSAN MASALAH
& ISU STRATEGIS)
LOKAKARYA
DG STAKEHOLDERS
(PENYAMAAN PERSEPSI,
PERUMUSAN MASALAH
& ISU STRATEGIS)
FASE PENYUSUNAN SKD
ANALISIS SITUASI
& KECENDERUNGAN
MASALAH2 KES
YG DIHADAPI
DAERAH
(DLM 6 SUBSISTEM)
KEBIJAKAN2 UTK
MENGATASI
MASALAH YBS
MASALAH KES (6 SUBSISTEM)
-
KEBIJAKAN
-
LOKAKARYA INTERN
KES (PERUMUSAN
KEBIJAKAN2)
LOKAKARYA INTERN
KES (PENYEMPURNAAN
DRAFT SKD)
LOKAKARYA DG STAKE
HOLDERS (PERUMUSAN
KEBIJAKAN2)
LOKAKARYA DG STAKE
HOLDERS (PENYEMPUR
NAAN DRAFT SKD)
PENULISAN DRAFT
SKD OLEH TIM
FINALISASI DOKUMEN
SKD OLEH TIM
FASE PENETAPAN SKD
DAPAT DISEDERHANAKAN
KRN KETERBATASAN DANA, DILAKUKAN PENYEDERHANAAN SBB.
FASE PERSIAPAN
PEMBENTUKAN
TIM
FASE ANALISIS SITUASI
ANALISIS SITUASI
& KECENDERUNGAN
(OLEH TIM)
PEMBUATAN
KERANGKA ACUAN
PENGUMPULAN
DATA, INFORMASI,
DOKUMEN, DLL
LOKAKARYA
INTERN KESEHATAN
(PENYAMAAN PERSEPSI,
PERUMUSAN MASALAH &
PENETAPAN KEBIJAKAN)
(PENYEDERHANAAN, LANJUTAN)
FASE PENYUSUNAN SKD
PENULISAN DRAFT
SKD OLEH TIM
LOKAKARYA INTERN
KES (PENYEMPURNAAN
DRAFT SKD)
PERBAIKAN DRAFT
SKD OLEH TIM
LOKAKARYA DG STAKE
HOLDERS (PENYEMPUR
NAAN DRAFT SKD)
FINALISASI DOKUMEN
SKD OLEH TIM
FASE PENETAPAN SKD
I.
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. MAKSUD & TUJUAN
II.
ANALISIS SITUASI & KECENDERUNGAN
A. KEADAAN & MASALAH
B. KECENDERUNGAN
III.
POKOK-POKOK SKD
A. PENGERTIAN
B. LANDASAN
C. PRINSIP DASAR
D. TUJUAN
E. SUBSISTEM
F. KEDUDUKAN
IV.
SUBSISTEM UPAYA KES
A. PENGERTIAN
B. TUJUAN
C. UNSUR2 UTAMA
D. PRINSIP-PRINSIP
E. BENTUK POKOK
V.
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KES
VI.
SUBSISTEM SDM KES
VII.
SUBSISTEM OBAT & PERBEKALAN KES
IDEM
IDEM
IDEM
VIII. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASY
IDEM
IX.
X.
SUBSISTEM MANAJEMEN KES
IDEM
PENYELENGGARAAN SKD
A. PELAKU
B. PROSES PENYELENGGARAAN
C. PENTAHAPAN
PENUTUP