Transcript blok 4.2 sistem kesehatan nasional

Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS, SUMATERA BARAT
1
PENDAHULUAN
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM
KESEHATAN NASIONAL
ASAS SISTEM KESEHATAN NASIONAL
BENTUKPOKOK SISTEM KESEHATAN NASIONAL
CARA PENYELENGGARAAN SISTEM
KESEHATAN NASIONAL
DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN SISTEM
KESEHATAN NASIONAL
Sistem Kesehatan Nasional
• Kepmenkes RI No: 374/MENKES/SK/V/2009
RPJPK 2005-2025 dan SKN
adalah dokumen Kebijakan Pembangunan
Kesehatan sebagai acuan penyelenggaraan
pembangunan kesehatan
LATAR BELAKANG
• Tujuan nasional Bangsa Indonesia dalam Pembukaan
UUD 1945 yang diselenggarakan melalui pembangunan
nasional
• Percepatan pembangunan kesehatan melalui SKN dengan
terobosan Desa Siaga, Jamkesmas, Program Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
• Perubahan lingkungan strategis: UU 32/2004 Pemerintah
Daerah, UU 33/2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemda, UU 25/2004 Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), UU 17/2007 RPJPN 20052025, dan upaya percepatan MDGs
MAKSUD DAN KEGUNAAN
• Penyusunan SKN 2009 dimaksudkan untuk
menyesuaikan SKN 2004 dengan berbagai
perubahan dan tantangan eksternal dan
internal, agar dapat dipergunakan sebagai
landasan, arah, dan pedoman
penyelenggaraan pembangunan kesehatan
baik oleh masyarakat, swasta maupun oleh
pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota) serta
pihak-pihak terkait lainnya
SKN disusun dengan memperhatikan pendekatan
revitalisasi pelayanan kesehatan dasar
(primary health care)
yang meliputi:
1. Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata,
2. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak pada
rakyat,
3. Kebijakan pembangunan kesehatan, dan
4. Kepemimpinan.
Pendekatan pelayanan kesehatan primer secara global
telah diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam
mencapai kesehatan bagi semua dengan
mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang responsif
gender.
LANDASAN SKN
1.Landasan Idiil yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD1945,
3. Landasan Operasional meliputi seluruh ketentuan
peraturan perundangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan SKN
PERKEMBANGAN & TANTANGAN
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
PERKEMBANGAN
DAN MASALAH
SISTEM KESEHATAN
NASIONAL
PERUBAHAN
LINGKUNGAN
STRATEGIS
PERKEMBANGAN & TANTANGAN
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
1. Penuruan AKB 46/1000 (1997) menjadi 34/1000 (2007), SDKI
2012 32/1000
2. Penuruan AKI 334/100.000 (1995) menjadi 228/100.000
(2007) SDKI 2012 sebesar 359/100.000
3. Peningkatan UHH 68,6 (2004) menjadi 70,5 (2007) tahun
2012 menjadi 71.62
4. Penurunan prevalensi kekurangan gizi balita 25,8% (2003)
menjadi 18,4% (2007)
ASAS SISTEM KESEHATAN NASIONAL
. DASAR
PEMBANGUNAN
KESEHATAN
DASAR SISTEM
KESEHATAN
NASIONAL
BENTUK POKOK SISTEM KESEHATAN
NASIONAL
TUJUAN SKN
KEDUDUKAN SK
SUBSISTEM SKN
TATA HUBUNGAN ANTAR SUBSISTEM DAN
LINGKUNGANNYA
• Perikemanusiaan
• Hak asasi manusia
• Adil dan merata
• Pemberdayaan dan kemandirian
masyarakat
• Kemitraan
• Pengutamaan & manfaat
• Tata penyelenggaraan yg baik
Tujuan SKN adalah terselenggaranya
pembangunan kesehatan oleh
semua potensi bangsa, baik
masyarakat, swasta maupun
pemerintah secara sinergis, berhasilguna dan berdaya-guna, sehingga
tercapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya
1. Supra Sistem SKN
2. SKN terhadap Sistem Nasional
Lain
3. SKN terhadap Sistem Kesehatan
Daerah
4. SKN terhadap Sistem
Kemasyarakatan dan Swasta
1. Subsistem Upaya Kesehatan
2. Subsistem Pembiayaan Kesehatan
3. Subsistem Sumber Daya Manusia
Kesehatan
4. Subsistem Obat dan Perbekalan
Kesehatan
5. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
6. Subsistem Manajemen Kesehatan
INPUT
PROSES
OUTPUT
PEMBERDAYAAN MASY
SDM
SARANA
UPAYA
KESEHATAN
DANA
MANAJEMEN
KESEHATAN
TUJUAN
BANGKES
CARA
PENYELENGGARAAN SISTEM
KESEHATAN NASIONAL
• A. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
• B. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN
• C.SUBSISTEM SUMBERDAYA
MANUSIA
KESEHATAN
• D. SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
• E. SUBSISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI
KESEHATAN
• F. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARA- KAT
UPAYA
KES
UKP
UKM
Pem
Swsta/
UKBM
Pem
Swasta
• Puskesmas
• Pos-2 Kesehatan
•Puskesmas
•Praktik-2 Nakes, Klinik
•Apotek, Lab, toko
obat, Optik, dll
Strata-2
• Dinkes Kab/Kota
• UPT-2
•Praktik Nakes Spes Kons
•RS C & B
•Apotek, Lab, Optik, T Obt
•Balai-2 Kes, dll
Strata-3
• Dinkes Prov
• Depkes
• Institut-2 Kes
•Praktik Nakes Spes Kons
•RS B & A
•Apotek, Lab, Optik, T Obt
•Pst-2 Unggulan Nas,
Strata-1
PRINSIP
1. UKM diselenggarakan oleh
pemerintah dg peran aktif masy
dan swasta.
2. UKP diselenggarakan oleh masy,
swasta dan pemerintah.
3. Penyelenggaraan upaya
kesehatan oleh swasta harus
memperhatikan fungsi sosial.
21
PRINSIP
4. Penyelenggaraan upaya kesehatan
harus bersifat menyeluruh, terpadu,
berkelanjutan, terjangkau,
berjenjang, profesional dan bermutu.
5. Penyelenggaraan upaya kesehatan,
termasuk pengobatan tradisional dan
alternatif, harus tidak bertentangan
dg kaidah ilmiah.
6. Penyelenggaraan upaya kesehatan
harus sesuai dg nilai dan norma
sosial budaya serta moral dan etika
profesi.
22
BIAYA
KES
Penggalian
Pengalo
kasian
UKP
UKM
Masy
A
Pembelan
jaan
Penduduk
Penduduk
Miskin
Mampu
Pem
P
Public-Private Mix
Jaminan
Kesehatan
wajib
Jaminan
Kesehatan
sukarela
PRINSIP
1. Jumlah dana kesehatan harus cukup
dan dikelola secara berdaya-guna,
adil dan berkelanjutan, didukung
oleh transparansi dan akuntabilitas.
2. Dana pemerintah untuk pembiayaan
UKM dan UKP bagi masy rentan dan
keluarga miskin.
3. Dana masy diarahkan untuk
pembiayaan UKP yg terorganisir,
adil, berhasil-guna dan berdaya-guna
melalui JPK
24
PRINSIP
4. Pemberdayaan masy dalam
pembiayaan kesehatan melalui
penghimpunan dana sosial atau
memanfaatkan dana masyarakat
yg telah terhimpun
5. Pada dasarnya penggalian,
pengalokasian dan pembelanjaan
pembiayaan kesehatan di daerah
merupakan tanggung jawab
pemerintah daerah.
25
SDM
Kes
Diklat
Jenis
UKM
Peren
canaan
Jumlah
UKP
Daya
guna
Kuali
fikasi
Derajat kes.
Masy yg
setinggitingginya
PRINSIP
1. Pengadaan tenaga kesehatan mencakup
jumlah, jenis dan kualifikasi Nakes
disesuaikan dg kebutuhan dan dinamika
pasar
2. Pendayagunaan Nakesmemperhatikan asas
pemerataan pelayanan kesehatan serta
kesejahteraan dan keadilan
3. Pembinaan Nakes diarahkan pd
penguasaan IPTEK serta pembentukan
moral dan akhlak sesuai dg ajaran agama
dan etika profesi
4. Pengembangan karir dilaksanakan secara
objektif, transparan, berdasarkan
prestasikerja dan disesuaikan kebutuhan
pembangunan kesehatan secara nasional
27
JENIS
Jaminan
MERATA
Peme
rataan
JUMLAH
OBAT &
PERBKLN KES
Jaminan
Mutu
NAR & PSI
TRAD
UKP
SUSTAIN
UKM
Obat &
Prbkln
Kes
Jaminan
Keter
sediaan
Derajat kes.
Masy yg
setinggitingginya
PRINSIP
1. Tidak boleh diperlakukan sebagai
komoditas ekonomi
2. Penetapan harganya dikendalikan oleh
pemerintah
3. Tidak dipromosikan secara berlebihan
dan menyesatkan
4. Peredaran serta pemanfaatannya tidak
bertentangan dengan hukum, etika dan
moral
5. Mengutamakan obat esensial generik
bermutu didukung pengembangan
industri bahan baku
29
PRINSIP Lanjutan..
6. Optimalisasi industri nasional dengan
memperhatikan keragaman produk dan
keunggulan daya saing.
7. Disesuaikan standar formularium obat
rumah sakit dan mengacu DOEN
8. Diselenggarakan secara rasional dengan
memperhatikan aspek mutu, manfaat,
harga, kemudahan diakses serta
keamanan.
30
PRINSIP Lanjutan..
9. Pengembangan dan peningkatan obat
tradisional yg bermutu tinggi, aman,
memiliki khasiat nyata dan teruji
secara ilmiah.
10.Pengamanan diselenggarakan dari
tahap produksi, distribusi dan
pemanfaatan
11.Kebijaksanaan Obat Nasional
ditetapkan oleh pemerintah bersama
pihak terkait lainnya.
31
Kelmpk
Kelompok/
Lmbg Masy
Kelompok
Peduli kes.
Masy
Umum
Konsil/komite
/Dwan Pnytun
 Perwakilan
Masyarakat
To
Serve
To
Advocate
UKP
Individu,Toma
Kader/motor
/teladan PHBS
UKM
Pemberdayaan
Masy
Pero
rangan
To
Watch
Derajat
kesmas
setinggitngginya
PRINSIP
1. Berbasis masyarakat
2. Pemberdayaan dlm voice dan choise
3. Peningkatan kesadaran, kemauan
dan kemampuan masy.
4. Kemitraan dng semangat gotong
royong
5. Pemerintah bersikap terbuka,
bertanggung jawab dan tanggap
33
Upaya
Kes
Infor
masi
Pembia
yaan
Kes
Manajmn
Kes
Iptek
Adminis
trasi
Kes
Sumber
daya
Manusia
Kes
Obat &
Perbkln
Kes
Hukum
Pember
dayaan
Masy
Derajat kes.
Masy yg
setinggitingginya
PRINSIP
1. Berpedoman pd desentralisasi, dekon &
tugas pembntn dlm wadah NKRI
2. Perlu dukungan kejelasan hubungan admin
dg sektor lain serta antar unit kesehatan di
berbagai jenjang
3. Koordinasi yg jelas dg sektor lain serta
antar unit kes dlm jenjang yg sama
4. Adanya kejelasan kewenangan, tugas &
tanggung jawab antar unit kes
35
PRINSIP
• Mencakup seluruh data yg terkait
• Mendukung proses pengambilan Keputusan
• Sesuai dg kebutuhan informasi untuk
pengambilan keputusan
• Harus akurat, cepat dan tepat, dan
mendayagunakan TI
• Diperoleh melalui pencatatan-pelaporan, dan
survai
• Memperhatikan aspek kerahasiaan di bidang
kes dan kedokteran
36
PRINSIP
• Pengembangan & pemanfaatan IPTEK
kes utk kepentingan masy
• Pengembangan & pemanfaatan IPTEK
kes tdk boleh bertentangan dg etika
moral &nilai agama
37
PRINSIP
•Dipakai sebagai acuan dlm
mengembangkan peraturan perundangan
kes daerah
•Hukum kes mencakup peraturan
perundangan, pelayanan advokasi &
peningkatan kesadaran hukum
•Perlu didukung oleh pembentukan dan
pengembangan jaringan informasi,
dokumentasi hukum kes serta
pengembangan satuan unit organisasi
hukum kes di Depkes
38
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN
SISTEM
A. PROSES PENYELENGGARAAN SKN
B. TATA PENYELENGGARAAN SKN
C. PENYELENGGARA SKN
D. SUMBERDAYA PENYELENGGARAAN SKN
D. KERJASAMA INTERNASIONAL