Transcript 2. pendekatan sistem kesehatan dan sistem

Arif kurniawan
PENDEKATAN SISTEM KESEHATAN
Pendekatan sistem
 Untuk dapat memahami administrasi
kebijakan kesehatan secara komprehensif
maka perlu mengerti tentang konsep
pengertian sistem
 Apakah sistem tersebut?
 Apakah sistem kesehatan tersebut?
Pengertian sistem
 Sistem adalah suatu tatanan unsur-unsur yang
berhubungan yang satu dengan yang lainnya
termasuk ciri –cirinya
 Unsur – unsur tersebut merupakan bagian atau
komponen dari sistem tersebut
 Ciri –ciri adalah segala sesuatu yang menandai
keberadaan unsur-unsur tersbut
Pengertian sistem
 Hubungan antar unsur –unsur dengan ciri –
cirinya tadi membentuk sistem
 Sistem tersebut berproses menuju pada maksud
dan tujuan tertentu
 Sistem merupakan bagian dari keseluruhan yang
nyata tetapi dapat juga sebagai model rekaan
hasil abtraksi konsep pemikiran kita
Pengertian interaksi
 Interaksi adalah pengikat atau penghubung
antar unsur, yang memberi bentuk/struktur
kepada obyek, membedakan dengan obyek
lain dan mempengaruhi perilaku dari obyek
Pengertian unsur
 Unsur adalah benda, baik konkrit atau abstrak
yang menyusun obyek sistem
 Unjuk kerja sistem ditentukan oleh fungsi unsur
 Gangguan salah satu fungsi unsur
mempengaruhi unsur lain sehingga
mempengaruhi unjuk kerja sistem sebagai
keseluruhan
Pengertian obyek
 Sistem yang menjadi perhatian dalam suatu
batas tertentu sehingga dapat dibedakan
antara sistem dengan lingkungan sistem
 Artinya semua diluar batas sistem adalah
lingkungan sistem
Pengertian batas
 Batas adalah antara sistem dengan
lingkungan tersebut memberikan dua jenis
sistem yaitu sistem tertutup dengan sistem
terbuka
 Sistem tertutup adalah sebuah sistem
dengan batas yang tidak tembus terhadap
pengaruh lingkungan
Pengertian batas
 Pada faktanya sistem selalu berinteraksi
dengan lingkungan atau sebagai sistem
terbuka
Pengertian tujuan
 Unjuk kerja sistem yang teramati atau
diinginkan
 Unjuk kerja yang teramati merupakan hasil
yang telah dicapai oleh kerja sistem
 Yaitu keseluruhan interaksi antar unsur dalam
batas lingkungan tertentu
Pengertian sistem
 Sistem sebagai obyek didekati dengan
berpikir sistem
 Sistem hidup
 Sistem fisik
 Sistem non-fisik
Pengertian sistem
 Sistem yang nyata misalnya sistem fisiologis
dan anatomis tubuh kita misalnya sistem
pernafasan, peredaran darah
 Sistem yang abtrak misalnya sistem
administrasi atau manajemen kesehatan
Pengertian sistem
 Sistem administrasi kesehatan adalah konsep
yang abstrak hasil pemikiran.
 Struktur dan fungsi yang membentuk sistem
administrasi kesehatan harus dapat kita
bayangkan seperti sistem fisiologis tubuh kita
Pengertian sistem
 Sistem adminitrasi kesehatan merupakan sistem
yang terbuka artinya sub sistem yang dapat
dilibatkan hampir tidak ada batasnya yang jelas
 Keberadaan sistem dan subsistemnya adalah
hasil abtraksi atau model rekaan pemikiran kita
tentang administrasi atau manajemen kesehatan
tadi
Berpikir sistem
 Berpikir sistemik adalah adanya kesadaran untuk
mengapresiasi dan memikirkan suatu kejadian
sebagai suatu sistem
 Kejadian baik fisik atau non fisik dipikirkan
sebagai unjuk kerja atau dapat berkaitan dengan
unjuk kerja dari keseluruhan interaksi antar
unsur sistem dalam batas lingkungan tertentu
Berpikir sistemik
 Identifikasi proses yang menghasilkan
kejadian nyata
 Identifikasi kejadian yang diinginkan
 Identifikasi kesenjangan antara kenyataan
dengan keinginan
Pendekatan dan analisa sistem
 Upaya mengambarkan sistem administrasi
kesehatan diibaratkan cerita klasik tentang
orang buta menggambarkan gajah
 Analoginya dalam sistem administrasi kesehatan
adalah orang kesehatan lingkungan apabila
membahas tentang administrasi kesehatan lebih
menonjolkan masalah lingkungan
Analisa sistem
 Pelukisan atau penguraian operasional suatu
sistem yang meliputi upaya
pengidentifikasian tujuan, kegiatan,
pelaksanaan kegiatan, situasi yang dihadapi
serta informasi yang dibutuhkan oleh sistem
pada setiap tahap pelaksanaannya
Langkah analisa sistem
 Lakukan penguraian sistem sehingga menjadi
jelas
 Lanjutkan dengan perumusan masalah yang
dihadapi oleh bagian sistem tersebut secara
keseluruhan
 Pengumpulan data dan informasi
 Berdasarkan informasi tersebut kembangkanlah
model sistem yang baru
 Lakukan uji coba dan pilih model yang paling
tepat
Unsur dan komponen sistem kesehatan
 Komponen – komponen sistem meliputi :
 Masukan (input)
 Proses
 Keluaran (output)
 Umpan balik (feed back)
 Dampak (impact)
Unsur dan komponen sistem kesehatan
 Masukan : sumber daya : man, money, material,
method, machine
 Proses : fungsi manajemen meliputi;
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengawasan dan penilaian
 Keluaran : pelayanan kesehatan yang dihasilkan
oleh unit pelayanan kesehatan
Unsur dan komponen sistem kesehatan
 Lingkungan : adalah keadaan umum dan sektor –
sektor lain yang terkait seperti kebijakan,
peraturan dan perundangan
 Umpan balik : kegiatan pencatatan, pelaporan,
dan pengolahan data informasi kesehatan
 Dampaknya adalah teratasinya masalahmasalah kesehatan , meningkatnya status
kesehatan
Gambaran sistem tersebut
Lingkungan
Perundangan dan kebijakan
input
Sumber daya
5M
Proses
Admin
P1,P2,P3
Keluaran
Upaya
Pelayanan kesh
Masalah
Kesehatan
teratasi
Manajemen informasi
kesehatan
Dampak
Derajat
Kesehatan
meningkat
Sistem dalam SKN
 SKN mengelompokkan komponen sistemnya
menjadi :
 Masukan : masalah2 kependudukan, lingkungan,
sumber daya
 Proses : upaya kesehatan
 Keluaran dan dampak : status kesehatan
 Lingkungan sistem : sistem ketahanan nasional
Bentuk pokok sistem
kesehatan
 Peranan unsur pembentuk sistem kesehatan
 Pemerintah : bertanggung jawab merumuskan
kebijakan kesehatan
 Masyarakat : mereka yang memanfaatkan jasa
pelayanan kesehatan
 Penyedia pelayanan kesehatan ; bertanggung
jawab secara langsung dalam menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
Peranan unsur pembentuk
sistem kesehatan
pemerintah
Sistem kesehatan
masyarakat
Penyedia pelayanan
kesehatan
Sistem kesehatan didunia secara umu
dibedakan menjadi :
 Monopoli pemerintah : pemerintah amat
dominan dan memonopoli semua upaya
kesehatan
 Dominasi pemerintah : pemerintah tetap
dominan tetapi swasta diberikan kesempatan
dalam menyelenggarakan upaya kesehatan
 Dominasi swasta : pemerintah hanya menangani
kesehatan yang menyangkut kepentingan
masyarakat
Sistem kesehatan ditinjau dari
pemanfaatan sumber, tata cara dan
kesanggupannya
 Sistem kesehatan yang telah memanfaatkan
kemajuan ilmu dan teknologi secara optimal
ditemukan di negara maju
 Sistem kesehatan yang baru saja disentuh oleh
kemajuan ilmu dan teknologi dinegara
berkembang
 Sistem kesehatan yang belum tersentuh oleh
kemajuan ilmu dan teknologi : dinegara sangat
terbelakang
Unsur pokok sistem kesehatan
 Organisasi pelayanan
 Organisasi pembiayaan
 Mutu pelayanan dan pembiayaan
Subsistem dalam sistem
kesehatan
 Subsistem pelayanan kesehatan
 Subsistem pembiayaan kesehatan
Sistem kesehatan
Sub sistem
Pelayanan kesehatan
Sub sistem
Pembiayaan kesehatan
SISTEM KESEHATAN NASIONAL 2009
Kep Menkes RI
No.374/MENKES/SK/V/2009
31
MATERI POKOK
1. Pokok-pokok Pembangunan
Kesehatan
2. SKN
32
POKOK-POKOK
PEMBANGUNAN
KESEHATAN
33
PEMBANGUNAN KESEHATAN
Adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
terwujud
Sumber: 1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, 2. UU No. 25
Tahun
2004 tentang SPPN, 3. UU No. 17 Tahun 2007 tentang
RPJPN, dan SKN 2009
34
ARAH, DASAR-DASAR DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
TAHUN 2005-2025
 Arah:
Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
terwujud
 Dasar-dasar:
1. Perikemanusiaan,
2. Pemberdayaan dan kemandirian,
3. Adil dan merata, serta
4. Pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus
pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia
usia lanjut (manula), dan keluarga miskin
Sumber : Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
35
Lanjutan…..
 Pelaksanaan melalui peningkatan:
1.
2.
3.
4.
Upaya kesehatan,
Pembiayaan kesehatan,
Sumber daya manusia kesehatan,
Obat dan perbekalan kesehatan yang disertai
oleh peningkatan pengawasan,
5. Pemberdayaan masyarakat, dan
6. Manajemen kesehatan

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan
dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit,
perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan
iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan
semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor
Sumber : Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
36
Lanjutan…..
 Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan
kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan
preventif.
 Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan,
yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan
dampaknya terhadap kesehatan.
 Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara
lintas sektor yang meliputi produksi pangan,
pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat
rumah tangga dan kandungan giziyang cukup,
seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka
mencapai status gizi yang baik
Sumber : Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
37
SUBSTANSI PEMBANGUNAN KESEHATAN
DAN KAITANNYA DENGAN TINGKAT KEBIJAKAN SERTA
PERATURAN PERUNDANGAN
Tata Nilai:
Dasar PK dlm
UU No. 17 2007
RPJPN
Pembanguna
n Kesehatan
Kebij. Strategis: UUD, Tap MPR,
UU (a.l Amandemen UU No. 23/92
ttg Kes) Perpu, PP, Perda
Proses:
RPJPK 20052025
Kebijakan Manajerial:
1. Kebj Umum: UU, Perpu, PP,
Kep.Presiden, Inpres, Perda, dll
2. Kebj Khusus: Permen, Kepmen,
Insmen, Srt Edaran Menteri
Struktur:
SKN 2009
Kebijakan Teknis
Operasional (suatu sektor tertentu):
Per, Kep, Inst Dirjen/Kepala LPND
Sumber: Pem Kes, RPJPK 2005-2025,
SKN 2009, Sankri: Buku I, th 2003,
Buku III, th 2005, Kep Menkes No. 922, th
Pelaksanaan Pemb. Kesehatan
38
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
UNSUR PELAKSANAAN, MANAJEMEN DAN PENGEMBANGANNYA
1. Penelitian dan Pengembangan
1. Pengembangan
2. Penyebarluasan dan Pemanfaatan Hasil
Peningkatan mutu upaya dan
manajemen kesehatan
melalui:
Litbangkes
3. Pengembangan Sumber Daya Litbang
a. Proses Kebijakan
1. Kebijakan
Kesehatan
a. K. Strategis
b. K. Manajerial: Umum, Khusus
c. K. Teknis Operasional
Pembangunan
Kesehatan*
b. Sistem Kebijakan : Kelembagaan
dari Proses K
1) Jangka PJ, Mn, Pd
a. Perencanaan
2. Manajemen
Elaborasi dari
Pelaksanaan No. 5
1) Penyusunan K
2) Pelaksanaan K
3) Evaluasi K
2.
Administras
i
3. Informasiasi
Kesehatan
Kesehatan
2) P. Nas, Reg, T Ruang
3) P. Makro, Sek, Kaws, Proyek
4) P. Stratejik
5) P. Sentral, Desen, Campuran
b. Penggerakan
Pelaksanaan
c.
4. Hukum Kesehatan
Pengendalian,Pengawas
an, Pertanggung jawaban
3. Pelaksanaan
Melalui Peningkatan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Upaya Kesehatan,
Pembiayaan Kesehatan,
SDM Kesehatan,
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan,
Manajemen Kesehatan, dan
Pemberdayaan Masyarakat
Dilaksanakan oleh: 1. Pemerintah dan 2. Masyarakat termasuk
swasta
* Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Dasar Pembangunan Kesehatan adalah: 1. Perikemanusiaan, 2. Pemberdayaan dan Kemandirian, 3. Adil dan Merata, serta 4. Pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus
pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin (Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025)
Menurut WHO pembangunan kesehatan adalah proses yang terus menerus dan progresif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sumber: R. Hapsara H.R39
PERKEMBANGAN POKOK-POKOK SUBSTANSI DAN PROSES LEGISLASI
PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 1980-2025
SKN 1982
(Disusun 80-82)
S
u
b
s
t
a
n
s
i
L
e
g
i
s
l
a
s
i
1.Tata
nilai
Pemikiran Dasar
Pembangunan
Kes
2.Prose RPJPK
RP3JPK
s
3.Struk
tur
Bentuk Pokok
SKN
KEPMENKES
No.99a/1982 Ttg.
SKN
UU No.23 Th.
1992 Ttg.
Kesehatan
Rencana Pemb Kes
Menuju Indonesia
Sehat 2010
(Disusun 1999)
Dasar-dasar
Pembangunan
Kes
Kebijakan,Strate
gi,Program
SKN 2004
(Disusun 02-03)
Prinsip Dasar
SKN
Prinsip Dasar
Pembangunan
Kes
Perbaika
n
Penyempurnaan
RPJPK 2005-2025
Tahun 2009
Perbaikan
Wujud dan Metode
Penyempurnaan Penyelenggara
Pemb.Kes
KEPMENKES
No.574/2000
KEPMENKES
No. 131/2004
P.P.
Sumber : R.Hapsara.HR 2004
Unsur Kesehatan
dari TAP MPR No.7Th
2001 Visi Indonesia
Masa Depan , UU
RPJPN 2005-2025
SKN 2009
Bentuk dan Cara
Penyelenggaraa
n Pem. Kes
KEPMENKE
S
Amandemen UU No.23
Th.1992 Ttg. Kesehatan
40
PEMIKIRAN DASAR PEMBANGUNAN KESEHATAN
TUJUAN DAN DASAR
DASAR 1
Fundamen Moral :
Perikemanusiaa
n
yang berdasarkan
Ketuhanan Yang
Maha Esa
Pemberdayaan
& Kemandirian
Pengutamaan
upaya
setiap orang dan
masyarakat
dng pendekatan pemeliharaan, Peningkatan
kesehatan&Pencegahan
Adil dan Merata
setiap orang
mempunyai hak
yang sama
TUJUAN
PEMBANGUNA
N KESEHATAN*)
penyakit; bermanfaat
DASAR
2
DASAR 4
DASAR 3
(Paradigma sehat)
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
*) Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat 41
Sumber terwujud
: R.Hapsara.HR 1999
Sasaran: RPJP-K TAHUN 2005-2025
a. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 69 thn
pada 2005 menjadi 73,7 thn pada 2025
b. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 32,3 per
1.000 KH thn 2005 menjadi 15,5 per 1.000 KH thn 2025
c.
Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 262 per 100.000
KH thn 2005 menjadi 74 per 100.000 KH thn 2025
d. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari
26% thn 2005 menjadi 9,5% thn 2025
42
STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN
RPJPK 2005-2025
1. Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah
3. Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan
4. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
5. Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan
43
SASARAN RPJMN 2010-2014
1. UHH menjadi 72,0 tahun pd thn 2014
2. AKB menjadi 22/24/26 per 1.000 KH pd thn 2014
3. AKI menjadi 117,7 per 100rb KH pd thn 2014
4. Kurang gizi pd balita menjadi 15% pd th 2014
44
KETERKAITAN MAKNA DAN ARAH PEM KES DENGAN KESESUAIAN
PADA PELAKSANAAN PEM KES
RPJPK 2005-2025
•
•
•
Tujuan dan Sasaran
Strategi Pembangunan
Kesehatan
Upaya Pokok:
1. Upaya Kesehatan
2. Pembiayaan
Kesehatan
3. SDM Kesehatan
4. Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan & Makanan
5. Manajemen dan
Informasi Kesehatan
6. Pemberdayaan
Masyarakat
SKN 2009
• Tujuan SKN
• Kedudukan, Subsistem
dan Tata Hubungan
• Cara Penyelenggaraan
SKN:
1. SS Upaya Kesehatan
2. SS Pembiayaan
Kesehatan
3. SS SDM Kesehatan
4. SS Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan & Makanan
5. SS Manajemen dan
Informasi Kesehatan
6. SS Pemberdayaan
Masyarakat
45
PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAN
KAITANNYA DENGAN UNSUR-UNSUR STANDAR PROFESI TENAGA
KESEHATAN
LINGKUNGAN AGAMA,
SOSIAL DAN BUDAYA
LINGKUNGAN ILMU
DAN TEKNOLOGI
1 Pendidikan SDMK.
3. STANDAR
PENDIDIKAN
2 Pelatihan SDMK.
2. PENGADAAN
SDM KES
1 Rekruitmen,
Seleksi,
dan
Penempatan SDMK
2 Pengembangan dan Evaluasi
SDMK
3 Pemberian Kompensasi pada
SDMK
FUNDAMEN
MORAL:
KEMANUSIAAN
1 Perencanaan Kebutuhan SDMK.
2. Perencanaan Program SDMK.
3 Analisa dan Desain
Pekerjaan.
4 Sistem Informasi SDMK
1. PERENCANAN
SDM KES
4. PEMBIN, PENGAWASAN, SD SDMK
LINGKUNGAN
EKONOMI
3. PENDAYAGUNAAN
SDM KES
4.ETIKA
PROFESI
PENELITIAN &
PENGEMB.KES
SUMBER
DAYA KES
PEMBERDAYAAN MASY.
LINGKUNGAN
SEHAT
R. HAPSARA H.R, 2005
DERAJAT
KESMASY
MANAJEMEN KES.
2. STANDAR
KOMPETENSI
LINGKUNGAN
FISIK & BIOLOGI
PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN
SDM KESEHATAN
UPAYA
KESEHATAN
PERUBAHAN
SOSIAL BUDAYA
1.STANDAR
PELAYANAN
LINGKUNGAN
POLITIK &
HUKUM
PEMBANGUNAN KESEHATAN
46
R.Hapsara, H.R, 2009
GAMBARAN RENCANA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI PUSAT DAN DAERAH DALAM
KAITANNYA DENGAN RPJPK 2005-2025 DAN SKN 2009 SEBAGAI BENTUK DAN CARA
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
PUSAT
P
E
M
B
A
N
RPJPK
G 20052025
U
N
A
N
K
E
S
E
H
A
T
A
N
R
E
N
C
A
N
A
PELAK
UU No. 23/92
tentang
Kesehatan,
Amandemen
DAERAH
RPJPN
2005-2025
RPJPD
UU No. 23/92
tentang
Kesehatan,
Amandemen
RPJPK
2005-2025
Renstra
Depkes. Renc.
Pem. Kes Nas
RPJMN
RPJMD
Renstra SKPD
(Din. Kes)
RENJA KL
RKP
RKPD
RENJA SKPD
SKN 2009
SKN 2009
SANA
AN
Pelaksanaan,
Pembiayaan
Kes. Nasional
Pelaksanaan,
Pembiayaan
Nasional
Pelaksanaan
,
Pembiayaan
Daerah
Pelaksanaan,
Pembiayaan
Kes. Daerah
47
48
I. PENDAHULUAN
• Tujuan pembangunan kesehatan diarahkan untuk
mewujudkan tujuan nasional sesuai UUD ’45
• Perubahan Lingstra dgn UU 32/2004 (PD), UU 33/2004 (PKPst Daerah), UU 40/2004 (SJSN), UU 29/2004 (PK), 25/2004
(SPPN), dan UU 17/2007 ttg RPJPN 2005-2025
• Kesinambungan pembangunan dgn berbagai
terobosan/inovasi (Desa Siaga, Jamkesmas, P4K, dll)
• Dlm penyelenggaraan pemb. Kesehatan, perlu ada arah
& bentuk penyelenggaraan agar RPJPN ‘05-’25 dapat
dilaksanakan
49
PENGERTIAN SKN
Sistem Kesehatan Nasional pada hakikatnya adalah bentuk
dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang
memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam satu derap
langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan
kesehatan.
Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya terwujud.
Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan dasar
1) Perikemanusiaan, 2) Pemberdayaan dan kemandirian, 3) Adil
dan merata, serta 4) Pengutamaan dan manfaat.
Sistem Kesehatan Nasional tersebut perlu dilaksanakan dalam
konteks pembangunan kesehatan secara keseluruhan.
50
MAKSUD DAN KEGUNAAN
Penyusunan SKN 2009 ini dimaksudkan untuk
menyesuaikan SKN 2004 dengan berbagai perubahan
dan tantangan eksternal dan internal, agar dapat
dipergunakan sebagai pedoman tentang
bentuk dan cara penyeleng-garaan pembangunan
kesehatan baik oleh masyarakat, swasta maupun oleh
pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) serta
pihak-pihak terkait lainnya.
51
II. PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM
KESEHATAN NASIONAL
1. Pembangunan kesehatan dlm dasa warsa terakhir ini
telah cukup berhasil
2. Penduduk Indonesia: 219 jt (2005) menjadi 273 jt (2025)
Usia lanjut & Usia Produktif akan ber+ besar
proporsinya Urbanisasi menjadi tidak terkendali
3. Masalah Kesmas al: akses & mutu yankes, beban ganda
penyakit, pemerataan SDM Kesehatan , PHBS msh
rendah, dll
4. Pembiayaan kesehatan blm prioritas (2,6-2,8% APBN)
52
II. PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM
KESEHATAN NASIONAL
5. Penurunan harga obat ttp msh ada kendala,
penyalahgunaan Napza, penggunaan obat
generik di Pusk ttp blm di RS.
6. P-1 kes Pst & Daerah msh blm sinkron, info kes
blm optimal
7. Desentralisasi, demokratisasi, kes sbg janji
politik, bencana, perubahan pd tingkat global
dan regional
53
MASALAH UPAYA KESEHATAN
 Akses. <= 5km 94,1 %, ratio puskes 3,8/100.000 (03)--
?3,65/100/000 (2007).
 Luas wilayah
 Pemanfaatan 33,7 % (2007),kunjunga baru (contact
rate:41,8 %), Tdk berobat 13,3 %
 Program upaya kes:
 Cakupan KIA 67,1-97,1 %
 Cak Imunsiiasi lengkap:17,3-73,9&
 Cakupan Air bersih 57,7 %, sanitasi 63,5 %, tdk menggunakan fasl
bab 24,8%, tdk ada SPAL 32,5 %
 Penyakit menular dan tdk menular, Gizi kurang,
 Beban ganda penyakit
54
MASALAH PEMBIAYAAN KESEHATAN
 Ketersediaan pembiayaan kes:1,09 % dari PDB
(belum 5 % PDB)
 2,6-2,8 % APBN (38 % total pembiayaan kes)
 Proporsi pembiayaan pemerintah belum
mengutamakan upaya preventif dan promotif
 Cakupan JPK 46,5 % dari seluruh penduduk
(2008), sebagian besar dari bantuan sosial
Program Jamkesmas miskin 76,4 Juta jiwa (34,2
%)
55
Health Status and Health Expenditures in
Various Countries ( WB, 1993)
COUNTRIES
TOTAL
(% GNP)
PUBLIC
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
1. Singapore
1.9
1.1
0.8
219
71 yr
2. Philipinnes
2.3
1.3
1.0
14
61 yr
3. Indonesia
2.0
0.7
1.3
12
59 yr
4. Malaysia
3.0
1.3
1.7
67
71 yr
5. Cina
3.5
2.1
1.4
11
60 yr
6. Thailand
5.0
1.1
3.9
73
68 yr
7. Hongkong
5.1
1.1
3.9
699
78 yr
8. India
6.0
1.3
4.7
21
58 yr
9. Japan
6.5
4.8
1.7
1538
79 yr
10. England
6.1
5.2
0.9
1039
76 yr
11. Swisserland
7.5
5.1
2.4
2530
78 yr
12. Germany
8.0
5.8
2.2
1511
76 yr
12.7
Ghufron,Gadjah Mada,
HCS
5.6
7.1
2763
76 yr
13. USA
4/9/2015
US $
COST
PER
CAPITA
LIFE
EXPECTANCY
56
56
H-FINANCING POLICY DIRECTION
NOW: 2.5% GDP
Subsidizing all lines
30% Govt
70% Private
20% prepaid care/HI,
80% OUT OF POCKET
THEN: 5% GNP
Public goods and
health of the poor
<30% Govt
>70% Private
100% Social Health Insurance
20% Voluntary HI/prepaid care
57
MASALAH SDM KESEHATAN




Belum memadai baik jumlah dan kualitas
Perencanaan kebutuhan
Produksi:Kualitas hasil pendidikan dan diklat
Pendayagunaan: pemerataan,
pengembangan karier (Jabfung), Binwas
58
MASALAH Sediaan Farmasi,
alkes dan makanan
 Pengunaan obat rasional
 DOEN/Generik di RS 49 %, Apotik kurang
dari 47 %
 Makanan: Pengelola industri rumah tangga
makanan minuman menggunakan BTM
berbahaya bagi kes.
59
Comparison the Use of Drugs
in Asia
ai
S l an
in
ga d
po
re
H
on
gk
M ok
al
ay
si
In
do a
ne
si
a
Th
Ta
iw
an
%
generic
Comparison use of generic drugs in
some countries
100
80
60
40
20
0
Generik
Paten
60
MANAJEMEN DAN INFORMASI
KESEHATAN
 Perencanaan dan penyusunan kebijakam belum
berbasis bukti
 Belum bersinergi baik perencanaan pusat dan
daerah
 SIK untuk perencanaan tdk tersedia tepat waktu.
Surveilans belum baik.
 Hasil penelitian kesehatan belum banyak
dimanfaatkan sebagai dasar perumusan
kebijakan dan prencanaan program
61
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 PHBS 36,3 % (2007) (target 2009: 60 %)
 Pemanfaatan UKBM (Posyandu, poskesdes,
posestren, mushola sehat, dll)
 Peran Poskesdes
 Kepedulian dan advokasi organisasi
kemasyaraat/professi
62
LINGKUNGAN STRATEGIS
Mempengaruhi pembangunan kes:
 Tatanan Global dan Regional:
 MDGs, adaptasi perubahan iklim, ASEAN charter, jejaring riset
Asia pasifik
 Tatanan Nas dan lokal:
 Revitalisasi yankesdas, pengarustamaan gender
 Desentralilasi, Demokratisasi dan politik kesehatan yg
berdampak pd pembangunan kes. (Isu kes sbg janji politik)
 Geografis: Rawan bencana, kecelakaan termasuk
pembangunan yg tdk berwawasan kesehatan
 Perangkat regulasi dan hukum terkait kes blm memadai
 Kesadaran hukum mas msh rendah dan lemahnya penagakan
hukum menyebabkan hambatan dl PK
63
III. ASAS SKN
A.
Dasar Pembangunan Kesehatan
1.
2.
3.
4.
Perikemanusiaan dijiwai oleh imtak.
Pemberdayaan dan Kemandirian
Adil dan Merata
Pengutamaan (kptg umum) dan Manfaat (Iptek,
mengutamakan pnkt promotif preventif)
B.
Dasar SKN
4.
5.
Hak asasi manusia
Sinergisme dan Kemitraan yang dinamis
Komitmen & Tata Kepemerintahan yg baik (Good
Governance)
Dukungan Regulasi
Antisipatif dan Pro Aktif
6.
Responsif Gender
1.
2.
3.
64
IV. BENTUK POKOK SKN
A. Tujuan:
Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua
potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun
pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya
guna, shg terwujud derajat kes masyarakat yg setinggitingginya
B. Kedudukan SKN:
1.
2.
3.
4.
Suprasistem SKN: Ketahanan Nasional
Kedudukan SKN dlm Sistem Nasional lainnya
Kedudukan SKN terhdp Penyelenggaraan
Pembangunan Kesehatan di Daerah
Kedudukan SKN terhadap berbagai sistem
kemasyarakatan termasuk swasta
65
VISI KES:
INDONESIA SEHAT
2010
VISI PROV/KAB/KOTA
SISTEM
PERTANIAN
KOTA BATU
SISTEM
DLL
SISTEM
PENDIDIKAN
KOTA
BATU
SISTEM
PEREKONOMIAN
KOTA BATU
SISTEM
PERINDUSTRIAN
KOTA BATU
SKP
SKP
SKD
KAB/
KOTA
SKP
SKD SKP JATIM
KAB/
SKD
KOTA
KAB/
KOTA
SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN PROV/KAB/KOTA
(SUPRASISTEM)
SKP
SISTEM KESEHATAN
NASIONAL
(SUPRASISTEM)
66
LANJUTAN ………..
C. Subsistem SKN
Subsistem Upaya Kesehatan
Subsistem Pembiayaan Kesehatan
Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan
Subsistem Sedian Farmasi, Alat Kesehatan, dan
Makanan
5. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan
6. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
1.
2.
3.
4.
D. Tata Hubungan antar subsistem dan
lingkungannya
67
National Health System Components
Delivery of Care
Health Financing
Human Resources
Drugs and P Products
Community Empowerment
Health management
68
Setiap Subsistem tdd:
V. CARA PENYELENGGARAAN SKN
1.
2.
3.
4.
5.
Pengertian
Tujuan
Unsur-unsur
Prinsip Dasar
Penyelenggaraan
69
A. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
1. Pengertian:
Bentuk dan cara penyelenggaraan upaya kesehatan yg
paripurna, terpadu dan berkualitas, meliputi upaya
peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan yg
diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat
kesehatan masyarakat yg setinggi-tingginya
2. Tujuan:
Terselenggaranya upaya kesehatan yg adil, merata,
terjangkau dan bermutu utk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat
kesehatan yg setinggi-tingginya
70
A. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
3. Unsur-unsur:
(Lanjutan……)
4. Prinsip:
1) Upaya Kesehatan
• Berkesinambungan dan
paripurna
2) Sumber Daya Upaya Kes
• Bermutu, Aman dan Sesuai
Kebutuhan
3) Bin-Was Upaya Kes
4) Litbang Upaya
Kesehatan
• Adil dan Merata
• Non diskriminatif
• Terjangkau
• Teknologi Tepat Guna
• Bekerja dlm Tim secara cepat
dan tepat
71
A. SUBSISTEM UPAYA
KESEHATAN (Lanjutan……)
5. Penyelenggaraan:
a. Upaya Kesehatan
1) Upaya Kesehatan Primer
• Pelayanan Kesehatan Perorangan Primer
• Pelayanan Kesehatan Masyarakat Primer
2) Upaya Kesehatan Sekunder
• Pelayanan Kesehatan Perorangan Sekunder
• Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sekunder
3) Upaya Kesehatan Tersier
• Pelayanan Kesehatan Perorangan Tersier
• Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tersier
b. Pembinaan dan Pengawasan
c. Penelitian dan Pengembangan
72
Program, Yankes,
pendekatan
Perorangan
Primer
Masyarakat
Perorangan
Sekunder
Masyarakat
Perorangan
Tersier
Masyarakat
•Puskesmas
•Pos-pos kesehatan
•Praktik-2 Nakes, Klinik
•Apotek, Lab, toko
obat, Optik, dll
•Dinkes Kab/Kota
•UPT-2
•Praktik Nakes Spes
•RS C & B
•Apotek, Lab, Optik, T Obt
•Balai-2 Kes, dll
•Dinkes Prov
•Depkes
•Institut-2 Kes
•Praktik Nakes Spes Kons
•RS B & A
•Apotek, Lab, Optik, T Obt
•Pst-2 Unggulan Nas,
73
Suasana yang diharapkan
setelah Desentralisasi
DitJen BinKesMas
DitJen YanMed
DinKes Propinsi
UKP
UKM
DinKes Kabupaten
RSUP, RS
Swasta, dll
UKP
UKM
RSD, RS Swasta, dll
74
B. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN
1. Pengertian:
Bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya penggalian,
pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk
mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna
mencapai derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
2. Tujuan:
Tersedianya pembiayaan kesehatan dlm jumlah yg mencukupi,
teralokasi secara adil, merata dan termanfaatkan secara
berhasilguna dan berdaya guna, tersalurkan sesuai peruntukannya
utk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya
3. Unsur-unsur:
• Dana
• Sumber Daya
• Pengelolaan Dana Kesehatan
75
B. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN
(Lanjutan……….)
4. Prinsip:
a. Kecukupan (minimal 15% total APBN/APBD)
b. Efektif dan Efisien
c. Adil dan Transparan
5. Penyelenggaraan:
a. Penggalian dana
b. Pengalokasian dana
c. Pembelanjaan Dana
76
GAMBARAN SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN
SEBAGAI BENTUK DAN CARA PENYELENGGARAAN PENGGALIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBELANJAAN DANA KESEHATAN
PEMBELANJA
AN
DANA
Lembaga Pem
Pusat & Derah
Lembaga Masy
& Swasta
PENGALOKASIAN
DANA
Pelayanan *
Kes. Publik
Kleim
Pelayanan *
Kes. Swasta
Pajak umum, Pajak Khusus, Bantuan, dll
Pembayaran
Out of Pocket
Masyarakat
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,
Premi Asuransi, dll
PENGGALIAN
DANA
Kebijakan, Regulasi
Kebijakan, Regulasi
Pemerintah
Pusat &
Daerah
Kebijakan, Regulasi
Catatan : * Pelayanan Kesehatan secara luas meliputi : 1) Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat sebagai Kegiatan
Langsung, 2) Manajemen pelayanan kesehatan, dan 3) Pengembangan pelayanan kesehatan sebagai Kegiatan Tak Langsung
Sumber : R. Hapsara H.R, 2009
77
C. SUBSISTEM SUMBER DAYA MANUSIA KES
1. Pengertian:
Bentuk dan cara penyelenggaraan SDM Kesehatan yg meliputi:
upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta
pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan untuk mendukung
penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan
derajat kesehatan masyarakat yg setinggi-tingginya
2. Tujuan:
Tersedianya SDM kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan,
yang terdistribusi secara adil dan merata serta didayagunakan
secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan
pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya
78
C. SUBSISTEM SDM KES
(Lanjut…)
3. Unsur-unsur:
a.
SDM Kesehatan
b.
Sumberdaya Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kes
c.
Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
Kes
4. Prinsip:
5. Penyelenggaraan
a. Adil, Merata & Demokratis
b. Kompeten dan
Berintegritas
a. Perencanaan SDM Kes
c. Objektif dan Transparan
c. Pendayagunaan SDM Kes
d. Hierarki dlm SDM
Kesehatan
d. Pembinaan & Pengawasan
SDM Kes
b. Pengadaan SDM Kes
79
D. SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN,
DAN MAKANAN
1. Pengertian:
Bentuk & cara penyelenggaraan berbagai upaya yg menjamin
keamanan, khasiat/manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan
dan makanan khusus utk obat dijamin ketersediaan dan
keterjangkauan dlm penyelenggaraan upaya kesehatan. Sediaan
farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika
2. Tujuan:
Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang
terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, dan khusus
utk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya
80
D. SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN,
DAN MAKANAN (Lanjutan………)
3. Unsur-unsur:
4. Prinsip:
a.
b.
c.
d.
e.
a. Aman, Berkhasiat, Bermanfaat
Komoditi
Sumber daya
Pelayanan kefarmasian
Pengawasan
Pemberdayaan masyarakat
b.
c.
d.
e.
dan Bermutu
Tersedia, merata & terjangkau
Rasional
Transparan & bertanggung jwb
Kemandirian
5. Penyelenggaraan:
a.
b.
c.
d.
e.
Upaya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat & alat kes
Upaya jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan
farmasi, alat kesehatan, makanan, serta perlindungan masyarakat
dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat
Upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian
Upaya penggunaan obat yang rasional
Upaya kemandirian sediaan farmasi melalui pemanfaatan
sumber daya dlm negeri
81
E. SUBSISTEM MANAJEMEN DAN
INFORMASI KESEHATAN
1. Pengertian:
Bentuk dan cara penyelenggaraanyg menghimpun berbagai
upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan,
pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data & informasi
kesehatan yg mendukung subsistem lainnya guna menjamin
tercapainya derajat kes masyarakat yang setinggi-tingiinya
2. Tujuan:
Terwujudnya kebijakan kesehatan yg sesuai dgn kebutuhan,
berbasis bukti dan operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi
administrasi kesehatan yg berhasilguna, berdayaguna dan
akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem
informasi kesehatan utk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya
82
E. SUBSISTEM MANAJEMEN & INFORMASI KESEHATAN
(Lanjutan………)
3. Unsur-unsur:
a. Kebijakan Kesehatan
b. Administrasi
Kesehatan
c. Hukum Kesehatan
d. Informasi kesehatan
4. Prinsip:
a. Inovasi dan Kreativitas
b. Kepemimpinan yg Visioner
Bidang Kesehatan
c. Sinergisme yg dinamis
d. Kesesuaian dg Sistem
Pemerintahan NKRI
5. Penyelenggaraan:
a. Kebijakan Kesehatan
b. Administrasi Kesehatan
c. Hukum Kesehatan
d. Informasi Kesehatan
83
F. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Pengertian:
Bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, baik
perorangan, kelompok maupun masyarakat secara terencana,
terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yg setinggi-tingginya
2. Tujuan:
Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup
sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri,
berperan aktif dlm setiap upaya kesehatan serta dapat menjadi
penggerak dlm mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan
84
F. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Lanjutan……)
3. Unsur-unsur:
4. Prinsip:
a. Penggerak Pemberdayaan
a. Berbasis Masyarakat
b. Kesempatan mengemukakan
pendapat & memilih yankes
c. Kemitraan
d. Kemandirian
e. Gotong Royong
b. Sasaran Pemberdayaan
c. Kegiatan hidup sehat
d. Sumber daya
5. Penyelenggaraan:
a.
b.
c.
e.
Penggerakkan masyarakat,
Pengorganisasian dalam
pemberdayaan
Advokasi,d.Kemitraan
Peningkatan sumber daya
85
VI. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SKN
A. Proses Penyelenggaraan SKN
1)
2)
Pendekatan kesisteman
Dilaksanakan secara bertahap
(penetapan, sosialisasi & advokasi, fasilitasi pengembangan kebijakan
kesehatan di daerah, seperti: RPJP-D, RPJM-D, Renstra Dinkes,
Operasionalisasi/Pelaksanaan SKN di Provinsi dan Kabupaten/Kota ?)
B. Tata Penyelenggaraan SKN
(Sesuai dg peraturan dan perundang-undangan, good governance, serta
sesuai dengan pelimpahan urusan sampai Kabupaten/Kota)
C. Penyelenggara SKN
(individu, keluarga, masy, swasta, pemerintah, legislatif, yudikatif)
D. Sumber Daya Penyelenggaraan SKN
E. Kerja Sama Internasional
86
PENYELENGGARAAN SKN DILAKSANAKAN SECARA
BERTAHAP
1. Penetapan SKN
2. Sosialisasi dan Advokasi SKN
Sasaran sosialisasi dan advokasi SKN adalah semua
penentu kebijakan, baik di pusat maupun daerah, baik di
sektor publik maupun di sektor swasta.
3. Fasilitasi Pengembangan Kebijakan Kesehatan di Daerah.
Perlu dikembangkan a.l : RPJP-D, RPJM-D, Renstra SKPD
4. Pelaksanaan SKN
5. Pengendalian SKN
87
TATA PENYELENGGARAAN SKN
Dalam penyelenggaraan SKN perlu kejelasan dan
ketegasan tentang pelimpahan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan yang luas sampai
kabupaten/kota, termasuk SDM nasional yang
melaksanakannya. Pedoman tentang Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria dari Departemen
Kesehatan perlu dikoordinasikan dengan
Departemen Dalam Negeri. Masyarakat madani dan
seluruh sektor terkait perlu secara jelas dan tegas
diberi peran dalam pelaksanaan berbagai subsistem
SKN. Pemerintah daerah, dalam konteks
desentralisasi perlu jelas dan tegas dalam
memberikan arahan untuk pembangunan kesehatan
di daerahnya.
88
PENYELENGGARA SKN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Individu, keluarga, dan masyarakat
Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah
Badan Legislatif, baik di pusat maupun di daerah
Badan yudikatif
Sektor swasta
Lembaga pendidikan, baik pada tingkat sekolah
dasar sampai tingkat perguruan tinggi, baik milik
publik maupun swasta
89
Penyelenggara SKN
 1. Individu, keluarga,
dan masyarakat yang
meliputi:
 tokoh masyarakat,
lembaga swadaya
masyarakat, media
massa,
 organisasi profesi,
akademisi, praktisi,
serta
 masyarakat luas,
termasuk swasta
berperan dalam
 advokasi,
 pengawasan sosial, dan
 penyelenggaraan
berbagai pelayanan
kesehatan sesuai
dengan bidang keahlian
dan kemampuan
masing-masing.
90
Penyelenggara SKN
 Pemerintah, baik
Pemerintah Pusat
maupun
 Pemerintah Daerah







berperan sebagai penanggungjawab, penggerak, pelaksana,
dan pembina
pembangunan kesehatan dalam
lingkup wilayah kerja
dan kewenangan masingmasing. Untuk Pemerintah,
peranan tersebut ditambah
dengan menetapkan Kebijakan,
Standar, Prosedur, dan Kriteria
yang
digunakan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan
pembangunan kesehatan di
daerah.
91
Penyelenggara SKN
 3. Badan Legislatif, baik di





pusat maupun di daerah,
yang
berperan melakukan
persetujuan anggaran dan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan
pembangunan
kesehatan, melalui
penyusunan produk-produk
hukum
dan mekanisme kemitraan
antara eksekutif dan
legislatif.
 4. Badan Yudikatif, termasuk
kepolisian, kejaksaan dan
 kehakiman berperan
menegakan pelaksanaan
hukum
 dan peraturan perundangan
yang berlaku di bidang
 kesehatan.
92
Penyelenggara SKN
 5. Sektor swasta yang
memiliki atau
mengembangkan
industri kesehatan,
seperti:
 industri farmasi, alatalat
kesehatan, jamu,
makanan sehat, asuransi
kesehatan,
 dan industri pada
umumnya.
berperan besar dalam
 memungut iuran dari
para pekerja dan
 menambah iuran yang
menjadi kewajibannya.
93
Penyelenggara SKN
6. Lembaga pendidikan, baik
pada
 tingkat sekolah dasar
 sampai tingkat perguruan
tinggi, baik milik publik
maupun swasta.
Sebagian besar masalah
kesehatan berhubungan
dengan perilaku dan
pemahaman.
Pendidikan memegang kunci
Untuk:
 menyadarkan masyarakat
akan berbagai risiko
kesehatan dan
 peran masyarakat dalam
meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
94
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN SKN
Pemerintah harus menjamin tersedianya dana,
sumber daya manusia yang memadai dan
profesional, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan
makanan, yang dikelola dengan manajemen
kesehatan yang baik, terutama yang berkaitan
dengan administrasi kesehatan dan pengaturan
hukum kesehatan serta didukung dengan informasi
yang akurat, valid, tepat waktu, dan tepat
kebutuhan.
95
VII. PENUTUP

Tujuan pembangunan kes. Hanya dpt dicapai
bila didukung olek kerjasama dg semangat
kemitraan antar semua pelaku pembangunan
baik pem secara ls, pusat dan daerah,
legislatif,yudikatif, masyarakat dan swasta

Dg demikian penyelenggaraan pembangunan
kesehatan dg dukungan SKN dpt dilaksanakan
dg berhasil guna dan berdayaguna dg, interaksi,
interrelasi serta keterpaduan berbagai upaya yg
dilakukan semua pelaku SKN
96
Apa peran IAKMI?
 ADVOKASI terutama pembiayaan
dan pembangunan berwawan kes
 PENGAWASAN SOSIAL
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KES (MANAJEMEN, PELAYANAN
TDK LANGSUNG)
 Konsultan/Bintek penyusunan Renstra,
mutu pelayanan, akreditasi
 Monev
 Diklat
 Penelitian, dll
97
Ucapan terimakasih
Sebagian slide ini dicopy dari
presentasi
 Dr. Hapsara, PhD
 Dr.Ghufron PhD
 Dr. S.Untung Sutarjo Mkes.
Kami ucapkan terimakasih
98
TERIMA KASIH
99
Selamat Belajar…………….