Transcript 6-Regulasi Bank Indonesia Untuk Perbankan Syariah

Session 2:
Regulasi Bank Indonesia
untukPerbankan Syariah
di Indonesia
Disampaikan pada :
Pelatihan Perbankan Syariah
Malang, 21-23 September 2004
Direktorat Perbankan Syariah
Bank Indonesia
1
CAKUPAN REGULASI
• PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH
•PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
KELEMBAGAAN
•PEMBUKAAN KANTOR CABANG SYARIAH OLEH BANK UMUM
KONVENSIONAL
• PENILAIAN KUALITAS ASSET
•PEMBENTUKAN CADANGAN PENGHAPUSAN
• GIRO WAJIB MINIMUM
•KLIRING
PASAR KEUANGAN/
•PASAR KEUANGAN ANTAR BANK SYARIAH
MONETER
•FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK SYARIAH
2
10 Peraturan Bank Indonesia
1. Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah
2. Bank Perkreditan Rakyat berdasarlan Prinsip Syariah
3. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum
Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan
Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional
4. Kualitas Aktiva Produktif Bank Syariah (KAP)
5. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Syariah
6. Giro Wajib Minimum (GWM)
7. Kliring
8. Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS)
9. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
3
10. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)
3. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum
Konvensional Menjadi Bank Umum
Berdasarkan Prinsip Syariah dan
Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan
Prinsip Syariah oleh Bank Umum
Konvensional (PBI No.4/1/PBI/2002 tgl 27.3.02)
4
Perizinan Perubahan Kegiatan
Usaha/Konversi BUK menjadi BUS
 Permohonan diajukan direksi Bank kepada DGBI
 Rencana perubahan wajib dicantumkan dalam RT Bank
 Pemberian izin 2 tahap yaitu prinsip dan izin perubahan usaha
 Waktu transisi penyelesaian kegiatan konvensional maks. 360 hr
Maks 360 hari
Penyelesaian
kegiatan konvensional
Tgl.izin
perubahan
Full syariah
5
Perizinan Perubahan Kegiatan
Usaha/Konversi BUK menjadi BUS (lanjutan)
 Perizinan :
 Izin Prinsip (disertai rancangan perubahan AD, data kepemilikan, daftar calon anggota
DK & DD, rencana susunan & struktur organisasi/personalia, corporate plan, business
plan)
 Izin perubahan kegiatan usaha (disertai perubahan AD, data kepemilikan dan surat
pernyataan pemegang saham, daftar calon anggota DPS)
 Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha:
 wajib melakukan kegiatan usaha syariah selambat-lambatnya 30 hari stlh tgl izin
dikeluarkan.
 wajib menyelesaikan seluruh hak & kewajiban debitur & kreditur dari kegiatan
konvensional selambat-lambatnya 360 hari stlh tanggal izin dikeluarkan.
 wajib mencantumkan secara jelas kata “syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan
namanya.
 dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
6
4. Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah
(PBI No.5/7/PBI/2003 tgl 19.5.00)
Selama ini pengaturan KAP yang berlaku disusun untuk kebutuhan bank
konvensional yang berdasarkan pada sistem bunga sehingga kurang sesuai
diterapkan pada Bank Syariah
Bentuk penanaman dana oleh Bank Syariah memiliki keunikan tersendiri
yang berbeda dengan bank konvensional (misalnya prinsip bagi-hasil, jual
beli, sewa, dan gadai).
7
Pokok-Pokok Pengaturan
KAP bank Syariah dikelompokkan dalam bentuk: Pembiayaan, Piutang,
Qardh, Surat Berharga Syariah, Penempatan, penyertaan modal, Sertifikat
Wadiah Bank Indonesia, serta komitmen dan kontijensi pada transaksi
rekening administrasi.
Pengurus bank wajib melakukan penanaman dana dengan berdasarkan
kepada prinsip kehati-hatian.
Pengurus bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi
agar KAP senantiasa dalam keadaan lancar.
Penanaman aktiva produktif Bank Syariah wajib didukung dengan dokumen
yang lengkap dan penilaian aktiva produktif wajib dilakukan secara
bulanan.
8
Pokok-Pokok Pengaturan
Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan, Piutang dan atau
Qardh dinilai berdasarkan kepada:
1. prospek usaha,
2. kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas nasabah, dan
3. kemampuan membayar.
Penilaian KAP berjumlah sampai dengan Rp.500 juta untuk individual
atau grup hanya berdasarkan atas penilaian kemampuan membayar.
9
Pokok-Pokok Pengaturan
Penilaian aktiva produktif diatas Rp.500 juta dinilai berdasarkan aspek
prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar.
Penggolongan kualitas aktiva produktif untuk daerah tertentu yaitu
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, Kabupaten Sambas
di Kalbar, Kabupaten Kota Waringin Timur di Provinsi Kalteng, dan
Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah yang berjumlah sampai dengan Rp.1
miliar untuk nasabah individual atau grup hanya didasarkan atas
kemampuan membayar.
10
Penilaian Pembiayaan
(Mudharabah/ Musyarakah)
Penilaian terhadap kualitas Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan
kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran
pokok dan atau pecapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan
Proyeksi Pendapatan (PP).
Realisasi Pendapatan
X 100%
Proyeksi Pendapatan
PP dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk
nasabah selama jangka waktu Pembiayaan.
11
Penggolongan Kualitas Pembiayaan
(Mudharabah/Musyarakah) dari Kemampuan Membayar
Kualitas
L
KL
Angsuran Pokok
Tepat waktu dan atau
RP terhadap PP
RP
PP
 90%
Tunggakan s.d.90 hari dan
atau
30% < RP <90%
PP
D
90 hr < Tunggakan  180 hr dan
atau
RP  30% s.d. 3 periode
PP
M
-Tunggakan > 180 hari
-Jatuh tempo dan belum lunas dan
atau
RP  30% lebih dari 3 periode
PP
12
Perubahan PP Mudharabah & Musyarakah


Bank dapat mengubah Proyeksi Pendapatan berdasarkan
kesepakatan dengan nasabah karena adanya perubahan kondisi
ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha
nasabah.
Bank wajib mencantumkan PP maupun perubahan PP dalam
perjanjian pembiayaan dan terdokumentasi dengan lengkap.
13
Pembayaran Pokok Mudharabah &
Musyarakah



Pembayaran pokok pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah dapat
diangsur selama jangka waktu pembiayaan sesuai kesepakatan antara
Bank dengan nasabah.
Pembayaran pokok pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah dengan
jangka waktu lebih dari satu tahun wajib diangsur secara proporsional
selama jangka waktu pembiayaan.
Yang dimaksud dengan proporsional adalah pembayaran angsuran sesuai
dengan arus kas masuk (net cash inflow) usaha nasabah.
14
Murabahah, Salam, Istishna & Qardh
Penilaian kualitas didasarkan kepada kemampuan membayar
angsuran sebagaimana diterapkan bank konvensional.
Penggolongannya dibagi dalam 5 kategori yaitu Lancar, Dalam
Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
15
Ijarah
Penilaian kualitas Ijarah berdasarkan kepada ketepatan pembayaran sewa.
Dibagi dalam 5 kategori:
1. Lancar: pembayaran sewa tepat waktu
2. Dalam Perhatian Khusus: tunggakan sewa s.d. 90 hari
3. Kurang Lancar: terdapat tunggakan sewa lebih dari 90 hari s.d. 180 hari
4. Diragukan: terdapat tunggakan sewa lebih dari 180 hari s.d. 270 hari
5. Macet: terdapat tunggakan sewa lebih dari 270 hari.
16
Surat Berharga
Penilaian kualitas Surat Berharga didasarkan kepada penempatan jenis Surat Berharga.
Penggolongannya dibagi dalam 2 kategori yaitu:
Lancar:
• Surat Utang Pemerintah
• SBPU Syariah yang belum jatuh tempo
• SB rating IdA1, IdA2, IdA3, IdA4 ( PT Pefindo)
• Obligasi berdasarkan prinsip Syariah dicatat di Pasar Modal dan belum jatuh tempo,
• Reksadana Syariah, NAB lebih besar dari investasi awal, likuditas tinggi, & risiko
rendah
• Surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah a.l. MTN atau surat berharga yg
diterbitkan oleh International Islamic Financial Market (IIFM) atau IDB.
Macet:
Tidak memenuhi syarat lancar.
17
Penilaian Penyertaan
Kualitas penyertaan modal diatur seperti pengaturan pada bank konvensional
yaitu diatur ke dalam empat golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan,
dan macet.
Kualitas penyertaan modal sementara diatur berdasarkan jangka waktu
penyertaan yaitu:
-lancar: apabila belum melebihi jangka waktu 1 tahun,
-kurang lancar apabila telah melebihi jangka waktu 1 tahun namun belum
melampaui 4 tahun,
-diragukan apabila telah melebihi 4 tahun dan belum melampaui 5 tahun, dan
-macet apabila penyertaan belum ditarik kembali meskipun perusahaan
nasabah telah memiliki laba kumulatif.
18
Penilaian Transaksi Administratif
Kualitas transaksi rekening administratif digolongkan dan dinilai
sesuai dengan penggolongan kualitas Pembiayaan dan atau
Piutang untuk masing-masing transaksi.
19
5. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
bagi Bank Syariah (PBI No.5/9/PBI/2003 tgl 19.5.00)
Besarnya Pencadangan
Cadangan umum ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh
aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah
Bank Indonesia dan surat utang pemerintah.
Cadangan khusus ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% untuk aktiva
produktif yang tergolong dalam perhatian khusus, 15% untuk aktiva
produktif yang tergolong kurang lancar, 50% untuk aktiva produktif yang
tergolong diragukan, dan 100% untuk aktiva produktif yang tergolong macet.
20
Pencadangan Penghapusan Ijarah
Cadangan khusus untuk piutang Ijarah ditetapkan sebesar 50% atau
setengahnya dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan
penghapusan.
21
Agunan sebagai pengurang PPAP
Agunan dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP
yaitu dalam bentuk:
Giro wadiah, tabungan wadiah atau mudharabah, deposito mudharabah,
setoran jaminan dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang diblokir,
SWBI,
Surat utang pemerintah,
Surat berharga syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan
aktif diperdagangkan di pasar modal,
Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan
ukuran di atas 20 meter kubik.
22
Agunan sebagai pengurang PPAP
Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan
PPAP ditetapkan sebagaimana ketentuan umum pada bank konvensional yaitu:
100% untuk giro wadiah, tabungan wadiah atau mudharabah, deposito
mudharabah dan SWBI berdasarkan nilai nominal.
50% untuk surat berharga syariah berdasarkan nilai pasar.
untuk tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan
ukuran di atas 20 meter kubik berdasarkan nilai pasar wajar:
• 70% jika penilaian belum melampaui 6 bulan,
• 50% jika penilaian yg dilakukan tlh melampaui 6 bln tetapi blm melampaui
18 bln,
• 30% jika penilaian yang dilakukan setelah 18 bulan tetapi belum melampaui
30 bulan,
• 0% jika penilaian telah melampaui 30 bulan.
23
Penilaian Agunan
Penilaian agunan wajib dilakukan oleh penilai independen bagi
aktiva produktif kepada nasabah atau grup lebih dari Rp.1,5
miliar.
Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern bank
Syariah untuk aktiva produktif kepada nasabah atau grup
sampai dengan Rp.1,5 miliar.
24
Penilaian Kembali Agunan
Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang
telah dikurangkan dalam PPAP apabila agunan:

tidak dilengkapi dokumen hukum yang sah,

pengikatan agunan belum sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

tidak sesuai ketentuan perhitungan nilai agunan, atau

agunan tidak dilindungi asuransi dengan banker’s clause yaitu klausula
yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menerima
pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
25
6. Giro Wajib Minimum (PBI No.2/7/PBI/2000 tgl
23.2.00)
o Definisi
Simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada BI yang
besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari DPK
o Tujuan :
1. Instrumen moneter
2. Prinsip kehatian-hatian Bank
3. Kelancaran sistem pembayaran berdasarkan prinsip syariah
26
Perhitungan GWM
GWM Rp = 5 % x DPK t-2
GWM Valas = 3 % x DPK t-2
DPK t-2
=
Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam satu masa
Laporan untuk periode 2 masa laporan sebelumnya
27
Persentase GWM
Persentase GWM
Jumlah Harian Saldo Giro
Rata-rata DPK
Tanggal
Tanggal
Tanggal
1 s.d 7
1 s.d 7
16-23 bln sebelumnya
8 s.d 15
8 s.d 15
24-akhir bln sebelumnya
16 s.d 23
16 s.d 23
1-7 bulan yang sama
24 s.d akhir bulan
24 s.d akhir bulan
8-15 bulan yang sama
28
Pembukaan Rekening
Jumlah Rekening Giro Bank di BI
Jenis Bank
Non Devisa
Devisa
Konvensional
1 Rupiah
1 Rp + 1 Valas
Syariah
1 Rupiah
1 Rp + 1 Valas
Konvensional
memiliki UUS
2 Rupiah
2 Rp + 2 Valas
(Konvensional + (Konvensional +
Syariah)
Syariah)
29
Sanksi
 Kekurangan GWM Rupiah
Kekurangan GWM x 125% x Tk indikasi imbalan PUAS x 1/360
 Kekurangan GWM Valas
Kekurangan GWM x 0,04% per hari pelanggaran
 Saldo Negatif
Saldo negatif x 150% x Tk indikasi imbalan PUAS x 1/360
PUAS dapat diganti rata-rata tingkat imbalan
deposito investasi mudharabah 1 & 3 bulan
30
8. Kliring (PBI No.2/4/PBI/2000 tgl 11.2.00)
 Tata cara dan persyaratan
kliring pada dasarnya sama
dengan bank konvensional, a.l.
sebagai Peserta Langsung
atau Peserta Tidak Langsung
 Perbedaan pada ketentuan
skorsing kliring pada bank
umum konvensional yang
memiliki UUS
31
Skors Kliring
1. KP bersaldo giro negatif
• Saldo giro KP + UUS = negatif
• Seluruh kantor diskors
• Kena sanksi saldo giro negatif (yg bersaldo negatif KP
&/ UUS)
2. KC bersaldo giro negatif
• Saldo giro konvensional + Syariah = negatif
• KC diskors
• Kena sanksi saldo giro negatif (yg bersaldo negatif KC
konvensional &/ syariah)
32
9. Pasar Keuangan Antar Bank Syariah
(PBI
No.2/8/PBI/2000 tgl 23.2.00)
 Bank berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas
 Untuk mengatasi, Bank Umum Konvensional dapat memanfaatkan PUAB.
Bank Umum Syariah ?
Unit Usaha Syariah ?
33
Peserta & Piranti PUAS
o Peserta
 Bank Umum Syariah / Unit Usaha Syariah
 dapat menerima & / menanamkan dana
 Bank Umum Konvensional
 hanya dapat menanamkan dana
o Piranti
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank (IMA)
34
Sertifikat IMA
 Diterbitkan KP Bank / UUS pengelola dana
 Isi, sekurang-kurangnya memuat :









Kata-kata: “SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK”
Nomor seri, tempat & tgl penerbitan Sertifikat IMA
Nilai nominal & jangka waktu investasi
Nisbah bagi hasil
Tingkat indikasi imbalan
Tgl pembayaran nilai nominal investasi & imbalan
Tempat pembayaran
Nama bank penanam dana
Nama bank penerbit & tanda tangan pejabat yg berwenang
 Jangka waktu paling lama 90 hari
35
Mekanisme & Penyelesaian Transaksi
 Sertifikat IMA diserahkan kepada bank penanam dana sebagai bukti
penanaman dana
 Sertifikat IMA yg belum jatuh waktu dapat dipindahtangankan sebanyak 1
kali
 Bank terakhir pemegang sertifikat IMA wajib memberitahukan kepada
bank penerbit IMA
 Bank penerbit membayar kepada bank pemegang sertifikat IMA sebesar
nilai nominal investasi pada saat jatuh waktu, sedangkan imbalan
dibayar setiap hari kerja pertama bulan berikutnya
36
Perhitungan Imbalan
X = P x R x t/360 x k
X = besarnya imbalan kepada bank penanam dana
P = nilai nominal investasi
R = tk realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sebelum
didistribusikan (tergantung jk waktu investasi)
 s.d 30 hari  deposito 1 bulan
 31 hari s.d 90 hari  deposito 3 bulan
t = jangka waktu investasi
k = nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana
37
Pelaporan
 Bank penerbit sertifikat IMA wajib melaporkan kpd BI pada hari penerbitan sertifikat IMA
mengenai :
 nilai nominal investasi
 nisbah bagi hasil
 jangka waktu investasi
 tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA
 Bank penerbit sertifikat IMA wajib melaporkan kpd BI pada hari kerja pertama setiap bulan
mengenai tk realisasi imbalan sertifikat IMA
 Bank Syariah / UUS wajib melaporkan kpd BI pada hari kerja pertama setiap bulan
mengenai tk realisasi imbalan deposito investasi mudharabah semua periode jangka
waktu
 Semua laporan disampaikan melalui PIPU
38
9. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (PBI
No.6/7/PBI/2004 tgl 16.2.04)
 Dengan berkembangnya bank yang melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka pengendalian
moneter, perlu diciptakan piranti moneter yang sesuai dengan
prinsip syariah
 SWBI dapat pula menjadi sarana penitipan dana jangka pendek oleh
bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas
39
Karakteristik
 BI dapat menerima penitipan dana dari bank umum syariah / UUS dengan menggunakan
prinsip wadiah melalui penerbitan SWBI sebagai bukti penitipan
 BI dapat memberikan bonus atas penitipan dana yang diperhitungkan pada saat jatuh
waktu
 Acuan bonus :
 Ratas tertimbang tk indikasi imbalan Sertfikat IMA yg terjadi di PUAS pada tgl penitipan
 Tk indikasi imbalan Sertfikat IMA yg terjadi di PUAS terakhir atau ratas tk imbalan deposito
investasi mudharabah sebelum didistribusikan dari seluruh bank umum syariah dan UUS
(apabila informasi PUAS tidak ada pada tgl penitipan)
40
Jumlah & Jangka Waktu
 Jumlah dana
 minimal Rp 500 juta
 di atas Rp 500 juta, kelipatan Rp 50 juta
 Jangka waktu
 7 hari, 14 hari, dan 28 hari
41
Mekanisme & Penyelesaian Transaksi
 SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (scriptless)
 SWBI tidak dapat diperjualbelikan
 Permohonan wajib ditegaskan secara tertulis dgn Surat Penegasan Transaksi
Penitipan Dana (SPTP) plg lambat 15.00 WIB
 Jika BI setuju, bank/UUS akan diberitahu mll RMDS/telp yg ditegaskan
dengan facs plg lambat 15.00 WIB
 Penyelesaian transaksi penitipan dilakukan pd hari kerja yang sama
42
Sanksi
 Jika saldo rekening giro bank / UUS tidak cukup, maka transaksi akan dibatalkan
 Pembatalan transaksi, bank/UUS akan dikenakan sanksi
administratif berupa
a. surat peringatan; dan
b. sanksi kewajiban membayar 1 o/oo dari jumlah SWBI atau maks.Rp1 miliar
 Pembatalan transaksi lebih 3 x dalam 6 bulan, atas pembatalan ketiga dst
Bank/UUS tidak diperbolehkan mengajukan permohonan penitipan SWBI selama 7
(tujuh) hari dari tanggal penerbitan surat peringatan ketiga.
43
10. Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Syariah
(PBI No.5/3/PBI/2003 tgl 4.2.03)
•
•
•
•
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUS juga menghadapi risiko
likuiditas (mismatch) yang dapat mengakibatkan saldo gironya di BI
menjadi negatif.
Untuk menutup kesulitan tsb BUS pertama kali harus mengupayakan dana
di PUAS.
Bagi UUS, selain mengupayakan dana di PUAS, dapat pula mengupayakan
dana dari kantor pusat BUKnya
Apabila gagal, BI dapat membantu melalui pemberian FPJPS, sehingga
kelangsungan kegiatan usaha bank dapat terjaga dan kelancaran sistem
pembayaran dapat terpelihara.
44
Ketentuan Umum
•
•
•
•
•
•
Diberikan maksimum sebesar kewajiban Bank Syariah yang tidak dapat
diselesaikan pada akhir hari
Bank Syariah penerima FPJPS minimal dalam 3 bulan terakhir CS untuk
predikat tingkat kesehatan secara keseluruhan dan Sehat untuk predikat
tingkat kesehatan permodalan
Wajib dijamin dengan agunan > SWBI
Jangka waktu 1 hari kerja (overnight) yang dapat diperpanjang s.d 90 hari
berturut-turut
Menggunakan prinsip mudharabah
Bank Syariah penerima FPJPS wajib membayar imbalan atas setiap FPJPS
yang diterima
45
Perhitungan Imbalan
X = P x R x t/360 x k
X = besarnya imbalan FPJPS kepada BI
P = nilai nominal FPJPS
R = tk realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sebelum
didistribusikan Bank Syariah penerima FPJPS
t = jangka waktu FPJPS
k = nisbah bagi hasil untuk BI (90%)
46
End of Presentation
Sekian dan Terima Kasih
Wassalam
47