Transcript Pertanggungjawaban-SPj P-UPKu

Pertanggungjawaban
Sebagai bentuk pengendalian Program
Beserta Surat PertanggungJawaban
Bentuk Pertanggungjawaban


Pertanggungjawaban Administratif
Pertanggungjawaban Publik
Pertanggungjawaban Administratif




berupa laporan proses pelaksanaan program,
laporan hasil kegiatan
Seluruh REALISASI PENGGUNAAN DANA PROGRAM
sesuai proposal dan naskah perjanjian, dilampiri
salinan/copy SPj berupa bukti tanda terima uang,
dan bukti-bukti lainnya yang sah.
Yang dipertanggungjawabkan
Dokumen acuannya adalah RAB yang termuat
dalam proposal, contoh RAB BOP Sektap.




Setiap transaksi yang dilakukan agar tercatat dan
dapat dipertanggungjawabkan
Pertanggungjawaban agar disertai dengan
lampiran bukti pendukung SPJ
Pertanggungjawaban
administrasi
keuangan
untuk Sektap Gerdu-Taskin Kab/Kota mengacu
sebagaimana peraturan yang berlaku
Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan olek
Sektap
mengikuti
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku



Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh
masyarakat /UPK dilengkapi dengan kwitansi asli
bermaterai cukup dan dilampiri dengan nota
pembelian
Penyelenggara
rapat/musyawarah
pertanggungjawabannya dilengkapi dengan nota
pembelian perlengkapan rapat/musyawarah (snack,
makan dsb) dan daftar hadir peserta rapat
Kwitansi Sektap untuk pencairan dana program
dibuat rangkap 4 dengan tandatangan asli dan
stempel basah, lembar pertama bermaterai cukup,
dikirim ke Propinsi lembar 1 s/d 3, lembar ke-4 untuk
Sektap Kabupaten/Kota


Kwitansi UPK untuk pencairan dana kegiatan dibuat
rangkap 5 dengan tandatangan asli dan stempel
basah, lembar pertama bermaterai cukup, untuk
Sektap Kab/Kota, lembar 2 s/d 4 untuk dikirim ke
Propinsi (sebagai lampiran proposal), lembar kelima
untuk UPK
NPHD antara Propinsi dan Sektap Kab/Kota dibuat
rangkap 4 dengan tandatangan asli dan stempel
basah, lembar 1 dibubuhi materai Rp.6000,- pada
pihak kesatu (sebagai arsip pihak kedua), lembar ke2 dibubuhi materai Rp.6000,- pada pihak kedua
(sebagai arsip pihak kesatu). Sedangkan lembar ke 3
s/d 4 sebagai lampiran pencairan dana ke Biro
Keuangan Sekda Propinsi Jawa timur



NPHD antara Sektap Kab/Kota dengan UPK dibuat
rangkap 5 dengan tanda tangan asli dan stempel basah,
lembar 1 dibubuhi materai Rp.6000,-, pada pihak kesatu
(sebagai arsip pihak kedua), lembar ke-2 dibubuhi materai
Rp.6000,- pada pihak kedua (sebagai arsip pihak kesatu).
Sedangkan lembar ke 3 s/d 5 dikirimkan ke Propinsi
sebagai lampiran Propinsi pencairan dana ke Biro
Keuangan Sekda Propinsi Jatim
Proposal Sektap dibuat rangkap 4, 1 buah untuk arsip
Sektap Kab/Kota, 3 buah untuk Propinsi
Proposal UPK dibuat rangkap 5, 1 buah untuk arsip UPK,
1 buah untuk Sektap Kab/Kota dan 3 buah untuk Propinsi


Berkas SPJ Sektap dibuat rangkap 2, lembar asli
untuk Sektap dan lembar salin untuk Propinsi
Berkas SPJ UPK dibuat rangkap 3, lembar asli untuk
UPK, lembar salin untuk Sektap Kab/Kota dan
Propinsi
Alur SPj Administratif
SEKTAP
PROPINSI
Bukti transaksi
BOP
SEKTAP
KAB/KOTA
UPK
Kuitansi2
Nota2 Beli
Akad2
Buku Bank
TIMLAK
invoices
MUSDES PERTANGGUNGJAWABAN
Merupakan musyawarah yang dilaksanakan
setelah mencapai akhir masa program atau
telah terealisasi 100%, mana yang tercapai
terlebih dahulu. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk membahas Laporan UPK dan TimLak
dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk
pertanggungjawaban

Hasil Musdes/Kel PJ
Terlaporkannya
hasil
pelaksanaan
kegiatan
desa/kelurahan kepada publik di desa/kelurahan.
 Adanya
penilaian dan masukan perbaikan dari
pertangungjawaban kegiatan.
 Adanya komitmen pelestarian hasil kegiatan.
Terisinya
Berita Acara Musdes / Muskel
Pertanggungjawaban [Form MT-01]
Terisinya Rencana Tindak Lanjut Pelestarian [Form
MT-03]

Yang Perlu Diperhatikan









Item Transaksi sesuai RAB dalam Proposal
Buat Buku Bantu
Tanggal transaksi
Pelaku transaksi (pembayar & penerima)
Pengesahan (validasi transaksi)
Materialisasi, pengenaan materai pada nominasi
transaksi Rp 1 jt keatas
Pada pembelian-pembelian, pada kuitansi/nota
yang diperoleh dari pihak ketiga, bubuhkan tulisan
“harga sudah termasuk pajak”
Perjalanan Dinas Harus ada surat perintah
perjalanan dinas (SPPD)
Perjalana Tim maka harus ada SK Tim tersebut
PERHATIAN






SPj dijilid cover (bukan snelhetcher)
dikirim rangkap 2 (asli dan copian)
setiap transaksi pembelian harus ada :
kuitansi yg distempel
toko/catering/vendor/penjual
NOTA yg distempel
toko/catering/vendor/penjual
Disusun sesuai urutan tanggal
transaksi/kejadian susunan paling atas, tanggal
paling awal (kwitansi dulu kemudian lembar
bawahnya nota2)
PERHATIAN




Penulisan kuitansi antara huruf dan angka
terbilang harus sama
setiap rapat/musdes dilampiri
abseen/daftar hadir sesuai jumlah
konsumsi yg dibelanjakan..(nasi, snack)
sebelum dikirim ke provinsi diperiksa
terlebih dahulu
dilampiri foto kegiatan sesuai usulan dan
item yang dibelanjakan.
Sekian
Merci Beaucoup