Transcript 2 Pengantar LKS

Jawab Maksimum 15 menit
 1 Apa yang disebut dengan LKS
 2. Produk apa saja yang dikeluarkan oleh LKS
 3. Sebutkan LKS non Bank yang Anda ketahui
 4. Apa bedanya BUS dan UUS
 5. Sebutkan Bank Syariah di Indonesia
 6. Sebutkan salah satu dasar hukum Quran/Hadits/DSN
untuk LKS
Pada lembar jawaban tulis Nama Kelas Pagi/Sore, Program
Studi, Semester
Fre Test
LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH
AGUS SELAMET
STIE STEMBI BANDUNG
PRINSIP-PRINSIP LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH :
Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan
riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak;
2. Kemitraan, nasabah, dan pengguna dana, serta lembaga
keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha untuk
memperoleh keuntungan;
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan
memberikan laporan keuangan secara terbuka dan
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama,
ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip
Islam sebagai rahmatan lil alamin.
1.
HAL LAIN DIPANDANG PRINSIP
1.
2.
3.
4.
5.
Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan
jenis transaksi
Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan
berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang
halal.
Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
Larangan menjalankan monopoli.
Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui
aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang
oleh Islam.
Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Press Yogyakarta, 2000, hal 25
CIRI-CIRI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
1.
Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga
Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan
Pengawas Syariah;
2.
Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna
dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai mitra
usaha, bukan hubungan debitur-kreditur;
3.
Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya
berdasarkan profit orianted, tetapi juga falah orianted,
yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
CIRI-CIRI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi
Lembaga Syariah berdasarkan prinsip
kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa
menyewa guna transaksi komersial, dan
pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna
transaksi sosial;
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya
melakukan investasi yang halal dan tidak
menimbulkan kemudharatan serta tidak
merugikan syiar Islam
LKS NON BANK
1.
Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Pengertian
Menurut undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992,
BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya
dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai
usaha BPR.
Pada UU
Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa
BPR adalah lemabaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan
usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
• Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang
pada surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tentang Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999.
Sekilas Sejarah
• BPR merupakan penjelmaan dari Bank Desa, Lumbung Desa,
Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Nagari (LPN), Lembaga
perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Bada Kredit
Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK),
Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi
Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang dapat
dipersamakan dengan itu.
• Lembaga-lembaga keuangan yang disebutkan merupakan
lembaga yang berpengaruh atas berdirinya BPR Syariah,
keberadaan lembaga keuangan tersebut memunculkan pemikiran
untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri
pada tahun 1992, .... Pada awalnya BPR di Pedesaaan
Sekilas lahirnya BPR
 Pada awalnya ditetapkan tiga lokasi untuk
mendirikan BPR Syariah, yaitu
PT BPR Dana Mardhatillah di Kecamatan
Margahayu-Bandung,
2. PT BPR Berkah Amal Sejahtera di Kecamatan
Padalarang-Bandung,
3. PT BPR Amanah Rabbaniyah di Kecamatan
Banjaran-Bandung.
1.
Ketiga BPR tersebut mendapatkan izin prinsip Menteri
Keuangan RI pada tanggal 8 Oktober 1990.
TUJUAN BPR SYARIAH
Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah :
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat
islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah
yang pada umumnya di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat
kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina semangat ukhuwah islamiyyah melalui
kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan
pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang
memadai.
STRATEGI BPR SYARIAH
Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut
diperlukan strategi operasional sebagai berikut:
• BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya
permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan
sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil ..
• BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya
jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan
kecil.
• BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta
tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.
Usaha-usaha BPR Syariah
Usaha BPR Syariah untuk melangsungkan kegiatan
operasionalnya antara lain:
• Menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan
deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk
tabungan .
• Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
• Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank
Indonesia, deposito berjangka, serifikat deposito, dan
atau tabungan pada bank lain.
KEGIATAN OPERASIONAL BPRS
UU BPR Syariah kemudian dipertegas dalam kegiatan
operasional BPR Syariah dalam pasal 27 SIK DIR. BI
32/36/1999, sebagai berikut:
• Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
yang meliputi:
Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.
2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau
mudharabah.
1.
KEGIATAN OPERASIONAL BPRS
• Melakukan penyaluran dana melalui:
1. Transaksi jual beli melalui prinsip murabahah,
istishna, salam, ijarah, dan jual beli lainnya.
2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip
mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya.
3. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip rahn dan
qardh.
4. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan
BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan
Syariah Nasional.
CONTOH LKS NON BANK
 BMT
 ASURANSI SYARIAH
 RAH/GADAI SYARIAH
 BPR SYARIAH
 DLL
MINGGU DEPAN LKS BANK