Transcript - PTA Jambi

LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH/LKS
LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH
Bank
1. BUS
2. UUS
3. BPRS
Bukan Bank
1. BMT
2. KJKS
3. Reksa Dana Syari’ah
PERBANKAN SYARI’AH
APLIKASI PERBANKAN
Penghimpunan Dana
1.
2.
3.
4.
Giro Wadi’ah
Deposito Mudharabah
Tabungan wadi’ah.
Tabungan Mudharabah JualJualBeliBeli
1. Murabahah
2. Salam
3. Istishna’
4. Ijarah
Jasa
Penyaluran Dana
Bagi Hasil
1.
2.
3.
4.
Wakalah.
Kafalah.
Hawalah.
Rahn Emas
1. Musyarakah
2. Mudharabah
ASURANSI-REASURANSI SYARI’AH
Ta’min/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi
asuransi untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung-jawab
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang
timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
Produk ta’min mengandung unsur tabungan dan nontabungan.
Produknya: a) asuransi jiwa, b) keugian, dan c) haji.
Akad Asuransi-Reasunasi
Akad Asuransi-reasuransi adalah:
1. wakalah bil ujrah.
2. murabahah.
3. mudharabah musytarakah.
4. tabarru’/kebajikan.
Obyek wakalah bil ujrah
1. kegiatan administrasi.
2. pengelolaan dana.
3. pembayaran klaim.
4. dhman ishdar/underwriting.
5. pengelolaan portofolio risiko.
6. pemasaran.
7. investasi.
Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi-reasuransi
1. Akad yang digunakan adalah Akad Musytarakah yang merupakan
perpaduan antara pelaksanaan transaksi Mudharabah dengan transaksi
Musyarakah dengan ketentuan yang mengikat pada masing-masing
transaksi.
2. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau
dananya dalam investasi bersama peserta.
3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan
secara bersama-sama dalam portofolio.
4. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana
tersebut.
Opsi tentang Cara Bagi Hasil pada Akad Mudharabah Musytarakah
Opsi 1: Hasil investasi dibagi antara Perusahaan (sebagai pengelola
modal) dan peserta (sebagai pemilik modal) sesuai dengan nisbah
yang disepakati atau Bagian hasil investasi sesudah diambil
oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk Perusahaan Asuransi (sebagai
pengelola modal), dibagi antara Perusahaan Asuransi dengan para
peserta sesuai dengan porsi modal masing-masing.
Opsi 2: Hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagian hasil
investasi sesudah diambil oleh/ dipisahkan untuk/disisihkan untuk
Perusahaan Asuransi, dibagi antara Perusahaan Asuransi sebagai
pengelola modal dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang
disepakati.
OBLIGASI SYARI’AH DAN KETENTUANNYA
Obligasi syari’ah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip
syari’ah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset surat berharga baik
dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Ketentuan:
1. Transaksi yang digunakan dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah pelaksanaan
akad Mudharabah.
2. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah
dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip Reksa Dana Syariah.
3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten kepada pemegang
Obligasi Syariah Mudharabah harus bersih dari unsur non halal;
4. Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah Mudharabah ditentukan sesuai
kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan) Obligasi Syariah Mudharabah;
5. Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai
kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara
keseluruhan.
PASAR MODAL SYARI’AH
Pasar modal/suq maliyah adalah kegiatan yang berkaitan dengan: a) penawaran
umum dan perdagangan efek, b) perusahaan publik yang berkaitan dengan
efek yang diterbitkannya, serta c) lembaga dan profesi yang berkaitan dengan
efek.
Ketentuan:
1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai
emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya
dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip
Syariah.
2. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah
memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Jenis usaha, produk barang, atau jasa yang diberikan dan akad, transaksi serta
cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang
menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip
Syariah.
---bersambung----
Ketentuan (lanjutan)
4.
Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah
wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan transaksi yang sesuai
dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
5. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin
bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki
Shariah Compliance Officer.
6. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak
diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya
mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan
kezhaliman.
7. Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang
sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau
sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak
direkayasa.
REKSADANA SYARI’AH
Reksadana syari’ah adalah lembaga jasa keuangan syari’ah nonbank yang
kegiatannya berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilai kolektif
dari surat berharga.
Mekanisme Kegiatan Reksa Dana
1. Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan wakalah.
2.
3.
4.
5.
Antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan
sistem mudharabah.
Pembagian keuntungan antara pemodal yang diwakili oleh manajer
investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah
disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil
dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas
investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya.
Hubungan Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian
1.
2.
3.
4.
Manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan
pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
Bank kustodian berkewajban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana
pemodal dan menghitung niai bersih per unit penyertaan dalam reksadana
syariah untuk setiap hari bursa.
Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana
kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh
imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai aktiva bersih
reksadana syariah.
Dalam hal manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak melaksanakan
amanat dari pemodal sesuai mandat yang diberikan atau manajer investasi
dan/atau bank kustodian bertanggungjawab ats resiko yang ditimbulkan
tersebut.
Kewajiban Manajer Investasi
1. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang
tercantum dalam kontrak dan prospektus.
2. Menyusun tatacara dan memastikan bahwa semua dana para calon
pemegang unit-penyertaan disampaikan kepada bank kustodian
selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya.
3. Melakukan pengembalian dana unit-penyertaan; dan
4. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan
keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh
investasi yang berwenang.
Kewajiban Bank Kustodian
1. memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan
reksadana.
2. Menghitung nilai aktiva bersih dari unit-penyertaan setiap hari bursa.
3. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer
investasi.
4. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam
jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganetgaraan,
alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal.
5. Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan
kontrak.
6. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana
dari calon pemodal.
Pemilihan Investasi
1. investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam;
yakni a) instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan
pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha; b penempatan dalam
deposito pada Bank Umum Syariah; dan c) surat hutang jangka panjang dan
jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh para pihak (emiten) yang
jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam, yaitu: a) usaha
perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
b) usaha lembaga keuangan konvensional (riba), termasuk perbankan dan
asuransi konvensional; c) usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta
memperdagangkan makanan dan minuman yang haram; dan d) usaha yang
memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun
jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
----bersambung----
Pemilihan Investasi (Lanjutan)
3. pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip
kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya
mengandung unsur tipuan, yakni: a) melakukan penawaran palsu, b)
melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki, c) memperluas
informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam
untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang, dan d)
melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat
hutangnya lebih dominan daripada modalnya.
4. Kondisi eminen tidak layak diinvestasikan oleh reksadana syariah: a) apabila
struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari
hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
b) apabila suatu eminen memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82%
(hutang 45%, modal 55%); dan c) apabila manajemen suatu eminen diketahui
telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.
Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi
1.
2.
3.
4.
5.
Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam
reksadana syariah dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
Hasil interaksi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal sehingga
manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang
mengandung unusr non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (tarfiq alhalal min al-haram).
Penghasilan investasi yang diterima oleh reksadana syariah berasal dari saham,
surat berharga pasar uang, dan deposito.
Penghasilan investasi yang diterima oleh reksadana syariah berasal dari saham
berupa: a) dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang
dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk
tunai maupun saham; b) rights yang merupakan hak untuk memesan efek
lebih dulu yang diberikan emiten; dan c)capital gain yang merupakan
keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.
Penghasilan investasi yang diterima oleh reksadana syariah berasal dari
obligasi yang sesuai dengan syariah: bagi hasil yang diterima secara periodik
dari laba emiten.
----bersambung----
Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi (Lanjutan)
6. Penghasilan investasi yang diterima oleh reksadana syariah berasal dari surat
berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam: bagi hasil yang
diterima dari issuer.
7. Penghasilan investasi yang diterima oleh reksadana syariah berasal dari
deposito dapat berupa: bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.
8. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan
hasil investasinya harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan
setidak-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk
kemudian disampaikan kepada para pemodal dan dewan syariah nasional.
9. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan
digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan
kemudian oleh Dewan Syariah dan dilaporkan secara transparan.
SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBIS)
1. Bank Sentral dapat menerbitkan instrumen moneter berdasarkan
prinsip syari’ah yang berupa SBIS untuk mengatasi kelebihan
likuiditas bank syari’ah.
2. SBIS berjangka waktu 1 bulan (minimal) dan 12 bulan (maksimal).
3. SBIS diterbitkan tanpa warkat/scripless.
4. SBIS dapat diagunkan ke BI.
5. SBIS tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
6. Akad yang digunakan untuk SBIS adalah akad ju`alah.
7. BI menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan
pada saat SBIS jatuh tempo.
OBLIGASI SYARI’AH
1.
2.
3.
4.
5.
Penerbitan obligasi dapat digunakan antara lain dalam transaksi: a)
Mudharabah/Muqaradhah/ Qiradh; b) Musyarakah; c) Murabahah; d) Salam; e)
Istishna; dan f) Ijarah.
Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah
tentang pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
Pendapatan/hasil investasi yang dibagikan Emiten kepada pemegang Obligasi
Syariah Mudharabah harus bersih dari unsur non halal.
Pendapatan/hasil yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai transaksi
yang digunakan.
Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti transaksi-transaksi yang
digunakan.
PEMBIAYAAN MULTIJASA
1. Pembiayaan Multijasa boleh dilakukan dengan menggunakan
transaksi Ijarah atau Kafalah.
2. Dalam hal Lembaga Keuangan Syari’ah/LKS menggunakan transaksi
ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan ijarah.
3. Dalam hal LKS menggunakan transaksi kafalah, maka harus
mengikuti semua ketentuan Kafalah.
4. LKS dapat memperoleh imbalan jasa.
5. Besar imbalan harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam
bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.